petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

paito germany angkanet

slot via dana bonus new member 462Jutaan kata 288176Orang-orang telah membaca serialisasi

《paito germany angkanet》

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster******

KKP siapkan aturan soal harga patokan benih bening lobster
Ilustrasi - Seorang petugas memperlihatkan benih lobster atau benur. ANTARA/HO-KKP/am.
Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor
Kinabalu (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Keputusan Menteri yang mengatur harga patokan terendah benih bening lobster (BBL) di nelayan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Effin Martiana dalam keterangan diterima di Kinabalu, Malaysia, Jumat, menjelaskan Keputusan Menteri mengenai harga patokan terendah BBL sudah dalam tahap konsultasi publik. Konsultasi publik yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, untuk menampung aspirasi berbagai kalangan mengenai harga patokan terendah BBL di nelayan penangkap. "Dari hasil survei lapangan dan kajian akademis, KKP menetapkan harga terendah sementara Rp8.500 per ekor," ujarnya. Hasil itu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, dan masyarakat punya hak memberikan masukan.

Baca juga: KKP-Pemkab Sumba Timur sepakat bangun modeling budi daya udang

Baca juga: KKP galakkan program rehabilitasi terumbu karang di empat lokasi Effin menjelaskan harga patokan terendah Rp8.500 per ekor dengan mempertimbangkan berbagai hal, meliputi dari biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, hingga margin keuntungan. Pada draf Rancangan Kepmen turut disebutkan patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pengaturan harga patokan terendah benih benih lobster menjadi jaminan agar nelayan tidak rugi saat menjual hasil tangkapan. Aturan ini juga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya BBL dengan tetap mengutamakan keberlanjutan ekosistem, serta mendukung pembudidayaan BBL di luar negeri dan di dalam negeri yang berasal dari tangkapan nelayan kecil. Selain rancangan keputusan menteri tentang harga patokan terendah BBL di nelayan, KKP juga sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan dan Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang saat ini dalam tahap menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: KKP siap kirim APK ke kapal Spanyol

Baca juga: KKP sebut Program PIT buka peluang investasi dari hulu ke hilir

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal******

Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam kegiatan sembako murah di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024) ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/aa.
artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menilai warna biru pada kantong sembako murah yang dibagikan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono lebih bermakna universal tanpa ada keberpihakan pada partai politik tertentu

"Karena warna itu kan universal ya artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi ataupun kita bisa menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan usai konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat.

Quin menuturkan pihaknya tak melihat adanya dugaan pelanggaran terkait kegiatan sembako murah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggunakan tas berwarna biru muda.

Soal kantong sembako murah Pemprov DKI Jakarta ini sempat menjadi sorotan warganet  (netizen) lantaran berwarna biru muda sehingga mirip dengan warna salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Bawaslu sudah memantau, mengawasi, dan melihat hal itu masih belum masuk dalam dugaan pelanggaran," tegasnya.

Menurut Quin, jika dugaan keberpihakan Heru hanya sekadar didasarkan pada penggunaan warna saja, maka dirasa belum memenuhi dugaan pelanggaran. Terlebih diketahui ada warna lainnya juga yang dicetak.

Kendati demikian, dia menyebutkan pihaknya bisa saja meminta Heru untuk memberikan klarifikasi atas pembagian sembako murah tersebut jika dirasa perlu untuk meredam kegaduhan.

"Ya tentu bila dianggap perlu, tapi kami kan menganggap hal tersebut belum memenuhi karena akumulatif kan seperti itu dan belum ada laporan juga yang masuk," tuturnya.

Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menuturkan sebaiknya pembagian sembako murah menggunakan warna netral

"Kalau berniat baik dan ikhlas hanya untuk pembagian sembako saja, pakailah warna-warna netral seperti putih atau coklat ASN," ucap Taufik.

Taufik menuturkan saat ini masih masa kampanye sehingga perlu sensitivitas atau kepekaan yang tinggi dari para pejabat ketika menjalankan kegiatan publik.
Baca juga: Bawaslu DKI minta KPU fokus kegiatan dua kampanye akbar di hari sama
Baca juga: Bawaslu: Tidak ada pembatasan ruang gerak media pada masa tenang
Baca juga: Bawaslu DKI minta warga melapor jika temukan politik uang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu******

Personel gabungan siap turunkan APK serentak jelang masa tenang pemilu
Sejumlah alat peraga kampanye (APK) berjajar di median Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri/am.
Jakarta (ANTARA) - Ribuan personel gabungan siap menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak menjelang masa tenang pada Minggu (11/2) demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Petugas gabungan mulai dari kami hingga dibantu Satpol PP sekitar 5.000 orang," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Benny menjelaskan  personel gabungan itu terdiri dari Bawaslu DKI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Satpol PP DKI dan peserta pemilu untuk mendukung kegiatan tersebut.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji merinci jadwal penurunan APK dilaksanakan bertahap di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Baca juga: Bawaslu Jaksel sudah turunkan 2.929 APK pelanggar aturan

"Apel penurunan APK dilaksanakan Sabtu 10 Februari 2024 pukul 22.00 WIB secara serentak," ujar Sakhroji.

Titik kumpul apel berada di halaman Balai Kota Provinsi DKI Jakarta untuk tingkat provinsi, kantor wali kota/kabupaten untuk tingkat kota/kabupaten, dan kantor kecamatan untuk kecamatan.

Untuk apel penurunan APK tingkat provinsi berkoordinasi Satpol PP dan pimpinan apel dipimpin Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sedangkan, wilayah Kabupaten/Kota maupun kecamatan, kegiatan apel dipimpin oleh Wali Kota maupun Camat setempat.

Selanjutnya, penurunan APK dilaksanakan pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB secara serentak dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, partai politik dan perangkat daerah sesuai kebutuhan.

Baca juga: Jakarta Utara bersihkan APK secara besar-besaran mulai Sabtu

Lokasi yang akan dilakukan penurunan yakni Jalan MH Thamrin - Jalan Jenderal Sudirman (Patung Kuda sampai Patung Pemuda dua sisi), Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Subroto (lampu merah Pancoran hingga Palmerah dua sisi) dan jalur protokol setempat.

Nantinya lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujarnya.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Satpol PP DKI minta peserta pemilu turunkan sendiri APK di masa tenang

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:link slot server kamboja

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
situs judi terpercaya di asia
168slot
slot menang di awal
surga 123 slot login
pinjaman tunai cepat
daftar slot terbaru 2022 resmi
petir188
togel vegas
erek erek mobil
Daftar isi semua bab
Bab 1 onestepwin
Bab 2 kode alam kuburan 4d
Bab 3 bonus new member 100 di depan
Bab 4 herospin88
Bab 5 furla 77 demo
Bab 6 noken188
Bab 7 dapat uang dengan cepat
Bab 8 cheat slot paling gacor
Bab 9 pinjaman mudah acc
Bab 10 demo domino qq
Bab 11 kredit murah
Bab 12 sopi88
Bab 13 situs judi baru
Bab 14 transaksi kredivo ditolak
Bab 15 dewawin
Bab 16 pokerbulls
Bab 17 suara4d slot
Bab 18 69 togel
Bab 19 pinjol aman cepat cair
Bab 20 kdslot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7872bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Toko dunia lain

erek erek berciuman
Sekjen PBB tegaskan UNRWA tak tergantikan
Arsip foto - Sekjen PBB Antonio Guterres mendengarkan paparan saat KTT ASEAN-PBB di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras/aa.)
New York (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (8/2) menegaskan bahwa peran Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tak tergantikan.

Sebelumnya, sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan juga Jepang menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Merespons hal itu, Guterres melakukan pembicaraan dengan negara-negara donor agar mereka kembali mengucurkan pendanaan untuk badan tersebut.

“Tidak ada organisasi lain yang kehadirannya begitu berarti di Gaza – dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan situasi ini. Sehingga, tak ada organisasi lain yang mampu menggantikannya saat ini,” kata Guterres saat jumpa pers.

Dia merujuk kepada efektivitas pendanaan UNRWA saat dirinya membela mengapa UNRWA menjadi organisasi yang sangat tepat dalam memberikan bantuan ke Gaza.

“Biaya yang dikeluarkan UNRWA jauh lebih kecil dibanding dengan biaya yang dikeluarkan lembaga lain, karena alasan historis. Gaji yang dibayarkan UNRWA yakni sepertiga dari gaji yang dibayarkan UNICEF atau WFP atau organisasi PBB lainnya,” kata sekjen.

"Jadi, upaya apapun untuk menggantikannya adalah mustahil," demikian Guterres.

Baca juga: Sekjen PBB tunjuk kelompok independen untuk selidiki tuduhan ke UNRWA

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Bawa iPad Anda ke dunia lain

aplikasi bocoran angka jitu
Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Persatuan Perangkat Desa RI (PPDRI) Purbalinga saat kunjungan hari ke-21 di Dapil Jawa Tengah VII saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-MPR/aa.
Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem roh bela diri yang mistis

dunibet
Kampanye AMIN, ribuan kendaraan tertahan di Jalan Danau Sunter Barat
Ribuan kendaraan tertahan di Jalan Danau Sunter Barat menuju kawasan Jakarta International Stadion (JIS) yang menjadi lokasi kampanye pasangan Anies-Muhaimin di Jakarta, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ribuan kendaraan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies-Muhaimin tertahan di Jalan Danau Sunter Barat saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Sabtu pagi.

Kendaraan tersebut tertahan karena jumlah kendaraan yang akan masuk kawasan JIS sangat padat sehingga terjadi kemacetan dan tidak bergerak.

Sopir TransJakarta, Iwan di Jakarta, mengatakan, kendaraan mereka tidak dapat bergerak lagi sejak pukul 06.00 WIB dan tertahan di Halte Danau Agung hingga pukul 08.45 WIB.

"Dari ruas Danau Agung ke JIS ini memang enggak bisa berjalan," kata dia.

Sementara dari arah JIS  ke Kelapa Gading tetap ada bus TransJakarta walau tersendat-sendat karena massa yang menuju stadion itu.

Ia mengatakan TransJakarta di sini melayani jalur Pluit-Tj Priok, Penjaringan- Sunter, Juanda-JIS.

"Kalau dari sini enggak bisa bergerak, mungkin nanti. Kalau yang ada akses sekarang di Halte Landasan Pacu," kata dia.

Baca juga: Ribuan pendukung Anies-Muhaimin padati jalur menuju JIS
Baca juga: Massa pendukung AMIN berjalan menuju JIS hingga padati gang kecil
 
Sejumlah simpatisan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar datang memadati lokasi kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (10/2/2024). Kampanye tersebut merupakan penutup sebelum hari pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/nym.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Ribuan massa pendukung AMIN mulai padati stadion JIS

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kiamat memupuk kegilaan

10 situs judi slot online terpercaya
KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo
Arsip - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK, Kamis (4/1/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi,"
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21 oleh tim jaksa KPK.

"Hari ini, Rabu (7/2) tim penyidik menyerahkan para tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa KPK untuk perkara dugaan korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.

Ali menerangkan dengan pelimpahan tersebut kewenangan penahanan terhadap SYL juga beralih dari tim penyidik ke tim jaksa.

Penahanan terhadap SYL juga akan diperpanjang selama 20 hari ke depan untuk pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam waktu 14 hari kerja tim jaksa sudah melimpahkan surat dakwaan dan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan," tuturnya.

Lebih lanjut Ali menerangkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap SYL juga akan berjalan paralel dengan penyidikan perkara korupsinya.

"Perkara TPPU nya masih terus dilakukan pendalaman dan penyelesaian berkas perkaranya," kata Ali.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, diantaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tian Feng Qi Tan

rtp jam gacor hari ini
Menag ajak khatib Shalat Jumat sampaikan pesan pemilu damai
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. ANTARA/HO-Kemenag/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak para khatib Shalat Jumat untuk menyampaikan pesan pemilihan umum (pemilu) damai dan menghargai perbedaan pilihan politik. "Pelaksanaan pemilu semakin dekat. Kami mengimbau khatib (Shalat) Jumat untuk menyampaikan pesan pentingnya menyukseskan pemilu yang damai, menguatkan persaudaraan dan kerukunan, serta mendorong umat untuk menggunakan hak suara secara bertanggung jawab, dan menghargai perbedaan pilihan politik," ujar dia di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan ajakan dan imbauan tersebut sudah diterbitkan dalam surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dan dikirim kepada para kepala Kanwil Kemenag provinsi yang juga Kepala Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) tingkat provinsi, hingga KUA. Dalam surat edaran itu juga mendorong situasi kondusif umat dan kesakralan masjid dengan mencegah aktivitas politik praktis di masjid. "Pengurus BKM dari pusat hingga desa juga diimbau agar masjid tidak digunakan sebagai tempat kampanye politik praktis dengan mendukung partai atau pasangan calon tertentu," kata dia. Dalam penyelenggaraan khotbah Shalat Jumat, katanya, para pengurus dan pengelola masjid serta penceramah diminta untuk memegang pedoman dan menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

Baca juga: Parisada Hindu Dharma Indonesia gelar doa bersama pemilu damai  Materi ceramah agama bersifat mendidik, mencerahkan, dan konstruktif, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak mempertentangkan ras, tidak menghina dan melecehkan, tidak menghasut, serta tidak bermuatan kampanye politik praktis. "Demikian juga kepada para tokoh berbagai agama, saya imbau agar bisa menyampaikan pesan yang sama kepada umat masing-masing dalam setiap kesempatan peribadatan dan perjumpaan," katanya. Yaqut mengatakan bahwa pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Layaknya suatu pesta, dia mengharapkan proses ini bisa dijalankan dengan penuh riang gembira. "Perbedaan dalam pilihan politik adalah hal wajar dan setiap orang harus menghargainya. Terlalu mahal jika beda pilihan politik sampai merusak persaudaraan," katanya. Ia menegaskan beda pilihan politik tidak harus sampai mencederai persaudaraan dan persahabatan.

Maka dari itu, ujar dia, rumah ibadah dapat mengambil peran dalam penguatan kohesi dan kerukunan di tengah keragaman umat, termasuk keragaman pilihan politik. Ia berharap, hiruk pikuk pemilu segera kembali normal setelah warga bangsa menggunakan hak suaranya di mana semua kembali pada kehidupan masing-masing, bekerja sesuai tugasnya, sembari memantau proses penghitungan yang dilakukan oleh KPU.
 "Kami yakin KPU akan bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Bawaslu sebagai lembaga pengawas juga akan melaksanakan tugasnya dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Kesejukan pemilu di desa moderasi beragama terbaik Indonesia
Baca juga: Mewujudkan pemilu damai berbasis kearifan lokal di "Kota Gurindam"
Baca juga: Guru Besar UIN: Pemilu harus diniatkan seperti shalat

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

wahana111
Logistik pemilu di Pulau Belakangpadang Batam diangkut pakai ambulans
Logistik pemilu didistribusikan menggunakan ambulans di Pulau Belakangpadang. ANTARA/Jessica/pri.
Batam (ANTARA) - Pengiriman logistik Pemilihan Umum 2024 di Pulau Belakangpadang, Kota Batam, Kepulauan Riau, sedikit berbeda dibanding lainnya karena diangkut menggunakan ambulans, mobil jenazah, sepeda motor roda tiga bak terbuka hingga truk pengangkut sampah.

Camat Belakangpadang Yudi Admajianto di Batam, Kamis, mengatakan penggunaan kendaraan tersebut karena hanya transportasi itu yang tersedia dan yang biasanya digunakan untuk mengangkut logistik pemilu.

"Di Pulau Belakangpadang ini memang beda dalam pendistribusian logistiknya. Di sini kami hanya memiliki dua mobil ambulans, dua mobil jenazah, satu truk sampah, dan Tossa (motor roda tiga bak terbuka) ada tiga unit untuk mengangkut logistik ke gudang PPK," ujar Yudi.

Baca juga: KPU Batam jadwalkan distribusikan logistik ke wilayah 3T selama 2 hari

Ia menjelaskan dari gudang KPU Kota Batam menuju Pulau Belakangpadang, logistik pemilu diangkut menggunakan tiga unit kapal milik Direktorat Polairud Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Berdasarkan data, terdapat 74 TPS di Pulau Belakangpadang yang tersebar di enam kelurahan, dengan jumlah pemilih tercatat pada daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 15.310 orang.

Yudi menjelaskan Pulau Belakangpadang memiliki sekitar 164 pulau dengan 44 di antaranya adalah pulau berpenghuni.

"Jadi, ada satu pulau namanya Pulau Pelampung. Di sana ada enam orang pemilih, itu mereka nanti pada hari H pencoblosan harus menyeberang ke Pulau Labun karena di sana yang ada TPS," ujar dia.

Baca juga: KPU Batam pastikan pendistribusian logistik Pemilu rampung 12 Februari

TPS di Pulau Belakangpadang masing-masing tersebar di Kelurahan Pulau Pemping sebanyak empat TPS, Kelurahan Pulau Kasu (13 TPS), Kelurahan Pulau Terung (3 TPS), Kelurahan Sekanak Raya (22 TPS), dan Kelurahan Tanjungsari (19 TPS).

Selain itu, selain kendala transportasi, Yudi juga mengungkapkan kesulitan jaringan internet masih menjadi kendala di beberapa pulau.

"Ada sekitar empat sampai lima pulau yang warganya masih kesulitan mengakses internet, seperti Pulau Kepala Jeri, Pulau Pecung, dan Pulau Sarang," kata Yudi.

Baca juga: KPU Batam pastikan keamanan distribusi logistik Pemilu melalui Silog

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024