event tebak hadiah 4d

Paviliun Tianxuan

Garuda Indonesia Rugi Rp1,16 T pada Semester I 2023******

PT Garuda Indonesia Tbk rugi US,38 juta atau setara Rp1,16 triliun (asumsi kurs Rp15.231 per dolar AS) pada semester I 2023.

Meski begitu, kerugian ini masih lebih rendah dibanding kuartal I/2023, yakni US0,03 juta atau sekitar Rp1,67 triliun.

Di sisi lain, Garuda Indonesia secara group berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar US,39 miliar pada semester I 2023. Capaian ini tumbuh 58,85 persen dari semester I 2022 yang sebesar US8,69 juta.

Sementara itu, pendapatan penerbangan tidak berjadwal pada Semester I 2023 juga mencatatkan pertumbuhan sebesar 62,68 persen dari US,57 juta menjadi US2,45 juta. Adapun untuk pendapatan lainnya, hingga Semester I 2023 ini, Garuda Indonesia berhasil membukukan nilai pendapatan sebesar US1,37 juta. Angka ini tumbuh 33 persen dibandingkan semester I 2022.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan pendapatan usaha tersebut sejalan dengan performa kinerja operasional perseroan secara konsolidasi yang konsisten tumbuh positif.

"Di mana sampai dengan Juni 2023, Garuda Indonesia Group berhasil mengangkut sebanyak 9.052.109 penumpang, atau tumbuh hingga 39 persen secara tahunan pada periode yang sama yakni 6.516.555 penumpang," ungkap Irfan melalui keterangan resmi, Selasa (1/8).

Lihat Juga : Mentan Ramal El Nino Bisa Bikin Gagal Panen hingga 1,2 Juta Ton

Ia pun menuturkan hingga akhir kuartal III 2023, Garuda Indonesia memproyeksikan melaksanakan proses delivery armada narrow body sebanyak tiga. Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dari total keseluruhan lima armada narrow body yang akan diterima di tahun ini.

Menurut Irfan, hal itu dilakukan sebagai bagian dari implementasi program akselerasi peningkatan kapasitas produksi Garuda Indonesia.

"Fondasi kinerja keuangan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai fase restrukturisasi yang berhasil dirampungkan perseroan pada akhir tahun lalu, hingga berhasil mengantarkan Garuda Indonesia mencatatkan laba US,81 miliar, yang turut dikontribusikan oleh pendapatan dari restrukturisasi utang yang dijalankan," jelas Irfan.

Ia menyebut dalam mewujudkan bisnis model yang sehat, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh lini, baik dari sisi bisnis usaha, layanan, dan operasional secara berkelanjutan.

"Hal ini akan terus diimplementasikan untuk menghadirkan layanan penerbangan yang reliable dan juga profitable," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Sage dan Gadis

Menteri PUPR Pastikan Jembatan Lengkung LRT Jabodebek Tak Salah Desain******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal jembatan lengkung bentang panjang (longspan)LRTJabodebek di Gatot Subroto-Kuningan salah desain.

Basuki menilai konstruksi jembatan lengkung tersebut sudah baik.

Menurutnya, sangat wajar jika LRT Jabodebek bergerak dengan kecepatan 20 km per jam di tikungan. Ia menyebut semua kereta pasti melambat saat melintas di jalur yang menikung.

"Mau kecepatan berapa lagi? Wong di lurus saja 30-40 km per jam. Jadi kalau di tikungan, semua kereta api pasti melambat," lanjutnya.

Basuki menyebut Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan pengujian terhadap proyek ini. Menurutnya jika longspan tidak dibangun seperti sekarang, maka bangunan gedung di sekitarnya akan terkena dampak.

"KKJTJ sudah melakukan uji waktu itu. Jadi semua oke. Karena ini bayangkan dari Warung Buncit ke Rasuna Said, itu kan 90 derajat. Kalau mau dilengkungkan panjang, hotel-hotel habis semua. Tapi kan ini masuk dalam koridor keselamatan transportasi," bebernya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya. Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain. Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-capture berbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

Sarjana Shenwu

Data BPS: Ketimpangan Gender Turun karena Makin Banyak Wanita Bekerja******

Ketimpangan gender di Indonesia makin menurun. Hal ini tercermin dari makin banyaknya wanitayang bekerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ketimpangan gender pada 2022 menjadi 0,459, turun dibandingkan 2021 yang di level 0,465. Penurunan lebih tinggi terjadi dari 2020 yang berada pada posisi 0,472.

Data indeks ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan makin mengecil atau kesetaraan makin membaik.

Pudji menjelaskan ketimpangan gender ini diukur melalui tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender dan pasar tenaga kerja.

Selain itu, perbaikan indeks gender juga terlihat dari pendidikan. Di mana, persentase perempuan sekolah sampai jenjang minimal SMA meningkat.

Berdasarkan wilayahnya, ada 15 provinsi yang memiliki indeks ketimpangan gender di bawah capaian nasional. Sementara 19 sisanya berada di atas capaian nasional.

Indeks ketimpangan gender turun terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara 0,064. Sedangkan peningkatan ketimpangan gender tertinggi terjadi di DKI Jakarta 0,126.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menantikan kedatangan Anda kembali

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Akademi Tertinggi

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]