cara menghasilkan uang tanpa mengganggu kuliah 812Jutaan kata 846862Orang-orang telah membaca serialisasi
《foto maxwin》
Kemendag Beber Pemicu Harga Minyakita Naik di Atas HET Rp14 Ribu******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perdagangan (Kemendag) membenarkan harga Minyakita secara rata-rata secara nasional Rp15.039 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut kenaikan itu dipicu harga jual di sejumlah daerah lebih tinggi dari HET.
Ia mencontohkan harga Minyakita di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp18 ribu per liter.
Isy belum mengetahui mengapa harga Minyakita di Indonesia Timur itu mahal meski Kemendag memberikan banyak insentif regional hingga insentif kemasan.
"Harusnya dengan adanya insentif regional, kalau pelaku usaha mendistribusikan ke wilayah Indonesia Timur itu kan harusnya sama, tapi ternyata harga itu kan tidak bisa," ungkapnya.
Untuk kenaikan harga di Jakarta yang melebihi HET, Isy menjelaskan hal itu terjadi lantaran jalur distribusi yang sangat panjang. Pedagang yang seharusnya bisa menjual di HET, malah harus membeli minyak goreng pemerintah itu seharga Rp14.000 per liter. Alhasil, harga kepada konsumen lebih tinggi.
"Itu kan juga terjadi bukan karena kesalahan distribusi atau lebih karena, kalau di GT (general trade) itu kan banyaknya tangan ke tangan. Jadi seharusnya dia (pedagang) menjual Rp14 ribu, tapi malah kemudian dia beli saja sudah Rp14 ribu. Jadi harga jatuhnya sudah di Rp15 ribu," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Delegasi Asian Financial Leaders Program Studi Banding ke PNM******Jakarta, CNN Indonesia--
Sejumlah delegasi Asian Financial Leaders Program (AFLP) melakukan studi banding ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Rabu (14/6). 40 Asian Financial Leader ini mewakili pimpinan industri keuangan di ASEAN.
Kunjungan ini bukan hanya untuk menjalin hubungan baik sebagai sesama pelaku jasa keuangan, tetapi juga berbagi insight terkait model bisnis group lending bagi perempuan prasejahtera yang telah sukses dijalankan oleh PNM.
Setelah melihat lebih dekat, mereka terpukau bagaimana PNM memberdayakan nasabah. Sebab, PNM mampu memberikan pendampingan kepada nasabah Mekaar yang seluruhnya adalah perempuan.
Tidak hanya perihal memberdayakan nasabah, AFLP juga merasa tertarik dengan cara PNM bisa sukses menggandeng perempuan muda sebagai pendamping nasabah di lapangan.
Menurut Sunar, pendamping nasabah PNM Mekaar didominasi oleh perempuan lulusan sekolah tingkat SLTA. PNM tidak hanya merekrut mereka sebagai karyawan tetapi juga mendukung peningkatan kompetensi dan menciptakan jenjang karir yang jelas.
"97.8 persen pendamping nasabah PNM adalah perempuan dan kami juga memberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah bagi mereka yang berprestasi sehingga ini menjadi salah satu hal yang membuat mereka bersemangat," tambahnya.
Sunar meyakini bahwa berdasarkan riset para perempuan memiliki komitmen dan tanggung jawab lebih kuat dibanding laki-laki. Sehingga baik nasabah Mekaar dan para pendamping yang didominasi oleh perempuan merupakan motor penggerak stabilnya kualitas portofolio pembiayaan yang mendongkrak kinerja perusahaan.
(inh/inh)Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.
Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Lihat Juga :2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik. |
Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Label:situs slot deposit pulsa indosat、game slot 77 link alternatif、idnscore rtp
Terkait:pisang slot、slot gacor hari kamis、rtp dibet4d、dewidewitoto、gudangtoto、slot gacor aman、situs slot bonus new member 100 to rendah、rupiah kilat pinjaman online、bet88、cara agar akulaku tanpa dp
bab terbaru:jpslot555(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《foto maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,angka jitu laba labaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《foto maxwin》bab terbaru。