rajasakong88

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Basuki soal Food Estate: Sudah Bisa Ditanami, tapi Gak Ada Orangnya******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan food estatedi beberapa wilayah, seperti Kalimantan Tengah hingga Papua.

Khusus untuk food estatedi Kalimantan Tengah dengan fokus komoditas padi dan tanaman pangan termasuk singkong, Basuki menjelaskan lahan seluas 43.500 hektare itu sudah bisa ditanami.

"Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya gak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Selanjutnya, Basuki melaporkan progres pembangunan food estate di Sumatera Utara yang berfokus pada komoditas bawang merah, bawang putih, dan kentang. Luas potensialnya 1.000 hektare, tapi yang akan dikelola hanya 748,6 hektare.

Di food estate Sumatera Utara, PUPR melakukan pembangunan irigasi tetes seluas 143,5 hektare di Blok B Desa Ria Ria dan sudah ditanami budidaya bawang merah seluas 17 hektare.

Selain itu, Basuki juga menjelaskan pemerintah memberikan bantuan 7 unit eskafator untuk masyarakat melakukan land clearing mandiri di lahan 785 hektare. Tadinya itu tugas PUPR, tapi Kabupaten Humbang Hasundutan meminta bantuan eskafator saja untuk melakukan land clearing mandiri.

Ada juga pembangunan fasilitas Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH) yang menelan biaya Rp82,27 miliar. Sudah dilaksanakan sejak Desember 2021, progres fisik pembangunan kini menyentuh 61,4 persen.

Bergeser ke Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Basuki melaporkan food estate dengan fokus komoditas sorgum, seperti jagung, tomat, kacang hijau, sedang dikembangkan dengan jaringan irigiasi air tanah (JIAT) dari Bendungan Haekrit.

Proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi juga dilakukan di kawasan food estate NTT lain, seperti Sumba Tengah hingga Sumba Timur.

Terakhir,food estatedi Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona. Luas potensialnya 10 ribu hektare, dengan 7.000 hektare merupakan area penggunaan lain (APL) berupa hutan dan sisanya merupakan area eks plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya.

Basuki mengatakan pada tahun ini tengah memasuki tahap land clearing di lahan seluas 496 hektare dengan progres 67,2 persen. Nantinya,food estateini bakal berfokus pada komoditas jagung.

"Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektare, ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Harga Telur Ayam Naik, Tembus Rp30.350 per Kg di DKI******

Harga telur ayamras segar terpantau naik sejak 24 November hingga 1 Desember 2022.

Mengutip hargapangan.id, Jumat (2/12), rata-rata harga telur ayam pada 24 November dijual Rp29.250 per kg. Kemudian, harga itu naik menjadi Rp29.950 per kg pada 30 November. Pada 1 Desember, harga telur kembali naik ke level Rp30.050 per kg.

Dari semua provinsi, terpantau harga telur ayam ras segar termahal ada di Papua sebesar Rp40.300 per kg. Kemudian disusul oleh harga ayam di Maluku sebesar Rp39.400 ribu per kg.

Untuk di Sumatera Utara, telur ayam dijual Rp29.200 per kg dan di Lampung harga telur mencapai Rp26.500 per kg.

Tak hanya telur ayam, rata-rata harga nasional daging ayam ras segar juga naik dalam sepekan terakhir. Rata-rata daging ayam ras segar dibanderol Rp35.250 per kg, Kamis (1/12). Harga daging ayam tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur Rp46.650 per kg. Sedangkan, harga terendah ada di Gorontalo Rp24.150 per kg.

Di Jakarta dan sekitarnya, harga daging ayam mencapai Rp35.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Knight Frank Sebut Properti di IKN Paling Diminati Setelah Jabodetabek******

PT Knight Frank Indonesia menyatakan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap berpotensi bagi sektor properti pada 2023. Perusahaan tersebut menyebut IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek.

Hasil survei yang dilakukan perusahaan konsultan itu menunjukkan IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek. IKN meraup nilai 15 persen dan Jabodetabek 51 persen.

"Daerah Jabodetabek masih dinilai oleh 51 persen sebagai kawasan yang prospektif untuk investasi sektor properti, sedang wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di posisi kedua," ujar Senior Research Advisor Syarifah Syaukat di Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengungkapkan alasan terpilihnya IKN sebagai daerah paling prospektif nomor dua. Menurutnya, para responden survei melihat captive market yang dimiliki IKN.

"Captive market ini tentunya tidak langsung secara, mungkin akan secara bertahap merelokasi ke IKN itu kan nggak langsung 100 persen, pembangunannya juga akan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Menurut Willson, saat ini para pengembang masih akan melihat kepastian payung hukum yang disediakan pemerintah. Pasalnya, kepastian hukum saat ini dianggap masih belum meyakinkan investor.

"Dari survei ini memang membuktikan persepsi sentimen saat ini masih positif, pada awalnya kan banyak investor asing, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum. Kenapa banyak investor mundur? Karena kepastian hukum yang (membuat) mereka masih bingung," papar Willson.

Lebih jauh, ia menilai, kondisi menjelang tahun politik akan ikut berpengaruh pada perkembangan sektor properti.

Terbukti lewat survei ini juga menangkap 66 persen responden cenderung untuk wait and see pemulihan sektor properti dalam 3-5 tahun ke depan karena masuknya Indonesia pada persiapan menjelang tahun politik di 2024 nanti.

"Ini sangat critical sekali kalau pergantian presiden. Mereka juga lihat potensinya, captive market itu populasi di 10 tahun, 20 tahun itu seperti apa, akan menentukan nilai investasi mereka. Nanti termasuk perijinan-perijinan tersebut apakah akan berjalan baik atau tidak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Sandiaga Ungkap Strategi Pemulihan Pariwisata Indonesia di WTTC******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan sejumlah strategi memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi di World Travel & Tourism Council (WTTC), Rabu (30/11). Pada kegiatan yang digelar di Riyadh, Arab Saudi itu, Sandiaga menjadi pembicara kunci.

Sandiaga mengatakan, pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu kunci pemulihan.

"Pertama, kami harus mengubah pola pikir, Bali khususnya, harus menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Jadi kami harus mengubah pola pikir untuk menjadikan pariwisata yang ramah dan berkelanjutan," katanya.

Tak hanya meningkatkan pendapatan, strategi tersebut juga mampu menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut Sandiaga, peluang usaha dan lapangan kerja itu berasal dari pergerakan 800 juta wisatawan lokal.

"Tahun ini, saat kita berbicara tentang pekerjaan, Indonesia sudah dalam jalur yang tepat untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja dalam sektor pariwisata, dan kekuatannya berasal dari wisatawan lokal," ujar Sandiaga.

Diskusi bertajuk 'Travel for Better Future' tersebut dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kerajaan Arab Saudi Abdulla bin Touq Al Morri, Penasehat Khusus Kementerian Pariwisata Kerajaan Arab Saudi Gloria Guevara, Chairman and CEO Accor Hotel Sebastien Bazin, dan CEO The Hertsz Corporation Stephen Scherr.

Selain itu, sejumlah menteri pariwisata dari negara sahabat seperti Bahrain, Bahama, Barbados, Costa Rica, Yunani, Guatemala, Jamaika, Jordan, Seychelles, serta Spanyol juga turut hadir.

Terlahir kembali sebagai istri militer

Jokowi soal RI Kalah di WTO: Nggak Apa******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan Uni Eropa mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di Uni Eropa, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]