king 555 slot

Qin Jianji

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Penguasa segala sesuatu

Laju IHSG Dibayangi Rupiah, Menguat Tapi Terbatas******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan hari ini, Selasa (13/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memaparkan IHSG menunjukkan upaya untuk keluar dari masa konsolidasinya.

"IHSG hari ini berpeluang untuk menguat terbatas. Pergerakan IHSG saat ini menunjukkan upaya untuk keluar dari rentang konsolidasi wajarnya," kata Willian dalam riset hariannya.

"Dan masih tercatatnya capital inflowsecara year-to-date masih menunjukkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.676 dan resistance 6.834. Dengan saham pilihan, ia merekomendasikan BBCA, TLKM, ITMG, AKRA, UNVR, CTRA, ICBP, serta LSIP.

Sementara, Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan melemah karena berada dalam fase bearish.

Bearishialah tren pergerakan saham yang diam dan cenderung turun. "Pergerakan IHSG masih berada pada fase bearishnya," jelasnya.

Meski demikian, selama IHSG tidak terkoreksi ke bawah 6.641, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji level 6.799-6.847.

Herditya memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.607 dan resistance 6.747.

Adapun saham pilihannya adalah INDF, IPPE, ITMG, dan KRYA.

IHSG ditutup di level 6.734 pada Senin (12/12). Indeks saham perlahan menguat 19,33 poin atau plus 0,29 persen usai tertekan selama tujuh hari belakangan.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,17triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,68 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 316 saham menguat, 226 terkoreksi, dan 162 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

Kadin Jatim Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PMK Cukai Tembakau******

KADIN Jawa Timur meminta Kementerian Keuangan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau(CHT) yang berlaku tahun depan.

Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan belum adanya aturan jelas yang mengatur detail tarif CHT ini menimbulkan keresahan bagi para pelaku usaha.

"Cukai rokok mengalami kenaikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin memberatkan para pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT). Ditambah lagi, saat ini aturan baku mengenai tarif tidak kunjung diterbitkan. Hal ini tentu mengganggu kelangsungan usaha," kata Adik, Jumat (9/12).

Menurutnya, ketidakjelasan ini menjadi masalah bagi pengusaha yang juga terbebani dengan kenaikan cukai yang tinggi. Pasalnya hal ini akan berimbas pada rantai pasok produk tembakau.

"Terlebih pada perusahaan-perusahaan yang tidak lagi memiliki stok pita cukai, mereka harus menghentikan operasinya sampai waktu yang tidak diketahui. Ini menciptakan ketidakpastian usaha." ucapnya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan pandangannya terhadap penetapan kenaikan cukai dua tahun yang ditetapkan Pemerintah.

"Kami menghargai langkah Pemerintah yang pada tahun ini menetapkan angka kenaikan cukai untuk dua tahun, dengan harapan bahwa ini akan memberikan proyeksi usaha yang lebih baik," ujarnya.

Namun, Pemerintah perlu melihatnya dengan lebih luas, dalam beberapa tahun terakhir, IHT sudah mengalami tekanan berat, dan hal ini diperburuk dengan adanya pihak-pihak tidak resmi yang turut masuk di dalam industri tembakau dengan melakukan peredaran rokok illegal dengan jumlah yang kian meningkat.

"Mereka ini tidak membayar cukai dan bisa bergerak bebas" kata dia.

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (GAPERO) Sulami Bahar berharap pemerintah dapat lebih mendukung pelaku usaha resmi di IHT dengan menerapkan peraturan yang jelas dan transparan.

"Perusahaan rokok sudah banyak ditempa dengan berbagai tekanan, seperti tarif cukai dan rokok illegal. Angka kenaikan 10 persen selama dua tahun ke depan dirasa tinggi bagi kami, apalagi di waktu yang sama kami harus bersaing dengan keberadaan rokok illegal yang beredar marak di pasar," kata Sulami.

"Kami khawatir kalau industri ditekan terus-menerus seperti ini mereka akan menutup pabriknya atau yang terburuk mereka beramai-ramai akan beralih ke rokok ilegal yang pada kenyataannya selama ini diberi karpet merah oleh pemerintah" tambahnya.

Sulami berharap pemerintah dapat memberikan jaminan proteksi yang lebih pasti untuk kelangsungan usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha resmi IHT.

"Dan saat ini banyak pelaku industri yang terpaksa memberhentikan operasi karena tidak memiliki kejelasan tersebut," ucapnya.

Owner PT Surya Hutama Anugerah Sandee Surya yang juga menjabat sebagai Divisi Kepemerintahan Asosiasi Pengusaha Vapor Indonesia (APVI) mengaku kecewa dengan penundaan keputusan PMK.

"Ini merepotkan karena kami telah menyusun planning dan sekarang belum boleh melakukan pengajian P3C, ya memang menjadi sulit. Karena dengan lambatnya keputusan tersebut, maka berdampak pada konsep menjadi terhenti dan akhirnya harus dimundurkan," ujar Sandee.

Sandee menambahkan kenaikan cukai untuk industri vape pada 2023 telah diputuskan sebesar 15 persen. Padahal tahun lalu sudah ada kenaikan sebesar 17,5 persen. Dengan kenaikan ini, ia menyebut industri vape mengalami kondisi yang berat.

"Kami rasa dengan adanya kenaikan itu sudah berat, sekarang malah ada penundaan lagi, jadi segera diputuskan saja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Daftar Terbaru 19 Startup yang PHK Karyawan Sepanjang 2022******

Gelombang PHKmasih mengancam dunia ketenagakerjaandi Indonesia maupun luar negeri akibat ketidakpastian ekonomi global.

Terbaru, layanan belanja daring atau e-commerce JD.ID kembali melakukan PHK sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

Setidaknya 200 karyawan atau 30 persen dari total pegawainya menjadi korban PHK dari perusahaan itu. Sebelumnya, e-commerce itu juga melakukan PHK pada Mei 2022. 

Selain JD.ID,  masih ada sederet perusahaan startup yang melakukan PHK, 18 lainnya yaitu:

1. Glints

Startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura ini melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12). Langkah itu diambil untuk beradaptasi dengan pasar dan memperkuat ketahanan bisnis.

"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan bahwa untuk menyesuaikan bisnis kami, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).

Mengutip Tech in Asia, hampir 18 persen dari 1.100 karyawan terkena PHK. Ini berarti pengurangan karyawan berdampak kepada sekitar 198 karyawan. 

2. Sayurbox

Sayurbox, startup e-grocery, memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen dari total karyawan per 6 Desember 2022.

Co-Founder and Chief Executive Officer Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk mandiri secara finansial dan tumbuh secara sustainable (berkelanjutan) dalam jangka panjang di tengah tantangan makro ekonomi global.

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi para konsumen," ungkap Amanda melalui keterangan resmi, Rabu (7/12).

3. OYO

Perusahaan jaringan hotel asal India, OYO Hotels and Homes Pvt Ltd, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang di departemen perusahaan dan teknologinya.

"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa sebagian besar orang yang harus kami keluarkan, mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan," kata Chief Executive Officer Ritesh Agarwal dikutip dari Reuters, Senin (5/12).

Perusahaan bekingan Softbank, yang terikat IPO India, ini setidaknya memangkas 10 persen dari 3.700 karyawan tetapnya. Sementara di saat yang sama, perusahaan tersebut baru saja merekrut 250 orang.

4. Ajaib

Ajaib Grup, perusahaan investasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 67 karyawan. Perusahaan juga memotong gaji jajaran manajemen. Para founders juga tidak akan menerima gaji.

Hal tersebut dilakukan imbas ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak pada perusahaan. Karyawan yang terdampak akan mendapatkan kompensasi sesuai aturan perundang-undangan dan bonus pesangon sebesar satu bulan untuk setiap tahun masa kerja.

Mereka juga mendapatkan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga selama 6 bulan ke depan, konseling, dan juga dukungan pencarian kerja.

5. Ruangguru

Ruangguru, startup pembelajaran digital atau edutechmengambil langkah PHK pada ratusan karyawan per Jumat (18/11). Keputusan ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis.

"Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," ungkap Tim Corporate Communications Ruangguru kepada CNNIndonesia.com.

Perusahaan mengatakan semua karyawan yang terdampak telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai aturan perundang-undangan.

E-commerce hingga Edutech

Penguasa perjalanan pesawat

Resort Mewah MNC******

PTMNC Land Tbk menyatakan akan membangun ulang hotel dan lapangan gold di kawasan TrumpInternational Resort Bali pada 2023.

Direktur Utama MNC Land Budi Rustando mengungkapkan hotel dan lapangan golf yang lama sudah dirobohkan karena akan dibangun ulang.

"Hotel dan lapangan golf yang lama sudah dirobohkan karena akan dibangun ulang dengan design baru yang jauh lebih bagus dan lengkap. Pembangunan akan mulai dilakukan pada tahun 2023 karena pandemi telah berakhir," ujar Budi dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (12/12).

"Property tersebut milik PT MNC Land Tbk , bukan milik Trump dan akan dibangun: lapangan golf, golf club house , beach club, villa, wellness dan hotel," ujar Budi.

Saat ini, sambung Budi luas tanah di kawasan tersebut sudah mencapai kurang lebih 110 hektare. Luasan lahan meningkat dari saat pertama kali dibeli dari perusahaan Bali pada 2012-2013 lalu, 84 ha.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: Berita ini merupakan hak jawab PT MNC Land Tbk atas berita 'Resort Mewah MNC-Trump di Bali Kini Terbengkalai'.

Tak terkalahkan

Mengintip Proyek Meikarta yang Mangkrak dan Dipermasalahkan Konsumen******

Apartemen Meikartadi Cikarang, Bekasi, tengah menjadi perbincangan usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Namun, hingga saat ini para pembeli belum menerima unit yang dijanjikan. Oleh karena itu, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelah grace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com,Selasa (13/12) siang, di distrik 2 proyek Meikarta Cikarang terdapat tiga unit tower apartemen yang masih mangkrak. Selain itu ada dua unit bangunan rumah toko (ruko) yang juga masih mangkrak.

Rumput-rumput liar yang tinggi pun menambah kusam kawasan distrik 2 ini. Susana di tempat ini terlihat sepi. Tidak terlihat pekerja-pekerja proyek yang beraktivitas.

Yang terlihat hanya lalu lalang beberapa kendaraan yang melintasi kawasan itu.

Memang, terlihat beberapa securityberpatroli dengan kendaraan motor. Di sisi lain,securitylainnya tampak duduk memantau di pos yang berada tak jauh dari kantor marketing Meikarta distrik 2.

Sementara itu, di distrik 1, yang berjarak sekitar 3 kilometer (km) dari distrik 2, sudah berdiri beberapa tower hunian apartemen. Namun, tower-tower apartemen di kawasan ini belum semuanya rampung pengerjaannya.

[Gambas:Video CNN]

Berbeda dengan distrik 2, suasana di distrik 1 terlihat lebih ramai dan 'hidup' karena beberapa fasilitas umum seperti supermarket, klinik, bioskop, bank, food court, dan restaurant yang kebanyakan anak usaha grup Lippo sudah beroperasi.

Di kawasan distrik 1 ini pun lebih banyak berlalu lalang karyawan-karyawan yang bekerja di unit-unit ruko/kantor yang berada di bawah tower apartemen.

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "Aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini. Tokoh itu mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov Jabar yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu, PT MSU digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).