albaslot1

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Jokowi Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Capai 99 Persen******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 99 persen.

"Sudah selesai 99 persen tinggal finishingakhir dan kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini nanti mobilitas barang, utamanya CPO, utamanya timah, bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini," kata Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Ular, Kepulauan Babel, dikutip dari Antara, Kamis (20/10).

Jokowi mengatakan dengan pelabuhan itu, produk-produk dari Bangka Belitung akan bisa bersaing dengan produk lainnya.

"Pengelola sementara oleh Kementerian Perhubungan karena ini pelabuhan pengumpan ini bisa dihibahkan ke pemda, tapi harus kita sertai dulu agar pengelolaannya baik," kata Budi Karya.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa Kemenhub akan mundur bila manajemen dari pemda dinilai sudah siap.

"Di awal memang manajemen oleh Kementerian Perhubungan kemudian nanti pemda dampingi, apabila dirasa sudah siap kementerian mundur diambil alih pemerintah daerah, saya rasa yang baik memang di setiap pelabuhan seperti itu karena memang ini pelabuhan pengumpan," ungkap Presiden Jokowi.

Pelabuhan Tanjung Ular terletak di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, saat ini dalam masa pembangunan.

Pelabuhan tersebut memiliki dermaga seluas 80 x 10 meter dan diharapkan pada akhir 2022 seluruh pekerjaan dapat diselesaikan untuk memperlancar konektivitas barang/logistik.

Pelabuhan Tanjung Ular juga dengan kemampuan menampung sampai dengan 1500 Gros Ton (GT), kedalaman dan kapasitas pelabuhan yang dibuat 30 meter.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Surgawi yang Tersembunyi

Pedagang Pasar Pramuka Bisa Rugi Buntut Larangan Jual Obat Sirop******

Pedagang obat di Pasar Pramuka, Jakarta Timur mengaku bisa rugi ratusan juta akibat larangan menjual obat siropoleh Kementerian Kesehatan(Kemenkes).

Ketua Paguyuban Pedagang Obat Pasar Pramuka Yoyon menjelaskan anggotanya masih ada yang menjual obat sirop meski dilarang oleh Kemenkes.

"Masih ada konsumen yang beli (obat sirop), masih kita jual juga. Namun agak berkurang penjualan," kata Yoyon, Kamis (20/10).

"Ada batas waktunya obat ini atau expired. Kawan-kawan (pedagang obat) ini bukan rugi Rp10 atau Rp20 juta, bisa ratusan juta ruginya. Walau kecil tapi jumlahnya banyak," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan pemerintah menginstruksikan penghentian sementara penjualan obat penurun panas sirop di seluruh apotek selama pelaksanaan investigasi risiko infeksi menyusul munculnya kasus gangguan ginjal akut pada anak.

"Obat-obatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium pusat forensik dan sedang kita identifikasi lagi obat mana saja yang bisa menyebabkan kelainan ginjal," katanya, Rabu (19/10).

Dante mengatakan bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan paracetamol, tetapi melarang penggunaan produk obat berbentuk sirop yang bisa tercemar etilen glikol (EG).

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki pohon dunia

Ridwan Kamil Kritik LRT Palembang Lalu Minta Maaf******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik LRTPalembang sebagai sebuah proyek gagal. Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut. 

Permintaan maaf ia sampaikan dalam unggahan instagramnya awal pekan ini. Permintaan maaf khususnya ia sampaikan kepada warga Palembang.

"Permohonan maaf kepada warga Palembang jika poin diskusi Studi Pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi dianggap kurang berkenan." ujar pria yang akrab disapa Emil ini dalam instagramnya, Senin (24/10).

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang  yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10).

Ridwan Kamil luruskan pernyataan soal kegagalan itu. Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developer di Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

[Gambas:Video CNN]

Dalam diskusi itu, tiba-tiba adadeveloperyang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi. 

Pertama, MRT itu mahal. "Rp1 triliun per km. Tidak ada anggaran pemerintah daerah yang sanggup kecuali DKI mungkin," katanya.

Kedua, populasi harus besar supaya penuh dan balik modal cepat. Ketiga, harus terkoneksi dengan feeder dan jaringannya harus luas.

Jika populasi sedikit tambahnya, nanti ada tantangan seperti LRT Palembang yang kondisi ridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Ia mengatakan diskusi itu pun sifatnya akademis.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statementakademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya.

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Alasan Agung Podomoro Jual Central Park Rp4,5 Triliun******

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjual kepemilikan saham di Central ParkMall (CPM) kepada PT CPM Assets Indonesia. Pusat perbelanjaan itu berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

CPM dijual untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Guthrie Venture Pte Ltd yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022. Nilai transaksi jual beli CPM mencapai Rp4,53 triliun.

Sebagian hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membeli saham baru yang diterbitkan CPM Assets Indonesia sebesar 28,58 persen pada 23 September 2022. Dengan begitu, perseroan masih memiliki saham atas Central Park Mall.

Adapun aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) milik perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mal) Central Park.

Transaksi jual beli tersebut dilakukan berdasarkan akta penyertaan keputusan pemegang saham di luar rapat nomor 43, 23 September 2022.

Perseroan menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi material. Artinya, transaksi itu merupakan bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan akan dilakukan secara rutin, berulang atau berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]