rtp slot gacor 69

pewaris keluarga

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Setan menerangi surga

Rincian Tarif LRT Jabodebek, Terjauh Harjamukti******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis daftar tarif normal LRT Jabodebek, di mana rute terjauh Harjamukti-Jatimulya dipatok senilai Rp27.400.

"Kan kami mikir juga, pemerintah juga mikir... Enggak masuk di akal tarif kita kalau sampai 50 persen orang harus bayar, makanya ada public service obligation(PSO). Ini saja sudah kami kurangi dari perhitungan operator," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

"LRT ada PSO untuk sarana prasarana karena kita perlu mengembalikan biaya pembangunan ini. Jadi, konsep PSO dihitung untuk sarana berapa dan prasarana berapa. PSO sarana itu sebenarnya untuk penumpang," imbuhnya.

Sedangkan tarif subsidi LRT Jabodebek ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Aturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2023 lalu.

Berdasarkan Kepmenhub Nomor 67 Tahun 2023, tarif awal LRT Jabodebek adalah Rp5.000 untuk kilometer pertama, di mana selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Berikut rincian tarif normal LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sepanjang 10 km: Rp11.300

2. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti sepanjang 25 km: Rp21.800

3. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sepanjang 28 km: Rp23.900

4. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim sepanjang 13 km: Rp13.400

5. Stasiun Harjamukti-Stasiun Jatimulya sepanjang 33 km: Rp27.400

6. Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800

7. Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim sepanjang 19 km: tarif Rp17.600

8. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 18 km: Rp16.900

9. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800

10. Stasiun Cawang -Stasiun Halim sepanjang 4 km: Rp 7.100

"Kalau hanya PSO sarana sekitar Rp90 miliar-Rp100 miliar per tahun, ini untuk sarana doang dan tahun ini saja, belum termasuk untuk prasarana," tutur Risal.

Sementara itu, data Kemenhub menyebut besaran subsidi PSO untuk per penumpang adalah Rp18 ribu untuk rute terjauh.

Menurutnya, tarif ini tidak akan naik jika Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2023 tetap berlaku, tidak diganti atau dicabut. Namun, Risal menyebut ada usulan dari pihak operator untuk mengevaluasi tarif LRT Jabodebek per dua tahun sekali.

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Pengusaha Tak Wajibkan Karyawan Swasta WFH Seperti PNS******

AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) tak mewajibkan karyawan di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) untuk bekerja di rumah (WFH) seperti pegawai negeri sipil (PNS).

"Mengingat industri di Indonesia, khususnya Jabodetabek, secara mayoritas bersifat padat karya agar dapat terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, maka APINDO tidak mewajibkan penerapan aturan WFH sebagaimana diberlakukan kepada ASN," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Sebanyak 75 persen PNS DKI Jakarta sendiri sudah WFH sejak 21 Agustus hingga 21 Oktober untuk menekan polusi udara. Kebijakan serupa juga dijalankan oleh Provinsi Banten mulai 28 Agustus 2023.

Asosiasi mempertimbangkan usai pandemi covid-19, ekosistem dalam dunia usaha telah berupaya secara alamiah beradaptasi atas sektor yang bisa menerapkan WFH, dan sektor mana yang memerlukan Work From Office (WFO) atau Working Place.

Sektor yang tidak dapat menerapkan WFH dan untuk melayani masyarakat dan konsumen adalah sektor pelayanan publik, diantaranya pelayanan kesehatan, jasa, retail, industri manufaktur.

Sementara, sektor yang dapat menerapkan WFH adalah industri berbasis piranti lunak dan jasa konsultan.

Sebagai upaya menekan polusi di DKI Jakarta yang memburuk akhir-akhir ini, Apindo menyampaikan sejumlah usulan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Solusi jangka berupa fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum ramah lingkungan kendaraan listrik.

Selanjutnya, solusi jangka menengah adalah pemerintah melakukan program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi umum yang ramah lingkungan, kendaraan listrik, serta pendidikan masyarakat tentang perilaku yang ramah lingkungan.

Lalu, solusi jangka panjang di antaranya transisi energi berkeadilan, dengan memerhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut. Bentuk dukungan pemerintah dalam skala nasional adalah pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Apindo akan mengajukan usulan lain terkait faktor polutan berikut solusi untuk kepentingan bersama dan selalu mengedepankan kolaborasi," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Sihir

Drama Musikal Gemilang Transportasi Indonesia Meriahkan Hub Fest 2023******

Drama musikal bertajuk Gemilang Transportasi Indonesia sukses memeriahkan panggung Hub Fest sebagai bagian dari perayaan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Tampil dengan medley beberapa lagu pop dan daerah dari seluruh Indonesia, penampilan yang dibawakan oleh para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut sukses mengajak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjoget mengikuti musik.

Nampak saat lagu koplo Rungkad dibawakan, Budi terlihat ikut berdiri untuk bergoyang mengikuti irama lagu asal Jawa Barat yang dipopulerkan oleh Happy Asmara tersebut.

Set musikal ini dibuka dengan lirih lewat lagu Tanah Airku, bersamaan dengan spoken words yang membicarakan soal terbentang luasnya wilayah Indonesia.

"Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya terbentang dari ujung Sumatera hingga ke Papua," ujar pembaca puisi membuka set musikal tersebut.

Setelahnya, para penari masuk ke agas panggung untuk membawakan beragam tarian tradisional dari berbagai daerah Indonesia, diiringi oleh lagu Zamrud Khatulistiwa.

Di balik para penari latar, satu persatu vokalis utama dari DWP Kemenhub terlihat saling bergantian untuk menyanyikan bait demi bait lagu yang dipopulerkan mendiang Chrisye tersebut.

Lihat Juga : Pertunjukan Marching Band Kemenhub Buka Puncak Perayaan Harhubnas 2023

Energi para penonton pun semakin tergugah ketika aransemen musik mulai meningkat, seiring dengan lagu Sheila on 7 Melompat Lebih Tinggi yang dinyanyikan.

Puncak penampilan musikal ini hadir ketika deretan medley lagu bertempo tinggi dibawakan. Dimulai dengan Rungkad, para penari berpakaian tradisional mendadak berdiri di area tribun penonton untuk mengajak seluruh pengunjung bergoyang.

Setelah Rungkad, lagu-lagu daerah seperti Kicir-kicir, Sinanggar Tulo, hingga Goyang Maumere dimainkan untuk sukses menggoyang pengunjung.

Sebelumnya, pertunjukan marching band dan brass band dari Kementerian Perhubungan resmi membuka puncak perayaan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang kali ini diadakan di Istora Senayan.

Dalam perhelatan bertajuk Hub Fest dengan tema Melaju untuk Transportasi Maju tersebut, terdapat juga beragam aktivasi dan panggung hiburan yang meramaikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023.

Selanjutnya, pertunjukan di area Indoor akan menghadirkan pertunjukan paduan suara dan tari tradisional dari DWP Kemenhub melalui koreografi yang dipimpin langsung oleh Ari Tulang.

Usai penampilan tersebut, akan terdapat sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengiringi pemberian hadiah bagi pemenang Kegiatan Olahraga Kemenhub.

Di puncak acara, grup musik asal Bandung GIGI akan menjadi penampil pamungkas untuk menutup rangkaian Hub Fest Harhubnas 2023.