petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor mudah menang

gacor slot 138 link alternatif 574Jutaan kata 808440Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor mudah menang》

Rekapitulasi nasional: Suara PDIP dan Golkar tertukar di PPLN Seoul******

Rekapitulasi nasional: Suara PDIP dan Golkar tertukar di PPLN Seoul
Tangkapan layar - Divisi Teknis PPLN Seoul Rinda (kiri) di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli
Jakarta (ANTARA) - Hasil perolehan suara PDI Perjuangan dan Golkar tertukar dalam rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Seoul, Korea Selatan.

Hal tersebut diketahui saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Luar Negeri di Tingkat Nasional hari ketiga di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat. Diketahui, PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 3, sedangkan Golkar 4. Awalnya, saksi dari PDI Perjuangan Harli Muin mendapati kejanggalan. Dia melihat ada perbedaan perolehan suara partai berlambang banteng moncong putih itu di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan Formulir C.Hasil Plano di TPS 016 Seoul.

"Pertanyaan saya kenapa salah-salah begini, Mbak? Apakah ini Sirekap atau sengaja salah? Ini tidak sesuai ditulis kenapa, apa karena Sirekap atau Anda sengaja salah menuliskan? Atau memang diubah?" tanya Harli kepada pengampu divisi teknis PPLN Seoul, Rinda di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Harli menyoroti suara yang seharusnya ditulis 4 justru ditulis 2 dan yang harusnya 21 menjadi 9.

"Kita ini kan belum catat, lihat itu empat (suara untuk) partai, kau tulis dua di situ. Lalu seharusnya (ada suara) 21, itu menjadi 9. Kenapa dikurangi begitu banyak?" sambungnya.

Para pihak lalu mencermati lagi perolehan suara PDI Perjuangan dengan nomor urut 3 itu. Formulir C.Hasil Plano dari TPS 016 yang diunggah dalam Sirekap pun ditampilkan saat rapat.

Sementara itu, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan bahwa formulir manualnya harus dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap.

Kemudian, Rinda mengakui terdapat kesalahan setelah melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap formulir-formulir yang ada. Dia mengungkapkan suara PDI Perjuangan tertukar dengan Golkar.

"Setelah kami cek, ada kesalahan input di (formulir) C.Hasil. Setelah kami cek untuk seluruh suara partai politik dan suara calon PDIP itu tertukar dengan Partai Golkar. Jadi di sebelahnya, seperti itu. Salah penempatan," ujar Rinda.

Baca juga: KPU akan gelar rekapitulasi penghitungan suara nasional dua panel

Baca juga: Rekapitulasi nasional batalkan 62.000 surat suara PSU Kuala Lumpur

Saksi dari Partai Golkar kemudian menyahut. Rinda pun menilai adanya Sirekap dapat membantu jika terdapat kesalahan.

"Bagus ini ada Sirekap, Mas. Kalau tidak, tidak ketahuan nih Pak Harli," tambahnya.

Selain itu. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan apakah kesalahan input itu hanya terjadi di TPS 016 atau di seluruh TPS di ibu kota Korea Selatan itu. "Hanya TPS 016," jawab Rinda.

Ia juga menegaskan rekapitulasi di tingkat PPLN Seoul pun sudah benar. Kesalahan terletak pada formulir perbaikan yang belum selesai di-inputkembali.

"Kami mohon izin menyampaikan alasannya, proses input ini kami lakukan pertama kali pada saat penghitungan suara di awal pada tanggal 14 Februari. Jadi, seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN) berusaha meng-input, semua di input ini, kemudian kami lakukan tetap pencatatan C.Hasil," jelas Rinda.

"Jadi, tanggal 17 hingga 18 itu ada kendala untuk entrydi beberapa tim kami, tapi kami sudah meminta pada perbaikan tanggal 17 hingga 18 itu semuanya harus dikirim ke kami secara manual juga," ucapnya.

Akibat insiden tersebut, PPLN Seoul pun akan melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara PDIP dan Partai Golkar. Maka, rekapitulasi menyeluruh perolehan suara di Seoul belum dapat disahkan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir Buka Alasan Tak Ikut Ahok Cs Mundur******

Menteri BUMN Erick Thohir bersikeras tak akan mundur dari posisinya sebagai pembantu mengikuti langkah Ahok dan pejabat lain. Ia berdalih loyal ke Jokowi.
Menteri BUMN Erick Thohir bersikeras tak akan mundur dari posisinya sebagai pembantu mengikuti langkah Ahok dan pejabat lain. Ia berdalih loyal ke Jokowi. (CNN Indonesia/ Dela Naufalia).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir bersikeras tak akan mundur dari posisinya sebagai pembantu mengikuti langkah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur dari Pertamina demi memenangkan Ganjar-Mahfud dan sejumlah pentolan perusahaan lain.

Ia juga tak akan mengikuti langkah Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatannya meskipun belakangan ini ia sering terlihat dan mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran.

Ia beralasan akan loyal ke Jokowi hingga masa tugasnya berakhir.

Beberapa pejabat dan bos BUMN mengundurkan diri dari jabatannya demi mendukung pasangan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Pengunduran diri teranyar dilakukan oleh Ahok sebagai komisaris utama demi mendukung Ganjar-Mahfud.

Selain Ahok, pengunduran diri juga dilakukan calon wakil presiden, Mahfud MD. Ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan HAM dengan alasan demi menghindari konflik kepentingan. 

[Gambas:Video CNN]



(Antara/agt)

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain.
Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt/bac)




bab terbaru:pinjam bri jaminan bpkb motor

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
danabet
keris4d
trik slot thor
slot gacor new member pasti maxwin
game slot mudah maxwin
22 slot login
slot deposit 5000 bonus 100
dwlive
angka main quezon
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot tanpa referral
Bab 2 angel 88 slot
Bab 3 link mesin slot
Bab 4 roma4d slot
Bab 5 sinar777
Bab 6 erek erek 2d 3d 4d
Bab 7 erek erek 26 2d
Bab 8 tutorial judi bola parlay
Bab 9 mimpi menanam padi togel
Bab 10 situs slot new member 100
Bab 11 bola88 fortuna
Bab 12 ratuliga
Bab 13 lancar 123 slot
Bab 14 link slot terbaru dan terpercaya
Bab 15 slot game mudah menang
Bab 16 judolbet88
Bab 17 macau188
Bab 18 adilqq
Bab 19 situstogel88
Bab 20 trik menang rejeki nomplok
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4105bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Benua Kelaparan

situs judi slot online
Bunda lagi bingung cari baju anak? Beli di Transmart Full Day Sale aja karena ada diskon dan harga spesial untuk baju dan sepatu anak.
Baju dan sepatu anak di Transmart Full Day Sale diskon sampai 50% + 20%. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Bunda lagi bingung cari baju anak? Beli di Transmart Full Day Sale aja karena ada diskon 50 persen plus 20 persen dan harga spesial untuk baju dan sepatu anak.

Promo ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga :
Belanja Hemat di Transmart, Pakai Allo Bank Tambah Diskon 20%

Bunda bisa dapatkan tambahan diskon 20 persen pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bikin hemat kantong.

Caranya downloadAllo Bank di Google Play Store atau App Store, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Pay Later.

Selain pakai Allo Paylater, Bunda bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

Gif banner Allo Bank
(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

vegashoki88
MAKI dorong Kortas Tipikor Polri segera dibentuk
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua kanan). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.
Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu
Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri segera dibentuk di bawah kendali langsung Kapolri, agar perkara korupsi cepat diselesaikan seperti kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Dorongan tersebut disampaikan MAKI melalui gugatan praperadilan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut berlarutnya penanganan kasus Firli Bahuri dengan tidak dilakukannya penahanan mendorong pihaknya mengajukan gugatan praperadilan, salah satu gugatan yang dimohonkan adalah pembentukan Kortas Tipikor Polri.

"Pemicu tidak ditahannya Firli ini saya gunakan untuk sekaligus memicu juga dibentuknya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri," katanya.

Menurut Boyamin, tidak ditahannya Firli terkendala karena ada beban psikologis di mana pimpinan Polda Metro Jaya yang menangani perkara berpangkat lebih rendah dari tersangka yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Dari zaman ABRI, kata dia, tidak boleh ada yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) pangkatnya di bawah yang terperiksa.

"Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Boyamin, selain menggugat praperadilan Kapolda, Kapolda dan Kajati atas penghentian perkara dengan tidak ditahannya Firli Bahuri, dalam gugatannya MAKI juga meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan segera pembentukan Kortas Tipikor Polri di bawah kendali Kapolri.

Menurut dia, dengan dibentuknya Kortas Tipikor di bawah langsung Kapolri, maka pimpinannya berpangkat jenderal bintang dua, seperti halnya Korps Lalu Lintas. Tidak lagi direktorat yang dijabat oleh jenderal bintang satu.

"Maka, ini sekaligus saya gunakan kesempatan adanya Kortas Tipikor supaya ini paling tidak jenderal bintang dua lah. Bintang dua ini bisa meminta tolong BKO di atas satu lagi tingkatnya bintang tiga untuk membantu, sehingga nanti benar memeriksa Firli," kata Boyamin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Rapim Polri 2024 di Jakarta, Rabu (29/2/2024) mengatakan berkas pembentukan Kortas Tipikor Polri sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait pengembangan Kortas Tipikor saat ini juga sudah sampai di meja presiden," kata Sigit.

Baca juga: Ada tiga gugatan praperadilan terkait Firli Bahuri di PN Jaksel
Baca juga: Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri
Baca juga: MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Bintang penari kupu-kupu

pinjol yang di blokir ojk
Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian dengan Dewa Kematian

website resmi pragmatic slot
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membebaskan pegawainya memilih siapa saja di Pilpres. Ia memberikan kode soal pilihannya dengan mengatakan,
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membebaskan pegawainya memilih siapa saja di Pilpres. Ia memberikan kode soal pilihannya dengan mengatakan,
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonopunya pesan khusus kepada para pegawainya soal Pilpres 2024.

Basuki mengatakan para aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PUPR bebas memilih pasangan calon manapun yang akan bertarung di Pilpres 2024. Ia menyarankan anak buahnya itu mengikuti hati nurani masing-masing pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Sebagai generasi muda (ASN PUPR) kan sudah banyak sekali berita-berita di media, pertimbangannya. Nah, silakan lakukan analisis sendiri, mana yang terbaik buat Indonesia, khususnya untuk keberlangsungan Kementerian PUPR," ucap Basuki kepada para karyawannya di Kompleks Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Meski begitu, Basuki melemparkan kode unik kepada para ASN PUPR.

"Saya gak akan mengarahkan. Jadi, kalau ditanya 'Bapak milih siapa?', sudah tahu semua kan paling?" kelakar Basuki disambut riuh tertawa.

"Ehem, stop! Ini gak ada kode-kodean ini, kodenya cuma I love you allsaja," tandasnya.

Sebelum Basuki mengucapkan kode 'I love you all', ada salah satu karyawan PUPR yang membawakan lagu Ten 2 Five berjudul I Will Fly.

Sang menteri bertanya apa maksud lagu tersebut yang dijawab oleh karyawannya sebagai ungkapan jatuh cinta. Basuki pun memaknai hal tersebut dengan istilah 'I love you'.

[Gambas:Video CNN]

Memang Basuki tidak terang-terangan soal pilihannya di Pemilu dan Pilpres 2024. Namun, namanya belakangan diterpa isu miring soal keretakan hubungan dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Basuki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut akan resign dari kabinet Jokowi. Kabar ini dihembuskan oleh Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

Faisal menyebut para menteri dari kalangan teknokrat itu tak sepaham dengan sikap Jokowi yang diduga memihak paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di lain sisi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merupakan salah satu kader partai banteng bermoncong putih itu. Pada Juni 2022 lalu, Hasto juga mengklaim Basuki sudah punya kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Jika sikap Basuki tegak lurus dengan PDIP, boleh jadi pilihannya adalah paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).



(skt/agt)

Dewi yang sombong, serangan balik!

boga88
Mentan siapkan benih hingga pupuk tingkatkan produksi petani Sumsel
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri) berbincang dengan petani saat melakukan kunjungan kerja di Desa Sumber Hidup, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (1/3/2024). ANTARA/HO-Humas Kementan
Yang tanam cepat akan kami berikan benih gratis selama 3 bulan ke depan. Kami siapkan 2 juta hektare di seluruh Indonesia secara gratis
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan menyiapkan benih unggul, pupuk hingga hingga prasarana alat mesin pertanian atau mekanisasi guna meningkatkan produksi pertanian petani di Sumatera Selatan.

 

"Yang tanam cepat akan kami berikan benih gratis selama 3 bulan ke depan. Kami siapkan 2 juta hektare di seluruh Indonesia secara gratis," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

 

Amran mengunjungi petani di Desa Sumber Urip, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, di Sumatera Selatan. Dia memastikan bahwa petani di daerah tersebut akan mendapat bantuan benih dan pupuk. Namun, Mentan tidak menyebutkan secara rinci jumlah benih gratis dan pupuk yang telah disiapkan.

 

Meski begitu, Mentan mengatakan bahwa pembagian benih gratis hanya berlaku selama 3 bulan ke depan dan diharapkan mampu memperkuat produktivitas hingga menekan kebijakan impor.

 

Amran mengatakan, saat ini Presiden sudah menyiapkan berbagai dukungan terhadap jalannya pembangunan pertanian masa depan bangsa. Di antaranya penambahan anggaran pupuk yang naik dua kali lipat.

 

"Bapak Presiden sudah menambahkan pupuk 2 kali lipat nilainya naik Rp40 triliun. Itu kami sampaikan kepada bapak presiden atas masukan dari petani, termasuk dari para bupati," katanya.

 

Selain itu, kata Mentan, pemerintah juga telah menyiapkan program pompa dan pipa untuk memenuhi kebutuhan air yang didatangkan dari sungai-sungai terdekat. Dia ingin, masalah air dapat dipenuhi secara cukup sehingga ke depan petani bisa berproduksi setiap hari.

 

"Mimpi besar kita semua sungai airnya kita jadikan pangan, karbohidrat dan sumber pangan lain. Karena itu harus dipompa. Yang penting petani mau tanam dan yang ada sawah kami beri gratis pompanya," kata Amran.

 

Selain itu, dalam peningkatan produktivitas pangan, Mentan mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas diputuskan bahwa pupuk subsidi pada 2024 naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

 

“Jadi petani tidak perlu khawatir untuk segera melakukan pertanaman. Karena pupuk sudah ditambah menjadi dua kali lipat. Dalam tiga bulan ke depan saya mengajak petani Sumsel segera tanam, benihnya akan kita berikan gratis namun jika setelah 3 bulan tapi tidak tanam maka kesempatan ini hangus,” kata Amran.

Baca juga: Kementan siapkan lahan Sumsel jadi penyangga pangan demi tekan impor

Baca juga: Mentan dorong peningkatan produksi pangan lahan rawa di Sumsel

Baca juga: Mentan tinjau pelaksanaan optimalisasi lahan di Banyuasin Sumsel

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Curang dan memasuki dunia lain

warung138 slot
Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain.
Kementerian PUPR mengakui ada proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko dan keterkaitan dengan proyek lain. (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt/bac)