situs slot 24 jam

panda88 976Jutaan kata 665833Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot 24 jam》

Polri pastikan kesiapan pengamanan distribusi logistik Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kesiapan Polri dalam mengamankan distribusi logistik Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan Bawaslu.

"Sejak KPU melakukan distribusi sudah melekat personel Polri untuk melakukan pengamanan. Penyelenggaraan distribusi tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini," kata Truno kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan pengamanan distribusi logistik, mulai dari pelipatan surat suara hingga distribusinya menjadi salah satu sasaran kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polri selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

Baca juga: Kapolri: Polri komitmen jalankan pengamanan tahapan pemilu dengan baik

Selain pengamanan distribusi logistik, pengamanan capres-cawapres, TPS, dan kantor-kantor penyelenggara pemilu juga menjadi bagian penting yang diamankan.

Dalam Operasi Mantap Brata ini, kata Truno, didukung oleh sejumlah satuan tugas, baik itu preventif maupun satgas preemtif, dari tingkat pusat hingga daerah.

Polri juga telah mengantisipasi pengamanan distribusi logistik untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terpencil), hingga wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Terkait beberapa daerah seperti kepulauan, kami dalam hal ini Polri memiliki satgas bantuan operasi, di antaranya ada polisi udara dan polisi perairan atau Polairud," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Pola pengamanan TPS pemilu sesuaikan tingkat kerawanan

Tugas Polairud adalah mendukung sarana angkutan perairan bagi satgas lainnya dalam Operasi Mantap Brata, termasuk untuk kepentingan distribusi logistik pemilu.

Polri, lanjut Truno, sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu yang secara bersama-sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dalam suasana persatuan dan kesatuan.

Truno menambahkan Polri berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pengamanan dan memastikan bersikap netral.

"Kami pun mengimbau seluruh masyarakat dalam pemilu ini semua dalam koridor bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tentunya pemilu ini dapat berintegritas dan juga berkualitas," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Polri gelar tiga operasi pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pangdam tidak rekomendasikan penerbangan ke Sugapa cegah aksi KKB******

Jayapura (ANTARA) - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menyatakan saat ini tidak merekomendasikan penerbangan ke Bandara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, guna mengantisipasi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Dengan adanya ancaman yang dilakukan KKB menyebabkan pihaknya tidak merekomendasikan penerbangan ke Sugapa hingga aman," kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Selasa.

Dia mengatakan TNI-POLRI akan segera menyelesaikan masalah tersebut, sehingga wilayah itu kembali aman dan penerbangan bisa kembali normal.

"Kalau sudah aman di wilayah Sugapa maka penerbangan bisa normal kembali," kata Izak Pangemanan.

Ketika ditanya sampai kapan rekomendasi tersebut berlaku mengingat transportasi udara merupakan yang utama di Kabupaten Intan Jaya, Pangdam XVII/Cenderawasih ini menegaskan masalah tersebut akan segera ditangani.

Sebelumnya Jumat(19/1) KKB menyerang pos hingga menyebabkan seorang anggota Brimob gugur, selain itu seorang warga juga turut menjadi korban penembakan.

KKB juga membakar rumah warga di Sugapa, hingga menyebabkan sekitar 270 orang mengungsi ke pos TNI Yonif 330/TD.

Tiga anggota KKB dilaporkan terluka tembak saat kontak senjata yang terjadi Minggu (21/1) yaitu Oni Kobagau, Jaringan Belau, dan Agusti.

Baca juga: Kapolres sebut ancaman KKB sebabkan pesawat takut ke Sugapa
Baca juga: Kapenkogabwilhan III: Anggota KKB Intan Jaya tewas saat kontak tembak

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Label：hemarmantogel、cara menang judi bola parlay、pola jam gacor

Terkait：net77、slot mudah jp、akun jp slot88、klik388、bo slot gacor dan terpercaya、pakde4d rtp、juara88、nibung88、paito 6d hk harian、jp slot terbesar

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：88 slot online（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10

Daftar bab terbaru

royal88

cara dapatkan voucher lazada

slot game slot

bbo303 rtp

pola gacor lucky neko

supercuanslot

auto7slot

replay pragmatic maxwin

situs judi online

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Legenda Pahlawan Iblis

kakekslot

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye maupun aktivitas politik lainnya.

“Kami sampaikan kepada peserta pemilu, jangan libatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Yang boleh menjadi peserta kegiatan kampanye adalah mereka yang memiliki hak pilih,” ujar Idham saat ditemui usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

“Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dijelaskan bahwa pelaksana kampanye tidak boleh warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan itu bisa terkategori pada tindak pidana,” tutur Idham.

Selain itu, sambung dia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

“Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya adalah anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya di Jakarta, Senin.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata dia.

Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi

Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat Pilpres 2024

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Li Shifan

lanetogel

Polda NTB tangani laporan perampasan sepeda listrik di Trawangan******

Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani laporan tindak perampasan sepeda listrik milik para pengusaha oleh sekelompok warga di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat di Mataram, Senin, membenarkan adanya laporan tindak perampasan sepeda listrik itu.

"Iya, laporannya ada di meja saya, belum saya terima. Ada kemungkinan laporan seperti ini akan kami limpahkan ke polres biar cepat dilakukan penyelidikan," kata Syarif.

Pelapor tindak perampasan ini merupakan Ketua Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan Budi Handoyo. Dia mewakili para pengusaha sepeda listrik di Gili Trawangan melaporkan peristiwa yang terjadi pada Sabtu (2/3) pagi.

"Kami laporkan beberapa oknum dari dua koperasi yang mengambil paksa sepeda listrik kami dengan mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan," kata Budi.

Baca juga: Pemkab Lombok Utara menertibkan sepeda listrik di Gili Trawangan

Selain laporan pengambilan paksa, Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan juga melapor dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan salah seorang anggota Koperasi Cidomo Janur Indah yang beroperasi di Gili Trawangan.

"Anggota kami juga menjadi korban kekerasan dan pengancaman. Satu orang anggota kami dipukul oleh mereka sampai terluka saat berusaha mempertahankan sepedanya," ujar dia.

Akibat peristiwa perampasan itu, sekelompok warga menyita sebanyak 69 sepeda listrik milik 15 pengusaha di Gili Trawangan. Sepeda listrik tersebut kini dititipkan di area parkiran masjid di Gili Trawangan.

"Rencananya akan dibawa ke pinggir di Pelabuhan Bangsal nanti," ucap Budi.

Baca juga: Ribuan turis asing mengunjungi Gili Trawangan NTB

Budi menerangkan maraknya persewaan sepeda listrik di Gili Trawangan ini hanya menjadi alternatif baru yang ditawarkan oleh para pengusaha karena hingga kini belum ada aturan baku tentang larangan pengoperasian sepeda listrik di lokasi wisata itu.

"Kami tidak akan mungkin bertentangan dengan aturan. Jadi, kami mengacu kepada apa yang menjadi program nasional yang memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, tindak perampasan sepeda listrik oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan itu dipicu adanya dugaan kecemburuan sosial antarpelaku bisnis.

Salah satunya datang dari pelaku bisnis cidomo, alat transportasi umum yang sudah cukup lama beroperasi di Gili Trawangan.

Dia mengatakan cidomo kini mematok harga sewa angkut cukup tinggi. Hal itu membuat para wisatawan beralih untuk memilih alat transportasi alternatif, yakni sepeda listrik yang sewanya jauh lebih murah dan praktis.

"Kalau Cidomo hanya digunakan sekali trip saja, itu wisatawan bayar Rp150 ribu. Tidak bisa dipakai seharian. Kenapa menggunakan sepeda listrik? Ya, karena harganya terjangkau," katanya.

Untuk harga sewa sepeda listrik di Gili Trawangan, para pengusaha menawarkan Rp150 sampai Rp200 ribu per hari.

Baca juga: Gubernur NTB minta pelayanan wisatawan Gili Tramena menjadi prioritas
Baca juga: Pengunjung Trawangan meningkat saat libur Lebaran

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Api Es

angka jitu zone hk

Saksi: Praktik fee 3 persen untuk rekanan di Akpol sudah turun******

Semarang (ANTARA) - Saksi kasus dugaan korupsi dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, mengungkap adanya kebiasaan turun-temurun meminjam bendera penyedia barang dan jasa yang dibayar dengan feesebesar 3 persen.

Direktur CV Usaha Mandiri, Nur Hidayat, saat diperiksa sebagai saksi pada sidang lanjutan dengan terdakwa Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang Mardiyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, membenarkan nama perusahaannya dipinjam oleh satuan kerja di Akpol untuk pencairan anggaran.

"Setelah ada pengajuan kegiatan, kemudian dana ditransfer langsung oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) kepada kami," katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Judi Prasetya itu.

Setelah dana tersebut cair, jelas dia, selanjutnya diserahkan kembali dalam bentuk tunai ke satuan kerja yang mengajukan dengan dipotong 3 persen.

"Uang dikembalikan, pekerjaan selanjutnya mereka yang melaksanakan sendiri," tambahnya.

Baca juga: Bendahara: Banyak kegiatan Akpol Semarang dibiayai sisa-sisa anggaran

Nur Hidayat mengaku perusahaan penyedia barang dan jasa miliknya itu sudah menjalankan praktik pinjam bendera dengan imbalan fee3 persen sejak 2015 hingga 2018.

Atas feeyang diterima tersebut, saksi mengaku telah diminta penyidik Polri untuk mengembalikan uang sebesar Rp223 juta.

Keterangan serupa disampaikan Pembantu Bendahara Bidang Hukum Akpol Suparni, yang mengakui penyedia barang dan jasa dipinjam bendera perusahaannya dengan imbalan feesebesar 3 persen.

"Dana dari KPPN turun ke rekanan, kemudian satker (satuan kerja) memperoleh uang dari rekanan," katanya.

Saksi juga mengaku membawa CV Krida Jaya Sejahtera milik anaknya sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa di Akpol sejak 2016 hingga 2018.

Selain itu, saksi Suparni juga menyebut perusahaan tersebut sudah diminta mengembalikan uang oleh penyidik yang disebut sebagai feeyang pernah diterima selama benderanya dipinjam oleh Akpol Semarang.

Sebelumnya, Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi Urusan Keuangan Akpol Semarang Mardiyono didakwa melakukan korupsi dana DIPA untuk lembaga pendidikan calon polisi tersebut.

Besaran dana yang diduga dikorupsi dalam kurun waktu 2013 hingga 2018 mencapai Rp615 juta.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Di Tiga Kerajaan

gem188

50 ribu lebih KPPS di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 50.183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan Pemilu 2024 dan telah dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis.

Pelantikan tersebut dilakukan setelah melewati
proses seleksi sejak Januari 2023. "Pada hari ini Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak di Indonesia menggelar pelantikan KPPS," kata Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti saat ditemui di Kecamatan Kembangan.

Endang menambahkan, setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan tujuh petugas KPPS dengan SK penugasan mulai 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024.

"Tapi tugas efektifnya adalah hari-hari menjelang pemungutan suara, karena mereka punya tugas," katanya.

Baca juga: KPU Jakbar selesaikan sortir lipat suara Pemilu 2024

Tugas pertama adalah membagikan surat undangan pemilih. "Jadi mulai hari ini SK-nya sudah keluar. Mereka sudah mulai bekerja, memberikan surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih sesuai DPT-nya," kata Endang.

Kedua adalah mendirikan TPS. Dalam hal ini tenda TPS dan perangkat TPS lainnya. "Karena kita nanti melihat, ada penggunaan (aplikasi) 'SI REKAP'. 'SI REKAP' ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI," katanya.

Endang menyebut beberapa syarat agar diterima menjadi petugas KPPS. "Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA," kata Endang.

Yang kedua, adalah pendaftar harus dalam kondisi sehat. "Jadi ada pemeriksaan (kesehatan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Baca juga: KPU Jakbar sebut beberapa poin penting bagi pemilih pemula

Semua diperiksa di Puskesmas Kecamatan atau kelurahan dan harus lolos tes kesehatan.E ndang menuturkan bahwa kesehatan petugas KPPS menjadi indikator penting dalam seleksi kali ini.

Banyak yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan karena gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi dan sebagainya. "Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun," kata Endang.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat 31 orang petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta dan 12 orang di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar) karena sakit jantung, kelelahan dan hipertensi.

"Sehingga tes kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos 'screening' kesehatan kemudian menjadi petugas KPU," kata Endang.

masa depan yang sempurna

live judi login

Halal Watch nilai Fatwa MUI munculkan kesadaran beli produk lokal******

Fatwa MUI Nomor 83 memunculkan kesadaran masyarakat, sehingga produk lokal sudah bisa menggantikan brand global

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch, menilai Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina memunculkan kesadaran dari masyarakat untuk membeli produk lokal dan yang tak terafiliasi Israel. "Fatwa MUI Nomor 83 memunculkan kesadaran masyarakat, sehingga produk lokal sudah bisa menggantikan brandglobal," kata Pendiri Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah di Jakarta, Selasa. Ikhsan mengatakan, kesadaran masyarakat untuk tidak membeli produk terafiliasi Israel terlihat dari data penelitian yang dilakukan Indonesia Halal Watch pada 2023. Indonesia Halal Watch melakukan kuesioner dengan responden sebanyak 700 orang di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Dari data yang berhasil dikumpulkannya, kata Ikhsan, sekitar 87 persen responden mendukung Fatwa MUI tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina. Para responden juga mengubah kebiasaan belanja mereka. Jika sebelumnya membeli produk secara sembarang, kini responden akan mempertimbangkan produk tersebut apakah terafiliasi dengan Israel atau tidak.
"Masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih produk setelah fatwa -terbit-," katanya. Ikhsan yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI itu mengajak masyarakat tetap aktif memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, sebagai wujud perjuangan membantu masyarakat Gaza, Palestina. "Sosialisasi gerakan boikot produk Israel dan produk terafiliasi Israel jangan kendur, harus terus menerus digelorakan," kata Ikhsan. Ikhsan mengatakan, MUI sampai saat ini aktif mengajak masyarakat menghindari produk global yang terafiliasi Israel. Hal tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fatwa dukungan perjuangan Palestina. Gerakan boikot yang telah menjadi fenomena global tersebut melahirkan perubahan signifikan di tengah masyarakat, termasuk menguatnya preferensi atas produk-produk lokal. "Ini sesuatu yang menggembirakan, produk lokal mampu mengambil alih posisi brand-brandyang terafiliasi Israel," katanya.

Guru Besar Wuji

slot demo pragmatic play

WHO desakkan gencatan senjata di Gaza******

London (ANTARA) - Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Kamis (25/1) menyatakan bahwa gencatan senjata di Gaza sudah sangat dibutuhkan.

Ia menyoroti jumlah korban jiwa yang sangat besar akibat konflik yang dimulai sejak Oktober lalu.

Terkait jumlah korban jiwa akibat serangan Israel ke wilayah kantong yang diblokade tersebut sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, Tedros mengatakan sebanyak 26.000 orang meninggal dunia.

Sebesar 70 persen korban jiwa itu adalah perempuan dan anak-anak, ujarnya.

Sementara itu, kata Tedros, 8.000 orang hilang, 64.000 orang terluka, dan 1,7 juta orang mengungsi.

Dia mengatakan orang-orang yang sakit tidak bisa memperoleh perawatan yang mereka butuhkan, dan wabah penyakit serta kelaparan menyebar ketika “sistem kesehatan sedang lumpuh.”

"Solusinya ada. Hanya diperlukan kemauan. Mari kita pilih perdamaian," kata dia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sejauh ini menolak usulan untuk mengakhiri perang di Gaza, yang kini memasuki bulan keempat.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat akan mengumumkan putusannya mengenai permohonan persidangan kasus dugaan genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza yang diajukan oleh Afrika Selatan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: AS kritik serangan Israel terhadap pusat pelatihan PBB di Gaza

Baca juga: PBB sebut serangan Israel di UNRWA lecehkan aturan dasar perang

Masuki konflik hari ke-100, krisis kemanusiaan di Gaza memburuk

《situs slot 24 jam》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，neng4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot 24 jam》bab terbaru。