pola slot gacor gates of olympus

slot demo 206 192Jutaan kata 526914Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola slot gacor gates of olympus》

Rombongan Harlah Muslimat NU membubarkan diri******

Jakarta (ANTARA) - Rombongan mulai membubarkan diri setelah mengikuti kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu siang. Rombongan hadirin kegiatan tersebut mulai keluar dari Stadion GBK pada pukul 11.00 WIB. Kepadatan sempat terjadi di pintu GBK akibat antrean bus-bus yang menjemput rombongan.

Sejumlah bus juga diarahkan oleh pihak Kepolisian agar tertib sehingga kepadatan lalu lintas tetap terkendali. Ratusan ribu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meramaikan kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-78 organisasi itu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu. Berdasarkan perkiraan panitia Harlah Ke-78 Muslimat NU, terdapat sekitar 150.000 anggota yang menghadiri acara itu dengan menggunakan 2.995 bus. Mereka berasal dari 34 Pengurus Wilayah (PW) dan 534 Pengurus Cabang (PC) Muslimat NU.

Baca juga: Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Baca juga: Khofifah: Tidak perlu menakar ke-NU-an seseorang Acara tersebut juga dihadiri Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU berasal dari 11 negara, antara lain Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Jerman, Inggris dan Jepang. Sejak Jumat (19/11) malam, peserta kegiatan harlah mulai memadati Stadion GBK Jakarta mengenakan gamis hijau dan syal sesuai dengan daerah masing-masing. Rangkaian acara dimulai pada Sabtu sekitar pukul 00.00 hingga 02.30 WIB dengan khataman Al Quran sebanyak 2024 kali yang dipimpin Hajah Romlah Widayati.

Dilanjutkan pada pukul 02.30 hingga 04.20 WIB berupa Shalat Tahajud dan Hajat berjamaah dengan Imam KH A Muzakky Alhafidz. Shalat Subuh berjamaah dilangsungkan pada pukul 04.20 hingga 04.45 WIB. Pukul 05.30 WIB acara diisi dengan pembacaan istighatsah, tahlil dan doa khatam Al Quran dipimpin KH Asep Syaifuddin Chalim.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：gacor club slot、cara mahjong 2、cara pinjam uang di flip

Terkait：suhu slot88、spbolivescore、link dewaslot99 terbaru、link game slot terpercaya、bunga pinjaman ceria bri、babon4d、situs poker terpercaya 2023、syarat menggunakan kredivo、sarjanaslot、pamelapoker

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mentari77（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

hoki69 slot

situs judi slot resmi

situs tergacor gampang maxwin

gawangbet

snitogel

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Wanita Pedang Cang Lei

link alternatif airbet88

Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo membantah kabar yang beredar yang menyebutkan sebagian menteri di Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

"Menteri setiap hari kita ratas, setiap kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal, setiap hari dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri," kata Presiden Jokowi saat ditemui usai menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu.

Menepis kabar tersebut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa setiap hari ia menggelar rapat internal bersama para menteri dari pagi hingga malam.

Ia mengaku dalam setiap rapat dengan menteri yang berbeda itu tidak menemukan ada masalah.

"Ya kabarnya dari siapa? Wong kita dari pagi sampai sore, pagi siang malam, kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam gonta ganti rapat, gonta ganti menteri juga enggak ada masalah," kata Jokowi.

Menurut dia, isu menteri mundur itu termasuk hal yang dikaitkan dengan politik, mengingat sudah memasuki bulan politik atau menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024 pada Februari mendatang.

Namun begitu, Kepala Negara menekankan bahwa para menteri masih bekerja rutin seperti biasanya.

"Ya namanya bulan politik, tahun politik ya, semua hal akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik, tapi biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa," kata Jokowi.

Seperti diberitakan, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Huangmen

wd 138 slot

AS lanjutkan serangan terhadap target******

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat melanjutkan serangannya terhadap target-target milik Houthi di Yaman pada Jumat (19/1), menghancurkan tiga peluncur rudal yang menurut militer AS sudah siap melancarkan serangan jika tidak dihancurkan, kata Gedung Putih.

John Kirby, koordinator komunikasi strategis di Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan dalam konferensi pers harian Gedung Putih bahwa serangan yang "sukses" pada Jumat tersebut merupakan "tindakan pencegahan" keempat yang telah dilakukan oleh militer AS dalam sepekan terakhir terhadap target-target Houthi.

Dia mengatakan bahwa Komando Pusat (CENTCOM) AS diperkirakan akan mengungkapkan lebih detail mengenai serangan-serangan tersebut di kemudian hari.

Kirby menyebutkan bahwa serangan-serangan ini bersifat "mempertahankan diri," "tetapi juga sekaligus membantu membuat perairan internasional lebih aman bagi kapal-kapal angkatan laut maupun kapal dagang."

Serangan pada Jumat tersebut terjadi hanya satu hari setelah militer AS menyerang dan menghancurkan apa yang disebutnya sebagai dua rudal antikapal yang siap diluncurkan di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Yaman, menurut unggahan CENTCOM di platform media sosial X pada Kamis (18/1).

Washington mengungkapkan bahwa serangannya bertujuan melemahkan kemampuan Houthi untuk melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal, baik sipil maupun militer, yang berlayar melalui Laut Merah, Bab-el-Mandeb, serta Teluk Aden.

Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali modern setiap hari

pragmatic90

KPU akan tindak jual beli stempel surat suara di e******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menindak jual beli stempel surat suara Pemilu 2024 yang dijual bebas di e-commerce.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan seluruh perlengkapan Pemilu 2024 diproduksi oleh KPU bukan dari eksternal KPU. Untuk itu, dia melarang semua pihak memperjualbelikan perlengkapan pemilu.

"Ya, tidak boleh, kan yang buat KPU," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Hasyim menambahkan stempel-stempel untuk keperluan TPS di berbagai daerah itu diproduksi oleh KPU kabupaten.

“Kalau yang seperti ini kan yang produksi KPU kabupaten,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA stempel surat suara Pemilu 2024 itu diketahui dijual di sebuah e-commerce, salah satunya oleh akun teguhyuono.

Dalam lamannya, dia menyebut pihaknya menjual stempel khusus panitia pemilihan umum PPS dan KPPS.

"Stempel Surat Suara Pemilu 2024 (Presisi Sesuai Surat Suara)," tulis penjual.

Stempel surat suara Pemilu 2024 tersebut dijual dengan kisaran harga Rp13.000 hingga Rp39.500. Penjual stempel surat suara tersebut menyebut pengiriman dikirim dari Kabupaten Lampung Selatan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebagai peserta Pilpres 2024.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pecinta kuliner tidak terbatas

masterslot88

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak

Dao mendominasi dunia

main slot 369

PBNU: Khofifah harus non******

beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Khofifah Indar Parawansa harus non-aktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Khofifah secara personal dukung Prabowo-Gibran
Baca juga: Gus Yahya: Yang meragukan Khofifah, tidak pernah jadi pengurus NU

Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.

"Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya.

Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal Pilpres. Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi.

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya.

Baca juga: Pengamat Unej nilai Khofifah tak banyak dongkrak elektabilitas Prabowo
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Karier Pesawat Dandy

gacor33

KASN: sekitar 400 ASN dilaporkan langgar netralitas saat pemilu 2024******

Bandung (ANTARA) - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkap bahwa sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara nasional.

"Kalau data dari pemantauan ASN sampai periode kemarin kita ada sekitar 400-an untuk pelanggaran netralitas ASN. Kebanyakan itu di Sulawesi," kata Asisten KASN 2 Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Maria Ivonne Tarigan, di Gedung Sate Bandung, Rabu.

Baca juga: Bawaslu NTB: Rekomendasi KASN, Lalu Gita Ariadi tak langgar netralitas

Dari 400 tersebut, lanjut Maria, sebanyak 143 ASN yang terbukti melanggar dan telah direkomendasikan kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian (PPK) di masing-masing Instansi para ASN, dengan sekitar 70 persennya telah ditindaklanjuti.

"Itu sudah banyak yang dijatuhi sanksi, yang sesuai aturan main, pejabat Pembina kepegawaian atau kepala instansi atau kepala daerah itu harus menindaklanjuti, alhamdulillah juga angkanya sudah cukup baik. PPK itu menindaklanjuti rekomendasi KASN," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kepri soroti dua ASN diduga langgar netralitas pemilu

Dikatakan Maria, ada tiga kategori pelanggaran, yaitu ringan, sedang dan berat dengan sanksi yang berbeda-beda.

Untuk kategori pelanggaran ringan, ucap Maria, biasanya terjadi ketika pencalonan Pemilu 2024 dan diberi sanksi moral untuk membuat pernyataan maaf. Sementara ketika sudah dipastikan ada calon kontestasi Pemilu 2024, kategori hukuman menjadi sedang hingga berat.

"Untuk hukumannya sudah diatur di dalam PP terkait disiplin ASN. Salah satunya misalnya penurunan jabatan, kemudian sampai mungkin pemberhentian dengan hormat," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Kota Serang temukan dua ASN terindikasi langgar netralitas

Adapun jenis pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024, didominasi keberpihakan ASN di media sosial, seperti dengan memberikan like, comment, share dan seterusnya.

“Mungkin hal yang selama ini dianggap sepele tetapi berdasarkan aturan main yang sudah dibangun yang sudah ditetapkan oleh pusat, kan itu masuk di dalam pelanggaran," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Eri ingatkan ASN tak langgar netralitas di tahun politik
Baca juga: Bawaslu Lombok Tengah: Lalu Gita Ariadi langgar netralitas ASN

《pola slot gacor gates of olympus》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，trik jitu menang main slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola slot gacor gates of olympus》bab terbaru。