jagoan303

dunia cermin tertinggi

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Warisan langit berbintang di kota

Menaker Sebut PHK di Indonesia Tembus 10.765 Kasus Sepanjang 2022******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan ada 10.765 kasus pemutusan hubungan kerja alias PHKper September 2022. Jumlah tersebut diklaim turun dari dua tahun sebelumnya.

"Data per September (2022) ini yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK karyawan)," kata Ida dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Berdasarkan data paparan Ida, PHK berdampak pada 18.911 karyawan pada 2019. Angka tersebut meroket pada 2020 menembus 386.877 kasus. Namun, menurun pada 2021 ke angka 127.085 sebelum akhirnya kembali turun ke 10.765 per September 2022 ini.

Ida juga menjelaskan penurunan jumlah penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19. Pada Agustus 2020 tercatat ada 29,12 juta pekerja terdampak Covid-19, lalu turun ke angka 21,32 juta pekerja pada Agustus 2021.

"Alhamdulillah di Agustus 2022 ini kita lihat bahwa penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 turun sangat signifikan menjadi 4,15 juta," paparnya.

Lebih lanjut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Ida, terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja pada Agustus 2022 dibanding tahun lalu.

"Jadi total penduduk yang bekerja ada 130,35 juta (per Agustus 2022). Selisihnya ada 4,25 juta. Jadi secara umum penciptaan lapangan kerja pasca covid meningkat 4,25 juta orang," ujarnya.

Lapangan pekerjaan terbanyak disumbang oleh sektor primer (pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, pertambangan, penggalian). Disusul sekunder (industri, konstruksi, listrik, gas, air, sampah, limbah) dan terakhir sektor tersier (perdagangan dan jasa).

[Gambas:Video CNN]

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

KTT G20, Bandara Ngurah Rai Bakal Layani 42 Ribu Penumpang per Hari******

PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP Imemperkirakan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani 42 ribu penumpang per hari selama gelaran KTT G20 pada 15-16 November 2022 di Bali.

Sebanyak 22 ribu penumpang di antaranya merupakan pelaku perjalanan internasional dan 20 ribu penumpang domestik.

"Dengan banyaknya undangan VVIP dan ditambah dengan penerbangan reguler, di Ngurah Rai akan digunakan 223 penerbangan," ujar Direktur Utama AP I Faik Fahmi seperti dikutip dari Antara, Senin (7/11).

"Kami memastikan kelancaran penyelenggaraan G20 bisa berjalan maksimal melalui persiapan-persiapan yang telah dilakukan," ujarnya.

Perseroan sendiri telah menyiapkan sejumlah skema penanganan kedatangan para tamu negara dan delegasi yang akan hadir di Bali, khususnya bagi 20 kepala negara anggota G20, 9 undangan khusus kepala negara, dan juga untuk 10 undangan VVIP.

Adapun beberapa skema yang disiapkan AP I di Bandara Ngurah Rai di antaranya penangananflow handlingVVIP untuk kepala negara, penanganan tamu VIP untuk setingkat menteri, dan delegasi.

Bandara I Gusti Ngurah Rai, sambungnya, akan menyiapkan 14 parking standsebagai tempat parkir menginap khusus yang diperuntukkan bagi beberapa negara. Sedangkan pesawat lainnya akan dipindah di luar bandara Ngurah Rai.

Untuk kedatangan para delegasi dan tamu negara yang terbang dari masing-masing negara, perseroan telah menyiapkan penanganan di terminal kedatangan internasional.

Bagi delegasi yang datang melalui Bandara Soekarno-Hatta, perseroan telah menyiapkan terminal domestik Bandara Ngurah Rai.

"Disiapkan juga pintu kedatangan khusus di General Aviation Terminal jika ada tamu yang datang menggunakan jet pribadi. Tetapi hanya menurunkan di Ngurah Rai, selanjutnya pesawat menginap di Banyuwangi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Pemerintah Kucurkan Rp526,54 M untuk Infrastruktur KTT G20 di Bali******

Pemerintah mengucurkan Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan Nusa Dua dan fasilitas lainnya dalam rangka perhelatan KTT G20 pada 15-16 November 2022.

"Pemerintah sepanjang tahun ini, sudah mengucurkan lebih dari Rp526,54 miliar untuk mempercantik kawasan Nusa Dua. Itu baik penataan jalan, pembangunan VVIP bandara (I Gusti Ngurah Rai), memperbaiki beberapa venue dan sebagainya," kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Andreas Dipi Patria saat konferensi pers di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (9/11) sore.

Ia menerangkan Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang dilanda pandemi covid-19. Selama pandemi, semua aktivitas ekonomi mati sehingga menyebabkan produk domestik bruto (PDB) terendah di seluruh Indonesia.

Namun, setelah Bali ditunjuk sebagai tuan rumah KTT G20, banyak perubahan yang signifikan terjadi di Pulau Dewata. Imbasnya, kunjungan wisatawan mancanegara, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat okupansi hotel mulai meningkat.

"Kalau kita lihat laporan dari BPS, Bali sekarang termasuk provinsi pertumbuhan ekonominya cukup baik, tidak lagi terjelek dibandingkan dulu. Kalau kita lihat laporan dari PHRI, pada saat pandemi Bali tingkat keterisian hotel hanya 20 persen dan hari ini sudah mencapai sekitaran 70 persen," katanya.

Keterisian okupansi hotel 70 persen mampu menyerap tenaga kerja di sektor pariwisata khususnya di hotel mencapai 80 persen. Pekerja yang saat pandemi dirumahkan sudah mulai aktif kembali dan sangat signifikan mendorong perekonomian Bali.

Selain itu, KTT G20 juga meningkatkan transaksi penukaran valuta asing atau valas naik cukup tinggi di Bali hingga mencapai 40 persen.

[Gambas:Video CNN]

Setan Panah

Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Jika memang ada industri yang kesusahan, maka akan didatangi untuk melakukan dialog dan jalan tengah yang paling tepat, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu industri alas kaki dan garmen yang ada di Jawa Barat.

"Kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkret ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena Dinas Naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.

Menurut Indah, beberapa kesepakatan yang bisa dilakukan, seperti mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur. Kemudian juga menghapuskan fasilitas bonus, mengurangi shiftpembagian waktu kerja, dan membatasi kerja lembur.

Selanjutnya, bisa juga dengan mengurangi jam dan hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu agar perusahaan bisa menghemat biaya pengeluarannya.

"Ini yang harus disepakati Disnaker dan manajemen. Bisa juga diupayakan tidak memperpanjang kontrak yang sudah habis masa kontraknya, juga upaya pensiun pekerja yang sudah memenuhi syarat dalam peraturan PKB-nya (perjanjian kerja bersama)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

pembuluh darah jahat

Badan Pangan Sebut DKI Akan 'Kebanjiran' Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut DKI Jakarta akan kebanjiran beras dalam beberapa waktu ke depan.

Banjir datang dari upaya pemerintah memobilisasi pasokan beras dari Makassar sekitar 6.000 ton, dari NTB 9.845 ton, serta kemudian dari Bulog sekitar 14 ribu ton.

"Jadi Jakarta ini akan kebanjiran stok sebentar lagi. Kemudian stok bulog memang kita punya PR sedikit, memang kita mau top up. Jadi stok Bulog harus di top up sampai ke 1,2 juta ton," papar Arief dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Senin (7/11).

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok beras di Ibu Kota aman. Hal itu ia pastikan setelah bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meninjau di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin pagi (7/11).

"Kami memastikan bahwa itu sudah tersedia, sehingga kita tahu di sini semuanya tersedia beras medium KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga)," kata Heru.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Zulhas menegaskan pemerintah bersama para pemangku kepentingan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi lonjakan harga beras di konsumen.

Menurut dia program KPSH atau yang dulu dikenal operasi pasar merupakan realisasi dari tiga pilar ketahanan pangan yang ditugaskan kepada Bulog, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas.

"Kita bisa saksikan sesuai fakta di sini, beras aman, banyak. Di situ semua melayani yang beras medium, dengan harga Rp8.900. Kalau beras premium bervariasi. Tapi yang medium bulog itu semua Rp8.900," ujar Zulhas.

"Jadi, harga-harga pangan semua terkendali, tidak ada kenaikan (yang berarti) kecuali satu, yaitu kedelai, memang kedelai ini yang ada sekarang itu dikirim Juli/Agustus itu harga tinggi memang," ungkapnya menambahkan.