lagi gacor

Dinilai sindrom kiamat

KPPU Temukan Pelanggaran Penjualan Minyakita di Kalimantan******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil V Balikpapan menemukan pelanggaran dalam penjualan minyak goreng Minyakita di Kalimantan. Bentuk pelanggaran itu adalah penjualan bersyarat atau tying agreement.

Jadi, para distributor Minyakita menjual minyak eceran dengan persyaratan toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil V Balikpapan Manaek Pasaribu mengungkapkan pihaknya telah melakukan observasi pasar selama tiga bulan, dari November 2022 hingga Januari 2023.

Menurutnya, pelanggaran itu ditemukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ia tidak menutup kemungkinan pelanggaran serupa juga terjadi di daerah lain di Kalimantan.

Setidaknya terdapat dua bentuk penjualan dengan syarat yang ditemukan KPPU. Pertama, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk minyak goreng merk selain Minyakita.

Kedua, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk non minyak goreng seperti sabun cuci piring.

"Praktik ini disinyalir diterapkan dari atas (level produsen), tengah (distributor/agen), bawah (riteler/pengecer). Minyakita yang didistribusikan oleh distributor di Kalimantan ada yang berasal dari produsen di Surabaya," tuturnya.

Manaek mengamati keberadaan Minyakita di Kalimantan berdasarkan secara acak, banyak toko yang mengaku tidak memiliki stok Minyakita karena belum dikirim oleh distributor atau agen di wilayahnya.

Ia memastikan para distributor yang terlibat akan segera dipanggil untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Pemanggilan itu direncanakan berlangsung Senin (13/2) depan.

"Kami mengimbau ekepada produsen, distributor maupun retaileruntuk tidak melakukan pemaketan, pembelian Minyakita dengan produk lain seperti minyak goreng merk premium atau sabun cuci piring," tegas Manaek.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

BPDPKS Bantah Tudingan Petani Program B35 Untungkan Wilmar Cs******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membantah tudingan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut dana subsidi dan program B35 menguntungkan raksasa korporasi seperti Wilmar yang meraup Rp14 triliun.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan penyaluran subsidi selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan solar dengan pungutan ekspor kepada perusahaan sawit adalah hal yang berbeda.

"Tidak ada kaitannya antara pungutan ekspor dengan produksi ini. Itu berdiri sendiri-sendiri. Saya tekankan berdiri sendiri-sendiri. Banyak perusahaan biodiesel yang bukan eksportir," kata Eddy di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Eddy menegaskan uang subsidi itu bukan untuk kepentingan pengusaha. Menurutnya, subsidi justru menjaga agar harga biodiesel dan solar di masyarakat terjangkau.

Ia juga membantah tudingan SPKS bahwa arah kebijakan hingga anggaran BPDPKS dipengaruhi nama-nama besar pimpinan perusahaan sawit. SPKS sebelumnya menuding 4 nama pengusaha sawit secara spesifik, yakni Freddy Widjaja, TP Rachmat, Martias Fangiono, dan Martua Sitorus main mata di Komite Pengarah BPDPKS.

"Tidak ada. Komite Pengarah itu terdiri hanya 8 menteri. Yang perusahaan-perusahaan itu narasumber disebutnya. Narasumber itu apabila diperlukan, termasuk petani. Apkasindo (petani sawit) itu juga narasumber. Oh tidak menentukan. Seperti Anda bilang ke saya 'Pak lewat sini', saya bilang 'Ah, gak mau'. Gak menentukan dong," tegas Eddy.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal SPKS Nasional Mansuetus Darto mengkritik pemerintah, termasuk BPDPKS. Ia menuturkan selain Wilmar, Musim Mas juga menjadi perusahaan yang paling banyak mendulang keuntungan dari program tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam peluncuran laporan yang berjudul "Raksasa Penerima Subsidi".

Darto menyebutkan perhitungan tersebut dilakukan SPKS berdasarkan subsidi harga indeks pasar (HIP) biodiesel yang diberikan BPDPKS dikurangi pungutan ekspor yang dibebankan kepada perusahaan. Data yang digunakan adalah periode 2019 hingga 2021.

Pada 2021, penggunaan dana BPDPKS untuk pembayaran selisih harga biodiesel mencapai Rp51 triliun atau 97,09 persen dari total realisasi belanja BPDPKS.

"Perusahaan yang paling untung itu adalah Wilmar. Dia dipungut kurang lebih hanya sekitar Rp7 triliun dan kemudian mendapatkan subsidi kurang lebih Rp22 triliun. Artinya ada sekitar Rp14 triliun dia memperoleh keuntungan, bukan lagi subsidi, tapi keuntungan dari proyek biodiesel yang dikembangkan oleh Wilmar tersebut," kata Darto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Secara rinci, SPKS mencatat Wilmar mendapatkan subsidi dari BPDPKS sebesar Rp22,14 triliun. Sedangkan pungutan ekspor yang dibebankan hanya Rp7,71 triliun. Dengan begitu, Wilmar untung Rp14,42 triliun.

Urutan kedua penerima subsidi terbesar adalah Musim Mas. Darto menjelaskan perusahaan ini dipungut biaya ekspor Rp10,23 triliun, tapi masih mendapatkan untung sekitar Rp1 triliun karena subsidi yang diterima mencapai Rp11,15 triliun.

"Dari total dua belas kelompok korporasi yang menerima subsidi biodiesel selama 2019 hingga 2021, sembilan kelompok korporasi menerima keuntungan, antara lain Wilmar, Musim Mas, Sinar Mas, Permata Hijau, Darmex Agro, Louis Dreyfus, Sungai Budi, Best Industry, dan Jhonlin," tulis laporan tersebut.

Darto menyebut hanya dua kelompok korporasi yang tidak untung dari program B35 ini, yakni Royal Golden Eagle dan KPN Crop. Sementara itu, satu perusahaan bernama First Resources tidak bisa dikategorikan untung atau tidak karena data transaksi ekspornya tidak diketahui.

[Gambas:Video CNN]

Yang Dijunjung Dunia

KAI Batalkan Operasi KA Pangrango Hari Ini Buntut Longsor di Bogor******

Seluruh perjalanan Kereta Api (KA) Pangrango lintas Bogor-Sukabumi (PP) dibatalkan Rabu (15/3) ini. Pasalnya, rel lintas kereta tersebut terdampak longsor.

"PT KAI Daop 1 Jakarta mengucapkan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan KA Pangrango lintas Bogor - Sukabumi dampak longsor yang terjadi di area jalur rel KM 2+6/7 antara Stasiun Paledang dan Batu Tulis," ujar Kahumas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan resmi, Rabu (15/3).

Eva mengungkapkan calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor/Paledang dan Sukabumi dan stasiun lainnya.

Longsor terjadi pada Selasa (14/3) pukul 23.00 WIB menimpa lima rumah di RT07/RW04 Kampung Sirna Sari Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan jaringan rel kereta.

Empat orang diduga masih tertimbun longsoran tebing penahan tanah (TPT) rel kereta api di Kota Bogor, Jawa Barat.

Eva menambahkan saat ini upaya perbaikan jalur rel terdampak longsor dan cuaca ekstrem tersebut terus dilakukan seluruh tim Daop 1 Jakarta.

"Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan KA Pangrango dan Proses Pembatalan Tiket dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial @KAI121," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Minyakita Masih 'Hilang' di Pasar, Minyak Curah Tetap Marak******

Pedagang pasar tradisionaldi bilangan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan mengungkap kelangkaan stok Minyakita setidaknya sejak Januari.

Berdasarkan reportase CNNIndonesia.compada Sabtu (18/2), setidaknya delapan penjaja di pasar Mampang Prapatan tidak memiliki ketersediaan Minyakita di lapaknya.

Mayoritas di antara para pedagang mengaku tidak mendapatkan penawaran Minyakita dari distributor, sehingga memilih untuk menjual minyak bermerek yang lebih mudah didapat.

Salah satu pedagang lain mengatakan bahwa keberadaan Minyakita memang kerap ditanya oleh para pembeli.

Namun ia memilih untuk tidak menjual Minyakita karena tak bisa sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14 ribu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Susah tuh (keberadaan) Minyakita. Walaupun orang pada mencari ya. Kami mau jual juga enggak bisa pakai HET soalnya, orang belanjanya saja sudah Rp15 ribu per liter," ujar salah seorang pedagang perempuan di lapak sembako lain.

"Makanya saya jualannya paling tidak ya Rp16 ribu," sambungnya.

Minyak Curah

Lainnya, dua dari delapan lapak sembako yang dikunjungi di Pasar Tradisional Mampang Prapatan tetap menyediakan minyak curah untuk kebutuhan konsumen.

Namun pedagang itu menyebutkan jika ketersediaan minyak curah memang sudah menjadi alternatif lama, bukan untuk menggantikan kelangkaan dari Minyakita.

"Kalau (minyak) curah sih saya ada kapan saja, karena ya ada saja yang mau cari. Bukan karena (Minyakita) langka atau bagaimana," kata salah satu pedagang minyak curah.

"Sebenarnya minyak curah ini kan memang murah mas. Tapi kalau dibilang kualitas ya Minyakita memang lebih baik, karena dia kan sudah pabrikan," papar salah seorang penjaja minyak curah dari lapak lain.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalau ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Lihat Juga : Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran.

Salah satu penyebabnya adalah program biodiesel B35. Pasalnya program itu meningkatkan penggunaan CPO, bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Sebuah peternakan di dunia lain

Kemenhub Terbitkan Edaran Imbau Pegawai Tak Pamer Kemewahan******

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta seluruh pegawainya untuk tidak menunjukkan gaya hidup mewahbaik di kehidupan sehari-hari maupun media sosial.

Imbauan itu tertuang dalam surat bernomor um.209/4/19/DJPL/2023 yang dikeluarkan pada 1 Maret 2023.

"Dalam rangka mendorong kehidupan seluruh penyelenggara negara dan menjaga integritas serta nama baik instansi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), perlu dilakukan langkah-langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di media sosial maupun dalam bermasyarakat," ujar Plh. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi dalam surat tersebut.

Kedua, berperilaku pola hidup sederhana, tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan.

Ketiga, berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial untuk hal positif, serta tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Direktur Jenderal Perhubungan Laut baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) menginstruksikan kepada seluruh jajarannya (ASN/PPNPN) beserta keluarganya untuk dapat melaksanakan himbauan sebagaimana dimaksud di atas," tutup Antoni.

Gaya hidup mewah pejabat menjadi sorotan usai sejumlah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan memamerkan hartanya melalui media sosial, di antaranya Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya pun kini dicopot dari jabatannya.

Presiden Joko Widodo bahkan meminta agar semua pimpinan kementerian/lembaga bisa mendisiplinkan bawahannya, serta membersihkan dan membenahi institusinya masing-masing agar tak terjadi masalah serupa.

"Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG (Instagram), di media sosial, itu sebuah kalau aparat birokrasi sangat-sangat tidak pantas," ujarnya dalam arahan Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (2/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Pengubah saya yang tidak terbatas

Teten Masduki dan OJK Digugat Rp7,4 M Gegara Koperasi Simpan Pinjam******

Sejumlah pihak menggugat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp7,4 miliar terkait masalah koperasi simpan pinjam.

Gugatan diajukan oleh Mimy Mariana Yaslim, Lucie Shirley Assa, dan Yanthi Dahlia Hoesin. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 17 Februari 2022 dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Para penggugat mengutus Yeremia Bobby Kailimang sebagai kuasa hukum. Selain Teten dan OJK, para penggugat juga menggugat Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Gugatan yang diajukan yakni menyatakan pembiaran yang dilakukan Teten dan OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan dengan tidak menjalankan kewajiban pengawasan, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Para penggugat mengklaim pembiaran itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian materil berupa dana simpanan berjangka yang belum diterima berdasarkan kepemilikan Sertifikat Simpanan Berjangka I, Sertifikat Simpanan Berjangka II, dan Sertifikat Simpanan Berjangka III.

"Lalu, Sertifikat Simpanan Berjangka IV dan Sertifikat Simpanan Berjangka V yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.449.800.000," demikian bunyi petitum gugatan tersebut seperti dikutip pada Senin (20/2).

Selain itu, para penggugat juga mengklaim kerugian lainnya adalah dari bunga imbal jasa yang belum diterima yang merupakan kerugian materiil para penggugat sebesar Rp 205.312.499.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi selaku utusan dari Teten dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sendiri merupakan dua dari delapan koperasi simpan pinjam yang disebut Teten merugikan negara senilai Rp26 triliun.

Enam koperasi lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]