pinjol yang tidak perlu dibayar

cara pasang bb campuran 257Jutaan kata 427658Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol yang tidak perlu dibayar》

Mendag Ungkap Ekspor RI Naik 6,76%, Surplus Perdagangan Berlanjut******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 kembali mencatatkan surplus sebesar US,48 miliar. Surplus ini disumbang oleh ekspor nonmigas sebesar US,31 miliar dan defisit migas US,84 miliar.

Menurutnya, surplus Oktober 2023 melanjutkan tren surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Kami optimistis surplus neraca perdagangan ini akan terus berlanjut ke periode berikutnya," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Secara kumulatif, pada periode Januari-Oktober 2023 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US,22 miliar.

Zulkifli menerangkan, surplus tersebut disumbang sektor nonmigas sebesar US,02 miliar dan defisit sektor migas sebesar US,81 miliar. Angka surplus ini lebih rendah US,22 miliar jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dominasi Sektor Tambang

Nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2023 mencapai US,15 miliar, naik sebesar 6,76 persen dibandingkan bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ekspor ini didorong oleh naiknya ekspor nonmigas sebesar 7,42 persen, sementara ekspor migas turun sebesar 2,38 persen (MoM).

"Peningkatan ekspor Oktober 2023 terjadi pada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan," katanya.

Zulhas mengatakan, pertambangan menjadi sektor yang mengalami kenaikan tertinggi, yakni sebesar 20,47 persen, diikuti produk industri pengolahan sebesar 4,83 persen (MoM). Sementara, ekspor sektor pertanian mengalami penurunan terdalam sebesar 8,00 persen (MoM).

Menurutnya, batu bara (HS 27) menjadi salah satu komoditas sektor pertambangan yang mendorong peningkatan ekspor nonmigas Oktober 2023.

"Nilai ekspor batu bara mengalami kenaikan sebesar 24,61 persen sedangkan volume ekspornya tumbuh sebesar 20,38 persen (MoM)," ujar Zulhas.

Pada Oktober 2023, produk utama ekspor nonmigas yang mengalami peningkatan antara lain logam mulia, perhiasan/permata (HS 71) naik 43,10 persen, alas kaki (HS 64) 39,55 persen, bahan kimia anorganik (HS 28) 35,86 persen, bahan bakar mineral/batu bara (HS 27) 24,61 persen, serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) 18,28 persen (MoM).

Namun, di tengah kenaikan tersebut terdapat beberapa produk utama ekspor nonmigas mengalami penurunan. Antara lain serat stapel buatan (HS 55) turun 22,64 persen, timah dan barang daripadanya (HS 80) 8,67 persen, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) 7,48 persen, mesin dan peralatan mekanis (HS 84) 1,75 persen, serta plastik dan barang dari plastik (HS 39) 1,10 persen (MoM).

Kemudian negara utama tujuan ekspor nonmigas Indonesia pada Oktober 2023 adalah Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai US,78 miliar naik 11,96 persen, India sebesar US,87 miliar naik 24,91 persen, dan Amerika Serikat sebesar US,82 miliar turun 0,51 persen (MoM).

Sementara ditinjau dari peningkatan ekspor, negara dengan dengan peningkatan terbesar antara lain Swiss yang naik 205,06 persen, Spanyol 42,76 persen, India 24,91 persen, Thailand 23,96 persen, serta Mesir 22,66 persen MoM.

Sedangkan pasar tujuan ekspor nonmigas yang mengalami penurunan terbesar diantaranya Bulgaria sebesar 97,41 persen, Turki 20,35 persen, Kanada 16,92 persen, Taiwan 12,68 persen, dan Korea Selatan 10,79 persen (MoM).

Ditinjau dari kawasan, peningkatan ekspor terbesar terjadi di wilayah Eropa Utara dengan kenaikan sebesar 22,49 persen, Asia Selatan 21,53 persen, dan Eropa Barat 20,54 persen.

"Di sisi lain, pelemahan ekspor terbesar terjadi ke beberapa kawasan seperti Amerika Tengah turun 34,74 persen, Karibia 21,31 persen, dan Afrika Timur 21,20 persen MoM," kata Zulhas.

Secara kumulatif, ekspor periode Januari-Oktober 2023 tercatat sebesar US4,41 miliar, turun 12,15 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (YoY) yang tercatat US4,06 miliar.

"Penurunan ekspor tersebut disebabkan melemahnya ekspor nonmigas sebesar 12,74 persen dan penurunan ekspor migas sebesar 2,06 persen (YoY)," terangnya.

Impor Seluruh Golongan Naik

Nilai impor Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar US,67 miliar. Nilai ini meningkat 7,68 persen dibanding bulan sebelumnya (MoM). Peningkatan ini didorong peningkatan impor nonmigas sebesar 10,37 persen, sementara impor migas turun 3,66 persen (MoM).

Peningkatan impor pada Oktober 2023 terjadi pada seluruh golongan penggunaan barang. Kenaikan impor tertinggi terjadi pada golongan barang modal sebesar 14,52 persen, diikuti barang konsumsi (9,18 persen), dan bahan/baku penolong (5,87 persen) (MoM).

Peningkatan impor barang modal didorong kenaikan impor beberapa produk, yaitu ponsel pintar, peralatan radar untuk keperluan militer, komputer pribadi lainnya tidak termasuk komputer portabel (laptop/notebook), dan alat penyulingan yang dioperasikan secara elektrik.

Sementara barang konsumsi yang memicu kenaikan impor, antara lain beras setengah giling atau giling utuh, minyak medium lainnya dan olahannya, serta bahan bakar diesel otomotif.

Sedangkan bahan baku/penolong yang mendorong kenaikan impor antara lain emas dalam bentuk yang tidak ditempa, dalam bentuk bongkahan, ingot atau batangan tuang; selain bagian dari turbo-jet atau turbo-propeller dan bagian dari ketel uap atau ketel uap lainnya; bagian dari peralatan transmisi; serta papan, panel, konsol, meja, lemari.

Selanjutnya, pada Oktober 2023, produk dengan peningkatan impor terbesar, yakni kapal, perahu, dan struktur terapung (HS 89) sebesar 82,16 persen; logam mulia dan perhiasan/permata (HS 71) 47,12 persen; gula dan kembang gula (HS 17) 46,44 persen; bahan bakar mineral (HS 27) 33,57 persen; serta bahan kimia anorganik (HS 28) 33,18 persen (MoM).

Sementara produk dengan kontraksi impor terdalam pada Oktober 2023, yakni biji dan buah mengandung minyak (HS 12) turun 27,13 persen; buah-buahan (HS 08) 17,65 persen; besi dan baja (HS 72) 5,30 persen; ampas dan sisa industri makanan (HS 23) 2,61 persen; serta minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik (HS 33) 2,16 persen (MoM).

Berdasarkan negara asal, impor nonmigas Indonesia Oktober 2023 didominasi dari Tiongkok, Jepang, dan Thailand dengan pangsa 50,13 persen dari total impor nonmigas Indonesia.

Sementara negara asal impor dengan peningkatan impor nonmigas tertinggi, yaitu Swiss sebesar 152,06 persen, Kanada 71,95 persen, Prancis 63,63 persen, Bulgaria 52,88 persen, dan Finlandia 33,87 persen.

Secara kumulatif, nilai impor selama periode Januari-Oktober 2023 mencapai US3,19 miliar, turun 7,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Penurunan ini disebabkan melemahnya impor nonmigas sebesar 6,08 persen dan migas sebesar 15,81 persen (MoM).

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Label：cewekslot88 rtp、gacor slot88、rtp toto88

Terkait：gasbet88 slot、mpoindo、daftar slot tergacor hari ini、asiabet188、slot gacor banget、erek2 bergambar、situs judi slot terbaru、akulaku terdaftar ojk、olympus 77 slot、jekpot88

bab terbaru：maniakslot（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05