link situs slot thailand 41Jutaan kata 885771Orang-orang telah membaca serialisasi
《rekomendasi link slot》
Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******
Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.
"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.
Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.
Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej
Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.
“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.
Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.
"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.
Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara
Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).
Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.
Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.
Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.
Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.
Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.
HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.
Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).
KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.
HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Peneliti UGM: Limbah rumah tangga bisa untuk deteksi COVID******
Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian Kesehatan Anak (PKKA-PRO) UGM dr Indah Kartika Murni dalam keterangan resmi di Yogyakarta, Selasa, mengatakan air limbah yang digunakan adalah yang mengandung tinja dan urine dari individu yang terinfeksi COVID-19, baik bergejala maupun tanpa gejala.
"Tinja dan urine individu tersebut mengandung bagian atau fragmen virus SARS-CoV-2 yang sudah tidak menular," kata dia.
Dengan prinsip tersebut, kata Indah, sistem surveilans air limbah tersebut telah diterapkan di beberapa negara maju untuk deteksi COVID-19 seperti di Amerika Serikat dan Belanda sebagai pelengkap surveilans individu yang rutin dilakukan.
Baca juga: Peneliti UGM ungkap terapi gen bantu pengobatan penyakit langka
Di Indonesia, menurut Indah, surveilans air limbah rumah tangga telah dilakukan, namun untuk deteksi wabah polio saja.
Tim PKKA-PRO yang dia pimpin bersama dr Vicka Oktaria berkolaborasi dengan Murdoch Children's Research Institute (MCRI) Australia melakukan penelitian pada tahun 2021-2022.
Hasil dari penelitian itu, lanjut Indah, menunjukkan bahwa hasil deteksi dari surveilans air limbah tersebut mampu mendeteksi peningkatan kasus COVID-19 hingga dua pekan lebih awal dari peningkatan kasus di masyarakat.
"Hal tersebut menjadi dasar penelitian lanjutan untuk melihat efektivitas biaya dari penerapan surveilans air limbah," katanya.
Ia menjelaskan penelitian lanjutan untuk mengetahui kemampuan surveilans limbah sebagai sistem kewaspadaan dini peningkatan kasus COVID-19 di komunitas serta untuk melihat efektivitas biaya apabila diimplementasikan sebagai program surveilans rutin.
Baca juga: Peneliti UGM kembangkan alat pencegah COVID-19 pada gagang pintu
"Penelitian lanjutan itu menunjukkan bahwa sistem surveilans air limbah memiliki potensi sebagai opsi yang ekonomis untuk mendukung sistem peringatan dini dalam situasi pandemi, terutama di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah," ujarnya.
Salah satu tim peneliti drTiara menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang kuat dan tepat waktu, beserta respons kesehatan masyarakat yang efektif sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan setiap sistem surveilans.
"Tidak ada surveillance systemyang efektif tanpa diikuti public health response," ujar dia.
Dukungan terhadap rencana inisiasi pelaksanaan surveilans air limbah untuk COVID-19, kata Tiara, dapat dimulai dengan pembentukan jejaring nasional khusus untuk surveilans air limbah.
Jejaring tersebut diharapkan akan melibatkan berbagai pihak yang bersedia bekerja sama dalam mengembangkan sistem surveilans air limbah di Indonesia.
Baca juga: Tim Peneliti UGM temukan potensi asam humat dari batu bara Indonesia
"Ke depan kita dapat membuat jejaring nasional untuk surveilans air limbah berisi aktor-aktor yang dapat bekerja bersama untuk mengembangkan surveilans air limbah ini," katanya.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:bursa slot188、evo303、liga gacor slot
Terkait:buku mimpi dua angka、heylinkme bonus new member、hokiplay99、cara mendapat uang di shopee、ajaib88 demo、erek erek 2d buku mimpi、games gacor、situs slot mudah menang、situs pasti menang、erek erek 2d 100
bab terbaru:situs terbaru slot 2023(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Penerjemah: Katriana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
View this post on Instagram
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024
Indonesia senantiasa memanfaatkan forum MEPC dalam kapasitasnya tidak hanya sebagai negara anggota, tetapi juga statusnya sebagai anggota Dewan IMOJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mulai melakukan persiapan dalam rangka menyambut Sidang ke-81 Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection Committee/MEPC) di kantor pusat Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
《rekomendasi link slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara pinjam shopeeHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rekomendasi link slot》bab terbaru。