rtp panen138

Tian Yun Xian Yuan

link slot kakek zeus

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qiao Qiling

link bo gacor hari ini

Istana sebut Tito miliki kualifikasi jalankan tugas Plt Menko Polhukam******

Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Tito ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt. Menko Polhukam, pasca-mundurnya Mohammad Mahfud Md dari jabatan tersebut.

"Pak Tito Karnavian kan di jajaran Kemenko Polhukam termasuk salah satu menteri yang senior ya, selain juga ada beberapa menteri lain. Jadi Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Plt. Menko Polhukam," kata Ari ketika ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Ari, faktor penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam telah dipertimbangkan berdasarkan aspek profesionalitas mengingat rekam jejaknya yang panjang di bidang politik dan keamanan.

Tito, yang dilantik sebagai Mendagri pada 23 Oktober 2019, juga disebutnya mampu bekerja sama dengan institusi-institusi di luar pemerintahan.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md

Baca juga: Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam

Ari meyakinkan bahwa penunjukan Tito sebagai Plt. Menko Polhukam tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Dalam Negeri maupun Kemenko Polhukam.

"Tidak (berpengaruh) saya kira. Sistem pemerintahan kita kan berjalan dengan baik ya. Selain itu, tentu saja Pak Tito akan dibantu oleh deputi-deputi Kemenko Polhukam yang ada, sehingga tidak akan ada kesulitan bagi Pak Tito untuk menjalankan fungsi sebagai Plt. Menko Polhukam," tutur dia.

Dibantu dengan sistem pendukung yang baik, menurut Ari, Tito akan mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam sebelumnya.

Ia pun mengatakan bahwa perubahan dinamika kepemimpinan di Kemenko Polhukam tidak akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Saya kira tidak ada kekhawatiran mengenai penyelenggaraan pemilu. Semua proses sudah berjalan dengan baik. Ada institusi penyelenggara pemilu, Kementerian Dalam Negeri sudah bekerja dan berjalan dengan baik. Kemenko Polhukam juga selama ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik," ujar Ari.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat, Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt. Menko Polhukam sampai Presiden menunjuk Menko Polhukam definitif.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Perburuan protagonis tanpa batas

rtp epicwin138

Mendag pastikan persediaan beras cukup jelang Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia menjelang Ramadhan 1445 Hijriah.

“Seluruh persediaan cukup, terutama beras,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai peluncuran buku bertajuk, “Capaian Kinerja Menteri Perdagangan 2023: Majukan Perdagangan Bersama Zulhas” dan senam bersama pegawai Kementerian Perdagangan.

Eks Wakil Ketua MPR ini mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor dua juta ton beras pada 2023, dan mengimpor dua juta ton lagi pada 2024.

“Kemarin Bulog sudah impor hampir 2 juta lebih dan tahun ini juga lebih dari 2 juta (ton),” kata Zulhas.

Zulhas menegaskan bahwa yang terpenting adalah ketersediaan bahan pokok yang cukup menjelang Ramadhan 1445 Hijriah, meskipun terdapat sejumlah peningkatan harga bahan pokok.

Dalam laman resmi Badan Pangan Nasional, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Dalam sepekan, yakni 28 Januari-4 Februari 2024, harga beras premium naik sebesar Rp370 dari Rp15.240 per kilo menjadi Rp15.610 per kilo, daging sapi murni naik sebesar Rp700 dari Rp134.230 menjadi Rp134.930, hingga cabai merah keriting naik sebesar Rp1.630 dari Rp49.410 per kilo menjadi Rp51.040.

“Yang paling penting persediaan cukup,” kata Zulhas.

Pada Kamis (1/2), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga menilai ketersediaan stok pangan untuk Februari dan menghadapi Ramadhan pada Maret 2024 cukup.

Arief menyampaikan, Pemerintah terus berupaya menjaga kecukupan kebutuhan pangan nasional dengan berbagai cara, mulai dari percepatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, hingga bantuan pangan beras.

Pemerintah juga akan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang terdiri dari 11 komoditas bahan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur, daging ruminansia, gula, ikan, dan minyak goreng. 

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Kaisar Wu Nian

pinjol uang pintek

BPBD pastikan banjir di Jakarta Selatan sudah surut******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan bahwa banjir yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan (Jaksel) akibat guyuran hujan di daerah tersebut, telah surut.

"Untuk saat ini semua sudah kering," kata Komandan Peleton Tim Reaksi Cepat (BPBD) Jakarta Selatan Muhammad Nur saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan banjir sempat terjadi di beberapa titik Jakarta Selatan, seperti di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan, Cipulir, Jalan Teuku Nyak Arief Kelurahan Grogol, Kecamatan Kebayoran Lama, Jalan Sultan Hasanudin Terminal Blok M, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru.

Kemudian lanjut Nur, banjir juga terjadi di Pancoran Barat II, Kelurahan/Kecamatan Pancoran dan di Tegal Parang Selatan, Kelurahan Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Tersisa dua RT di DKI Jakarta yang banjir akibat hujan deras

Menurut dia, banjir di beberapa jalan itu dari 30 sampai 80 sentimeter (cm), namun dalam kurun waktu tiga jam air itu surut sekitar jam 17.55 WIB.

"Untuk yang paling tinggi mencapai 80 sentimeter. Sekarang sudah surut semua," katanya.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan air dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

Banjir ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. Lalu, BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi banjir.

Baca juga: Hujan deras, banjir terjadi di lima RT DKI Jakarta

Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112 yakni layanan gratis dan beroperasi selama 24 jam.

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Hanya dihormati

perdana303

Kabid Humas: Tiga korban penembakan KKB di Dekai kondisinya stabil******

Jayapura (ANTARA) - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi Ignatius Benny Adi Prabowo mengatakan bahwa laporan yang diterima dari personel di lapangan menyebutkan tiga orang korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Dekai dalam kondisi stabil.

"Laporan yang kami diterima, ketiga korban termasuk dua anggota TNI dalam kondisi stabil setelah mendapat penanganan dari tenaga medis di RSUD Dekai," kata Ignatius Benny di Jayapura, Selasa.

Ia menjelaskan insiden penembakan itu terjadi pada Senin (5/2) malam sekitar pukul 20.45 WIT di sekitar Jalan Siep Asso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Baca juga: Kapolda Papua: Kapolres Intan Jaya selidiki aksi penembakan di Sugapa

Saat sejumlah personel TNI dan warga sedang berkegiatan membakar ayam potong di rumah anggota TNI yang berada di Asrama Koramil Kodim 1715/Yahukimo.

Para pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba menembakkan senjata api ke arah korban.

Tiga orang yang mengalami luka tembak masing-masing Prajurit Kepala (Praka) Septiono Lawe dan Sersan Satu (Sertu) Ronaldo Abi, serta seorang warga sipil bernama Dominius Nana.

Baca juga: Polisi selidiki kasus penembakan pekerja Puskesmas di Beoga Puncak

"Insiden itu berawal saat dimulai ketika Dominius dan Ronaldo sedang membakar ayam di rumah salah satu anggota TNI di Jalan Siep Asso yang berlokasi di samping Koramil Dekai, tiba-tiba dua pelaku datang dan dengan cepat menembakkan senjata dari jarak sekitar 20 meter," jelas Kabid Humas.

Kepala Kepolisian Resor Yahukimo Ajun Komisaris Besar Polisi Heru Hidayanto dihubungi ANTARA secara terpisah mengaku belum dapat memastikan kelompok pelaku penyerangan tersebut.

"Hingga kini masih diselidiki, KKB kelompok mana," kata Kapolres.

Baca juga: Jenazah Marinir korban penembakan KKB disemayamkan di Koramil Dekai
Baca juga: Aparat keamanan kejar pelaku penembakan dua personel di Intan Jaya

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

gelombang bintang

jutaslot88

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024