tangkasnet

Aku bukan Zhong Kui

Bahlil Klaim 322 KK Warga Rempang Sukarela Digeser ke Tanjung Banun******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim sebanyak 322 kartu keluarga (KK) warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau menyatakan sukarela untuk bergeser meninggalkan area yang menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco City ke Tanjung Banun. 

Bahlil mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 961 KK yang menjadi prioritas pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya menyampaikan juga ada fakta dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/10).

Pilihan lokasi ke Tanjung Banun juga berasal dari usulan warga lantaran sebelumnya pemerintah merencanakan relokasi ke Pulau Galang. Warga pun akan diberikan ganti rugi yang sepadan untuk menyambung hidup ke depannya.

"Jadi tidak benar kalau ada isu dipaksa-paksa. Awalnya iya, ada saudara kita dari aparat yang masuk. Tapi setelah saya turun enggak ada lagi. Jangan kalian berpolitik kalau isu-isu begini," lanjut dia.

Ia menjelaskan pemerintah nantinya akan memberikan rumah, sertifikat, pelabuhan, sekolah, hingga masjid. Ia mengklaim akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan hal tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengklaim sudah bersosialisasi dengan sekitar 1.000 warga perkampungan di Pulau Rempang. Ia mengaku berkunjung ke Rempang karena diundang oleh para tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan pemerintah.

"Bahkan beberapa ada yang tepuk tangan. Ada videonya. Tapi ada juga yang tidak setuju. Itu benar," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan BP Batam akan menyediakan rumah dengan luas lahan 500 m2 dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta dan dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan.

"Itu adalah prioritas pemindahan penduduk totalnya 961 KK dan Kampung Tanjung Banun setelah itu arahan Presiden kepada Kementerian PUPR dan kami jadi kampung percontohan," terang Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Diskon Gede******

Warga Jakarta ramai-ramai belanja di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Selatan saat Transmart Full Day Sale, Minggu (22/10) siang ini.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, tampak sejumlah pengunjung berdatangan dan memilih beragam produk yang dijajakan.

Lihat Juga : Murah Banget, AC 1 PK di Transmart Diskon Rp1 Juta Masih Dapat Bonus

Erna mengaku senang dengan diskon sebesar 50 persen yang ditebar hari ini.

"Untuk belanja bulanan sangat membantu," ucapnya.

Apalagi, Erna hampir setiap bulan berbelanja di Transmart. Karenanya, ia menyambut baik Transmart Full Day Sale.

Lihat Juga : Sepeda Listrik di Transmart Banting Harga, Diskon Tembus Rp1,5 Juta

Senada, pengunjung lain bernama Endah juga senang bisa mendapat diskon di Transmart. Seperti Erna, ia juga tampak berbelanja kebutuhan rumah tangga, khususnya bahan makanan.

"Alhamdulillah seneng kalau diskon bisa banyak belanja," ujarnya.

Transmart Full Day Sale berlangsung hanya untuk Minggu (22/10) ini. Ada diskon gede sebesar 50 persen dan tambahan diskon juga 20 persen.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari yang berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Ada banyak produk yang didiskon. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga produk elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik!

Tak hanya itu, pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Lihat Juga : Buah Pear Century Segar di Transmart Mulai Seribuan Per 100 Gram

Segera ajak pasangan, keluarga, atau sahabat sekarang juga ke Transmart terdekat, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Brahmacharya

Zulhas Bocorkan Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Hingga Tahun Depan******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut program bantuan sosial ataubansos beras 10 kilogram (kg) per bulan bagi 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan dilanjutkan hingga tahun depan.

"Jadi akan ada lagi bantuan yang 10 kg untuk 21 juta keluarga itu, ini diteruskan sampai tahun depan," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di The Manohara Hotel, Sleman, Senin (6/11).

Ia juga mengklaim harga beras di pasaran sekarang ini sudah tak mengalami kenaikan dan berangsur mulai turun. Kendati demikian, pemerintah tetap akan meneruskan program beras bansos yang sejatinya diharapkan mampu mengendalikan harga di pasaran tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang bansos beras hingga Desember 2023, dengan tambahan anggaran Rp2,67 triliun.

Ia mengatakan perpanjangan bansos dilakukan demi menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, di tengah ancaman El Nino.

"Ini keluarga program keluarga harapan (PKH) dan keluarga-keluarga yang selama ini mendapatkan bantuan sembako dari APBN kita secara langsung. APBN memberikan bantuan setiap KPM ini 10 kg setiap bulan, dari September 2023-Desember 2023, 4 bulan, karena El Nino mengalami dampak cukup panjang," katanya.

Bahkan, Jokowi menjanjikan bansos beras 10 kg per bulan diperpanjang pada Januari 2024-Maret 2024. Asalkan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mencukupi.

Di lain sisi, Pemerintah juga mengurangi 690 ribu keluarga penerima bansos beras dari 21,35 juta menjadi 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait.

Pemangkasan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku lembaga yang diperintahkan Jokowi memimpin pembagian bansos ini. Nantinya, angka penerima baru ini berlaku untuk sisa masa penyaluran hingga akhir 2023.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan koreksi data penerima berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial. Ia menyebut ada beberapa penerima manfaat sebelumnya yang kini sudah meninggal dunia, pindah lokasi, maupun dianggap sudah mampu.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Jokowi Minta China Percepat Investasi di IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Chinasegera mempercepat investasidi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut ia sampaikan langsung kepada Perdana Menteri China Li Qiang di Diaoyutai State House, Beijing, Selasa (17/10).

Jokowi meminta dukungan Li Qiang untuk untuk mendorong percepatan realisasi investasi Tiongkok di IKN.

"Saya mengapresiasi kerja sama (design planning) antara Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzhen, serta minat swasta Tiongkok di Ibu Kota Nusantara untuk di bidang perumahan dan kesehatan," ucapnya melalui keterangan resmi.

Di samping itu, Jokowi juga meminta dukungan atas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara serta realisasi proyek tenaga angin dan tenaga surya.

Dalam bidang perdagangan, Jokowi meminta Li Qiang untuk mendukung perluasan akses pangan hingga produk pertanian dan perikanan Indonesia di Negeri Tirai Bambu.

"Saya mengharapkan dukungan Yang Mulia untuk perluasan akses pangan, produk pertanian, dan perikanan Indonesia di Tiongkok," ucap Jokowi.

Dalam pertemuan, Jokowi turut mengapresiasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia-China yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir.

"RRT (Republik Rakyat Tiongkok) menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia," ucapnya.

Melihat hal tersebut, Jokowi menilai kerja sama antara kedua negara ini dapat turut menguatkan kerja sama regional dan internasional. Menurutnya, kerja sama ini pun mengedepankan perdamaian dan stabilitas.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Kemenperin Respons Seruan Boikot Produk Israel dan Sekutu******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami munculnya seruan boikot produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, yang dipicu agresi Israelke Gaza, Palestina.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya ingin memposisikan diri sebagai pelaku pembina industri nasional. Meski begitu, ia menegaskan Kemenperin tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot produk Israel dan sekutu tersebut.

"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

Harapannya, pengetatan produk impor dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tak kalah ciamik.

"Hal ini agar industri kita semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jagad maya di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, diramaikan dengan seruan boikot produk-produk Israel.

Bahkan, merek dari negara lain yang disinyalir mendanai Israel juga ikut dalam daftar hitam.

Ini terjadi menyusul gempuran Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, 8.796 warga Gaza tewas dalam kejahatan kemanusiaan tersebut, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Di lain sisi, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.400 orang.

[Gambas:Video CNN]

tolong panggil aku tuan Paus

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]