situs slot 168 terbaru

Catatan Pengaduan

cara pinjam hp di akulaku

Erick Thohir Buka Alasan Tak Ikut Ahok Cs Mundur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir bersikeras tak akan mundur dari posisinya sebagai pembantu mengikuti langkah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur dari Pertamina demi memenangkan Ganjar-Mahfud dan sejumlah pentolan perusahaan lain.

Ia juga tak akan mengikuti langkah Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatannya meskipun belakangan ini ia sering terlihat dan mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran.

Ia beralasan akan loyal ke Jokowi hingga masa tugasnya berakhir.

Beberapa pejabat dan bos BUMN mengundurkan diri dari jabatannya demi mendukung pasangan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Pengunduran diri teranyar dilakukan oleh Ahok sebagai komisaris utama demi mendukung Ganjar-Mahfud.

Selain Ahok, pengunduran diri juga dilakukan calon wakil presiden, Mahfud MD. Ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan HAM dengan alasan demi menghindari konflik kepentingan. 

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

di dana bisa pinjam uang

Sikat, Tumbler Berkualitas Cuma Rp100 Ribuan di Transmart******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kamu lagi cari tumbler kece dan berkualitas? Beli aja diTransmart karena produk botol minum lagi promo, harganya cuma Rp103 ribuan!

Botol minum stainless steel vacuum flask di Transmart harganya cuma Rp103.200 dari harga normal Rp169.900 per unit. Udah kece, berkualitas, murah lagi!

Lihat Juga : Merapat ke Transmart, Masih Ada Waktu buat Serbu Diskonnya

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Selain tumbler, ada banyak produk yang didiskon, seperti bahan pangan, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Transmart Full Day Sale ini cuma berlangsung selama dua hari, pada Sabtu (3/2) dan Minggu (4/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, dari jam buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Daripada menyesal, langsung saja ke Transmart terdekat dan bawa pulang tumbler kece ini!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

surgawin

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)

penyelamatan ekstrem

pola slot gacor

MAKI dorong Kortas Tipikor Polri segera dibentuk******

Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri segera dibentuk di bawah kendali langsung Kapolri, agar perkara korupsi cepat diselesaikan seperti kasus mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Dorongan tersebut disampaikan MAKI melalui gugatan praperadilan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut berlarutnya penanganan kasus Firli Bahuri dengan tidak dilakukannya penahanan mendorong pihaknya mengajukan gugatan praperadilan, salah satu gugatan yang dimohonkan adalah pembentukan Kortas Tipikor Polri.

"Pemicu tidak ditahannya Firli ini saya gunakan untuk sekaligus memicu juga dibentuknya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri," katanya.

Menurut Boyamin, tidak ditahannya Firli terkendala karena ada beban psikologis di mana pimpinan Polda Metro Jaya yang menangani perkara berpangkat lebih rendah dari tersangka yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Dari zaman ABRI, kata dia, tidak boleh ada yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) pangkatnya di bawah yang terperiksa.

"Firli itu kan bintang tiga, polda kan bintang dua. Nah, itulah salah satu kendala perkara ini berlarut-larut sebenarnya ada beban psikologis itu," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Boyamin, selain menggugat praperadilan Kapolda, Kapolda dan Kajati atas penghentian perkara dengan tidak ditahannya Firli Bahuri, dalam gugatannya MAKI juga meminta hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memerintahkan segera pembentukan Kortas Tipikor Polri di bawah kendali Kapolri.

Menurut dia, dengan dibentuknya Kortas Tipikor di bawah langsung Kapolri, maka pimpinannya berpangkat jenderal bintang dua, seperti halnya Korps Lalu Lintas. Tidak lagi direktorat yang dijabat oleh jenderal bintang satu.

"Maka, ini sekaligus saya gunakan kesempatan adanya Kortas Tipikor supaya ini paling tidak jenderal bintang dua lah. Bintang dua ini bisa meminta tolong BKO di atas satu lagi tingkatnya bintang tiga untuk membantu, sehingga nanti benar memeriksa Firli," kata Boyamin.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan Rapim Polri 2024 di Jakarta, Rabu (29/2/2024) mengatakan berkas pembentukan Kortas Tipikor Polri sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait pengembangan Kortas Tipikor saat ini juga sudah sampai di meja presiden," kata Sigit.

Baca juga: Ada tiga gugatan praperadilan terkait Firli Bahuri di PN Jaksel
Baca juga: Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri
Baca juga: MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

sl9t gacor

PUPR Pastikan Rusun PNS IKN Siap Huni Juli 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan rumah susun pegawai negeri sipil (PNS) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dihuni pada Juli 2024.

"Iya dong (Juli 2024 siap dihuni PNS), nanti tinggal di mana aparatur sipil negara (ASN) kalau enggak ada (rusun)?" tegas Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja di di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

Endra mengatakan Kementerian PUPR menargetkan 12 tower dari 47 tower rusun ASN itu rampung pada Juni 2024. Ia memperkirakan progres pembangunan hunian PNS yang dibangun sejak November 2023 itu sudah mencapai 25 persen.

"Bisa kapasitas 2.000 lebih, untuk awal ya. Tapi kan misalnya kita punya target Juli (2024) 12 tower, Agustus sampai September kan sudah. Jadi, 47 tower selesai Desember (2024). Bertahap," ucap Danis.

Danis lantas merinci progres pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara kini sudah mencapai 71 persen. Ia menyebut Menteri PUPR Basuki dan jajaran termasuk yang akan pindah pertama ke Kalimantan Timur di pertengahan tahun ini.

Ia mengatakan ada sharing officejuga bagi para pejabat dan pegawai kementerian/lembaga (K/L) yang nantinya akan pindah ke IKN.

"K/L kerja di mana? Di kementerian koordinator (kemenko), kan ada share office. Setiap kemenko ada 4 building. Setiap building kali 4, ada 16. Yang selesai 14. Itu bisa berapa ribu (kapasitas)," tuturnya.

"Jadi, share office. Satu lantai ini siapa, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) seandainya juga kalau memang dibutuhkan, bisa. Kan kata kuncinya bertahap. Kuncinya itu bertahap, enggak mungkin semuanya brek, tapi yang utama selesai," tambah Danis.

Sebanyak 47 tower rusun ASN serta personel pertahanan dan keamanan (hankam) di KIPP IKN itu dibangun di atas tanah seluas 45,91 hektare. Dari 47 tower rusun ada 2.820 unit dengan tipe 98 m2 per unit.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Biografi Ajaib HP

ketua77

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024