petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

situs gacor hari ini modal receh

kredit hp tanpa dp dan kartu kredit 315Jutaan kata 730510Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs gacor hari ini modal receh》

Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu******

Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kanan) menerima cendera mata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch. Bangun (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (kanan) dan tokoh pewarta Ninuk Mardiana (kiri) dalam acara Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa insan pers memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol penghitungan suara Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan secara transparan. Menurut Tito, penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat tempat pemungutan suara TPS. Dengan mengontrol dari tingkat TPS, upaya manipulasi hasil pemilu bisa diantisipasi. "Kita tahu prosesnya berjenjang, dari bawah, dari TPS bisa diikuti, jejaring media sangat kuat," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Mendagri mengatakan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Jika penghitungan suara sudah diawasi oleh pers, hasil penghitungan suara pemilu dapat diterima oleh publik. Tito menuturkan bahwa pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar di dunia dengan proses yang rumit sebab menerapkan sistem memilih langsung dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta orang dalam satu hari. "Pemilu 14 Februari adalah one most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan suara dalam waktu cepat di gunung, di pantai, di pulau-pulau, dan di hutan," kata dia. Selain itu, menurut dia, pencoblosan bukan hanya calon presiden, melainkan juga calon anggota legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Maka dari itu, dia menilai penyelenggaraan pemilu pasti diiringi dengan hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, pers harus menyampaikan pemberitaan yang objektif jika menemukan masalah-masalah dalam tahapan pemilu. Di samping itu, kata dia, pers di Indonesia memiliki tantangan, yakni media sosial yang keberadaannya tidak bisa dilawan. Bahkan, dia menyebut ada penelitian yang memprediksi bahwa media sosial bakal lebih berpengaruh ketimbang media konvensional. "Memberitakan berita yang fakta, bukan yang sekadar opini, apalagi opini yang dijahit-jahit," kata Mendagri.

Baca juga: PLN klaim sukses amankan pasokan listrik saat Pemilu 2024
Baca juga: Anfrel apresiasi pemilu di Indonesia berjalan aman dan damai

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi apresiasi reformasi internal Mahkamah Agung******

Presiden Jokowi apresiasi reformasi internal Mahkamah Agung
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Saya memperoleh laporan bahwa pada tahun 2023 MA berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyambut baik reformasi internal yang dijalankan Mahkamah Agung (MA) untuk menegakkan prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum (rule of law) dan pemerintahan yang baik guna meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan.

Dalam hal ini, Presiden menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) hakim yang mencakup integritas, profesionalisme, serta kepekaan terhadap rasa keadilan masyarakat dan perkembangan zaman, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, kata Jokowi ketika menyampaikan sambutan dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA Tahun 2023 di Jakarta, Selasa, inovasi harus menjadi bagian dari reformasi bukan hanya dengan mengadopsi teknologi baru, melainkan juga perspektif dan sensitivitas dalam menyelesaikan perkara hukum. Misalnya, penerapan sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara.

Jokowi menyampaikan apresiasi pemerintah atas inovasi-inovasi MA dalam mendorong percepatan transformasi hukum melalui peningkatan penggunaan sisteme-courtdan pengembangan decision spot system (DSS) berbasis kecerdasan buatan yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya.

Rakyat Indonesia juga disebutnya mengapresiasi komitmen keterbukaan publik yang diterapkan MA, dengan lebih dari 22.000 putusan sudah dipublikasikan dalam direktori putusan yang bisa diakses oleh publik.

"Saya memperoleh laporan bahwa pada tahun 2023 MA berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara. Ini perkembangan yang sangat-sangat bagus," kata Presiden.

Meskipun demikian, lanjut Jokowi,  bukan hanya kuantitas putusan yang penting, yang paling utama adalah kualitas putusan bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju.

Selain memberikan rasa keadilan, Presiden berharap reformasi sistem internal MA bisa membantu menyelamatkan aset negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama, dan membawa Indonesia naik menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Presiden menyampaikan terima kasih pada MA yang terus bekerja keras membenahi diri, terus melakukan reformasi menjadi bagian penting bagi penguatan rule of lawsdan good governance.

"Harapan masyarakat pada lembaga peradilan makin tinggi, masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat makin kritis terhadap proses peradilan, dan makin terbuka menyampaikan penilaiannya," ucap Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi minta wartawan tanyakan soal oposisi kepada PDI Perjuangan
Baca juga: Jokowi sebut pertemuan dengan Surya Paloh untuk jadi "jembatan"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtp hobi69

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
situs gacor terpercaya 2023
pinjol cicilan ringan
situs mudah wd
slot gacor web
pinjaman online tenor 12 bulan
kucing angka togelnya
raja88 jp slot
situs promo new member
buat akun slot pakai dana
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredivo simulasi kredit
Bab 2 orang hamil erek erek
Bab 3 cara menggunakan home credit di shopee
Bab 4 bolapalem
Bab 5 cari angka jitu hongkong malam ini
Bab 6 jam gacor zeus olympus
Bab 7 alladdin666
Bab 8 daftar situs slot terpercaya
Bab 9 rtp yuk88
Bab 10 buku mimpi 2d 59
Bab 11 link slot gacor hari ini pragmatic play
Bab 12 mudah slot
Bab 13 total138
Bab 14 dewa898
Bab 15 erek23
Bab 16 pinjaman online resmi tenor panjang
Bab 17 berkelahi 2d togel
Bab 18 slot mudah menang besar
Bab 19 bet slot
Bab 20 daftar game slot gacor hari ini
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8057bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

situs slot yang paling gacor
Kejaksaan Tinggi geledah kantor Disnakertrans Papua Barat
Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Disnakertrans Papua Barat, di Manokwari, Senin (19/2/2024). ANTARA/Fransiskus Salu Weking.
Manokwari (ANTARA) - Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat melakukan penggeledahan pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat Abun Hasbullah Syambas di Manokwari, Senin, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023.

Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100 persen atau senilai Rp800 juta atau per bulan Rp400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN.

"Kasus penyalahgunaan TPP sudah masuk penyidikan makanya kami geledah untuk menyita bukti-bukti tambahan," kata Abun.

Baca juga: Kejati Papua Barat siapkan jaksa pengacara negara dampingi KPU

Sebelumnya, kata dia, penyidik kejaksaan sudah melakukan klarifikasi terhadap dua orang saksi yaitu Kepala Disnakertrans Papua Barat berinisial FDJS beserta bendahara pengeluaran.

Dengan demikian, kata dia, dalam waktu dekat Kejati Papua Barat segera menetapkan calon tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana TPP tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan menetapkan tersangka. Kepala dinas dan bendahara pengeluaran cukup kooperatif selama pemeriksaan sebagai saksi," tutur Abun.

Baca juga: Kejaksaan Tinggi Papua tahan mantan ketua Bawaslu Papua Barat

Dalam penggeledahan tersebut, Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat sekira pukul 14.30-16.00 WIT yaitu ruangan kepala dinas dan ruangan bendahara pengeluaran.

Selain surat permintaan pembayaran, kejaksaan juga menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Pengamat nilai penanganan perkara korupsi Papua Barat belum maksimal

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

wd 138 slot
Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers
Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam puncak peringatan Hari Pers National Tahun 2024 di Ecovention Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Dalam kegiatan yang mengangkat tema Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa tersebut Presiden Jokowi berpesan agar pers harus menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/Spt/pri.
Saya tegaskan bahwa 'Publisher Rights' lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hak-hak penerbit atau Publisher Rights ditandatangani bukan untuk mengurangi kebebasan pers.

"Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemerdekaan, kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa Publisher Rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers," kata Presiden dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan telah menandatangani Perpres tentang Tanggung Jawab Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang dikenal sebagai Perpres "Publisher Rights", pada Senin (19/2).

Jokowi mengatakan dengan penerbitan perpres itu, pemerintah tidak sedang mengatur konten pers, melainkan ingin mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platformdigital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme berkualitas.

Presiden juga mengingatkan bahwa implementasi perpres itu masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi perpres tersebut, baik perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Jokowi berharap arus modal dan investasi meningkat pascapemilu

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

pakaian wanita

wishbet88
BPBD: Erupsi Semeru setiap hari tidak berdampak pada aktivitas warga
Seorang petani dengan latar belakang Gunung Semeru mengangkut tomat jenis Gustavi saat panen di Lumajang, Jawa Timur, Jumat (16/2/2024). SANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/rwa/aa.
Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menyebut bahwa erupsi Gunung Semeru yang terjadi setiap hari sejauh ini tidak berdampak pada aktivitas warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Alhamdulillah, tidak ada dampak akibat erupsi Gunung Semeru. Aktivitas warga berjalan seperti biasa," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang Yudi Cahyono di Lumajang, Minggu.

Berdasarkan laporan petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru bahwa gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dengan Malang itu kembali erupsi pada 18 Februari 2024 pukul 06.11 WIB dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 400 meter di atas puncak (sekitar 4.076 meter di atas permukaan laut).

Baca juga: Gunung Semeru erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir

Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan dan saat laporan tersebut dibuat oleh petugas, erupsi masih berlangsung.

Kemudian, terjadi erupsi lagi pada pukul 10.23 WIB. Visual letusan tidak teramati dan erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 112 detik.

Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir pada pertengahan Februari 2024.

Yudi mengatakan Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl tersebut masih berstatus siaga atau level III, sehingga masyarakat diimbau untuk mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Baca juga: Menparekraf imbau masyarakat tetap waspadai erupsi Gunung Semeru

Baca juga: PVMBG: Gunung Semeru sedang tidak baik-baik saja

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Kemudian, masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah/puncak Gunung Api Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran yang tak terkalahkan

agenasia88
Jaksa KPK akan dakwa SYL terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Arsip foto - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud
Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan akan dikenakan dakwaan telah menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar.

"Tim jaksa mendakwa dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasan pada para pejabat Eselon I beserta jajaran di Kementerian Pertanian RI termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dakwaan lengkap terhadap SYL akan dibacakan di persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Ali menerangkan hari ini tim jaksa KPK telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan kawan-kawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadian Negeri Jakarta Pusat.

Dengan pelimpahan tersebut penahanan para terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor.

Sedangkan jadwal sidang terhadap Syahrul Yasin Limpo saat ini masih menunggu penetapan dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Tim jaksa saat ini menunggu info lanjutan untuk jadwal persidangan dimaksud," ujarnya.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Baca juga: KPK segera sidangkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Baca juga: KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

slot138
Uni Eropa minta Israel hentikan serangan ke Rafah
Kakak dan adik Al Braim mencari kertas dan karton di bawah reruntuhan untuk digunakan sebagai bahan bakar di Rafah, Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu/Abed Zagout/am.
Moskow (ANTARA) - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin (19/2) mengatakan 26 negara anggotanya meminta Israel menghentikan operasi militer di Rafah, serta memastikan jeda kemanusiaan untuk pembebasan sandera dan penyediaan bantuan kemanusiaan warga Gaza.

Pekan lalu, Israel melancarkan serangan ke kota Rafah di Jalur Gaza selatan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya akan mengambil tindakan besar-besaran di Rafah, dan memerintahkan kementerian pertahanan untuk mengembangkan rencana evakuasi penduduk sipil dari kota tersebut.

Seminggu terakhir, banyak pemimpin internasional menyuarakan keprihatinan mereka atas rencana serangan Israel ke Rafah.

“Nah, 26 (negara anggota Uni Eropa) mendukung pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, meminta pemerintah Israel untuk tidak melancarkan operasi militer terhadap Rafah," kata Borrell setelah pertemuan Dewan Luar Negeri Uni Eropa.

"(Mereka) mengeluarkan pernyataan baru, yang pada dasarnya sama dengan pernyataan yang saya keluarkan sebelum akhir pekan, tetapi dengan paragraf tambahan, yaitu 'membutuhkan jeda kemanusiaan segera yang akan mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan, pembebasan sandera tanpa syarat, dan penyediaan bantuan kemanusiaan,' tambahnya.

Sedikitnya 29.000 orang telah tewas akibat serangan di Jalur Gaza, kata pemerintah setempat.

Pada tanggal 24 November, Qatar memediasi kesepakatan antara Israel dan Hamas mengenai gencatan senjata sementara dan pertukaran beberapa tahanan dan sandera, serta pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Gencatan senjata telah diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.

Baca juga: Biden: Tanpa perlindungan warga sipil, Israel tidak boleh serang Rafah
Baca juga: Israel ancam serang Rafah pada Ramadhan jika sandera tidak dibebaskan
Baca juga: PBB peringatkan imbas serangan Israel ke Rafah

Sumber: Sputnik

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Sistem lotere penuh waktu

situs slot resmi gacor hari ini
Tito Karnavian menilai Dirty Vote tidak tempuh dua metode ilmiah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menerima cinderamata dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Ch Bangun di saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin (19/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai film dokumenter Dirty Vote tidak menempuh dua metode ilmiah dalam menghasilkan suatu kesimpulan sehingga dianggap hanya sebatas pembentukan opini. Dua metode ilmiah itu menurutnya adalah congruent method(metode kongruen) dan tracing method(metode pelacakan). Adapun nama Tito Karnavian disebut dalam film dokumenter itu saat pembahasan mengenai provinsi baru di Papua. "Saya lihat ini pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin. Dia menjelaskan metode kongruen adalah suatu metode upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun. Menurutnya metode itu ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat. "Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing," kata dia. Adapun mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu mengatakan petugas kepolisian sudah terbiasa menerapkan metode-metode tersebut sebagai cara berpikir dalam proses investigasi jika ada peristiwa-peristiwa. Dia mengatakan metode kongruen tidak bisa dijadikan alasan pasti tanpa proses pelacakan. Menurutnya proses pelacakan pun harus dilakukan dengan menjajaki semua sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka. Maka dari itu, menurutnya tudingan terkait namanya yang disebut berperan dalam pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu karena adanya pemekaran provinsi di Pulau Papua, masih sebatas kongruen tanpa menempuh proses pelacakan. Dia menjelaskan pemekaran provinsi di Pulau Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu. Menurutnya pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat. "Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," katanya.
Baca juga: Mendagri: Pers punya hak dan wajib mengawasi penghitungan suara pemilu
Baca juga: Mendagri jadi "pemilih pemula" harapkan Pemilu persatukan bangsa
Baca juga: Mendagri tekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024