Menyerang! elang

DKPP Beri Sanksi KPU karena Loloskan Gibran, Anies: Becik Ketitik Ala Ketara******

Anies mengatakan dirinya sudah berulang kali menyampaikan tentang pentingnya etika. Ia juga mengapresiasi keberanian DKPP yang berani memutuskan adanya pelanggaran etik dalam pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo sebagai cawapres.

“Kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Saya menyapaikan apresiasi kepada DKPP yang berani mengungkap yang senyatanya. Ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm,” tegasnya.

Ia menegaskan, jangan ada lagi permasalahan semacam ini lagi di kemudian hari. Menurutnya, keburukan apapun sudah tidak bisa disembunyikan lagi.

“Sembilan hari lagi pemilu jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, ‘becik ketitik, ala ketara‘. Jadi itu peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

DKPP memvonis Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dengan sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Suamiku adalah seekor rubah tua

Dewan Pendidikan Kota Solo Minta Perundungan Diselesaikan di Internal Sekolah******

Lebih lanjut, Joko mengusulkan apabila terjadi kasus perundungan dan masalah lain di sekolah pihaknya meminta untuk diselesaikan di internal sekolah terlebih dahulu dengan melibatkan komite sekolah.

“Konkret usulan kami, apabila sekolah itu ada masalah jangan kemudian langsung ke Wali Kota melalui ULAS [Unit Layanan Aduan Surakarta], tolong selesaikan dulu di sekolah dengan komite sekolah,” kata dia.

Dia mengatakan jarang ada sekolah yang melibatkan komite sekolah secara langsung untuk menyelesaikan masalah perundungan. Padahal komite sekolah merupakan unsur penting yang mewakili masyarakat sekitar.

“Mestinya komite sekolah diajak untuk menyelesaikan juga, karena komite sekolah [berfungsi] sebagai pengawasan, koordinasi, dan memberikan masukan juga,” kata dia.

Jika memang dirasa tidak mampu diselesaikan di internal sekolah, dia mengatakan baru bisa dibawa ke Dinas Pendidikan Kota Solo dan DPKS. “Jangan sitik-sitik[lapor] ke Wali Kota. Nah ini perlu sosialisasi masif ke wali murid,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengatakan pihaknya membuka ruang selebar-lebarnya untuk diskusi dengan siswa, orang tua, guru, dan komite sekolah guna menyelesaikan masalah perundungan.

Ia sepakat persoalan perundungan diselesaikan di internal sekolah dahulu. Sebab, menurut penelusurannya beberapa masalah yang terjadi di sekolah lebih banyak dikarenakan salah paham.

“Jadi kalau ada masalah jangan langsung ke ULAS, karena setelah kita telusuri ternyata itu hanya salah paham. Bisa imbauan kepada warga sekolah kalau ada masalah kita selesaikan secara kekeluargaan, dan bisa melibatkan Dinas Pendidik atau Dewan Pendidikan,” kata dia.

Bertarung di langit

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Labirin Orang Mati

Mahfud Tak Ambil Pusing Jika Dibuntuti Intel******

“Waktu saya jadi Menhan (menteri pertahanan) dulu, intel itu adalah keperluan negara untuk melindungi negara. Oleh sebab itu, saya suka ke mana-mana kalau diikuti intel. Itu saya suka dan saya merasa perlu diikuti oleh intel agar yang saya sampaikan itu terekam dengan benar,” kata Mahfud Md.

Mahfud Md menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Dalam surat itu, Mahfud menjelaskan kepada presiden alasan utamanya mundur adalah karena dia maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Di hadapan para pegawainya, Mahfud membeberkan alasan dia memutuskan mundur meskipun aturan undang-undang memperbolehkan seorang menteri maju sebagai peserta pemilu.

Mahfud mengakui dia kesulitan menghindari konflik kepentingan yang kerap muncul saat menjalankan tugasnya sebagai Menkopolhukam.

“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk. Terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai menko tidak sebagai cawapres. Terkadang ada saja orang berteriak bapak cawapres. Jadi, (saya) menjadi tidak enak sehingga saya ya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menkopolhukam,” kata Mahfud Md di hadapan pegawai Kemenko Polhukam.

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud pun meminta pegawai Kemenko Polhukam, termasuk yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga netralitas selama Pemilu 2024.

“Bekerjalah baik-baik. Tidak usah mendukung saya, profesional saja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya karena dulu bersama saya lalu sekarang di suatu tempat. Lalu saya bilang, kalau saya ke sana Anda tidak usah menemui, karena Anda pejabat pemerintah, aparat. Sedangkan saya datang sebagai politikus dan cawapres, sehingga saya bilang, tidak usah ketemu saya. Bekerja saja secara baik-baik. Jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,” kata Mahfud Md.

Agen Ratu: Selir Backgammon

Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional******

Awalnya Andini tidak menyangka akan sukses meraih juara 1 dalam kompetisi tersebut. Karena menurutnya ada konten milik orang lain yang lebih menarik dan lebih komunikatif, serta waktu yang ia gunakan untuk mempersiapkan konten tersebut cenderung sedikit.

Baca  Juga: Alumni UNS Solo: Anak Ilkom Jangan Kerja di Situ Saja, Ada Prospek Bidang CSR 

“Untuk kompetisi itu kan ada deadline-nya, kebetulan kompetisi yang aku ikuti itu waktunya cepet, bukan kompetisi yang berbulan-bulan. Jadi, cuman beberapa hari waktunya dan setelah aku nemu poster itu besoknya aku langsung produksi sendiri, bener-bener berasa sih pusingnya. Aku harus bikin apa dan waktunya terbatas,” tutur Andini.

Tak hanya itu, Andini juga menyampaikan kesan yang didapatkan selama menekuni dunia produksi konten. Menurutnnya membuat konten itu menyenangkan, karena ia semakin tahu akan banyak hal. Apalagi di dalam dunia produksi konten semua dituntut untuk serba cepat dengan algoritma sosial media yang terus berubah.

“Kesannya, overall menyenangkan karena aku jadi tahu banyak hal. Apalagi di dunia perkontenan semua harus cepat. Apalagi algoritma sosial media yang berubah-ubah, itu kadang aku kewalahan untuk menghadapi. Akhirnya aku ngepush diri aku biar bisa terus adaptasi, bisa terus belajar, dan pastinya jangan sampai berhenti di sini aja,” ujarnya.

Baca Juga: Tim Pengabdian Masyarakat FEB UNS Solo Dampingi UMKM di Palur Karanganyar

Setelah sukses meraih juara 1 Creative Content Competition, Andini berharap ingin bisa berkembang lebih baik dan bisa mengikuti kompetisi yang lebih besar lagi. Karena dengan kemenangannya ini, ia menjadi tahu bahwa ternyata di luar sana ada orang-orang mengapresiasi karyanya.

“Semoga setelah ini bisa semakin improve konten aku dan makin banyak memperoleh achievement yang lebih dari ini. Karena udah mau lulus jadi bisa menjadi salah satu jalan untuk aku nanti dapatkan pekerjaan yang profesional karena memang pada dasarnya aku menyukai produksi konten ini,” ujarnya.

BPOM Temukan Makanan Berformalin & Boraks di Pasar Semarang: Ada Teri, Mi, Cumi

SEMARANG –Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Semarang turut melakukan sidak terhadap sejumlah makanan di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (4/1/2024). Dari hasil pengawasanya ditemukan ada tiga makanan yang mengandung formalin dan boraks.

Hal tersebut diungkapkan Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai BPOM di Semarang, Fina Triyanti. Ia mengatakan ketiga makanan itu yakni mi basah, teri nasi, dan cumi kering.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Mi basah yang biasanya untuk bahan mi ayam dan bakso kita temukan positif formalin dan boraks di Pasar Karangayu. Terus teri nasi dan cumi kering positif formalin dan sama-sama kita temukan di Pasar Karangjati,” kata Fina di Sam Poo Kong Semarang, Minggu.

Fina tak menampik bila selama melakukan pengawasan di Semarang, baik di lingkingan sskolah, car free day, pasar hingga tempat lainya masih ada saja pelaku kuliner atau pedagang yang bandel atau tetap menggunakan makanan yang mengandung formalin atau boraks. Kendati demikian, ia mengklaim jumlahnya sedikit atau bisa dihitung jari.

“Dan kebanyakan kita temukan ketika sidak-sidak ke pasar tradisional. Sudah kita beri edukasi. Dan kalau masih bandel kita tindak terus telusuri sumbernya [boraks atau formalin],” kata dia.

Lebih lanjut, makanan yang mengandung formalin atau boraks ini bisa membahayakan kesehatan hingga menyebabkan kanker apabila dikonsumsi terlalu sering. Masyarakat pun diminta waspada dan berhati-hati ketika membeli jajanan di luar rumah.

“Pedagang atau masyarakat bisa beralih ke mi kering yang direbus sendiri. Mi kering cenderung aman karena pengawetanya dengan pengeringan, pakai baru rebus. Nah mi basah tidak. Maka tanya apakah pedagang pakai mi kering atau basah. Kalau basah hati-hati, lihat tekstur minya, kalau kaya karet atau cenderung kenyal kemungkinan telah diawetkan pakai formalin,” jelas dia.

Tertawa Erythrina

Insinyur Indonesia Dituduh Curi Teknologi Jet KF******

Selain itu, dia menyatakan bahwa KBRI Seoul juga telah berkomunikasi langsung dengan insinyur Indonesia tersebut, dan memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini tidak ditahan.

Menurut Iqbal, teknisi Indonesia telah terlibat dalam proyek bersama ini sejak 2016, dan sudah mengetahui prosedur kerja serta aturan yang berlaku dalam proyek tersebut.

Adapun dia menegaskan bahwa proyek KF-21 adalah proyek strategis bagi Indonesia maupun Korea Selatan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kedua negara akan mengelola berbagai masalah yang muncul dalam kerjasama ini sebaik mungkin.

Sebagai informasi, insinyur Indonesia diselidiki atas kasus dugaan pencurian teknologi jet tempur buatan Korea Selatan (Korsel) KF-21 Boramae yang sedang dikembangkan oleh RI-Korsel.

Melansir Yonhap News Agency, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) kini mencurigai para insinyur yang dikirim ke Korea Aerospace Industries (KAI) menyimpan data pengembangan jet tempur KF-21 di USB.

“Investigasi bersama yang terdiri dari lembaga-lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Nasional, saat ini sedang dilakukan untuk menyelidiki dugaan pencurian teknologi yang dilakukan oleh WNI,” kata DAPA.

Sementara itu, dilaporkan bahwa penyelidikan itu akan terfokus pada data yang disimpan berisi teknologi strategis yang terkait dengan program pengembangan KF-21. Imbas kejadian itu, WNI kini dilarang meninggalkan Korea Selatan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Insinyur Dituding Curi Teknologi Jet KF-21, Kemenlu Angkat Bicara”