rebrand slot

slot gampang menang 2022 437Jutaan kata 579373Orang-orang telah membaca serialisasi

《rebrand slot》

Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok******

Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).

"Rabu besok, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Presiden untuk mengisi dua posisi itu, Ari meminta wartawan menunggu dan menyaksikan langsung Rabu besok. “Kita tunggu besok ya," ujar Ari.

Adapun selain pelantikan dua menteri, menurut Ari, juga akan ada pengucapan sumpah/janji anggota Komisi Kejaksaan di hadapan Presiden yang juga diselenggarakan di Istana Negara.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri Agraria dan tata Ruang Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir: Sejarah negara tidak terlepas dari peran penting pers******

Kalau kita lihat sejarah perjalanan panjang sebuah bangsa tidak lain tentu yang menarik pasti ada sejarah pers secara bersamaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa sejarah perjalanan panjang sebuah negara tidak terlepas dari peran penting pers di negara tersebut.

"Kalau kita lihat sejarah perjalanan panjang sebuah bangsa tidak lain tentu yang menarik pasti ada sejarah pers secara bersamaan," kata Erick saat memberi sambutan usai melihat pameran foto bertajuk "Pers, Demokrasi dan Pembangunan" di Ruang Galeri Komplek ANTARA Heritage Center atau yang dulu dikenal dengan Gedung ANTARA Pasar Baru Jakarta, Minggu.

Erick mencontohkan bagaimana sejarah di Amerika Serikat (AS) ketika terjadicivil war, tentu pers juga menjadi bagian penting dalam memberitakan kejadian-kejadian yang terjadi saat itu.

"Kalau kita lihat ketika Amerika juga sedang membangun bagaimana kebebasan berpendapat bahkan ada civil warperang antara kedua wilayah di Amerika tentu pers juga menjadi bagian penting dalam memberitakan kejadian yang terjadi pada saat peristiwa itu terjadi," ucap Erick.

Bahkan, lanjut dia, juga ada perdebatan pemikiran, saat mantan Presiden AS Abraham Lincoln berbicara mengenai AS menjadi land of freedom, di mana perlindungan hak asasi manusia untuk semuanya.

Baca juga: Erick Thohir sebut pentingnya pembangunan ekosistem kendaraan listrik

Baca juga: Erick Thohir sebut kendaraan listrik bantu Jakarta bebas polusi

"Itu merupakan arus dari para pergerakan besar ketika harus berbeda pendapat dengan saudara-saudarinya di wilayah lain yang masih memikir perbudakan. Itu harus menjadi bagian daripada pembangunan industri untuk Amerika saat itu dan saat itu lah pers saya rasa menaruh perspektif yg berbeda tetapi, itu lah Amerika," ujarnya.

Hal yang sama, kata Erick, juga terjadi di Indonesia bahwa sejarah perjalanan panjang negara ini juga tidak terlepas dari sejarah pers.

Ia mengatakan Gedung ANTARA Pasar Baru yang berdiri sejak 1925 juga mengiringi sejarah panjang negara Indonesia, salah satunya peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928.

"Saya rasa sama kalau di Indonesia, saya lihat apalagi gedung ini gedung sejarah 1925 menyaksikan bagaimana sebelum zaman kemerdekaan bahkan yang menarik 1928 ketika generasi muda kita menyatakan satu bangsa satu bahasa. Saya rasa ANTARA atau gedung ini sudah menjadi bagian dari sejarah itu dan terus berlanjut sampai era hari ini," ujar Erick.

Lebih lanjut, ia pun mengharapkan ANTARA tetap menjadi media yang melayani publik dengan berita yang tidak memecah belah bangsa.

"Saya melihat bagaimana terlepas daripada ANTARA ini adalah harus loyal kepada pemerintah tetapi tidak menutup pembicaraan yang terjadi secara publik tetapi tentu dalam konteks-konteks yang tidak memecah belah bangsa. Artinya, bisa berbeda tetapi jangan konteksnya memecah belah bangsa," ujar Erick.

Perum LKBN ANTARA menyelenggarakan pameran foto berjudul "Pers, Demokrasi dan Pembangunan" yang menggambarkan dunia pers (kewartawanan) di Indonesia, mulai zaman revolusi hingga saat ini.

Beberapa foto yang ditampilkan juga memperlihatkan perjalanan Pemilu di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga kampanye Capres-Cawapres 2024.

Termasuk pula beberapa hasil pembangunan baik infrastruktur, sarana-prasarana umum sepanjang sepuluh tahun terakhir pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Erick Thohir sebut Pemilu 2024 beri stabilitas bagi pelaku usaha

Baca juga: Erick Thohir menargetkan generasi muda jadi direksi anak cucu BUMN

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Label：harmoni4d、empoatm、jp paus hk mlem ini

Terkait：slot gacor kpktoto、slot 2022 tergacor、pinjaman pegadaian jaminan bpkb motor、berapa lama situs slot maintenance、slot77、bandar game slot terpercaya、poker slot 888、cara mengajukan pinjaman ke bank bri secara online、online slot88、bo slot tergacor hari ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mpo234（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

rajapoker88

xyzklub

pola maxwin di olympus

turbo slot 777 login

hari slot gacor

cara mendapatkan voucher pengguna baru lazada

situs slot yang gacor

cara jualan di kredivo

nomor maxwin

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Superstar Xuankai

slot lisensi resmi

MKH berhentikan dengan hormat hakim PN Garut karena indisipliner******

Jakarta (ANTARA) - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memberhentikan dengan hak pensiun kepada hakim Pengadilan Negeri Garut berinisial V karena melakukan pelanggaran indisipliner selama tiga bulan 20 hari kerja.

Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting menyampaikan hakim terlapor V telah terbukti melanggar huruf c pengaturan butir 8 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 047/KMA/SK/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Menjatuhkan sanksi disiplin kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” ujar Ketua MKH Hakim Agung Yakub Ginting saat memimpin sidang MKH di Gedung MA, Jumat (16/2), seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemberhentian dengan hormat tersebut dilakukan setelah KY dan MA kembali melaksanakan sidang MKH kedua. Sidang MKH pertama sempat ditunda karena hakim terlapor V tidak hadir.

Sidang tersebut merupakan usulan dari MA atas pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh V. Hakim terlapor V yang telah mengabdi selama 20 tahun tersebut merupakan Hakim PN Garut, yang seharusnya sudah dimutasi ke PN Kalianda.

Baca juga: Majelis Kehormatan Hakim pecat hakim pemakai narkoba Danu Arman

Putusan dijatuhkan berdasarkan laporan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Hakim terlapor V direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat karena sudah melakukan pembangkangan terhadap Surat Keputusan MA dan tidak masuk selama tiga bulan 20 hari kerja.

Perkara berawal dari laporan Ketua PN Bandung ES. Berdasarkan Surat Ketua MA tahun 2020, terlapor telah dipindahtugaskan sebagai hakim di PN Pemalang, tetapi terlapor mengajukan keberatan mutasi.

Kendati demikian, keberatan peninjauan kembali mutasi terlapor tidak dapat diterima. Meskipun ditolak, terlapor tidak mau melakukan tugas di PN Pemalang dengan alasan menunggu hasil rapat tim mutasi dan promosi berikutnya.

Karena tidak mau menjalankan tugas, terlapor dikenakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun di tahun 2021. Namun, terlapor tetap tidak mau menjalankan tugas di PN Pemalang.

Baca juga: KY dan MA menggelar sidang MKH berhentikan satu hakim

Oleh karena itu berdasarkan surat Ketua MA, terlapor kembali diberikan sanksi disiplin sedang berupa mutasi ke PN dengan kelas yang lebih rendah, yakni PN Kalianda, tetapi hakim V tetap tidak mau menjalankan tugas di PN tersebut.

Setahun kemudian, yakni pada 2022, tim dari Pengadilan Tinggi Bandung melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Dalam surat pemeriksaan, terlapor dianggap arogan, tidak sopan, melawan, dan mengeluarkan kata-kata tidak senonoh terhadap tim pemeriksa.

Terlapor tidak mau dimutasi ke PN Pemalang dan PN Kalianda karena tidak sesuai dengan harapan terlapor untuk dimutasi ke PN Bogor. Sejak 2022, terlapor sudah tidak melakukan tugas di PN Garut dan PN Kalianda.

Tim pemeriksa juga sudah mencoba mencari terlapor ke kos terlapor di Garut sebanyak dua kali, tetapi tidak bertemu dengan terlapor. Bawas MA pun sudah memanggil terlapor V sebanyak dua kali, tetapi tidak pernah hadir dan hanya mengirim surat pada September 2022 yang pada pokoknya berisikan MA telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap terlapor.

Kemudian, Bawas MA sudah mencoba mengirim surat pemanggilan ke alamat sesuai KTP dan kos terlapor di Garut, tetapi tidak direspons sehingga terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan membela diri.

Baca juga: MKH berhentikan tidak hormat hakim PTUN Manado

Sidang MKH telah memanggil dua kali terlapor. Namun, lantaran terlapor tidak hadir karena suatu alasan yang patut, MKH menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terlapor.

Beberapa hal yang meringankan dalam putusan MKH, yakni masa kerja terlapor sudah mencapai kurang lebih 20 tahun dan sebelumnya belum pernah mendapat sanksi disiplin.

Sementara, hal-hal yang memberatkan terlapor, yaitu pernah dijatuhi sanksi sebelum ini. Terlapor tidak masuk kerja dalam jangka waktu yang sangat lama, yakni sejak pemeriksaan Juni 2022 sampai dengan keputusan diucapkan, serta tidak menghadiri panggilan yang telah dilakukan oleh Bawas MA dan PT Bandung.

Adapun susunan MKH terdiri atas Hakim Agung Yakub Ginting, Hakim Agung Maria Anna Samiyati , an Hakim Agung Yosran. Hadir pula mewakili KY, yaitu Anggota KY Taufiq HZ, Binziad Kadafi, Joko Sasmito, dan Mukti Fajar Nur Dewata.

Baca juga: MA berhentikan sementara hakim PN Balikpapan yang ditangkap KPK
Baca juga: MKH berhentikan dengan tidak hormat Hakim Pengadilan Agama Nabire

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Berbaris menuju Evernight

cara dapat uang 10 juta dalam sehari

Politik kemarin, koreksi konversi C1 hingga santunan untuk KPPS******

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita pilihan kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi Anda.

KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera mengoreksi salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan Formulir Model C1-Plano yang diunggah ke dalam Sirekap secara otomatis dikonversi. Dia menyatakan dalam proses konversi itulah terjadi kesalahan.

Selengkapnya klik di sini.

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

Selengkapnya klik di sini.

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

KPU Semarang tanggapi surat suara ditempel gambar palu arit

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memberikan tanggapan atas temuan surat suara yang ditempel secarik kertas bergambar palu arit di salah satu tempat pemungutan suara (tps).

"Kami fokusnya kan lebih kepada pemungutan suara, penghitungan surat suara, kemudian surat suara sah atau tidak sah," kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Caleg milenial pimpin perolehan suara DPR RI Dapil Sulut

Dua calon legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari kalangan milenial, Rio Dondokambey dan Hillary Brigitta Lasut, memimpin perolehan suara sementara Pemilu 2024 melalui real count KPU.

Berdasarkan data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id, hingga Jumat pagi, Hillary berusia 27 tahun yang maju dari Partai Demokrat mendulang sementara 32.070 suara. Sementara Rio (28) yang diusung PDI Perjuangan telah meraup 19.391 suara.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

daftar slot online resmi

Pj Gubernur Jateng: Tanggul jebol di Demak sudah ditutup******

kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuat

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana memastikan bahwa dua titik tanggul Sungai Wulan, Kabupaten Demak, yang jebol sudah ditutup dan tengah dilakukan upaya penguatan.

"Kedua tanggul yang jebol sudah bisa ditutup. Awalnya sifatnya sementara, saat ini sedang dilakukan penguatan, kurang lebih dua hari lagi tanggul ini sudah kuat," katanya, di sela tinjauan di Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jumat.

Nana kembali meninjau kondisi banjir terkini di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jateng, untuk memastikan upaya penanganan telah berjalan dengan baik, seperti perbaikan tanggul.

Saat ini, kata dia, banjir yang menggenangi rumah-rumah warga di Karanganyar, Demak, sudah mulai surut sehingga saat ini ketinggiannya tinggal 10-50 centimeter.

Baca juga: Pemkab Demak siapkan logistik bekal pengungsi pulang ke rumah
Baca juga: Brimob salurkan 5.000 paket sembako untuk korban bencana di Jateng

Untuk mengatasi genangan di permukiman warga, mantan Kapolda Metro Jaya itu mengatakan sebanyak 27 pompa air telah dioperasikan untuk menyedot air dan mengalihkannya kembali ke sungai.

Pompa-pompa itu berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Dalam penanganan ini, kami dibantu dari PUPR ada sekitar 22 pompa air, kemudian ditambah lima (pompa air) dari BNPB dan BPBD. Kami terus melakukan langkah-langkah pemompaan air dan penyedotan air untuk dibuang ke sungai," katanya.

Menurut dia, sejumlah warga yang sebelumnya berada di pengungsian saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing, dan mereka sudah mulai membersihkan sekitar rumah huniannya.

Baca juga: Operasi modifikasi cuaca di Jateng berlaku efektif tiga hari ke depan
Baca juga: SIG beri bantuan bagi korban bencana banjir bandang Grobogan dan Demak

Adapun untuk mengurangi intensitas hujan di daerah tersebut, BNPB juga telah melakukan mengoperasikan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengalihkan gumpalan awan yang mengandung air agar tidak jatuh di hulu Sungai Wulan.

"Ini dilakukan dalam rangka untuk mengalihkan gumpalan awan yang mengandung air untuk dialihkan ke tempat lain. Alhamdulillah hari ini cuaca cerah dan sungai pun sudah mulai mengarah ke normal, walaupun masih tinggi," katanya.

Sedangkan untuk jalur Pantura Demak-Kudus yang beberapa hari terakhir ini ditutup karena terendam banjir, kondisinya saat ini sudah mulai surut.

Baca juga: Warga Demak yang mengungsi mulai pulang ke rumah
Baca juga: Kemensos tambah bantuan dan dapur umum untuk korban banjir Demak
Baca juga: Polisi: Pembukaan Jalur Pantura Demak tunggu banjir benar-benar surut

badai setan

kredit uang online

Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun******

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof. Bambang Hero Saharjo mengungkapkan total kerugian akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pada perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp271,06 triliun.

Bambang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan nilai kerugian Rp271,06 triliun itu merupakan penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

"Kalau semua digabungkan kawasan hutan dan nonkawasan hutan total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271.069.688.018.700,' kata Bambang.

Pakar forensik kehutanan itu menjelaskan dalam penghitungan kerugian ekologi atau lingkungan itu, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan serta pengamatan dengan citra satelit dari tahun 2015 sampai 2022.

Berdasarkan verifikasi dan pengamatan citra satelit itu mendapatkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana bahwa adanya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu, aktivitas tambang timah tersebut tidak hanya dilakukan di luar kawasan hutan, tetapi juga dalam kawasan hutan.

"Kami merekonstruksi dengan menggunakan satelit pada tahun 2015 yang merah-merah ini adalah wilayah IUP (izin usaha pertambangan) dan non-IUP. Kami tracking2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sampai 2022, dilihat warna merah makin besar, ini adalah contoh saja," katanya.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Dari tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung terdapat IUP di darat seluas 349.653,574 hektare. Sementara data luas galian tambang di tujuh kabupaten itu totalnya 170.363,064 hektare. Kabupaten Belitung Timur cukup tinggi luas galian tambangnya mencapai 43.175,372 hektare, sementara IUP-nya hanya 37.535,452 hektare.

Bambang mengungkapkan dari total 170.363,064 hektare luas galian tambang di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung tersebut, sekitar 75.345,751 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 95.017,313 hektare berada di luar kawasan hutan.

Dari 75.345,751 hektare luas galian dalam kawasan hutan terdiri atas 13.875,295 hektare berada di hutan lindung, 59.847,252 hektare di hutan produksi tetap, 77,830 hektare di hutan produksi yang dapat dikonversi, dan 1.238,917 hektare di taman hutan raya.

"Bahkan di taman nasional pun ada, yaitu seluas 306,456 hektare," tambahnya.

Kemudian dari 170.363,064 hektare luas galian tambang tersebut, ternyata yang memiliki IUP tambang hanya 88.900,462 hektare, sementara 81.462,602 hektare tidak memiliki IUP.

Baca juga: Polda Kepri tangkap lima tersangka kasus tambang pasir timah ilegal

Bambang juga mengungkapkan total luas IUP tambang darat dan laut mencapai 915.854,625 hektare, yang terdiri atas 349.653,574 hektare luas IUP tambang darat dan 566.201,08 hektare luas IUP tambang laut.

"Luas IUP tambang di darat ini dari 349.653,574 hektare, ada yang berada di kawasan hutan, yaitu seluas 123.012,010 hektare," kata Bambang.

Selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut, pihaknya melakukan penghitungan kerugian ekologi yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Dengan membaginya kerugian lingkungan di kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Total kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan, yakni biaya kerugian lingkungan (ekologi) Rp157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp60,27 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,26 miliar sehingga totalnya Rp223,36 triliun.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Sedangkan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan (APL), yakni biaya kerugian lingkungan Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp6,62 miliar sehingga totalnya Rp47,70 triliun.

"Kalau semua digabung kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271,06 triliun," kata Bambang.

Kerugian ditambahkan

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut hasil penghitungan ekologi yang dipaparkan Prof. Bambang Hero akan ditambahkan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara yang sedang diusut Kejagung.

"Saat ini penghitungan kerugian keuangan negara masih berproses, nanti berapa hasilnya akan kami sampaikan," ujar Kuntadi.

Kutandi menambahkan paparan yang disampaikan Prof. Bambang menampakkan bahwa sebagian besar lahan yang ditambah oleh para pelaku dan tersangka masuk ke kawasan hutan dan area bekas tambang yang seharusnya dipulihkan (reklamasi), tetapi tidak dilakukan.

"Sama sekali tidak dipulihkan dan ditinggalkan begitu saja, menimbulkan bekas lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi lingkungan masyarakat," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan dua tersangka baru komoditi timah

Dalam perkara ini, penyidik Jampidsus telah menetapkan 10 orang tersangka tindak pidana korupsi dan satu orang tersangka kasus perintangan penyidikan.

Kesepuluh tersangka tersebut, yakni RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN, TN alias AN dan tersangka AA. Kemudian, SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN), tersangka BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Penyidik juga menetapkan dua tersangka dari PT Timah Tbk, yakni MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pedang yang sombong mengguncang dunia

domino slot dana

Penghitungan suara KPU : Prabowo******

Mataram (ANTARA) - Hasil sementara penghitungan suara dari KPU menunjukkan pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Berdasarkan data yang diunggah KPU di laman resminya, hingga Jumat pagi perolehan suara pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul sebanyak 587.220 suara atau 66,93 persen.

Sedangkan pasangan Anies-Muhaimin memperoleh suara 216.727 atau 24,7 persen, dan pasangan Ganjar-Mahfud hanya memperoleh 73.44 suara atau 8,37 persen.

Secara keseluruhan dari 10 kabupaten dan kota yang ada di NTB, pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul.

Di Kabupaten Bima, Prabowo Gibran memperoleh 53.338 suara atau 70,64 persen, Anies-Muhaimin 19.560 suara atau 25,9 persen dan Ganjar-Mahfud 2.614 suara atau 3,46 persen.

Di Kabupaten Dompu Prabowo-Gibran 26.882 suara atau 71,41 persen, Anies-Muhaimin 8.461 suara 23,1 persen dan Ganjar-Mahfud 1.278 suara atau 3,49 persen.

Kota Bima Prabowo-Gibran 31.403 suara 63,34 persen, Anies-Muhaimin 16.103 suara atau 32,48 persen dan Ganjar-Mahfud 2.072 suara atau 4,18 persen.

Kota Mataram Prabowo-Gibran 21.114 suara atau 53,87 persen, Anies-Muhaimin 11.074 suara atau 28,25 persen dan Ganjar-Mahfud 7.006 suara atau 17,88 persen

Kabupaten Lombok Barat Prabowo-Gibran 27.080 suara atau 61,84 persen. Anies-Muhaimin 13.550 suara atau 30,94 persen dan Ganjar-Mahfud 3.161 suara atau 7,22 persen.

Kabupaten Lombok Tengah Prabowo-Gibran 587.220 suara atau 66,93 persen. Anies-Muhaimin 21.727 suara atau 24,7 persen dan Ganjar-Mahfud 73.444 suara atau 8,37 persen.

Kabupate Lombok Timur Prabowo-Gibran 207.649 suara atau 69,22 persen, Anies-Muhaimin 62.289 suara atau 20,76 persen dan Ganjar-Mahfud 30.046 suara atau 10,02 persen.

Lombok Utara Prabowo-Gibran 43.474 suara atau 64,66 persen, Anies-Muhaimin 16.555 suara atau 24,62 persen dan Ganjar-Mahfud 7.207 suara atau 10,72 persen.

Kabupaten Sumbawa Prabowo-Gibran 94.781 suara atau 68,71 persen, Anies-Muhaimin 32.034 suara atau 23,22 persen dan Ganjar-Mahfud 11.133 suara atau 8.,07 persen.

Kabupaten Sumbawa Barat Prabowo-Gibran 14.836 suara atau 63,4 persen, Anies-Muhaimin 7.072 suara atau 30,22 persen dan Ganjar-Mahfud 1.494 suara atau 6,38 persen.

"Terkait hasil pemungutan suara kami belum bisa sampaikan bisa dilihat di real count KPU. Karena saat ini kami fokus bagaimana menjalani proses pemungutan suara yang sudah kita ketahui bersama-sama," kata Ketua KPU NTB Muhammad Khuwailid.

Penyihir Serbaguna

winning369 pragmatic

Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana******

akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengingatkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengubah rekapitulasi suara bisa dikenakan sanksi pidana dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang jujur dan adil.

"Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Kamis.

Kemudian, lanjut dia, juga bisa dikenakan sanksi pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang anggota KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Dia menegaskan Bawaslu DKI Jakarta menggencarkan pengawasan rekapitulasi suara demi mencegah kecurangan selama Pemilu 2024.

"Bawaslu DKI masih mengawasi rekapitulasi suara secara melekat," tambahnya.

Dari aturan tersebut, dengan tegas tidak boleh ada manipulasi rekapitulasi suara baik untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Bawaslu DKI Jakarta siap menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat demi memastikan suara rakyat tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu, Bawaslu DKI terus berjaga hingga rekapitulasi selesai.

"Jika ada dugaan kecurangan silakan masyarakat melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan butuh peran serta masyarakat dalam mengawasi proses rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/ kota hingga provinsi (DKI).

"Hal ini sebagai wujud komitmen Bawaslu DKI Jakarta selaku pemilik kewenangan penindakan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu," ujarnya.

Masyarakat dapat melapor atau menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran melalui layanan WhatsApp (WA) Center Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota DKI Jakarta.

Viral di media sosial X, perbedaan data perolehan suara ditemukan dalam situs KPU dengan salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (15/2).
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora

《rebrand slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，ajaib368Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rebrand slot》bab terbaru。