situs slot hero138

Penguasa Istana Kesepuluh

Cerita Bahlil soal Awal Mula Proyek Rempang Eco City yang Kini Memanas******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan soal kemunculan Rempang Eco City yang kini memicukonflik pertanahan, termasuk soal keberadaan separuh warganya yang tidak punya hak atas tanah di kawasan tersebut.

Menurutnya, Rempang sebenarnya sudah dikerjasamakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ke PT Makmur Elok Graha (MEG) sejak 2002 atau 2003.

Berkaitan dengan kerja sama ini, ia mengaku tidak tahu-menahu.

Ia mengaku kunjungan terakhirnya ke Rempang pada Agustus 2023. Bahlil ke sana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Xinyi Group yang bakal menggarap pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

Bahlil mengaku menandatangani MoU tersebut karena melihat ada potensi penciptaan nilai tambah signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor maupun supplier yang diklaim anak-anak bangsa. Ia menegaskan langkah hilirisasi ini lebih layak ditempuh ketimbang hanya menggali pasir kuarsa dan menjualnya.

Ia mengaku dalam kunjungan tersebut tidak ada kekacauan seperti sekarang. Bahlil pun sowan dengan pejabat-pejabat setempat, didampingi ketua BP Batam dan gubernur Kepulauan Riau.

[Gambas:Video CNN]

"Pada awal Agustus belum kacau begini. Saya menemui warga dan bicara. Kurang lebih ada 3.000 kartu keluarga (KK) dan 16 kampung tua. Saya datang bukan katanya, saya datang di kampung itu, duduk di kantor kecamatannya," jelasnya.

Menurut data yang disampaikan camat setempat di hadapan Bahlil dan wali kota Batam, memang sebagian warga Rempang yang tinggal di sana punya alas haknya. Dengan kata lain, mereka secara turun-temurun sudah hidup di Rempang.

Akan tetapi, Bahlil mengungkapkan sebagian warga lainnya berstatus pendatang. Mereka adalah warga yang datang dan tinggal di Rempang setelah 2004.

Ia pun menyinggung soal peran Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Nyat Kadir yang dulu pernah menjadi wali kota Batam periode 2001-2005. Menurut Bahlil, Kadir kala itu sudah memerintahkan bawahannya agar tidak menerbitkan izin atau alas hak berbentuk apapun kepada warga baru yang datang setelah 2004.

"Pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Batam yang notabene ex-officiokepala BP Batam, gubernur, dan sebagian Forkopimda, analisisnya karena sebagian yang tinggal di situ tidak punya alas hak, berarti tanah itu dikuasai negara lewat BP Batam," beber Bahlil.

"Tapi saya tidak mau gusur begitu saja, mereka saudara kita. Kalau penggusuran itu barang sudah dia miliki kemudian kita ambil, kalau bukan (milik warga) itu kan kita relokasi mereka dengan cara baik-baik," imbuhnya.

Pada akhirnya, dibuat solusi bahwa pemerintah akan memberikan tanah 500 meter persegi kepada masing-masing KK terdampak. Tanah tersebut juga langsung diberikan alas hak oleh BP Batam dalam bentuk sertifikat.

Ada juga pembiayaan berupa pembangunan rumah tipe 45, di mana harga kompensasinya kurang lebih Rp120 juta. Namun, relokasi awalnya di wilayah agak tinggi.

Bahlil pun meminta BP Batam meninjau kembali karena warga Rempang mayoritas nelayan. Menurutnya, tidak masuk akal jika warga direlokasi ke wilayah pegunungan tersebut.

"Akhirnya dengan kebaikan BP Batam maka dicarikan alternatif di wilayah lain, tapi di pinggir pantai yang jaraknya kurang lebih tidak lebih dari 10 km. Pantainya juga di pantai sama yang digambarkan dalam peta kepada saya," jelasnya.

Nantinya, bakal dibangun sederet infrastruktur di wilayah relokasi tersebut, termasuk akses jalan. Bahlil mengklaim pemerintah juga merencanakan sederet program untuk warga yang bekerja sebagai nelayan tersebut.

Selama masa pembangunan yang memakan waktu sekitar 6 bulan hingga 7 bulan, warga terdampak diberikan uang tunggu untuk mengontrak tempat tinggal.

"Memang ada aspirasi lain jangan Rp1,03 juta lebih per orang (uang tunggu), ada mintanya agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi kondisinya sudah kayak begini," tandas Bahlil.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahlil menggadang-gadang proyek ini akan menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun belakangan pengembangan kawasan tersebut ricuh. Pasalnya, warga tidak mau tanahnya dibebaskan untuk proyek tersebut.

Jalannya menghadap ke langit

Serikat Pekerja Sebut Smartfren PHK 100 Karyawan Secara Sepihak******

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (DPP ASPEK) Indonesia mengungkapkan PT Smartfren Telecom Tbk telah memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan massal kepada karyawan.

DPP ASPEK Indonesia merupakan induk organisasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan sedikitnya 100 karyawan telah di-PHK secara sepihak sampai dengan Agustus 2023. Hal itu diketahui berdasarkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi dari Serikat Karyawan Smartfren.

Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

"Ironisnya para karyawan yang di-PHK, tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi yang hanya diperhitungkan dari gaji pokok saja dan tidak memperhitungkan tunjangan lain yang bersifat tetap," kata Mirah melalui keterangan resmi, Senin (25/9).

Ia menuturkan beberapa anggota Serikat Karyawan Smartfren yang terdampak, telah menolak untuk di-PHK dan telah memberikan kuasa kepada DPP ASPEK Indonesia untuk diadvokasi. Advokasi ini baik terkait PHK maupun hak-hak normatif lainnya.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

DPP ASPEK Indonesia sendiri telah mengirim surat permohonan pertemuan kepada Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) PT Smartfren Telecom Tbk.

Namun sampai saat ini, tidak ada tanggapan dari pihak manajemen PT Smartfren Telecom Tbk.

Di sisi lain, Mirah juga mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk turun tangan memanggil Direksi PT Smartfren Telecom Tbk.

"Agar manajemen PT Smartfren Telecom Tbk tidak melakukan PHK sepihak dan massal yang sewenang-wenang," ucap Mirah.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Chief Marketing Officer Smartfren Sukaca Purwokardjono untuk mengonfirmasi lebih lanjut isu PHK tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Beli Sofa di Transmart Full Day Sale, Hemat sampai Rp1,3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale hadir lagi dengan promo dan diskon gede, pada hari ini, Selasa (12/9) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Buat kamu yang sedang mencari sofa, ada Calgary Sofabed Black dengan harga sale dari harga normal Rp4,7 jutaan jadi Rp3,4 jutaan saja. Dengan membeli sofa ini di Transmart Full Day Sale, kamu bisa hemat sampai Rp1,3 jutaan, khusus hari ini aja ya.

Lihat Juga : Borong Belanjaan di Transmart Pasti Hemat, Bisa Bayar Belakangan

1. Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga normal Rp4.079.000 per unit, diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jadi Rp1.119.200. Khusus pembelian di Transmart Pulau Jawa, Sumatra, Bali.
2. Ameera Gemini Mattress 160x200 cm harga normal Rp4.079.000 per unit, diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jadi Rp1.199.200. Khusus pembelian di Transmart Makassar.
3. Loose Mattress foam & spring 160x200 cm merek Ameera, Airland, Elite, Ocean, harga normal Rp4.079.000 per unit, diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jadi Rp1.119.200.
4. Serenity esteem multibed 160x200 cm harga normal Rp3.999.000, diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jadi Rp1.679.200. Khusus pembelian di Transmart Pulau Jawa dan Bali.
5. Serenity esteem multibed 160x200 cm harga normal Rp3.999.000, diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jadi Rp1.767.600. Khusus pembelian di Transmart Jambi, Lampung, Makassar.
6. Floyd single metal bed black harga normal Rp1.999.000, diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jadi Rp1.119.200. Khusus pembelian di Transmart Pulau Jawa.
7. Floyd single metal bed black harga normal Rp1.999.000, diskon menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jadi Rp1.199.200. Khusus pembelian di Transmart Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.

Biar dapat diskonnya, kamu bisa tebus harga kasur mulai satu jutaan menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Jadi jangan lupa, download Allo Bank di Google Play Store atau App Store, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Pay Later.

Caranya tinggal unduh saja aplikasi Allo Bank di ponsel dan selesaikan proses registrasi, lalu upgrade ke Allo Prime atau ajukan Allo Paylater.

Prosesnya dijamin cepat dan bisa langsung dipakai untuk belanja di Transmart Full Day Sale. Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

Cus, langsung aja kunjungi Transmart terdekat sekarang juga dan dapatkan sofa dan produk-produk incaran kamu dengan beragam promo dan diskon!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Dewa kekayaan kota

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Tepatkah Langkah Jokowi Jadikan Amran Sulaiman Mentan Lagi?******

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman menjadi menteri pertanian (mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus dugaan korupsipenempatan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi.

Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai keputusan Jokowi menunjuk Amran kembali menjadi mentan tepat. Ia melihat Amran merupakan orang yang sudah berpengalaman di bidang pertanian karena sudah menjadi mentan selama lima tahun sebelumnya.

Menurut Eko, Jokowi melihat tantangan di sektor pertanian cukup berat sehingga Jokowi tak mau berjudi dengan orang awam yang belum mengerti keadaan di sektor tersebut.

"Di pemerintahan Pak Jokowi waktu periode pertama beliau adalah menteri pertanian yang tidak direshuffle sampai selesai. Artinya sebetulnya kalau saya lihat di sini, mungkin juga presiden melihat dari tantangan sektor pertanian saat ini cukup berat. Kemudian menterinya ada kasus, kemudian harus diganti setelah mengundurkan diri. Sepertinya dengan melihat urgensi dari sektor pertaniannya sebagai sektor strategis, Pak Jokowi enggak mau berjudi dengan orang baru," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

"Sehingga menurut saya pemilihan ini kalau saya lihat cukup tepat dalam konteks Pak Andi Amran Sulaiman ini sudah berpengalaman lima tahun seperti periode pemerintahan sebelumnya memang menjadi menteri pertanian," sambungnya.

Hanya saja, ia melihat kinerja Amran sebagai mentan belum impresif. Buktinya, kata Eko, Amran tak terpilih kembali menjadi mentan di periode Jokowi yang selanjutnya.

Selain belum impresif, ia melihat laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian selama periode Amran yang berada di level 3,5-4 persen juga belum memuaskan. Pasalnya, angka ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi.

Namun jika dibandingkan dengan kinerja Syahrul Yasin Limpo sebagai mentan, pertumbuhan PDB sektor pertanian di periodenya masih di bawah 2 persen. Menurut Eko, salah satu faktornya adalah pandemi Covid-19 baru menyerang pada masa Syahrul saat menjadi mentan.

"Tapi ya bagaimanapun kalau secara kinerja saya rasa mungkin Pak Jokowi melihat dia di periode pertama ada kepuasan bahwa Pak Andi Amran Sulaiman waktu itu mungkin cukup dinilai berhasil. Walaupun secara indikator makronya sebetulnya masih biasa-biasa aja saya bilang," jelas dia.

Menurut Eko, reshuffle sendiri adalah hak prerogatif presiden yang pertimbangannya biasanya tak sekadar ansih aspek profesionalitas atau kepakaran di bidangnya, tetapi juga terdapat aspek politik di dalamnya. Eko tak menampik terdapat unsur politik di balik penunjukan Amran sebagai mentan.

"Dan sudah kenal lama, bahkan setahu saya beliau sebelum ini di dalam tim pemenangan Jokowi juga. Berarti dia sebelum jadi menteri sudah orang dekatnya Pak Jokowi kira-kita gitu. Jadi itu yang juga mungkin jadi pertimbangan pada posisi hari ini. Orang yang sudah sangat dikenal menjadi penting untuk mungkin juga kenyamanan presiden untuk bisa memastikan target-target sektor pertanian bisa dikejar," ucap Eko.

Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Amran sebagai menteri pertanian sangat disayangkan. Menurut dia, selama Amran menjabat sebagai menteri pertanian, terdapat banyak permasalahan yang sulit dilupakan.

Contohnya pada 2018. Impor beras tercatat 2,2 juta ton dari tahun sebelumnya yang hanya 305 ribu ton. Menurut Bhima, kenaikan impor beras yang cukup tajam jelang Pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan terkait program kemandirian pangan pemerintah.

Ada yang curiga itu erat kaitannya juga dengan rente di sektor pangan yang bermain jelang pemilu.

"Bahkan saat itu Kementerian Pertanian (Kementan) selalu berkilah adanya impor beras untuk kebutuhan beras premium. Kondisi tersebut sangat disayangkan, karena dikhawatirkan posisi menteri pertanian yang baru akan mengulangi masalah yang sama," ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (25/10).

Selain masalah impor beras, Bhima melihat terjadi lonjakan impor gula sejak Amran menjabat mentan di era pemerintahan Jokowi yang pertama. Impor gula menyentuh 4,6 juta ton dengan nilai US,7 juta. Angka ini bukanlah angka yang kecil.

"Apakah ada perubahan gaya menteri pertanian soal pengendalian impor gula? Ini masih dipertanyakan," ucap Bhima.

Pada saat Kementan di pimpin Amran kala itu, Bhima melihat masalah pendataan juga sangat buruk. Terdapat ego untuk memiliki data produksi pertanian masing-masing, sehingga membuat pihak kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akur.

Ia berharap masalah integrasi data bisa selesai dengan hadirnya Badan Pangan Nasional. Menurutnya, Kementerian Pertanian harus tunduk pada data yang valid, tidak boleh mencari data sendiri untuk pembenaran kinerja program.

Sementara dari segi anggaran, Bhima mengatakan ia tak bisa banyak berharap di masa jabatan Amran efektif kurang dari satu tahun. Sementara, anggaran ketahanan pangan sudah disahkan dalam APBN 2024.

"Jadi menteri pertanian sulit memberikan perubahan kebijakan terkait pertanian. Apa anggaran subsidi pupuk Rp26 triliun di 2024 bisa naik tajam? Hampir mustahil kendati masalah saat ini selain kekeringan adalah masalah distribusi pupuk," kata dia.

7 PR Besar Amran Usai Jadi Mentan Lagi: Bersihkan Kementan dari Korupsi