nama slot 138

Perjuangan menjadi lajang

Adhi Karya Terima PMN Rp1,97 T untuk IKN******

PT Adhi Karya Tbk menerima penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,97 triliun untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Baru-baru ini kami juga mengikuti tender di ibu kota nusantara (IKN), yang sudah didapatkan untuk pekerjaan di jalan tol segmen 3a ruas Karang Joang-KKT Karingau," kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, Rabu (9/11).

Entus lantas menjelaskan di hadapan anggota DPR bagaimana progres pembangunan proyek IKN, termasuk pembangunan rumah pekerja konstruksi IKN.

Ia menjelaskan, sebenarnya proyek ini bekerja sama dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Rumah ini dibuat dengan model modular box (mobox).

"Jadi hanya 4 lantai. Ini diharapkan selesai akhir Desember ini. ADHI 10 bangunan, WIKA 12 bangunan untuk kurang lebih ribuan pekerja," jelasnya.

Selain itu, ada juga kontrak pembangunan pelindung tumbukan kapal (Fender) untuk dermaga dan teranyar jalan tol 3a. Khusus soal tol, Entus menyebut "Kami bersama-sama dengan Hutama Karya dan Brantas Abipraya kurang lebih angkanya Rp3,2 triliun."

Entus menjelaskan bahwa saat ini yang mulai dikerjakan di IKN adalah proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti penyiapan lahan untuk bangunan-bangunan istana hingga kantor setpres.

Ia lantas melanjutkan bahwa Adhi Karya kini sedang dalam proses tender untuk kemenko dan sekretaris negara, ada sekitar empat tender.

"Dari PU yang saya dengar targetnya selesai Desember ini untuk kurang lebih ada 19 paket nilainya Rp20 triliun untuk proses pelelangannya. Ini memang untuk yang dasar dulu, jalan tol, jalan, kemudian kawasan, dan sebagainya," tuturnya.

Lebih lanjut, Entus menyebut Adhi Karya masih mengejar beberapa proyek lain di IKN. Pasalnya, proyek yang sudah dikantongi saat ini masih belum mencapai target.

"Sedang kita ikuti proses lelangnya. Harapannya sih kita target Rp3 triliun-Rp3,5 triliun lah, sekarang kan baru dapat Rp1,4 triliun. Sedang jalan semuanya, mudah mudahan oke lah," ujar Entus kepada awak media seusai rapat.

Di lain sisi, perusahaan tengah mengincar Rp1,898 triliun dari rights issue untuk membiayai sejumlah proyek. Entus mengatakan dana yang masuk dari aksi korporasi ini baru 36 persen. Jika tidak maksimal, ia tidak menutup kemungkinan untuk mencari dana pinjaman dengan melakukan kerja sama alternatif.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan, Cek Syarat Daftarnya******

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka 21 lowongan kerja. Pendaftaran lowongan kerja BPJS Kesehatan masih dibuka hingga 12 November 2022.

Dikutip dari situs resmi BPJS Kesehatan, Rabu (9/11), lowongan kerja BPJS Kesehatan terbuka bagi lulusan baru alias fresh graduate S1 dan S2 maupun bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja.

Berikut daftar lowongan yang dibuka dan persyaratannya:

Akreditasi Universitas/Prodi minimal B
- IPK Minimal 3.00 (PTN) dan 3.25 (PTS)

Fresh graduate:
- Usia maksimal 25 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 28 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

Experienced (pengalaman kerja minimal 2 tahun):
- Usia maksimal 27 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S1
- Usia maksimal 30 tahun per 31 Desember 2022 bagi lulusan S2

21 Lowongan Kerja BPJS Kesehatan:

1. Manajemen Perluasan, Administrasi dan Pelayanan Peserta

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Kesehatan Masyarakat/Manajemen/Manajemen Pemasaran/Sastra Inggris/Hubungan Internasional/Teknik Industri/Ilmu Pemerintahan

2. Manajemen Fasilitas Kesehatan, Penjaminan Manfaat, Utilisasi dan Anti Fraud

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Kedokteran Umum/Kedokteran Gigi/Keperawatan/Manajemen RS/Farmasi/Kesehatan Masyarakat
- Telah lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) menjadi nilai tambah

3. Manajemen Iuran

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Administrasi Bisnis/Manajemen Pemasaran/Manajemen/Ilmu Ekonomi/Keuangan/Ilmu Pemerintahan

4. Manajemen Akuntansi, Treasuri dan Investasi

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Ekonomi/Keuangan/Pajak/Perbankan/Akuntansi/Manajemen

5. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Umum

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknik Sipil/Psikologi/Teknik Industri/Arsitektur/Ilmu Pendidikan/Hukum/Manajemen/Manajemen SDM

6. Komunikasi Publik

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Ilmu Komunikasi/Hukum/Hubungan Internasional/Ilmu Pemerintahan/Desain Komunikasi Visual/Sastra Inggris

7. IT Network

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Mampu melakukan konfigurasi perangkat router (CCNA)
- Mampu mengkonfigurasi network routing menggunakan protokol OSPF/routing dinamis lainnya (CompTIA)
- Menguasai konfigurasi perangkat mikrotik (MTCNA)
- Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasionalkan perangkat firewall (NSE1 atau NSE2)
- Mampu mengoperasikan Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Memahami konsep dasar networking

8. Security Engineering

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem-Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi
- Memiliki integritas dan jiwa nasionalisme yang tinggi
- Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana siber
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux) (CEH menjadi nilai tambah)
- Menguasai minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Pernah mengikuti minimal 3(tiga) pelatihan/seminar./training mengenai cybersecurity atau IT Security (dibuktikan dengan certificate of attendance) menjadi nilai tambah
- Memahami konsep dan pernah melakukan penetration testing
- Pernah berpartisipasi dalam event CTF, Bug Bounty atau sejenis (menjadi nilai tambah)
- Memahami konsep dan pola serangan siber (menjadi nilai tambah)

9. IT Operation

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1/D4 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami dan dapat konfigurasi dasar Sistem Operasi (Windows/Linux)
- Menguasi minimal 1 jenis bahasa pemrograman
- Menguasai konfigurasi dasar jaringan, memahami dan dapat mengkonfigurasi IP Subnetting serta konsep OSI model
- Dapat melakukan Instalasi, konfigurasi dan maintain hardware komputer untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan
- Minat yang baik, bersemangat tinggi mempelajari hal-hal baru terkait teknologi dan asuransi
- Memahami konsep Database dan memahami operasional database
- Mampu melakukan konfigurasi, tuning dan troubleshooting web server, antara lain IIS, Tomcat, XAMPP, JBOSS, Wildfly
- Memahami konsep kerangka panduan tata kelola TI (COBIT)

10. Database Administrator

Kualifikasi:
- Pendidikan minimal S1 Teknologi Informasi/Sistem Informasi/Informatika/Teknik Komputer/Teknik Telekomunikasi/Teknik Elektro
- Memahami konsep database SQL Server, antara lain: konfigurasi, backup, restore, tuning, pengaturan hak akses, High Availability, replikasi, troubleshooting
- Menguasai bahasa pemrograman SQL Server
- Memahami dan dapat melakukan konfigurasi OS Windows Server
- Diutamakan mempunyai sertifikasi MCSA SQL Server

Pendaftaran Dibuka Sampai 12 November

Tuhan dan Kegelapan

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Biaya Proyek Kereta Cepat Makin Bengkak, Tembus Rp112,5 T******

Biaya proyekKereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) ditaksir kian membengkak dari US,071 miliar menjadi US,5 miliar atau sekitar Rp112,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Menurutnya, pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

"Dari Rp21,7 triliun ini, maka harapannya 25 persen dipenuhi oleh ekuitas, 60 persen dipenuhi dari porsi Indonesia dan China 40 persen," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka KCJB kembali membutuhkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 3,2 triliun untuk bisa memenuhi pembengkakan biaya tersebut. Tambahan ini diharapkan bisa cair paling lambat akhir tahun ini agar penyelesaian proyek bisa sesuai dengan target.

"Artinya kalau PMN diberikan maksimal di Desember, maka kami bisa yakinkan tidak akan ada penambahan cost overrun lagi dan proyek bisa selesai pertengahan 2023," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

KAI: Kereta Cepat Jakarta******

Direktur Utama PT Kereta CepatIndonesia China Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan butuh 38 tahun untuk mengembalikan modal pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang saat ini menjadi sekitar US,5 miliar.

Awalnya, biaya pembangunan KCJB ditetapkan sebesar US,05 miliar. Namun, berdasarkan review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), per 15 September 2022 ada pembengkakan anggaran sebesar US,449 miliar, sehingga totalnya menjadi US,5 miliar.

"Jadi sesuai perhitungan FS (feasibility study) itu di 38 tahun (untuk balik modal)," kata Dwiyana dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Sebab, jika masa konsesi lebih lama dari balik modal, maka pemerintah masih harus membagi keuntungan dengan China meski sudah balik modal.

"Itu yang nanti kita pendalaman lagi dengan Komisi VI. Kita akan sampaikan dulu itu di pedalaman," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Dwiyana juga menyebutkan bahwa harga tiket KCJB direncanakan sebesar Rp250 ribu untuk jarak terjauh. Besaran biaya itu sesuai dengan permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun. Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

Warga Diminta Reschedule ke Bali saat KTT G20 13******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau warga untuk mengatur ulang perjalanan dari dan keBali. Pasalnya, penerbangan reguler dibatasi saat KTT G20, 13-17 November 2022.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mengatur kembali perjalanan dan mengantisipasi adanya perubahan jadwal penerbangan dari dan ke Bali," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/11).

Imbauan itu sejalan dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT G20 di Bandara Ngurah Rai, Bali.

Penerapannya akan dimulai pada 12-18 November di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sementara, pemberlakuaan pembatasan operasi penerbangan untuk penerbangan reguler diterapkan mulai 13-17 November.

Adapun puncak kedatangan tamu negara (VVIP) diperkirakan terjadi mulai 13 dan keberangkatan pada 16 November 2022.

Operasional penerbangan diprioritaskan kepada penanganan penerbangan VVIP sesuai dengan ketentuan regulasi. Kendati demikian, kebutuhan operasional penerbangan reguler juga tetap dijaga dalam jumlah terbatas.

"Mengingat beberapa tamu negara dan delegasi G20 masih ada yang menggunakan penerbangan reguler. Selain itu ditetapkan juga penerbangan menuju Bali, hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK-DPS-CGK)," katanya.

Lebih lanjut, Kemenhub mengimbau para operator baik bandara maupun maskapai, untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Surat Edaran.

"Seperti misalnya, informasi perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan sebagainya," ujarnya.

KTT G20 akan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya negara anggota G20, negara yang diundang, hingga organisasi internasional seperti FIFA, IOC, Atlantic Council, Tesla, World Economic Forum.

"Sebagai tuan rumah, tentunya harus dipastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan mulai dari kedatangan sampai keberangkatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta meminimalkan dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan selama rangkaian kegiatan berlangsung," terangnya.

[Gambas:Video CNN]