situs slot bisa pinjam saldo

Permainan online Raja Fajar

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Tiga Petinggi Unilever Kompak Mengundurkan Diri******

Tiga direktur PTUnilever Indonesia Tbk mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Yang pertama yang mengundurkan diri adalah Ira Noviarti yang menjabat direktur utama. Ia hengkang dari perusahaan itu pada 24 Oktober lalu.

Ira menyebut alasan pribadi menjadi dalih ia keluar dari emiten berkode UNVR tersebut.

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikutip Jumat (24/11).

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan.

Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Hingga saat ini tidak ada penjelasan rinci alasan pribadi yang dimaksud sebagai penyebab tiga petinggi UNVR mengundurkan diri. Namun, Unilever memang jadi perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga terdampak. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Pengembang Jawab Polemik Status Tanah KPR cuma HGB: Itu Ketentuan UU******

Di media sosial muncul polemik terkait status kepemilikan tanah atas rumah yang dibeli melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Ternyata, statusnya cuma hak guna bangunan (HGB), bukan sertifikat hak milik (SHM).

Menjawab polemik itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/11).

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

Joko menambahkan ketika rumah yang dibeli melalui KPR itu lunas dan masih berstatus HGB, maka pembeli dapat meningkatkan statusnya menjadi hak milik. Pemegang KPR bisa mengajukan ke perbankan yang memberikan pinjaman beli rumah.

"Ada prosedurnya di perbankan, karena sertifikat masih jaminan. Mudah (prosesnya)," ungkap Joko.

"Kemudian ketika sudah dibeli maka konsumen atau developer juga suka menawarkan mau hak milik atau tidak. Tapi dengan HGB yang 30 tahun itu, maka pemilik ataupun pemegang KPR itu sudah memiliki hak yang kuat di mata hukum," jelas Joko.

Bahkan, imbuh Joko, pembeli rumah pun bisa menaikkan status rumahnya dari HGB ke SHM bahkan ketika cicilannya belum lunas.

"Ketika dalam masa KPR belum lunas, itu konsumen juga bisa menaikkan SHGB (sertifikat hak guna bangunan)-nya, haknya atas tanah itu, menjadi hak milik (SHM)," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

Bisikan Penyihir

UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2024 naik hanya Rp66.532 atau 2,5 persen menjadi Rp2.727.812.

Sementara, UMP 2023 yang sebesar Rp 2.661.280.

Ketetapan upah buruh di 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 561/Kep.287-Huk/2023 tentang penetapan Upah Minimun Provinsi (UMP) Banten.

Dalam surat yang diteken Pj Gubernur Banten Al Muktabar, kenaikan UMP 2024 mengikuti sejumlah aturan. Pertama, PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022, tentang Cipta Kerja.

"UMP sebagaimana dimaksud berlaku bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," isi SK gubernur itu.

"Penyelesaian permasalahan upah minimum dinegosiasikan antara pengusaha dengan pekerja secara bipartit dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Disnakertrans," kutipan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Sains dan Teknologi Super

Basuki Geber 16 PSN Rampung Akhir 2023, Mayoritas Proyek Bendungan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung akhir tahun ini. Mayoritas PSN yang dikebut itu adalah pembangunan bendungan.

"Pada akhir tahun 2023 ini, ditargetkan sebanyak 16 PSN sudah selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian 9 PSN pada semester I tahun 2024," ujar Basuki, di Jakarta, Sabtu.

Selanjutnya, 15 PSN ditargetkan selesai pada semester II 2024. Kemudian, sisa 42 PSN ditargetkan beres setelah 2024.

Kemudian, Bendungan Cipanas di Jawa Barat, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Temef di NTT dan Bendungan Tiu Suntuk di NTB.

Selanjutnya, Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur, Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara, dan DI Baliase di Sulawesi Selatan.

Adapun PSN berupa jalan tol yaitu Tol Kisaran-TebingTinggi, Tol Serpong-Cinere, Tol Cinere-Jagorawi, dan Tol Cimanggis-Cibitung.

PSN lainnya adalah pembangunan perumahan, yakni rumah susun (rusun) Lanud Halim Perdana Kusuma, dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pendukung ASEAN Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo, NTT.

[Gambas:Video CNN]