fafaslot88

game slot paling gacor 845Jutaan kata 276272Orang-orang telah membaca serialisasi

《fafaslot88》

Mahasiswa Indonesia raih emas di ajang Thailand Inventors Day 2024******

Jakarta (ANTARA) - Dua mahasiswa Indonesia menorehkan prestasi gemilang di ajang Thailand Inventors Day 2024 dengan meraih medali emas dalam karya inovasi menciptakan teknologi membantu industri perikanan.

Amrullah Gilang Ibrahim dan Maria Stevanie Dwi Aprilli dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti melalui karya "Integrated Smart System Feeding Fish based on Renewable Energy" mampu mengalahkan karya-karya inovasi peserta lain yang berasal dari 20 negara.

Amrullah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan karya inovasi miliknya dan Maria memiliki kelebihan menggunakan sumber daya listrik dari energi terbarukan serta dapat dioperasikan secara otomatis maupun manual.

Baca juga: Mahasiswa FKUI raih Medali Silver kompetisi SIMPIC 2023 di Thailand

Mesin ini juga dipastikan akan sangat mempermudah para pelaku di industri perikanan, karena menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan pakan ikan tersebar lebih luas lagi.

"Integrated smart system feeding fish based on renewable energy" merupakan mesin pemberi pakan ikan yang menggunakan teknologi IoT dan memiliki sumber daya listrik dari panel surya sebagai energi terbarukan. Mesin dapat dioperasikan secara otomatis ataupun manual menggunakan ponsel dari mana saja dan kapan saja oleh petani ikan,” jelasnya.

Pada mesin itu, kata dia, ada bloweryang dapat meniupkan pakan ikan sejauh 5 meter dan terdapat dua motor servo pada ujung nozzle sehingga pakan ikan tersebar lebih luas lagi. 

Baca juga: Mahasiswa fesyen Indonesia berpartisipasi di Pekan Mode Thailand

Amrullah dan rekannya sedang mengajukan paten sederhana untuk karya mereka dan sedang menunggu tanggal rilisnya. Karya mereka ini ternyata sudah digunakan di Karawang, Jawa Barat, untuk budi daya ikan nila.

Selain Amarullah dan Maria, delegasi Universitas Trisakti yang dipimpin Wakil Rektor III Yoska Oktaviano mengirimkan  enam tim ke ajang Bangkok, Thailand, pada  2 -6 Februari 2024.

Seluruhnya sukses membawa pulang medali dengan rincian satu medali emas, dua medali perak, tiga medali perunggu, serta satu special prizedari Korea Invention Promotion Association, Korea Selatan.

Baca juga: Inovasi brem kulit durian mahasiswa Unair raih emas di Thailand

Pewarta: Tasrief Tarmizi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KPU tindaklanjuti laporan 198 data ganda pemilih di New York******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menindaklanjuti laporan organisasi advokasi buruh migran Migrant Care soal temuan 198 data ganda warga negara Indonesia (WNI) di New York yang akan memberikan suara dalam Pemilu 2024.

Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, data ganda pemilih banyak disebabkan oleh perbedaan penulisan nama, misalnya Ratna Sari dengan Ratnasari atau Dewi dengan Dewy, meskipun kartu identitas mereka sama.

“Ini yang menyebabkan 198 nama itu kita temukan (ganda). Jadi, (kalau ada) identitas yang sama, kita coret salah satu,” kata Hasyim dalam Konferensi Pers Bersama untuk Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin.

Dia juga mengatakan bahwa kasus data ganda pemilih terjadi karena sejumlah WNI mengganti nama belakangnya dengan nama belakang suaminya.

Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, KPU telah menggunakan tiga model analisis untuk mendeteksi data ganda.

Ketiga model analisis itu dilakukan dengan mengecek identitas ganda di lokus terkait, mengecek identitas pemilih di New York dengan WNI di seluruh dunia, dan mengecek identitas pemilih di luar negeri dan di dalam negeri.

“Jadi, (kita) sudah (menggunakan) tiga model analisis ganda, tetapi yang namanya analisis 'kanbisa juga merosot,” katanya.

Terkait alokasi 198 surat suara ganda, dia mengatakan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York memutuskan untuk tidak mengirimkan surat-surat suara tersebut kepada para WNI.

“Surat suara tadi bisa digunakan untuk melayani pemilih pindahan, entah dari negara lain ke New York atau negara bagian lain, atau pemilih yang dikelola PPLN lain masuk ke wilayah New York, atau pemilih dari dalam negeri masuk ke New York,” ujar Hasyim.

Selain itu, surat suara tersebut juga dapat dipakai oleh pemilih yang sudah memenuhi syarat memilih tetapi namanya belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), melainkan Daftar Pemilih Khusus (DPK), katanya.

Berdasarkan data PPLN New York, jumlah WNI yang masuk dalam DPT Luar Negeri Pemilu 2024 mencapai 11.141 orang.

WNI di luar negeri mencoblos dua surat suara untuk memilih pasangan presiden-wakil presiden dan anggota DPR.

KPU menetapkan tiga pasangan capres-cawapres dalam pemilihan presiden 2024: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: PPLN Stockholm tindak lanjuti laporan WNI belum terima surat suara
Baca juga: PPLN antisipasi kepadatan pemilih saat pencoblosan di KJRI Hong Kong

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman online saldo dana、akun vip slot gacor、trik princess hari ini

Terkait：rupiah kilat pinjaman online、jpwin88、roma777、rtp slot gacor 69、katsu5、logo slot gacor、luck365 slot、kumpulan situs slot gacor、capsatoto、erek erek 88 2d

---

---

bab terbaru：poiker88（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08