slot online

Kekuatan istri

qq slots

Ahli dari KPU sebut belum cukup bukti untuk lakukan audit forensik******

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,”

Jakarta (ANTARA) - Ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan belum cukup bukti untuk melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,” kata Marsudi saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan audit forensik baru bisa dilakukan jika memang ada bukti tindak pidana atau kecurangan (fraud) yang terjadi pada Sirekap. Adapun salah satu syarat terjadinya fraud, imbuh Marsudi, adalah adanya mens reaatau niat.

Namun, Sirekap merupakan sebuah alat bantu yang dioperasikan lewat perangkat lunak (software). Ketika terjadi kesalahan interpretasi data dari C Hasil yang difoto dengan yang terbaca, hal itu sepenuhnya kesalahan softwaredan tidak ada niat dari manusia.

“Yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak, karena aplikasinya itu sudah di-training(dilatih) dengan data oleh developer(pengembang),” tutur Marsudi.

Menurut dia, fraudbaru bisa terjadi ketika dokumen autentik C Hasil diubah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan,” ucap Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Dijelaskan Marsudi, pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melatih softwareSirekap untuk membaca ribuan tulisan tangan. Akan tetapi, dia mengakui mesin tidak bisa sempurna.

“Biarpun di-trainingdengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfectmanusia, pasti ada kesalahan,” imbuh Marsudi.

Agenda di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Rabu adalah mendengarkan pembuktian dari KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu.

KPU menghadirkan satu orang ahli dan dua saksi. Ahli yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Sedangkan saksi yang hadir adalah Pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, ST., Ph.D dan Kepala Bidang pada Pusdatin KPU Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar zombie di hari-hari terakhir

erek erek jeruk manis

Astra Infra Janji Diskon Tarif Tol 10 Persen Saat Mudik Lebaran 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

AstraInfra Group berjanji untuk memberikan diskon tarif tolsebesar 10 persen pada ruas tol dikelola oleh perusahaan saat mudikLebaran 2024 nanti.

Ketua Task Force Lebaran Astra Infra Group Rinaldi mengatakan kebijakan diskon tarif tol tersebut saat ini masih dalam tingkat pembahasan internal.

Kendati, ia berjanji akan mengumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Ia lantas mengatakan diskon itu juga akan mencakup ruas tol milik Astra Infra Group dengan trafik terpadat. Ruas tol itu seperti, Tol Tangerang-Merak sepanjang 72,5 km, Cikopo-Palimanan 116,8 km, dan Jombang-Mojokerto 40,5 km.

"(Akan kami umumkan) secepatnya, nanti akan ada rilisnya," kaya Rinaldi.

Terpisah, Group Chief Operating Officer Astra Infra Billy Perkasa Kadar mengatakan pemberian diskon ini untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik pada momen mudik Lebaran, yang berpotensi mengalami kepadatan.

"Harapannya, inisiatif yang kami lakukan dapat efektif memberikan dampak bagi kelancaran mudik lebaran tahun ini" ujar Billy.

Astra Infra melalui PT ASTRA Tol Nusantara memiliki saham di delapan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak, MTN (Kunciran-Serpong), MLJ (Ulujami-Kebon Jeruk), ASTRA Infra Toll Road Cikopo-Palimanan, TMJ (Semarang-Solo), ASTRA Infra Toll Road Jombang-Mojokerto, JSM (Surabaya-Mojokerto), serta JPM (Pandaan-Malang).

Selain memberikan diskon tarif tol, Astra Infra juga mengantisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Merak dengan manajemen trafik, penyiapan lajur-lajur utama arus ke Gerbang Tol Merak, Cilegon Timur, dan dukungan delaying system.

"Selain itu, dilakukan juga dukungan pembatasan angkutan barang serta peningkatan kapasitas parkir di rest area KM 43 A," imbuh Billy.

Untuk mengantisipasi kepadatan di Tol Cikopo-Palimanan, Astra Infra bekerja sama dengan Korlantas Polri dan Polda setempat dalam melakukan rekayasa lalu lintas.

"Untuk mengurai kepadatan di gerbang tol, telah disiapkan juga mobile reader di ruas Jombang-Mojokerto," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Kronik Perang Penyihir

aplikasi belanja online bayar bulan depan

Transmart Full Day Sale Hari Ini, Serbu Diskon Belanja hingga 50%+20%******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pesta diskon seharian Transmart bertajuk Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu (24/3). Diskon besar-besaran hingga 50 persen + 20 persen bisa didapatkan pelanggan mulai dari jam buka toko hingga pukul 22.00.

Diskon sampai 50 persen berlaku untuk aneka produk unggulan Transmart. Mulai dari produk segar, fesyen Lebaran, furnitur, hingga elektronik, seperti TV, AC, kulkas, sampai sepeda listrik. Lengkap banget kan!

Lihat Juga : Bayar Belanjaan Pakai Allo Bank di Transmart Auto Hemat 20%

Untuk membuat akun Allo Prime, caranya cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Selamat berbelanja dan nikmati promo Transmart Full Day Sale jelang Lebaran kali ini! Jangan lupa bayar belanjaannya pakai kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

keluaran semua togel

BMKG: Gempa Taiwan Mw7,4 tak berdampak tsunami di Indonesia******

Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa bumi berkekuatan Mw 7,4 yang melanda Taiwan bagian timur, pada Rabu pagi sekitar pukul 06.58 WIB tadi tidak berdampak tsunami ke wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono di Jakarta, Rabu, mengatakan hal tersebut dipastikan berdasarkan hasil analisa yang dilakukan BMKG termuktahir beberapa saat setelah menerima informasi gempa melanda Taiwan.

"Gempa bumi tersebut menimbulkan tsunami kecil di laut Taiwan dan sekitarnya, tetapi tidak berdampak signifikan hingga di wilayah Indonesia," kata dia.

Oleh karena itu BMKG mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan tidak percaya dengan berita bohong atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebelumnya tim Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menginformasikan telah terjadi gempa bumi di Taiwan bagian timur berkekuatan Mw 7,3 yang kemudian dimutakhirkan menjadi Mw7,4 pada, Rabu (3/4) pukul 06.58 WIB.

Baca juga: Gempa magnitudo 7,5 dan 6,6 guncang Taiwan, Jepang peringatkan tsunami

Titik episenter gempa tersebut terletak di laut pada koordinat 23,80 derajat Lintang Utara (LU): 121,67 derajat Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 11 kilometer.

Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal yang diduga dipicu aktivitas subduksi lempeng di Palung Ryukyu (Ryukyu Trench) dengan mekanisme sesar naik (thrust fault).

Dampak gempa ini dilaporkan menimbulkan kerusakan sedang hingga berat, hingga mencapai skala intensitas VII-VIII MMI diberbagai tempat dekat pusat gempa.

Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) memberikan informasi bahwa gempa ini menimbulkan tsunami lokal di wilayah Taiwan.

Berdasarkan catatan Tide Gauge Chengong (Taiwan), gempa bumi ini menimbulkan tsunami dengan ketinggian 45 sentimeter, Longdong (Taiwan) 21 sentimeter, dan Ishigakijima (Jepang) 12 sentimeter.

Baca juga: Sebagian Magelang hujan abu pagi ini akibat awan panas Merapi

 

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

slot terbaik di dunia

Badan Pangan Ungkap Alasan Beli Beras Premium di Ritel Dibatasi 5 kg******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pembelian beras premiumkemasan 5 kg di ritel dibatasi dua pack per konsumen.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan pembatasan dilakukan karena jumlah tersebut dinilai cukup untuk per satu rumah tangga.

Lihat Juga : Daftar 4 Bankir yang Disebut Media Asing Dilirik Prabowo Jadi Menkeu

Ia mengatakan 10 kg tidak akan cukup bila itu diperuntukkan dijual kembali. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah membuat skema berbeda untuk UMKM yang ingin menjual kembali.

"Kalau 2 ton ya nggak cukup. Itu harus ambil ke Pasar Cipinang," imbuhnya.

Ia mengatakan pemerintah memang membatasi pembelian di ritel modern karena tujuannya hanya untuk penggunaan rumah tangga saja.

"Orang ada yang komplain 'nggak boleh lebih dari dua ya?' ya ini untuk ritel. Kalau mau banyak ke Cipinang," jelasnya.

Beras premium mendadak hilang dari ritel modern. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan beras di pasar naik tinggi tembus Rp18 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Sistem boneka pamungkas

paito mongolia

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)