japan prediksi togel

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

Waskita Garap Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah IKN Rp639 Miliar******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk memenangkan tender proyek pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di ibu kota negara (IKN) senilai Rp639 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjuk Waskita untuk mengerjakan proyek pembangunan IPAL di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

"Waskita kembali memenangi tender pekerjaan proyek di IKN. Proyek ini adalah salah satu dari sekian tender yang kami ikuti di IKN," ujar SVP Corporate SecretaryPerseroan Novianto Ari Nugroho, dikutip dari Antara, Jumat (30/12).

"Pembangunan IPAL ini tentu saja akan menjadi supportutama dalam pengelolaan air limbah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan - Ibu Kota Negara, sehingga tetap menjaga kualitas air tanah dan mengurangi pencemaran lingkungan," katanya.

Waskita menargetkan pengerjaan proyek ini dalam waktu 742 hari, serta akan selesai pada akhir 2024.

Adapun lingkup pekerjaannya antara lain pekerjaan persiapan, unit IPALD, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, jalan dan lanskap, serta dehidrator lumpur.

"Perolehan ini tentunya menambah nilai kontrak baru perseroan per bulan Desember 2022. Sampai akhir tahun ini, kami masih menunggu pengumuman tender dan optimis bisa memenangkannya," kata Novianto.

Sebelum proyek IPAL, Waskita telah memenangi dua tender proyek IKN. Pertama, jalan tol IKN Segmen Simpang Tempadung - Jembatan Pulau Balang senilai Rp990 miliar.

Kedua, pembangunan jalan kerja atau logistik IKN KIPP paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4. Nilai kontraknya Rp182 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

OJK dan BEI Pede IHSG Bangkit Tahun Depan******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) bergejolak sepanjang 2022. Kendati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) optimis IHSG bisa bangkit tahun depan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengakui bahwa kinerja pasar modal Indonesia sepanjang 2022 terus diwarnai gejolak fluktuasi pasar. Ia tak menutup mata bahwa ada pelemahan bursa secara global, terlebih dalam satu bulan terakhir.

Meski begitu, ia mengklaim kinerja pasar modal secara year to date(ytd) masih positif. IHSG per 28 Desember 2022 berada di posisi 6.850 atau tumbuh 4,09 persen secara ytd. Namun, ia tak menampik bahwa angka tersebut memang relatif menurun ketimbang beberapa tahun lalu.

Soal proyeksi 2023, Inarno tidak secara gamblang menerka bagaimana pergerakan IHSG. Ia menilai para ekonom lebih punya kapasitas memprediksi secara akurat bagaimana pergerakan bursa nantinya.

"Tetapi kalau kami melihat perkembangan di 2022, saya sih cukup optimis ya 2023 akan cukup baik. Apalagi kalau melihat di pipeline kami masih banyak (perusahaan) yang ingin go public, terutama dalam beberapa waktu ke depan. Ada juga beberapa emisi yang besar sudah masuk ke dalam pipeline kami," tegas Inarno.

Senada, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengaku optimis dengan proyeksi IHSG di 2023. Meski percaya diri bakal bangkit, Iman menegaskan ada prinsip kehati-hatian yang diterapkan.

Secara teknikal, Iman mengatakan hal paling mudah untuk mengukur indeks saham adalah melihat indeks LQ45 yang berkontribusi 80 persen. Jika dibedah, 5 urutan teratas IHSG didominasi oleh sektor perbankan dan telekomunikasi. Naik turunnya saham di dua sektor tersebut bakal berpengaruh ke suku bunga.

Meski kebijakan suku bunga agresif The Fed hingga adanya inflasi berpengaruh terhadap bursa, Iman mengatakan fokus BEI adalah rata-rata nilai transaksi harian (RNTH). Iman menegaskan cuan bagi bursa didapat dari value atau volume transaksi. Jadi, indeks tinggi tidak berdampak signifikan jika volume transaksi rendah.

"BEI sama dengan yang disampaikan Bank Indonesia (BI) dan Presiden (Joko Widodo) bahwa RNTH BEI meningkat dari tahun ini yang kami prediksi Rp13,75 triliun menjadi Rp14,75 triliun. Artinya optimis, tapi waspada," tegas Iman.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

Truk Semen Jatuh ke Laut Merak Over Loading, Terancam Kena Sanksi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan truk semenyang jatuh ke laut saat pemuatan di Pelabuhan Merakpada Rabu (28/12) malam karena kelebihan beban alias over loading.

Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pitra Setiawan mengatakan truk tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, sanksi tersebut bukan dari Kementerian Perhubungan melainkan kepolisian.

"Dari kepolisian (sanksinya). Yang pasti kan ada penyelidikan dulu, terus kemudian mungkin sanksi ganti rugi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (30/12).

"Kalau kewenangan kami (Kemenhub) di Jembatan Timbang dan terminal. Kalau di luar dua tempat itu penegakkan hukumnya harus didampingi oleh pihak kepolisian," jelasnya.

Menyusul kejadian tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno telah meminta kepada seluruh operator pelabuhan untuk tegas menolak kendaraan yang tidak sesuai ketentuan terlebih jika ada indikasi kelebihan dimensi dan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) untuk masuk kapal.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

"Sanksi untuk over loadingmulai dari transfer muatan hingga larangan meneruskan perjalanan. Tapi jika over dimensibisa pidana," tegas Pitra.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Alasan Harga Hotel Naik 300 Persen di Makkah dan Madinah******

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyebut tarif hotel di Makkah dan Madinah di Arab Saudimelonjak hingga 300 persen.

Ketua UMUM DPP AMPHURI Firman M Nur mengungkapkan kenaikan harga hotel di kedua kota suci umat Islam itu terjadi lantaran tingginya permintaan.

Bahkan, penyelenggara perjalanan ibadah umrah kesulitan untuk mendapatkan kamar hotel yang sudah penuh dipesan alias full booked.

Menurut Faisal, kondisi itu terjadi sejak November 2022. dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga Januari 2023.

Sejumlah hotel di Arab Saudi, sambungnya, membuat pembatasan reservasi grup dengan menyediakan hanya sekitar 50 sampai 60 persen dari kuota biasanya.

Melihat hal itu, AMPHURI menyarankan enam hal kepada pelaku usaha perjalanan ibadah umrah.

Pertama, menyampaikan kondisi yang terjadi dengan bermusyawarah untuk mufakat dengan calon jemaah umrah sehingga bisa memahami kondisi yang terjadi.

Kedua, jika memang harus melakukan penambahan biaya, maka penambahan biaya tersebut harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Ketiga, jika memang harus melakukan perubahan hotel baik setaraf maupun di bawahnya (downgrade) pelayanan dikarenakan hotel yang dipilih telah full booked, sebaiknya disosialisasikan kepada jemaah terlebih dulu.

Keempat, jika memang harus melakukan perubahan program/jadwal keberangkatan yang semestinya ke Makkah, namun bisa terlebih dulu ke Madinah atau sebaliknya.

"Bisa juga sebelum ke Madinah ke Thaif dulu. Namun semua itu harus disosialisasikan kepada jamaah, sehingga jamaah tetap merasa aman, nyaman dan menyenangkan," katanya.

Kelima, terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada jamaah/masyarakat terkait perubahan situasi yang terjadi di Saudi.

Terakhir, jika ada perubahan program dan harga, penyelenggara bisa menawarkan program tersebut dengan komitmen baru yang disetujui jemaah.

[Gambas:Video CNN]

rencana masa makmur

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?******

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Perppu itu dibuat untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009 dan telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK.

Airlangga berdalih perppu diterbitkan dengan alasan; kondisi mendesak. Ia mengatakan ekonomi Indonesia kian dihantui ancaman resesi global hingga stagflasi.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Namun, penerbitan Perppu Cipta Kerja ini menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari buruh hingga ekonom.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengatakan kalau tetap dilaksanakan, perppu tersebut, khususnya yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan bisa semakin membuat pekerja semakin miskin. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal.

Misalnya pasal mengenai kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban PHK. Ia menilai  pasal itu cukup merugikan karena berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai perbandingan, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Sementara dalam Perppu Cipta kerja, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Buruh juga memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan karena buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan pasal 88F Perpu Cipta Kerja, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

Upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Upah dihitung tanpa memperhitungkan kebutuhan hidup layak rakyat Indonesia," katanya dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12) lalu.

Variabel perhitungan upah dalam perppu tersebut berbeda dengan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Dalam beleid itu, upah minimum provinsi (UMP) dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara Ekonomi Senior INDEF Faisal Basri mempertanyakan alasan yang dipakai pemerintah menerbitkan perppu; demi menyelamatkan ekonomi negara. Pasalnya, di tengah kondisi ekonomi negara yang diklaim pemerintah sedang terancam, justru mereka tetap ngotot melanjutkan pembangunan IKN.

"Kalau perang Ukraina-Rusia yang belum juga usai benar-benar amat membahayakan perekonomian Indonesia sehingga diterbitkan perppu, mengapa pembangunan ibu kota baru terus dilanjutkan? Mana sense of crisisatau sense of urgency-nya?" tulis Faisal dalam akun resmi Twitternya @FaisalBasri, dikutip Senin (2/1).

Lantas benarkah ekonomi negara sedang terancam sehingga perppu harus diterbitkan?

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai kondisi ekonomi dalam negeri maupun global sebenarnya tidak tepat dijadikan alasan urgensi penerbitan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi tahun ini relatif mirip dengan yang dihadapi pada 2022 dan 2021.

Bahkan tahun ini, beberapa faktor yang menjadi penyebab pelemahan ekonomi, salah satunya covid-19, sudah mulai melandai.

"Atas dasar itu, menurut saya kurang cocok menjadikan posisi genting perekonomian global dan domestik sebagai alasan diterbitkannya perppu ini," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/1).

Yusuf menambahkan alasan penerbitan perppu ini bisa saja untuk melanjutkan reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun waktu penerbitan perppu dinilai relatif singkat dan tanpa didahului diskusi publik.

Di sisi lain, pemerintah ia nilai tidak konsisten dengan regulasi yang diterbitkannya. Pasalnya Perppu Cipta Kerja dinilai mirip dengan UU Cipta kerja yang sebenarnya sedang diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk diperbaiki.

"Kenapa kemudian pemerintah tidak menunggu atau memperbaiki UU Cipta kerja sebelumnya tanpa harus mengeluarkan Perppu ini? Hal ini tentu akan mengundang tanda tanya," ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja memang memberikan kepastian untuk iklim investasi di Indonesia dan tentunya menumbuhkan harapan investor masuk ke Indonesia.

Hanya perlu diingat bahwa kacamata investor perlu dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya masalah insentif dan regulasi yang kemudian ditawarkan dalam UU Cipta Kerja, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan.

Untuk mengukur pelaksanaan UU Cipta Kerja, Yusuf menilai berbagai pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya melihat bagaimana pengalaman pemerintah selama ini dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Jika melihat ke belakang, Yusuf mengatakan pemerintah pernah mengeluarkan beragam paket kebijakan ekonomi dari 1 hingga 14. Namun, beberapa implementasi paket kebijakan tersebut menemui kendala karena berbagai kesalahan.

"Hal inilah yang menurut saya juga akan menjadi penilaian investor ketika ingin berinvestasi, melihat track recordpemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan apakah akan mulus dalam tahapan implementasi atau tidaK," ujarnya.

Yusuf mengatakan cara penilaian investor tersebut yang kemudian juga akan mempengaruhi apakah UU Cipta kerja dapat mendorong investasi atau tidak.

Senada, Direktur Segara Institue Piter Abdullah menilai tidak ada kegentingan yang membuat pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Ia mengatakan kondisi ekonomi global pada tahun ini memang diprediksi suram, tetapi ekonomi Indonesia dinilai akan baik-baik saja.

Hal itu setidaknya terlihat dari lembaga-lembaga internasional yang memproyeksi pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5 persen hingga 5 persen di tahun ini.

"Perekonomian Indonesia diyakini akan baik-baik saja. Alasan utama Perppu (diterbitkan) saya kira adalah bukan kegentingan. Pemerintah tidak perlu menempuh Perppu yang menurut saya hanya menambah kontroversi dari UU Cipta Kerja," ujar Pitter.

Ia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak melakukan perubahan UU Cipta Keraja secara normal, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, cara itu lebih tepat dan tidak mengundang terlalu banyak pertanyaan atau bahkan spekulasi negatif.

Tak Penuhi Kriteria Kegentingan yang Mendesak

Reinkarnasi pesawat

Pendanaan IPO Tahun Ini Tembus Rp33,06 T, Tertinggi Sejak 1992******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pendanaan dari penawaran umum perdana (IPO) sahamsepanjang 2022 menembus Rp33,06 triliun. Angka tersebut memecahkan rekor tertinggi pendanaan IPO di BEI sejak 1992.

Direktur Utama BEI Iman Rachman menjelaskan ada 59 perusahaan yang tercatat melakukan IPO dan mencatatkan sahamnya di bursa. Dengan tambahan tersebut, sudah ada 825 perusahaan yang melantai di BEI.

Pencapaian ini merupakan yang tertinggi sejak swastanisasi bursa efek pada 1992. Selain itu, ini juga merupakan IPO terbanyak di kawasan ASEAN selama 4 tahun berturut-turut sejak 2019.

Lebih lanjut, BEI berada di urutan kedua di ASEAN setelah bursa Singapura. Market cap yang ada di BEI per November 2022 menyentuh US7 miliar atau plus 5 persen secara year to date (ytd).

Khusus soal IPO, 59 perusahaan yang melantai di bursa pada kuartal IV 2022 meningkat 9 persen jika dibandingkan dengan Desember 2021. Lalu, peningkatan 7,7 persen secara year on year (yoy) tercatat dari total 825 perusahaan yang sudah mencatatkan sahamnya di BEI sejauh ini.

Di lain sisi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan pulihnya kembali aktivitas perekonomian domestik, kegiatan penghimpunan dana melalui pasar modal terus meningkat.

Ia merinci telah mengeluarkan surat pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum untuk 224 penawaran umum, terdiri dari 57 penawaran umum perdana saham, 44 penawaran umum terbatas, dan 123 penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk.

"Total keseluruhan nilai hasil penawaran umum sebesar Rp266,41 triliun. Dari 224 kegiatan emisi tersebut, kami mencatat emiten baru yang berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 63 emiten," jelas Inarno.

[Gambas:Video CNN]