77neko

slot mudah wd 284Jutaan kata 513338Orang-orang telah membaca serialisasi

《77neko》

Kemenko Marves sebut harga tiket pesawat di tiga DPSP turun******

Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiket pesawat, setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk menurunkan harga tiket pesawat di tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP, yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo). "Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo, di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu. Ia membeberkan, kebijakan itu sudah disepakati dengan maskapai yang mengoperasikan pesawatnya di tiga bandara yang ada di DPSP tersebut, sehingga sejak beberapa hari lalu harga sudah menurun dibandingkan sebelumnya. "Harga tiket itu 'kan dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu harga avtur dan suku cadang, jadi itu semua sudah dibicarakan dengan maskapai. Sementara di tiga DPSP itu dulu, nanti kami lihat lagi selanjutnya," ujar dia pula. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kebijakan itu diambil guna meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga perputaran ekonomi di tiga destinasi itu bisa lebih banyak. Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata. Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda eventyang banyak. Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu. Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia, yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur). Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba. F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.
Baca juga: BPS sebut harga tiket pesawat jadi pemicu deflasi Jakarta pada Januari
Baca juga: Avtur dinilai bukan penyebab harga tiket pesawat menjadi mahal

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Angka partisipasi pemilih di Muna Barat capai 87, 36 persen******

Ini melampaui target secara nasional sebanyak 82 persen.

Kendari (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat (Mubar) La Tajudin menyebutkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai 87, 36 persen.

Tajudin mengatakan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) Mubar adalah 60.288 orang. Mereka yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 52. 668 orang.

"Jadi, persentase tingkat partisipasi pemilih di Mubar ini sebanyak 87, 36 persen. Ini melampaui target secara nasional sebanyak 82 persen," terang La Tajudin di Laworo, Mubar, Sulawesi Tenggara, Minggu.

Menurut Tajudin, tingginya partisipasi pemilih tersebut adalah bagian dari hasil sosialisasi oleh lembaganya.

Guna meningkatkan partisipasi pemilih itu, pihaknya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan nama kegiatan KPU go to school.

"Ada juga KPU go to campus. Sosialisasi pada kelompok masyarakat yang ada di pesisir," jelasnya.

Dalam rangka memaksimalkan sosialisasi tersebut, KPU juga menggerakkan semua penyelenggara di tingkat ad hocdalam hal ini panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

"Terakhir kami menggelar road showsebagai bentuk penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Mubar tentang hari-H Pemilu 2024, dan tata cara pencoblosan yang benar. Apa yang kami lakukan ini muaranya untuk meningkatkan partisipasi pemilih," ucapnya.

Atas tingginya raihan partisipasi pemilih ini, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mengingatkan masyarakat pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan baik.

"Tak kalah pentingnya adalah kami ucapkan terima kasih kepada pemilih yang dengan penuh kesadaran datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya," imbuhnya.

Baca juga: KPU: Tingkat partisipasi pemilih di Parigi Moutong capai 81 persen
Baca juga: Bawaslu: Partisipasi pemilih PSU di 10 TPS Surabaya 50 persen lebih

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：pragmatic 777 demo、erek70、pinjol acc

Terkait：paito nusantara、erek erek 49 2d、situs link slot paling gacor、slot maxwin terbesar、petarung303、fortuna bola88、mega338、tigerbet888、jp99、pinjol ilegal yang masih aktif

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot bet88（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

paito 6d sdy

prediksi togel jitu hari ini

cara dapatkan limit akulaku

permainan slot yang lagi gacor hari ini

wingbet303

gadisBacaan TerkaitMore+

Senjata kekaisaran

slot gacor daftar

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.

Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem masuk tingkat dewa

aplikasi belanja sekarang bayar nanti

Tim SAR selamatkan 4 pelajar yang tenggelam di Pantai Selatan Sukabumi******

"Empat pelajar tersebut berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan yang tengah bersiaga di pantai yang berada di Desa/Kecamatan Cisolok tersebut

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Tim SAR gabungan menyelematkan empat pelajar asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), yang tenggelam di pantai selatan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Pantai Kebon Kalapa, Minggu. "Empat pelajar tersebut berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan yang tengah bersiaga di pantai yang berada di Desa/Kecamatan Cisolok tersebut," kata Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah (FKSD) Kabupaten Sukabumi Okih Pajri Assidiqie di lokasi kejadian, Minggu. Adapun keempat pelajar tersebut diketahui bernama Rizky (14), Alif (14), Alvin (14), dan Davin (13). Seluruhnya warga Kampung Pondoklame, Desa Sanggong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Informasi yang dihimpun dari tim SAR yang tengah bersiaga di lokasi, kejadian itu berawal saat rombongan pelajar dari Cianjur itu berwisata ke Pantai Kebon Kalapa untuk menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah/2024 atau biasa disebut munggahan.

Baca juga: Satu wisatawan Jakarta belum ditemukan setelah tenggelam di Sukabumi Saat itu, kata dia, suasana pantai dipadati oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah terdekat. Keempat pelajar beserta beberapa rekannya kemudian berenang di laut yang terkenal dengan keindahan pemandangannya itu. Diduga keempat korban tersebut tidak mengindahkan imbauan dari petugas keselamatan pantai agar tidak berenang terlalu jauh dari pantai, karena kondisi gelombang dan ombak cukup tinggi. Saat sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak tinggi yang langsung menggulung dan menyeret tubuh keempat pelajar. Kejadian tenggelamnya empat pelajar itu sempat terekam video oleh wisatawan yang berada di pantai. Mendapatkan informasi adanya kasus kecelakaan laut, tim SAR gabungan yang dimotori oleh Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balaswista) Kabupaten Sukabumi segera menuju lokasi.

Baca juga: Tim SAR temukan satu dari dua bocah tenggelam di Sungai Cimandiri Berkat aksi cepat petugas keamanan pantai, keempat pelajar yang nyaris kehilangan nyawa akibat tenggelam di pantai selatan Kabupaten Sukabumi berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke RSUD Palabuhanratu untuk mendapatkan penanganan medis. "Kondisi kesehatan keempat pelajar sudah membaik, hanya saja mereka masih trauma terhadap kejadian yang baru saja dialaminya itu," tambah Okih Pajri. Di sisi lain Okih mengimbau kepada wisatawan yang sedang berwisata di pantai untuk selalu memperhatikan imbauan petugas keamanan pantai agar kasus serupa tidak terulang kembali. Apalagi saat ini gelombang dan ombak cukup tinggi serta cuaca bisa dengan cepat berubah.

Baca juga: Tim SAR selamatkan pelajar Bogor tenggelam di Pantai Istana Presiden

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

info slot gacor 2023

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
"Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Tuan Tianqi

eyangpoker

BPBD Kalbar sebut 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan******

Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) menyebutkan berdasarkan laporan lapangan terdapat 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

"Dari kejadian banjir pada 1 Maret 2024 di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Sajingan Besar, total ada 200 rumah terdampak banjir itu termasuk Pos Pamtas dan Wisma Indonesia PLBN Aruk serta fasilitas lainnya," ujar Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan laporan lapangan dari BPBD Kabupaten Sambas mengungkapkan 200 rumah tersebut tersebar di dua desa yang terdampak banjir. Banjir terjadi menyusul hujan deras di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut.

"Dua desa terdampak banjir yakni Desa Sebunga dan Kaliau'. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, saat banjir ketinggian air ada yang mencapai 120 centimeter. Langkah yang diambil akibat banjir tersebut sejak kejadian hingga Sabtu (2/3) yakni telah dilakukan langkah cepat penanganan dan pemantauan di lapangan.

"Sejumlah pihak turun tangan mulai BPBD, pemerintah desa, kecamatan, Tagana dan lainnya. Kondisi sudah surut kemarin," ucap dia.

Sementara itu, Camat Sajingan Besar Obertus mengatakan informasi terbaru di wilayahnya dampak banjir juga merusak jembatan berkemajuan di Desa Kaliu' berupa peretakan.

"Kemudian SDN 03 Sajingan Besar pagar roboh, perabot dan buku terendam akibat banjir bandang tersebut. Kami terus berkoordinasi atas dampak dan penanganannya, meski saat ini airnya sudah surut," kata dia.

Dia mengatakan, selain adanya jalan yang rusak, Jembatan Berkemajuan di Dusun Keranji Desa Kaliau' mengalami retak dan pagar SDN 03 Sajingan Besar roboh, perabot dan buku buku terendam.

Banjir di perbatasan menyusul curah hujan tinggi yang terjadi pada Jumat (1/3) sejak pukul 22.00 WIB. Kemudian banjir mulai menenggelamkan sebagian rumah warga pada Sabtu (2/3) pukul 04.00 WIB - 09.00 WIB. Selanjutnya air surut dan tidak ada penambahan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik

Baca juga: BPBD: Banjir landa Kota Serang dengan ketinggian satu meter

Baca juga: Banjir rendam 25 rumah warga Laja Sandang di perbatasan RI-Malaysia

badai jenius

cara dapat uang 10 juta

Tim SAR selamatkan 4 pelajar yang tenggelam di Pantai Selatan Sukabumi******

"Empat pelajar tersebut berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan yang tengah bersiaga di pantai yang berada di Desa/Kecamatan Cisolok tersebut

Kota super terapung

cara kredit tanpa dp di akulaku

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

《77neko》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cara kredit barang di tokopedia tanpa kartu kreditHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《77neko》bab terbaru。