link slot tergacor di dunia

Hanya seorang pendeta Tao

Mencari Biang Kerok Maju Mundur Investor di IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seharusnya mulai masuk fase pembangunan tahun ini. Namun,investasi pada proyek tersebut nampaknya masih sangat sedikit sehingga rencana pengembangan lokasi itu terkesan mandek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan belum lama ini menagih-nagih swasta untuk segera berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satu pihak swasta yang ditagih ada PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group terkait investasi lahan di IKN Nusantara.

"Komitmen yang betul-betul riil saya belum dengar dari Ciputra. Ciputra Group. Pak Budiarsa berapa hektar? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan lahan seluas 300 ha itu adalah tahap pertama investasi Ciputra Group di IKN. Ia pun meminta Budiarsa untuk segera merealisasikan minatnya.

"Ya mungkin ini pertama, tapi 300 hektare ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan seluruh investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN. Pasalnya payung hukum IKN pun sudah jelas, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Tak hanya menagih ke swasta, Jokowi juga meminta Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair turut mempromosikan IKN ke dunia internasional.

"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui keterangan resmi, Rabu (19/10).

Sementara itu, meski proyek IKN Nusantara terlihat jauh panggang dari api, tetapi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono sudah mengklaim industri food and beverage seperti gerai kopi luar negeri, Starbucks, akan masuk di ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Selain Starbucks, industri kuliner lain yang diklaim akan masuk ke ibu kota baru yaitu Kopi Kenangan, dan Kopi Tuku.

"Nanti di IKN ada kopi yang kelasnya Starbucks, Kopi Kenangan, Kopi Tuku, itu kita ingin keberagaman," katanya dalam Pre Market Sounding Proyek IKN seperti dikutip dari Detik.

Bambang menyebut para pengusaha kuliner tersebut sudah menghubungi badan otorita untuk menanyakan proses investasi di IKN.

Calon Investor IKN Perlu Kepastian

Menanggapi alotnya investasi swasta di IKN tersebut, Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan proyek IKN itu yang bersifat multiyears membutuhkan komitmen bukan dari presiden tapi dari presiden selanjutnya.

"Makanya saya melihat tidak ada kepastian dari keberlangsungan project ini. Beda presiden pasti beda prioritas programnya mbak. Makanya banyak investor yang ragu untuk melanjutkan investasinya," tutur Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ia mengatakan hal itu bisa dilihat dari beberapa investor yang kabarnya mundur dari investasi IKN.

"Kalau benar terjadi mundur massalnya investor, saya khawatir IKN menjadi mega projectyang terbengkalai, atau The Next Hambalang," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Ekonomi

Panjang umur iman

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Kemenperin Akhirnya Bersuara soal Singapura Tarik Mie Sedaap******

Kementerian Perindustrian buka suara soal kasus penarikan produk Mie Sedaap di beberapa negara, salah satunya Singapura karena mengandung pestisida etilen oksida

Melalui Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, mereka menyatakan sejatinya setiap produk makanan dan minuman yang dihasilkan industri di dalam negeri sudah mengikuti standar pangan yang berlaku, termasuk di negara tujuan ekspor.

"Tentunya perusahaan dalam melakukan ekspor makanan ke luar negeri harus mengetahui regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor tersebut, serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika seperti dikutip dariAntara, Jumat (21/10).

Ia menyebut agar masalah itu tidak terjadi, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi, antara lain dengan memperkuat Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (Inrasff) working group dari para pemangku kepentingan terkait.

Perwakilan stakeholdersitu misalnya dari BPOM (selaku National Contact Point), Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

"Inrasff merupakan sistem komunikasi yang cepat untuk menindaklanjuti notifikasi terhadap permasalahan produk ekspor maupun impor," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Di samping itu, lanjut Putu,pemerintah juga akan mengembangkan metode pengujian residu etilenoksida pada produk pangan. Saat ini, di Indonesia, pengujian residu tersebut baru bisa dilakukan oleh laboratorium BPOM.

Sejumlah negara, salah satunya Singapura menarik produk Mi Sedaap dari pasar mereka. Beberapa waktu lalu mereka menarik tiga varian Mie Sedaap dari peredaran.

Badan Pangan Singapura (SFA) mengatakan penarikan dilakukan karena produk Mie Sedaap dianggap mengandung pestisida.

Ada dua produk Mie Sedaap lain yang terdeteksi mengandung pestisida dalam bubuk cabai. Dua varian tersebut adalah mie instan Mie Sedaap Kari Spesial dan mie instan Korean Spicy Chicken.

"Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai terkontaminasi dengan etilen oksida," katanya dalam rilis media yang diperbarui.

Sementara itu Wings Group selaku perusahaan induk dari Mie Sedaap membantah produknya mengandung pestisida jenis etilen oksida.

"Mie Sedaap memastikan tidak menggunakan etilen oksida di seluruh lini produksi. Mie Sedaap telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).

Catatan Jiwa Setan

BPJT Targetkan Tol Semarang******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menargetkan JalanTol Semarang-Demak Seksi 2 (Sayung-Demak) beroperasi Desember 2022.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengungkapkan hingga saat ini, konstruksi ruas tol sepanjang 16,31 km itu telah mencapai 97,82 persen.

"Harapan kita pada akhir tahun ini Seksi 2 bisa dioperasikan untuk mendukung pelaksanaan libur NATARU akhir tahun 2022, ataupun dapat difungsionalkan jika belum keluar SK pengoperasiannya dan dinikmati oleh masyarakat bersama-sama," ujar Danang seperti dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (22/10).

"Selain itu juga jalan tol ini memberikan akses yang mudah menuju Kota Demak, dan tentunya dapat meningkatkan interaksi ekonomi, meningkatkan pariwisata hingga mendukung kelancaran arus logistik dari Barat ke Timur, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah hingga ke DKI Jakarta," ujarnya.

Jalan Tol Semarang-Demak dikenal sebagai jalan tol atas laut yang terintegrasi dengan Tanggul Laut Kota Semarang. Selain juga berfungsi untuk penahan banjir rob, jalan tol ini diharapkan dapat mengatasi banjir dan genangan air yang selama ini menjadi permasalahan ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Direktur Utama PT PP Semarang-Demak Siswantono menambahkan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 ini siap dioperasikan sepenuhnya pada awal Januari 2023, dan direncanakan pada November dan Desember sudah bisa dilakukan Uji Laik Fungsi.

Siswantono menambahkan kehadiran Jalan Tol Semarang ke Demak bisa mengurai kemacetan yang biasanya mencapai 2 jam lamanya.

"Setelah Jalan Tol Seksi 2 ini beroperasi bisa ditempuh 45 menit perjalanan saja dan semakin lebih cepat," jelasnya.

Jalan Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,7 km dan terbagi menjadi dua seksi. Rinciannya, Seksi 1 (Semarang - Sayung) sepanjang 10,69 Km yang merupakan porsi pemerintah Saat ini, Seksi 1 sedang dalam tahap pembebasan lahan untuk dilanjutkan konstruksinya.

Selanjutnya, Seksi 2 (Sayung - Demak) sepanjang 16,31 Km merupakan porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]