totomakau

situs slot terbaik mudah menang 837Jutaan kata 627605Orang-orang telah membaca serialisasi

《totomakau》

SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak membenarkan adanya pemeriksaan kembali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama lima saksi di Bareskrim Polri pada Jumat. "Bahwa benar hari ini Jumat, tanggal 12 Januari 2024, saksi SYL kembali dipanggil oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa pemeriksaan kembali terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL)  untuk kepentingan pemeriksaan atau memberikan keterangan tambahan. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Riksa Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di Lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Selain agenda pemeriksaan tersebut, penyidik juga memanggil lima saksi lainnya untuk dimintai keterangan tambahan. "Di antaranya eks ajudan tersangka FB, yaitu Kevin dan eks pengawal pribadi tersangka FB, yaitu Hendra," katanya. Mantan Kapolrestabes Surakarta (Jawa Tengah) tersebut menambahkan, kegiatan penyidikan ini adalah dalam rangka pemenuhan petunjuk P19 Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta dalam penanganan perkara tersebut.

Baca juga: Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo kembali diperiksa di Bareskrim
Baca juga: SYL jalani pemeriksaan konfrontasi hari ini di Bareskrim
Kuasa hukum mantan Menteri Pertanian  
Syahrul Yasin Limpo, Djamaludin Koedoeboen mengungkapkan bahwa kliennya kembali diperiksa di Bareskrim Polri pada Jumat siang.
 
"Betul, betul. Jam 14.00," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta.
 
Djamaludin menjelaskan agenda pemeriksaan kali ini, yakni dilakukan konfrontir dengan beberapa saksi. "Itu masih konfrontir lagi dengan beberapa saksi," katanya.
 
Namun Djamaludin mengaku tak mengetahui siapa saja yang bakal dikonfrontir bersama SYL terkait pemeriksaan tersebut. Termasuk kemungkinan konfrontir dengan Firli Bahuri.
 
"Kalau itu kita enggak di-'update' soal itu yang jelas kalau kemarin itu kan ada beberapa dirjen, kemudian mantan sekjen, kemudian direktur," katanya. 

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Empat daerah di Jambi berstatus tanggap darurat bencana banjir******

Jambi (ANTARA) - Sebanyak empat daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Bungo, Tebo, Kerinci dan Kota Sungai Penuh ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akibat tingginya curah hujan yang turun di daerah tersebut.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani di Jambi, Jumat, mengatakan penetapan status tanggap darurat banjir ini seiring dengan terus meluasnya banjir dan tingginya permukaan air banjir di wilayah tersebut yang sampai saat ini belum juga surut.

"Banjir di empat wilayah tersebut terjadi sejak akhir 2023 dan hingga pertengahan Januari 2024, sehingga BPBD menaikkan status tanggap darurat bencana banjir karena diketahui banjir cukup tinggi dan wilayah yang terdampak juga meluas," kata Andre.

Dalam hal ini pemerintah melalui Gubernur juga telah turun meninjau banjir dan menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak dan juga sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Baca juga: Wakapolda Jambi bagi bantuan dan tinjau posko banjir di Sungai Penuh

Baca juga: Polisi siapkan makanan bagi korban banjir di Kerinci dan Sungai Penuh

Dengan status tanggap darurat itu, Jambi bisa minta bantuan Pusat setelah laporan langsung direspon dan saat ini sudah ada dua tim yang turun di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang dikomandoi salah satu deputi BNPB, di Kabutaten Tebo dan Bungo dikomandoi Plt Direktur infrastruktur Darurat yang langsung turun memberikan bantuan secara simbolis, operasional dan logistik.

Pada puncak musim penghujan saat ini, BPBD Jambi mengimbau masyarakat agar berhati-hati terutama di kawasan sepanjang aliran sungai Batanghari agar meningkatkan kewaspadaan.

BPBD Provinsi Jambi mengimbau kepada wilayah yang terdampak banjir atau berpotensi bencana agar melakukan pendataan kelompok rentan di wilayahnya serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak banjir.

Hal itu penting sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana dan memudahkan proses evakuasi ketika terjadi bencana di wilayah tersebut dan jika sudah terdata maka relawan ataupun tim penyelamatan bisa segera melakukan prioritas evakuasi pada daerah terdampak banjir.

"Pendataan kelompok rentan di desa/kelurahan untuk memudahkan evakuasi dan kita sudah tahu prioritas yang dievakuasi. BPBD telah menyiagakan personil dengan logistik berupa makanan siap saji, perahu karet, dan lainnya," kata Andre Eko Rinjani.*

Baca juga: Dokkes Polres Kerinci pastikan kesehatan seluruh personel siaga banjir

Baca juga: Banjir masih landa desa di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：judi slot888、erek erek ikan gabus、erek erek kotoran

Terkait：kode alam hamil、maxwin bet 600、pinjol tanpa bi checking 2022、slot 5000 alternatif、rajatoto88 online、slotgacor 2023、rgo303、slot gacor zeus gledek、live paito hk、bo gacor slot

---

---

bab terbaru：18toto（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28