situs gacor gampang menang

game slot badak 895Jutaan kata 874601Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs gacor gampang menang》

Ahli: Para capres tidak kaitkan kesehatan dengan lingkungan saat debat******

Jakarta (ANTARA) - Pakar kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Hamka (Uhamka), Dr Hermawan Saputra mengatakan bahwa dalam debat kelima calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Minggu (4/2), ketiga kandidat tidak fokus mengaitkan masalah kesehatan dengan isu lingkungan.

"Dalam konstitusi kita pasal 28 poin H ayat 1 UUD 1945, dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Di sini, lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tidak menjadi bahasan yang fokus," ujar Hermawan dalam pernyataannya di Jakarta, Senin.

Dia menilai isu lingkungan punya kaitan dengan upaya-upaya dalam bidang kesehatan. Dia mencontohkan keterkaitan tersebut, seperti sempitnya ruang hijau di kota yang menyebabkan polusi. Selain itu, lingkungan kumuh dengan sanitasi yang sulit perlu diatasi, karena di wilayah seperti itu rentan terjadi penyakit.

"Padahal, kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal yang menyangkut seperti itu," ucapnya.

Menurut dia, perlu ada upaya menyeluruh guna membangun infrastruktur berbasis kesehatan, seperti sanitasi, ruang terbuka hijau, guna menghindari polusi.

"Juga perlunya interaksi sosial yang layak agar tidak terjadi gangguan kesehatan mental. Selain itu, perlu berfokus pada promosi kesehatan, edukasi, dan mempertahankan produktivitas. Itu semua menjadi prioritas dalam pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat," katanya.

KPU RI menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024. KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. KPU menyelenggarakan debat kelima dengan tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Waketum MUI minta pemangku kepentingan berjiwa kesatria saat pemilu******

Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berjiwa kesatria dalam menjalankan tugas, utamanya berkenaan dengan pemilihan umum (pemilu) calon presiden dan wakil presiden.

"Seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana seharusnya," ujar Marsudi di Jakarta, Senin. Sebelumnya, Marsudi Syuhud bersama sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai mendeklarasikan Pemilu 2024 damai.

Baca juga: Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan Acara ini merupakan yang ketiga kalinya digelar dengan tujuan untuk terciptanya pemilu damai, jujur, dan adil serta terhindarnya dari kecurangan-kecurangan sehingga menghasilkan pemimipin sesuai dengan harapan bangsa. Marsudi mengatakan warga negara Indonesia juga punya peran yang penting, terlebih lagi dalam situasi sekarang yang memerlukan peran dan kontrol yang kuat dari masyarakat. Kontrol dari masyarakat tersebut agar tercipta suasana pemilu yang jujur dan adil, serta tetap mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan kendati pilihan berbeda. "Dalam situasi yang rawan kepercayaan seperti yang dirasakan sekarang, peran, kontrol dan pengawasan ketat dan menyeluruh dari kita semua amat diperlukan," katanya.

Baca juga: Pemuka agama di Indonesia serukan Pemilu jujur, adil, dan bermartabat Sementara itu, Keuskupan Agung Jakarta Romo kardinal Ignatius Suharyo mengatakan bahwa komunitasnya ini tidak berpihak kepada salah satu paslon. Pihaknya hanya menyerukan persatuan, apapun keadannya. "Kami katakanlah para pemimpin, komunitas agama itu tidak berpihak. Kami berdiri pada di tataran moral," ujarnya. Dirinya menyebut siapapun pemimpin yang nantinya terpilih dan diputuskan oleh lembaga berwenang, harus diterima. Jangan sampai ada yang terpancing oleh provokasi yang ada. "Kalau nanti siapapun yang terpilih, dan sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, ya musti kita terima. Itu yang harus kita sampaikan," kata dia.
Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek erek 2d 94、pinjol tanpa biaya admin、buku mimpi 64

Terkait：slot old、link bo gacor hari ini、qqkartel、situs gacor hari、finmas pinjaman online、tafsir 3d、bonus new member 200 persen、slot212 login、berita138、liga178 slot

---

---

bab terbaru：new member 100 to rendah（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10