slot cinema

Jiehou tidak untuk dijual

cara pinjam di bri

Daftar Proyek yang Akan Dibangun Aguan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia menyebut sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Konglomerat itu antara lain; pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN.

Selain Aguan, Bahlil juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN. Bahlil meyakinkan banyak investor akan masuk ke mega proyek ibu kota baru Indonesia tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya.

Selain itu di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. 

"Ini sekaligus menepis isu bahwa tidak ada investor yang masuk ke IKN," tegasnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono merinci delapan perusahaan RI sudah memastikan diri ikut membangun IKN. Mereka antara lain; Pakuwon Group, Ciputra Group, RS Hermina, Jakarta Intercultural School (JIS), PT Pembangunan Perumahan (Persero), serta konsorsium yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Dunia para dewa di akhir zaman

bisa pinjam uang di shopee

PPATK Catat 11 Ribu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di 2022******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Natsir Kongah mengatakan penyebaran uang di judi online melonjak dari tahun ke tahun.

Hal ini berdasarkan jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan yang meningkat pada tahun 2022, di mana PPATK mencatat lonjakan hingga 11.222 laporan dibandingkan 3.446 laporan di tahun sebelumnya.

Lihat Juga : India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor

"Jadi dari angka-angka ini kita melihat signifikan peningkatan dari transaksi keuangan mencurigakan dari judi yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Lihat Juga : Asosiasi Warteg soal Harga Beras Naik: Terpaksa Kurangi Porsi Nasi

Dia menyebut pendeteksian judi online yang diterima PPATK biasanya datang dari laporan dan permintaan dari penyidik, dalam hal ini dari kepolisian.

"Polri sampaikan informasi misalnya nama dan tempat tanggal lahirnya tolong, tolong ditelusuri transaksi yang ada. Jadi bisa seperti itu, atau juga bisa stimulasi kita, kita lihat dari laporan yang ada," kata dia.

PPATK juga tak memungkiri selama pandemi Covid-19 lalu karena masyarakat lebih banyak menghabiskan watku di rumah, banyak yang terlibat judi online.

"Banyak orang berharap sesuatu lebih, harusnya pendapatan Rp100 ribu keluarga bisa buat beli susu anak, kebanyakan itu dimainkan judi khususnya judi online. Banyak rumah tangga hancur akibat judi online," ungkapnya.

(ldy/dna)

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

terjerat pinjol legal

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

gacor899

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pilihan Redaksi 5 Tanda Ekonomi China Sedang 'Sakit' Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Lawan Arah Tertabrak Truk

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/rds)

Di bawah pisau iblis

banyak rupiah pinjol

Pengadilan Loloskan Waskita Karya dari Gugatan Pailit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya(Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. 

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar.

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat menyampaikan optimismenya kalau Waskita Karya lolos dari PKPU.

Arya mengatakan Waskita masih memiliki banyak aset. Hal itu lah yang menjadi dasar perkiraan Waskita Karya kecil kemungkinan untuk pailit.

"Saya rasa, karena Waskita itu kan kuat di aset, asetnya bagus banget, tol-tolnya banyak itu, masih banyak banget tol-tolnya. Kemudian proyek-proyek dia juga masih banyak. Kemudian juga kecil kemungkinan untuk pailit," katanya Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) dikutip dari detik finance.

[Gambas:Video CNN]

(fby/dzu)

Yuan Zun

situs slot gacor terpercaya 2022

Dishub Maluku: Peningkatan jumlah penumpang kapal mencapai 295 persen******

Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena harganya yang relatif terjangkau.

Ambon (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku mencatat peningkatan jumlah penumpang transportasi kapal laut di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon mencapai 295 persen.

“Pada 2022 penumpang kapal laut yang masuk dan keluar melalui Pelabuhan Yos Sudarso terhitung total 7.354 orang, sedangkan pada 2023 tercatat sebanyak 29.051 orang,” kata Kepala Dishub Provinsi Maluku Muhammad Malawat, di Ambon, Jumat.

Malawat mengatakan bahwa jumlah pergerakan penumpang terbanyak terjadi pada 17 April 2023 dengan total jumlah sebanyak 3.784 penumpang keluar dan masuk di Pelabuhan Yos Sudarso.

Menurutnya, salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya jumlah penumpang yang keluar dan masuk di Pelabuhan Yos Sudarso sendiri, dikarenakan mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik.

“Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena harganya yang relatif terjangkau,” kata Malawat.

Ia melanjutkan bahwa data tersebut relevan dengan pendataan yang dilakukan di Bandar Udara Pattimura Kota Ambon yang mana terjadi penurunan jumlah penumpang yang hingga 20,33 persen.

“Pada 2022 penumpang keluar dari Bandara Pattimura mencapai 15.720 orang penumpang masuk mencapai 17.153 totalnya 32.873 orang. Sementara jumlah total penumpang pada 2023 hanya sebanyak 26.191 orang, jadi data ini tidak bisa dibohongi karena semuanya berkaitan,” kata Malawat menjelaskan.

Dia menambahkan bahwa jumlah pergerakan penumpang terbanyak di Bandara Pattimura terjadi pada 15 April 2023. Jumlah penumpang keluar dari Bandara Pattimura sebanyak 1.284 orang, sementara jumlah penumpang masuk sebanyak 1.105 orang dengan total 2.389 orang.

Melihat peralihan penumpang tersebut saat ini, pihaknya tengah gencar melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengamankan dan memperlancar jalannya arus mudik dan arus balik di Maluku, agar jika terjadi peningkatan pada salah satu moda transportasi tertentu dapat diantisipasi dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi untuk melakukan pengamanan pada delapan pintu yang menjadi titik pergerakan keluar masuk antarkota dan antarpulau di Maluku,” ujarnya pula.
Baca juga: Pelabuhan Tulehu Maluku alami lonjakan penumpang pada H-1 lebaran
Baca juga: Penumpang Lebaran di Pelabuhan Ambon capai 51.121 orang

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024