server thailand demo slot

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Kemenperin Buka Suara Soal Kandungan EG dan DEG pada Obat Sirop******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara terkait kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirop anak yang disinyalir menyebabkan gagal ginjal akut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan kasus ditemukannya EG dan DEG yang melebihi ambang batas pada obat sirup merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh industri farmasi.

Karenanya, pihaknya terus mendorong industri farmasi untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk-produk yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil investigasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditengarai bahwa kedua zat tersebut merupakan cemaran dan bukan sebagai bahan baku tambahan yang digunakan pada formulasi dan proses produksi obat sirup.

Cemaran tersebut diduga berasal dari empat bahan baku tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol.

Menurut Agus, keempat bahan tersebut bukan merupakan bahan yang berbahaya atau dilarang penggunaannya dalam pembuatan sirup obat dan telah digunakan sejak lama.

Ia menerangkan dari keempat bahan tambahan tersebut, baru dua yang sudah dapat diproduksi dalam negeri yaitu sorbitol dengan kapasitas 154 ribu ton per tahun, dan gliserin sebesar 883 ribu ton per tahun.

Sementara untuk propilen glikol dan polietilen glikol masih belum dapat diproduksi dalam negeri dan harus dilakukan impor.

Menindaklanjuti perkembangan ini, Kemenperin telah melakukan koordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman. Industri menyatakan bahwa tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi, sehingga adanya EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan tadi.

"Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu," jelas Agus.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan Yongle

Belanja di Shopee Kini Kena Biaya Tambahan Jasa Layanan Rp1.000******

Platform belanja online, Shopee mengenakan biaya tambahan untuk jasa layanan sebesar Rp1.000 untuk setiap transaksi produk fisik melalui situs maupun aplikasi Shopee. Biaya layanan berlaku mulai Minggu (23/10).

Biaya layanan diberlakukan untuk mengembangkan teknologi demi meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan.

"Mulai tanggal 23 Oktober 2022 pukul 00.00 WIB, Shopee menerapkan biaya layananan untuk mengembangkan teknologi kami agar dapat melayani pelanggan dengan lebih baik lagi" tulis Shopee dikutip dari website resminya, Senin (24/10).

Biaya layanan tidak berlaku untuk transaksi produk digital seperti keuangan, zakat, dan donasi. Namun biaya layanan berlaku untuk produk digital yang disertakan dalam pembelian produk fisik.

"Biaya layanan sudah termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku," tulis Shopee.

Shopee menjelaskan jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan secara penuh, maka biaya layanan juga akan dikembalikan.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian jika pesanan dalam transaksi dibatalkan atau dana dikembalikan sebagian maka biaya layanan akan dikembalikan secara prorata.

Sebelum Shopee, Tokopedia lebih dulu mengenakan biaya tambahan untuk jasa aplikasi dan jasa layanan masing-masing Rp1.000 untuk setiap transaksi.

Biaya jasa aplikasi itu mereka tegaskan hanya berlaku untuk pembelian produk barang saja dan tidak berlaku untuk transaksi pembelian produk keuangan, produk digital, topAds, zakat dan donasi, kecuali transaksi pembulatan e-gold donasi atau pulsa yang disertakan dalam pembelian fisik.

"Biaya layanan berbeda dan terpisah dari biaya jasa aplikasi. Biaya jasa aplikasi dikenakan untuk semua metode pembayaran," tulis Tokopedia dikutip dari website resminya, Kamis (4/8).

Kebangkitan Taikoo

Indonesia Impor Propilen Glikol dari China, India, dan Vietnam******

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito mengatakan propilen glikol dan polietilen glikol yang beredar di Indonesia berasal dari China, India, dan Vietnam.

Dua bahan inilah yang diduga jadi sumber cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam obat sirop anak -- yang kemudian memicu anak terkena gangguan ginjal akut.

Hanya saja, Ignatius tidak menjelaskan lebih rinci asal negara propilen glikol dan polietilen glikol untuk industri farmasi, karena kedua zat tersebut juga digunakan industri lain seperti tekstil. 

"Ada yang dari China, India, dan Vietnam. Kemarin kita komunikasi ke mereka, Kementerian Perdagangan (Kemendag)," kata Warsito kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/10).

Warsito menjelaskan bahwa impor propilen glikol dan polietilen glikol ini sebenarnya tidak hanya untuk kebutuhan farmasi, melainkan juga tekstil. Ia juga menjelaskan sebenarnya kedua bahan baku tersebut tidak berbahaya.

Namun, ia tidak merinci apakah ketiga negara yang merupakan produsen propilen glikol dan polietilen glikol, hanya memasok khusus untuk obat atau bercampur dengan kebutuhan tekstil.

Sementara itu, Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan mengatakan masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut dengan tim terkait impor dua produk yang disinyalir menyebabkan gagal ginjal akut tersebut.

"Saya mau bahas dengan tim yang tangani terkait importasi bahan berbahaya (B2) dan sejenisnya. Kami harus cek lebih detail lagi," jelasnya saat dikonfirmasi.

Di lain sisi, Kemenperin telah melakukan koordinasi dengan industri farmasi yang produknya mengandung cemaran EG dan DEG melewati ambang batas aman.

Industri menyatakan tidak ada penggunaan bahan baku EG maupun DEG pada proses produksi, sehingga adanya EG dan DEG diduga berasal dari cemaran bahan baku tambahan lain yang disebutkan tadi.

"Sebagai tindak lanjutnya, industri terus melakukan evaluasi internal, pengujian kandungan cemaran bahan baku pada laboratorium independen, serta berkoordinasi untuk melakukan penarikan produk dari pasar. Hal ini sejalan dengan komitmen industri farmasi untuk memproduksi produk obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu," jelas Agus melalui keterangan resmi, Jumat (21/10).

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi:Judul berita dan paragraf pertama dikoreksi pada pukul 19.30 WIB karena terjadi kesalahan. Semula judul berita: "China, India, dan Vietnam Kirim Cemaran EG dan DEG ke Indonesia".

Pitcher Diamond Ace Kembali

Ikatan Apoteker Minta Pemerintah Bijak Soal Larangan Obat Sirop Anak******

Ikatan ApotekerIndonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat siropanak di Indonesia.

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan parasetamol sirop.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Keri menyebut pada akhirnya konsumsi obat beralih ke puyer. Padahal tidak semua obat bisa dijadikan obat puyer.

Karenanya, pemilihan bentuk sediaan obat, antara sirop atau puyer, tidak bisa disamaratakan.

"Ada juga faktor risiko dan benefit yang kami pertimbangkan. Contoh misalkan ada anak-anak dalam kondisi sulit menelan jika diberi puyer, maka harus diberi sirop. Nah, ada yang biasa konsumsi obat sirup tidak masalah. jadi tidak semua terdampak," imbuhnya.

Oleh karena itu, Keri mengatakan pihaknya sedang menyusun rekomendasi langkah bijak untuk menanggulangi risiko masalah ini. Apalagi, sejawat dokter Indonesia tidak mengklasifikasikan ini sebagai gagal ginjal, tapi anak dengan gangguan ginjal.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, IAI masih menunggu penjelasan dari Kemenkes tentang kadar EG yang diperbolehkan dalam obat sirop.

Keri menjelaskan, berdasarkan USP 43 tahun 2020, EG diethylene glycol adalah bisa jadi cemaran dari gliserin, propilen glikol, dan polietilena glikol (PEG).

"Mungkin saja EG pada sediaan yang mengandung gliserin/propilen dan kurang dari sama dengan 0,1 persen masih ditolerir. Yang jadi masalah jika diatas itu. ada juga PEG tidak boleh lebih dari 0,25 persen. Jadi temuan tersebut pada kadar berapa," kata Keri.

Ia juga mengatakan pihaknya akan menelisik anak-anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut. IAI akan mencari tahu makan dan obat apa saja yang dikonsumsi si anak.

"Jadi harus bijak. Karena kalau hanya satu obat, ini mudah melihatnya karena pengguna obat tersebut bakal terdampak. Tapi ini tidak. Jadi ada berbagai kemungkinan," tandasnya.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

kemabukan

Kemenperin Akhirnya Bersuara soal Singapura Tarik Mie Sedaap******

Kementerian Perindustrian buka suara soal kasus penarikan produk Mie Sedaap di beberapa negara, salah satunya Singapura karena mengandung pestisida etilen oksida

Melalui Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika, mereka menyatakan sejatinya setiap produk makanan dan minuman yang dihasilkan industri di dalam negeri sudah mengikuti standar pangan yang berlaku, termasuk di negara tujuan ekspor.

"Tentunya perusahaan dalam melakukan ekspor makanan ke luar negeri harus mengetahui regulasi yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor tersebut, serta memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan," kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika seperti dikutip dariAntara, Jumat (21/10).

Ia menyebut agar masalah itu tidak terjadi, pemerintah akan melakukan langkah mitigasi, antara lain dengan memperkuat Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed (Inrasff) working group dari para pemangku kepentingan terkait.

Perwakilan stakeholdersitu misalnya dari BPOM (selaku National Contact Point), Kemenperin, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

"Inrasff merupakan sistem komunikasi yang cepat untuk menindaklanjuti notifikasi terhadap permasalahan produk ekspor maupun impor," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Di samping itu, lanjut Putu,pemerintah juga akan mengembangkan metode pengujian residu etilenoksida pada produk pangan. Saat ini, di Indonesia, pengujian residu tersebut baru bisa dilakukan oleh laboratorium BPOM.

Sejumlah negara, salah satunya Singapura menarik produk Mi Sedaap dari pasar mereka. Beberapa waktu lalu mereka menarik tiga varian Mie Sedaap dari peredaran.

Badan Pangan Singapura (SFA) mengatakan penarikan dilakukan karena produk Mie Sedaap dianggap mengandung pestisida.

Ada dua produk Mie Sedaap lain yang terdeteksi mengandung pestisida dalam bubuk cabai. Dua varian tersebut adalah mie instan Mie Sedaap Kari Spesial dan mie instan Korean Spicy Chicken.

"Melalui pengujian peraturan kami, SFA telah mengidentifikasi bubuk cabai terkontaminasi dengan etilen oksida," katanya dalam rilis media yang diperbarui.

Sementara itu Wings Group selaku perusahaan induk dari Mie Sedaap membantah produknya mengandung pestisida jenis etilen oksida.

"Mie Sedaap memastikan tidak menggunakan etilen oksida di seluruh lini produksi. Mie Sedaap telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (11/10).

Grup Peri WeChat

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]