kdslots777 802Jutaan kata 958304Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara ambil hp di kredivo》
Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.
"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.
"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.
Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.
Lihat Juga :Keppres Jokowi: Industri Sawit Masih Bermasalah pada Penerimaan Negara |
Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.
"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).
Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.
Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.
Lihat Juga :Mengintip APBD Lampung Usai Viral Tiktoker Kritik Jalan Rusak |
Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.
"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.
Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.
Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Badai PHK Terjang Kantor Akuntan 'Big Four', Ribuan Karyawan Terdampak******
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlangsung. Kali ini, badai menerjang 'geng' raksasa kantor akuntan dunia yang sering disebut Big Four.
Big Four terdiri dari KPMG, Ernst & Young (EY), Deloitte, dan PricewaterhouseCoopers (PWC).
Berdasarkan laporan yang dirangkum CNNIndonesia.com, Senin (24/4), sejak awal tahun lalu, setidaknya tiga dari anggota Big Four sudah mengumumkan PHK yang berdampak pada ribuan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS).
Keputusan PHK KPMG ini diketahui melalui pengumuman internal perusahaan seperti dilaporkan Financial Times yang dikutip Reuters, Kamis (16/2) lalu. Sehingga, perusahaan ini menjadi pertama dari empat firma akuntansi terbesar ini melakukan efisiensi karyawan.
Selanjutnya, pengumuman PHK disampaikan oleh Ernst and Young (EY) pada pekan lalu yang berdampak terhadap 5 persen atau sekitar 3.000 karyawannya di AS.
Alasan pemangkasan adalah karena ada beberapa kapasitas pekerja di bagian perusahaan yang melebihi kebutuhan.
Selain itu, EY menyampaikan pemangkasan karyawan diperlukan untuk kesehatan jangka panjang perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang belum menentu.
Terbaru, PHK dilakukan oleh Deloitte yang akan berdampak pada 1,5 persen atau 1.200 orang pekerjanya di AS pada Jumat (21/4). Kebijakan itu terungkap dari memo internal karyawan perusahaan tersebut.
"Bisnis AS kami terus mengalami permintaan klien yang kuat. Karena pertumbuhan dalam praktik tertentu moderat, kami mengambil tindakan personel yang sederhana jika diperlukan," kata Deloitte dalam pernyataan melalui email kepada Reuters.
Anggota 'geng' Big Four yang masih belum terlihat melakukan PHK adalah PWC. Namun, saat ini risiko PHK di perusahaan akan lebih tinggi di bidang-bidang seperti bisnis penasihat keuangan, yang telah dipengaruhi oleh penurunan aktivitas merger dan akuisisi.
[Gambas:Video CNN]
Label:pg slot88 login、cara kredit di bukalapak、daftar situs slot gacor
Terkait:maxwin slot online、dewa389、link slot new member、slot online terbaru magnum777、situs slot lagi gacor hari ini、bisaslot、pinjaman online resmi ojk 2022 bunga rendah、pinjaman online resmi ojk 2022、mahkota188、joker 89 slot
bab terbaru:prediksi togel jakarta hari ini(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) kembali digelar tahun ini. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkarir di perusahaan pelat merah.
"BUMN memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk berkarir di BUMN Grup seluruh Indonesia. Ayo persiapkan dirimu sebaik-baiknya," tulis unggahan akun Instagram Forum Human Capital Indonesia BUMN @fhci.bumn, Selasa (18/4).
Dalam unggahan tersebut, rekrutmen bersama BUMN akan dibuka Mei 2023.
"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun officilal Instagram @kementerianbumn & @fhci.bumn," tulisnya.
Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 seperti sebelumnya diunggah akun Instagram Menteri BUMN Erick Thohir @erickthohir:
Meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 5-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada 1 Juni 2023.
[Gambas:Instagram]
Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen). Tes ini dilakukan pada 10-19 Juni 2023 dan diumumkan pada 28 Juni 2023.
Threshold>450 dan ranking sesuai ratio. Tes berlangsung pada 8-12 Juli 2023 dan diumumkan pada 19 Juli 2023.
Tes akan dilakukan pada 22 Juli 2023 - 9 Agustus 2023 dengan rincian:
- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- Sosmed Analytic & Digital
- Mindset
- MCU
Pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMNyl yang diinput melalui sistem akan dilakukan pada 16 Agustus 2023.
[Gambas:Video CNN]
Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.
Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.
Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.
Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.
Lihat Juga :Perih Pedagang Tanah Abang Jelang Lebaran Meski Covid Sudah Hengkang |
Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.
Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.
"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.
Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.
Lihat Juga :Data Korban Wanaartha Digembok, Tim Likuidasi Minta OJK Turun Tangan |
Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.
"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.
"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.
Lihat Juga :44 Ribu Pemudik Masuk Surabaya via Tanjung Perak |
"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.
Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.
Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.
Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.
Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.
"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.
CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.
[Gambas:Video CNN]
Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.
Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.
Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.
Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.
Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.
Lihat Juga :Perih Pedagang Tanah Abang Jelang Lebaran Meski Covid Sudah Hengkang |
Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.
Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.
"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.
Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.
Lihat Juga :Data Korban Wanaartha Digembok, Tim Likuidasi Minta OJK Turun Tangan |
Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.
"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.
"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.
Lihat Juga :44 Ribu Pemudik Masuk Surabaya via Tanjung Perak |
"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.
Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.
Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.
Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.
Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.
"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.
CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.
[Gambas:Video CNN]
Astra Tol Tangerang-Merak mencatat pada 12-16 April 2023 ada 837.666 kendaraan yang melintas di JalanTol Tangerang-Merak pada musimmudik Lebaran 2023. Angka ini turun 1,27 persen dibandingkan volume kendaraan padaLebarantahun lalu.
Rata-rata harian kendaraan pada Lebaran tahun ini mencapai 167.533 unit. Adapun trafik tertinggi terjadi pada Jumat, 14 April, sebanyak 176.471 kendaraan.
Kendaraan yang masuk Gerbang Tol (GT) Cikupa sebanyak 265.428 unit, kemudian yang keluar GT Merak, berjumlah 62.312 unit.
Selanjutnya, rata-rata kendaraan yang keluar di GT Merak berjumlah 12.462 unit atau naik 0,59 persen dibanding Lebaran tahun lalu.
Kemudian, kendaraan yang keluar di GT Cilegon Timur untuk melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ciwandan melalui Jalan Lingkar Selatan (JLS) atau tujuan lainnya, berjumlah 64.664 unit atau rata-rata mencapai 12.934 unit per hari. Angka ini turun 0,16 persen jika dibandingkan tahun lalu.
Manajer CSR dan Humas Astra Tol Tangerang-Merak Uswatun Hasanah menyebut kendaraan yang melintas Tol Tangerang-Merak akan mendapatkan diskon 20 persen, sesuai kebijakan pemerintah.
"Diberlakukan diskon tarif sebesar 20 persen untuk jarak terjauh, Cikupa-Merak, mulai tanggal 16 April 2023 jam 06.00 WIB sampai 18 April 2023 jam 06.00 WIB," kata Uswatun Hasanah, Senin (17/4).
Ia meminta masyarakat tidak melanjutkan perjalanan jika merasa lelah atau mengantuk, serta disarankan beristirahat di rest areayang ada di Tol Tangerang-Merak. Kemudian, pemudik bisa membeli tiket penyeberangan dari Pelabuhan Merak maupun Ciwandan, satu hari sebelum keberangkatan.
"Tersedia pos kesehatan di KM68 arah Merak bagi pengguna jalan yang lelah maupun merasa kurang fit," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) kembali digelar tahun ini. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkarir di perusahaan pelat merah.
"BUMN memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk berkarir di BUMN Grup seluruh Indonesia. Ayo persiapkan dirimu sebaik-baiknya," tulis unggahan akun Instagram Forum Human Capital Indonesia BUMN @fhci.bumn, Selasa (18/4).
Dalam unggahan tersebut, rekrutmen bersama BUMN akan dibuka Mei 2023.
"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun officilal Instagram @kementerianbumn & @fhci.bumn," tulisnya.
Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023 seperti sebelumnya diunggah akun Instagram Menteri BUMN Erick Thohir @erickthohir:
Meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 5-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada 1 Juni 2023.
[Gambas:Instagram]
Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen). Tes ini dilakukan pada 10-19 Juni 2023 dan diumumkan pada 28 Juni 2023.
Threshold>450 dan ranking sesuai ratio. Tes berlangsung pada 8-12 Juli 2023 dan diumumkan pada 19 Juli 2023.
Tes akan dilakukan pada 22 Juli 2023 - 9 Agustus 2023 dengan rincian:
- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- Sosmed Analytic & Digital
- Mindset
- MCU
Pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMNyl yang diinput melalui sistem akan dilakukan pada 16 Agustus 2023.
[Gambas:Video CNN]
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkapkan perputaran uang di wilayahnya bisa mencapai Rp120 miliar selama periode Lebaran 2023.
Proyeksi itu berdasar pada asumsi 4,4 juta orang akan mudik ke Sumut pada musim libur Idulfitri 1444 H.
"Ini bisa sampai Rp120 miliar saat Lebaran, mudah-mudahan yang pulang ke Sumut ini banyak-banyak belanja di Sumut" ujar Edy seperti dikutip dariAntara, Sabtu (22/4).
"Arus mudik pada tahun ini berpotensi mengalami peningkatan, oleh karena itu penanganannya harus dapat dilakukan lebih baik lagi," katanya.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara (Disbudpar Sumut) memprediksi obyek wisata alam akan meningkat saat libur Lebaran 2023.
"Untuk yang ramai, salah satunya dipastikan Danau Toba," kata Kepala Disbudpar Sumut Zumri Sulthony.
Selain Danau Toba, daerah pariwisata lain yang diperkirakan akan diramaikan pengunjung adalah Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dan yang lainnya.
"Di Karo terdapat objek wisata seperti Berastagi, Bukit Gundaling, Air Terjun Sipiso Piso, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Dairi ada tempat layaknya Desa Silalahi I," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
《cara ambil hp di kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,hari gacor slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara ambil hp di kredivo》bab terbaru。