melati188 slot

Setan mengganggu langit

Viral J&T Express Diduga PHK Ratusan Karyawan Imbas TikTok Shop Tutup******

Viral narasi ratusan karyawan PT Global Jet Express alias J&T Express diduga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas pelarangan TikTok Shop di media sosial.

"Sekitar 100 pegawai ekspedisi di-PHK. Mereka biasa kerja di (gudang) Malatex, Cimanggis, Depok (Jawa Barat)," tulis narasi dalam unggahan video akun Instagram @depok24jam, dikutip Kamis (2/11).

"Mereka di-PHK karena paket mulai sepi. Salah satunya disebabkan karena TikTok Shop ditutup," sambung keterangan video tersebut.

Ada juga satu truk paket dengan logo perusahaan ekspedisi itu yang terparkir di dalam gudang ekspedisi tersebut.

Dalam video juga diperlihatkan sepucuk surat dengan kop logo J&T. Sedangkan sisa unggahan tersebut menampilkan salam perpisahan antarpekerja, baik itu karyawan pria dan wanita.

"Semoga keadilan dan kesejahteraan tetap mereka terima. Anak dan istri di rumah akan tetap mendoakan," tandas caption video tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Public Relations J&T Express Diego Prayoga untuk meminta keterangan soal kabar PHK tersebut, namun yang bersangkutan enggan memberikan penjelasan soal video viral tersebut. Sementara itu, Head of Legal PT Global Jet Express Teddy Antono belum memberikan tanggapan.

Di lain sisi, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) mengatakan belum mendapatkan laporan resmi dari pihak J&T terkait kabar PHK massal di Depok, Jawa Barat.

"Saya belum dapat informasi (PHK massal J&T Express Depok) tersebut," kata Wakil Ketua Asperindo Budiyanto Darmastono saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal tiga perusahaan pelat merah yang dituding memasok senjata kejunta militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.

Arya mengatakan penjualan senjata DEFEND ID tidak dilakukan secara langsung. Ia menduga itu dilakukan melainkan melalui pembeli lain.

Lihat Juga : Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Bernilai Rp12,5 T

"Buyer-nya kan enggak hanya satu. Sampai hari ini kita enggak tahu buyeryang mana," katanya.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan RI (DEFEND ID) membantah tiga perusahaan pelat merah di bawah naungannya mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada Februari 2021.

DEFEND ID menegaskan melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara tetangga RI tersebut.

Lihat Juga : Kemlu Buka Suara soal Dugaan Jual-Beli Senjata RI ke Junta Myanmar

"DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021. Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah muncul imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," bunyi pernyataan DEFEND ID yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (4/10).

"Pun halnya dengan PT DI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Klarifikasi ini keluar menyusul laporan yang dilayangkan sejumlah aktivis HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI soal dugaan transaksi jual beli senjata ilegal dari Indonesia ke Myanmar.

Mantan Jaksa Agung Indonesia yang juga pernah mengetuai misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Myanmar, Marzuki Darusman, menuturkan "penjualan ilegal" senjata ini terdiri dari senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan militer lainnya. Ia pun telah mengajukan temuan dan pengaduannya ini ke Komnas HAM RI pada Senin (2/10).

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

Kemenperin Respons Seruan Boikot Produk Israel dan Sekutu******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami munculnya seruan boikot produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, yang dipicu agresi Israelke Gaza, Palestina.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya ingin memposisikan diri sebagai pelaku pembina industri nasional. Meski begitu, ia menegaskan Kemenperin tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot produk Israel dan sekutu tersebut.

"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

Harapannya, pengetatan produk impor dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tak kalah ciamik.

"Hal ini agar industri kita semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jagad maya di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, diramaikan dengan seruan boikot produk-produk Israel.

Bahkan, merek dari negara lain yang disinyalir mendanai Israel juga ikut dalam daftar hitam.

Ini terjadi menyusul gempuran Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, 8.796 warga Gaza tewas dalam kejahatan kemanusiaan tersebut, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Di lain sisi, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.400 orang.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Kisruh Hotel Sultan, Kubu Pontjo Sutowo Klaim Okupansi Terjun Bebas******

Kisruh perebutan hak pengelolaan Hotel Sultan antara perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dengan pemerintah diklaim menyebabkan penurunan okupansi tamu hotel tersebut.

"Setelah ada penutupan akses dan pemberitaan yang cenderung negatif, occupancy rateberada di bawah 30 persen, setelah sebelumnya berada pada kisaran 75 bahkan hingga 100 persen," kata VP Operation Hotel Sultan I Nyoman Sarya dalam keterangan resmi yang dirilis tim kuasa hukum PT Indobuildco, Sabtu (21/10).

Kondisi itu, sambung Sarya, sangat berdampak pada pendapatan para vendor dan supplier yang menggantungkan hidupnya dari hotel tersebut.

Salah satu kuasa hukum PT Indobuilco Hamdan Zoelva menyebut reputasi internasional pengelola Hotel Sultan yang telah dibangun berpuluh tahun telah dirusak. Hal ini menurutnya tak perlu sampai terjadi.

"Sebetulnya ini hanya masalah komunikasi. Kita sedang berbicara baik-baik untuk menyelesaikan segala sesuatunya, muncul aksi pasang spanduk dan penutupan akses yang patut disesalkan," kata Hamdan.

Karenanya, pihaknya meminta pemerintah bersikap bijak.

Upaya yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan membekukan izin usaha PT Indobuildco dianggap mencoreng nama baik Hotel Sultan.

Pasalnya surat pembekuan dari Kepala BKPM atas pembekuan usaha belum diterima. Apalagi proses sengketa perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai Senin (23/10).

"The Sultan hotel yang berpuluh puluh tahun mengangkat budaya Indonesia dan menaikan citra Indonesia melalui pariwisata mendadak berada di ujung jurang," tulis tim kuasa hukum Pontjo.

Bahlil sebelumnya menyebut pemerintah berhak mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk untuk Hotel Sultan. Agar izin keluar, ada syarat alas hak alias sertifikat.

Terkait PT Indobuilco sebagai pengelola Hotel Sultan di Senayan, surat hak guna bangunan (HGB) perusahaan milik Pontjo Sutowo ini sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah dua minggu dari kemarin, sudah dibekukan," kata Bahlil di Kementerian Investasi pada Jumat (20/10).

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. [Apakah akan langsung dicabut?] Kamu kok cabut cepat sekali ya?," sambung Bahlil.

Sementara kubu Pontjo Sutowo bersikukuh masih menguasai HGB atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan.

[Gambas:Video CNN]

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com,Kamis (12/10) lalu.

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Menelisik Sosok SB yang Diseret Mahfud ke Impor Emas Ilegal Rp189 T******

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sosok berinisial 'SB' melalui perusahaannya terlibat dalam kasusimpor emasRp189 triliun.

Mahfud yang juga menjabat sebagai ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu juga mengatakan penyidik Ditjen Bea Cukai telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) kasus impor emas Rp189 triliun pada 19 Oktober 2023 lalu.

Mahfud mengklaim penyidik Ditjen Bea Cukai telah memperoleh bukti permulaan terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam kasus ini. Ia menyebut transaksi mencurigakan impor emas ini terjadi dalam periode 2017-2019.

"SB ini inisial orang, yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pph sesuai pasal 22 atas emas batangan eks impor seberat 3,5 ton," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (1/11).

Mahfud menyebut modus kejahatan dilakukan oleh SB dalam kasus ini mengkondisikan seolah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan.

Padahal, kata Mahfud, emas batangan tersebut diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Menurutnya, SB turut memanfaatkan orang yang bekerja dengannya sebagai instrumen melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan TPPU.

"Dengan demikian, grup SB telah menyalahgunakan surat ketetapan bebas PPH pasal 22," katanya.

Mahfud tak merinci siapa inisial SB tersebut. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1549 K/Pid.Sus/2017 inisial SB merujuk pada Siman Bahar.

Siman merupakan Direktur PT Loco Montrado yang memang terlibat dalam kasus impor emas.

Dalam surat putusan tersebut, Siman selaku Direktur PT Loco Montrado menjalin kerja sama dengan Direktur PT Tujuan Utama Dicson Luisdyanto.

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 25 Februari 2015 itu itu dilakukan untuk pengerjaan pembuatan perhiasan emas yang dipesan oleh perusahaan Hong Kong, Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.

Skema kerja sama tiga perusahaan di atas yaitu PT Tujuan Utama mengimpor emas batangan (bahan baku perhiasan) dari Xin Zhong Cheng PTE, Ltd. Kemudian, PT Tujuan Utama menyerahkan emas batangan itu PT Loco Montrado untuk diolah menjadi perhiasan.

Setelah emas diolah, PT Tujuan Utama mengekspor kembali perhiasan emas tersebut ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd.

Pada 14 Januari 2016 PT Loco Montrado, Siman Bahar memberitahukan kepada Jessy selaku staf PT Tujuan Utama melalui telepon bahwa dari hasil pengolahan bahan baku emas menjadi perhiasan terdapat sisa bahan baku emas sebanyak 218.039,36 gram.

Singkat cerita, pada 21 Januari 2016, Siman Bahar mengirim sisa hasil produksi/scrap jewelry sebanyak 27 package scrapemas yang telah dimurnikan dibentuk pilinan dan batangan (ingot).

Emas itu dikirim dalam keadaan terbungkus rapi dan dilakban coklat sejumlah total 218.039,36 gram kepada PT Tujuan Utama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Jalan nomor TU/02/I/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 dengan isi invoice disebutkan sebagai scrap jewelry.

Setelah diterima PT Tujuan Utama, emas itu akan dikirimkan lagi ke Xin Zhong Cheng PTE, Ltd di Hong Kong. Namun, Dicson selaku Direktur PT Tujuan Utama menyebutkan emas batang yang akan diimpor itu adalah perhiasan senilai US,86 juta.

Dengan kata lain, Dicson mengaku sebagai produsen Gold Jewelry tujuan ekspor untuk mendapat fasilitas tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor emas batangan yang seharusnya 2,5 persen dari nilai impor.

Dicson menyadari PT Tujuan Utama tidak mempunyai izin berupa Surat Persetujuan Ekspor sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/PER/7/2012 tanggal 18 Juli 2012 untuk mengekspor scrap jewelry.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

Serbu Diskonnya, Masih Ada Waktu Belanja di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale balik lagi nih bagi-bagi diskon buat pelanggan setianya hari ini, Minggu (29/10).

Buat kamu yang baru tahu promo ini, jangan khawatir ya. Soalnya belum terlambat kok buat berburu diskon di Transmart sekarang juga!

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Diskon untuk sejumlah produk terpilih tersebut juga enggak tanggung-tanggung yakni sampai 50 persen!

Ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat! Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart.

Mumpung masih ada waktu, langsung aja serbu diskonnya ke gerai Transmart terdekat sebelum promo Full Day Sale ini berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!