kupon makan

Huashan Shenmen

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Kemnaker Rancang Aturan THR Buat Driver Ojol Mei, Usai Hari Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji merumuskan aturan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk driverojek online(ojol) pada Mei 2024.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan driver ojol, yakni Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Pertemuan tempo hari lalu itu turut membahas bagaimana skema THR ojol ke depan.

"Dibahas setelah Mei (2024) ini, tidak bisa sekarang. Setelah hari peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, 1 Mei," katanya di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).

Serupa, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya akan merumuskan aturan tersebut setelah lebaran 2024. Terlebih, ini sudah menjadi rekomendasi Komisi IX DPR RI.

Putri mengatakan sekarang Kemnaker hanya mengimbau aplikator untuk memberikan THR bagi para driver. Dengan kata lain, tidak ada sanksi jika perusahaan tak memberi THR bagi para mitranya tersebut.

Meski begitu, Putri mengapresiasi insentif pengganti THR yang diberikan para aplikator. Ia menegaskan ini diharapkan bisa meringankan beban para mitra.

"Itu (insentif) sudah banyak kok diberikan, tak usah terlalu dibesar-besarkan," tegas Putri.

"Perusahaan-perusahaan aplikator itu sejak berapa tahun lalu sudah memberikan insentif, servis mobil motor gratis, bantuan-bantuan, hampers gratis, bonus kalau mengantar makanan di critical timeketika buka puasa. Itu semua kalau di-convertInsyaallahsedikit lebih baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan jajaran mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

Atas usul tersebut, Ida Cs berniat merumuskan aturan khusus tentang THR bagi para pengemudi ojek online.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Dalam rapat tersebut, Dirjen PHI Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Putri berpendapat beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Ia kemudian mengklaim bahwa pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucapnya.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambah Putri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Kemnaker Buka Posko Pengaduan THR Mulai Hari Ini******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 1445 H mulai Senin (18/3) ini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pembukaan posko seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Posko THR berada di kantor Kemnaker, Jakarta, serta dapat diakses secara online.

Ida menegaskan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan.

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

80 Persen Tiket Kapal Lebaran 2024 Kalimantan Tujuan Jawa Terjual******

PT Dharma Lautan Utama (DLU) Cabang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mencatat sekitar 80 persen tiket kapal untuk keberangkatan arus mudik Lebaran 2024, yakni H-10 hingga H-2 Lebaran, telah terjual.

"Ini menunjukkan tingginya antusias masyarakat untuk mudik tahun ini. Penjualan tiket kami buka dari 1 Maret kemarin, kebanyakan memesan untuk keberangkatan H-10 sampai H-2 Lebaran dan saat ini terisi sekitar 80 persen," kata Manajer PT DLU Cabang Sampit Hendrik Sugiharto di Sampit, Minggu (17/3).

PT DLU Cabang Sampit membuka penjualan tiket dari jauh-jauh hari untuk memberikan keleluasaan bagi penumpang untuk memilih jadwal keberangkatan. Penjualan tiket ini pun masih dibuka hingga H-2 atau jadwal terakhir keberangkatan selama tiket masih tersedia.

Total ada 11 jadwal keberangkatan kapal atau call yang disediakan PT DLU Cabang Sampit untuk mengakomodir pemudik tahun ini, dimulai dari H-30 hingga H-2 Lebaran 2024.

Lihat Juga : Jadwal dan Harga Promo Diskon Tiket KAI Lebaran 2024

Namun, yang paling diminati adalah jadwal keberangkatan mendekati Lebaran karena pada waktu itulah para pekerja mendapat libur atau cuti bersama.

Meski tidak menyebutkan jumlah pasti tiket yang terjual, Hendrik mengatakan sekitar 80 persen kuota tiket telah terjual. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang ingin mudik agar memesan tiket lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket.

Kemudian, untuk keberangkatan kapal pada rentang waktu H-19 hingga H-2 penumpang akan dikenakan kenaikan tarif secara bertahap mulai dari 10 persen hingga 40 persen dari tarif dasar. Penyesuaian tarif ini telah dikoordinasikan dengan manajemen kantor pusat.

"Harapan kami dengan penyesuaian tarif ini bisa mendorong pelanggan untuk mudik lebih awal, sehingga dapat mengurai lonjakan penumpang pada puncak arus mudik Lebaran," katanya.

Sementara itu, jadwal keberangkatan kapal yang disediakan PT DLU Cabang Sampit untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran 2024 sebagai berikut:

KM Kirana I tujuan Semarang Sabtu 16 Maret 2024 pukul 12.00 WIB, Minggu 24 Maret 2024 pukul 17.00 WIB, Minggu 31 Maret 2024 pukul 14.00 WIB dan Minggu 7 April 2024 pukul 24.00 WIB.

KM Kirana III tujuan Surabaya Senin 11 Maret 2024 pukul 14.00 WIB, Jumat 15 Maret 2024 pukul 06.00 WIB, Selasa 19 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, Sabtu 23 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, Sabtu 30 Maret 2024 pukul 07.00 WIB, Rabu 3 April 2024 pukul 10.00 WIB dan Minggu 7 April 2024 pukul 13.00 WIB.

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Musim Mudik, BPJT Pastikan Operator Bakal Tebar Diskon Tarif Tol******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan operator bakal menebar diskon tarif tolpada musik mudik lebarantahun ini.

Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi mengatakan kebijakan diskon tarif tol akan diumumkan langsung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator masing-masing jalan tol.

Ia menegaskan pemerintah tak bisa terlalu dalam mengintervensi soal diskon tarif tersebut karena menyangkut investasi perusahaan.

"Diskon diharapkan agar masyarakat lebih duluan mudik, jangan terfokus pada hari tertentu, salah satunya dirangsang dengan diskon tarif. Ini kompetensi BUJT atau operator jalan tol (memberi diskon), biasanya pada H- (lebaran) dan H+," tambahnya.

Tulus juga menegaskan kenaikan tarif di sejumlah ruas tol tidak bisa ditunda dengan adanya mudik menyambut Idulfitri 1445 H ini. Menurutnya, penundaan kenaikan tarif malah akan berdampak kepada pengguna tol lain di masa depan.

Meski menegaskan tidak ada penggratisan tol yang sudah eksisting, BPJT menekankan ada sekitar 7 ruas tol belum dikenakan tarif. Ini adalah tol-tol yang dibuka secara fungsional demi kelancaran mudik 2024.

"Tadi soal tarif ada yang gratis enggak, atau ditunda (kenaikan) yang sudah eksisting secara regulasi tidak (bisa). Tapi yang ruas tol fungsional itu masih gratis, jangan lupa jadi bisa dimanfaatkan," tuturnya.

"Mumpung belum bayar, dimanfaatkan. (Operasional tol fungsional) pukul 6 pagi sampai 5 sore itu masih gratis sebelum diberlakukan berbayar," imbuh Tulus.

Pada bahan paparan Tulus, ada 7 jalan tol yang akan dibuka secara fungsional pada lebaran 2024 ini. Sebanyak 3 ruas di Pulau Jawa dan 4 sisanya ada di Pulau Sumatra.

Rinciannya tol fungsional di Jawa, yakni Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Cimanggis-Cibitung.

Sedangkan tol fungsional di Sumatra mencakup Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, Tol Indrapura-Kisaran, serta Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April