link situs slot resmi 337Jutaan kata 997763Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs aman untuk download software》
PT Pos Bantah Terima Investasi Uang Korupsi Rafael Alun******
PT Pos Indonesia membantah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menginvestasikan uang hasil korupsi di perseroan tersebut.
Manajer Public Relations PT Pos Indonesia Doni Meilana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Rafael menerima gratifikasi dari PT Cubes Consulting yang memiliki kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Namun, PT Pos Indonesia tidak memiliki kaitan dengan Rafael.
"PT Cubes Consulting merupakan perusahaan penyedia software SAP bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. RAT (Rafael Alun Trisambodo) diduga menerima gratifikasi dari PT Cubes sehingga tidak ada kaitannya dengan PT Pos Indonesia," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/8).
Tim penyidik KPK telah mendalami hal tersebut lewat pemeriksaan terhadap direktur PT Cubes Consulting Gunadi Hastowo, Kepala Proyek Pengembangan ERP PT Pos Indonesia periode 2015 Slamet Sajidi, dan Direktur Strategi dan TI PT Garuda Indonesia periode 2010 Elisa Lumbantoruan.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain masih terkait seputar adanya dugaan penempatan sekaligus investasi dari tersangka RAT di perusahaan para saksi," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (2/8).
KPK memproses hukum Rafael atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait perpajakan sebesar US ribu atau sekitar Rp1,35 miliar. Kasus ini bermula dari pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
[Gambas:Video CNN]
Mentan soal Warga Papua Meninggal: Bukan Kelaparan tapi Diare******
Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah penyebab enam warga meninggal di Kabupaten Puncak, Papua Tengah adalah akibat kelaparan. Namun, keenam warga itu meninggal lantaran diare.
"Dua hari ini ngecek banget apa itu kelaparan (yang) membuat dia meninggal. Kok kalau meninggal kelaparan cuma satu keluarga? Jadi kelaparan itu bersifat masif. Oleh karena itu yang ada menurut laporan dari sekretaris wilayah daerah dan kadis setempat bukan kelaparan, (tapi) diare," kata Syahrul di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).
Syahrul memaparkan keenam warga itu mulanya mengalami muntah. Kemudian diare dan dehidrasi.
Dalam hal ini, Kementan berencana memberi bantuan pada warga.
"Bahwa ada langkah kita ke sana iya. Langkah darurat untuk mem-backupmereka selama 3 bulan. Kan jumlah orangnya juga nggak banyak. Yang kedua temporaryagenda saya akan mobilisasi kurang lebih 10 ribu polybag. Tanaman polybag di sekitar halaman rumah. Karena di sana 6 distrik. Satu distrik yang bersoal," tutur Syahrul.
"Dan kita juga tidak boleh gegabah kan karena ini di Puncak sana dan ada masalah sedikit di sana. Saya punya konsentrasi di Timika sekarang untuk bisa mensuplai. Agenda ketiga, permanen agenda saya akan buat lahan penyangga di sana," imbuh dia.
Lihat Juga :![]() |
Syahrul melanjutkan, warga di Puncak juga sudah terbiasa dengan cuaca ekstrem di sana. Karena itu, diyakini bahwa tewasnya enam warga itu akibat muntaber. Kendati demikian, dia memastikan akan melakukan pemantauan di wilayah tersebut.
"Dan saya kira kalau di Puncak itu masalah hujan es dan lain-lain setiap tahun seperti itu. Jadi ini menurut saya, tapi mari teman-teman mengecek, bukan karena kelaparan, tapi karena muntaber," kata Syahrul.
[Gambas:Video CNN]
Menhub Akan Undang Konsultan untuk Cek LRT Jabodebek******
Kementerian Perhubungan bakal mengundang konsultan untuk membahas proyek LRT Jabodebek. Pembahasan salah satunya terkait konstruksi jembatan lengkung (longspan) LRT yang disebut Wakil MenteriBUMNKartika Wirjoatmodjo salah desain.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan LRT Jabodebek sejatinya sudah dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan aspek keselamatan, dan menggunakan desain perencanaan yang dihasilkan oleh konsultan internasional.
Namun, jika kemudian ada yang mengatakan ada salah desain dalam proyek itu, maka akan dilakukan review kembali.
Menurut Budi, desain maupun hasil pekerjaan LRT Jabodebek sebenarnya telah mendapatkan persetujuan dan sertifikasi dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR.
Selain itu, seluruh pekerjaan dari proyek ini juga telah diuji Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, serta telah mendapatkan penilaian sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.
"Untuk suatu karya baru anak bangsa, ini termasuk luar biasa. Jadi dibuat oleh orang Indonesia dan driverless. Untuk membangun ini memang banyak tantangan yang dilalui," jelas Budi.
Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.
"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.
"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambilspeed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau nggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km/jam, pelan banget," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:99macan、lawastoto、slot gacor anti rungkad hari ini
Terkait:scatter 99 slot、asiatogel、kredivo tanpa dp、bolapelangi、macan33 slot、rtp garuda4d、slot judi、maxpoker88、situs menang、gacor33
bab terbaru:akun baru slot gacor(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyusun mekanisme Pasar Lelang Komoditas(PLK).
Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengungkapkan mekanisme itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.
Nantinya, Bappebti mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam PLK yakni pemilik barang, pembeli, dan pelaksana lelang, serta bank.
"Permasalahan dari petani tembakau adalah mereka merasa harganya terlalu murah sehingga mereka rugi. Dibandingkan dengan costnya itu enggak menutupi," katanya dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).
Sementara itu, pembeli atau industri mengeluhkan komoditas yang dijual tidak sesuai standar mereka sehingga memberikan harga yang murah kepada petani.
Oleh karena itu, Bappebti mengembangkan PLK yang mempertemukan banyak pemilik barang dengan banyak pembeli. Kemudian barang yang dijual juga harus sudah sesuai standar.
"Ketika sudah standardisasi maka banyak penjual akan ketemu oleh banyak pembeli dalam suatu rantai atau penyedia lelang. Ini nanti diharapkan harga akan terbentuk dengan wajar," katanya.
Bappebti dengan Badan Kebijakan Perdagangan saat ini disebut sedang menyiapkan regulatory impact assessmentterkait kebijakan penguatan tata kelola PLK.
Adapun komoditas yang ditransaksikan melalui PLK akan diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan berdasarkan masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku usaha.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.
Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).
Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.
"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).
Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.
Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.
Lihat Juga :![]() |
Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.
"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.
Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.
Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.
Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.
Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.
[Gambas:Video CNN]
Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini, Selasa (8/8) di seluruh gerai-gerai Transmart di seluruh Indonesia.
Promo bertajuk Merdeka Belanja ini menghadirkan potongan harga spesial sebesar 50 persen plus 20 persen yang sayang untuk dilewatkan!
Lihat Juga :![]() |
Tidak hanya diskon 50 persen, setiap pelanggan juga berkesempatan mendapat diskon tambahan senilai 20 persen.
Syaratnya cukup dengan berbelanja dan melakukan pembayaran menggunakan Allo PalyLater, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.
Bagi Anda yang belum memiliki Allo Prime, cukup downloadaplikasi Allo bank di PlayStore atau AppStore dan upgradeakun ke Allo Prime agar dapat mengaktifkan Allo PayLater.
Jika Anda belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.
Jadi tunggu apalagi! Saatnya kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga di kota Anda dan nikmati berbagai diskonnya hanya di Transmart Full Day Sale hari ini!
![]() |
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).
Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.
Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)
Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.
"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.
Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.
Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.
"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.
Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.
Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.
"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.
Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).
Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.
Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.
FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.
Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
(rir/rir)Operasi penuh LRT Jabodebek terancam mundur ke akhir Agustus dari rencana awal pada 18 Agustus 2023. Namun, uji coba tetap dilakukan agar saat beroperasi nanti tidak ada kendala yang berarti.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini juga sejalan dengan saran Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar uji coba dilakukan dengan serius. Artinya, proses ini bisa dilaksanakan lebih lama dari rencana.
"Pada saat uji coba berhasil, kita buka. Bisa jadi menjadi 20 Agustus, atau 30 Agustus," ujar Budi usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).
"Dan ingat ya, kereta api itu kalau (sudah) berjalan dimulai, tidak bisa berhenti. Jadi lebih baik kita konservatif dan tes ini itu, bukan tes jalan saja," jelasnya.
Budi mengungkapkan ada tiga tes yang dilakukan dalam proses uji coba LRT ini, meski tidak disebutkan secara detail. Di mana itu dilakukan untuk 31 set kereta (train set).
"Nah ini kan memang suatu proses yang tidak mudah dan insyaallah dalam dua minggu ini improvement itu banyak sekali dan saya mengapresiasi teman-teman yang sudah kerja keras," pungkasnya.
Awalnya, pemerintah berencana mengoperasikan LRT Jabodebek secara komersial pada 18 Agustus 2023 sebagai kado di HUT RI ke-78.
[Gambas:Video CNN]
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamilmengatakan Kota Bandungterancam macet total pada 2037 mendatang. Karenanya, pemerintah perlu mencari solusi tepat dari sekarang.
Menurutnya, salah satu solusinya adalah menata transportasi massal di kota tersebut, terutama di wilayah Cekungan Bandung.
"Bandung Raya ini kemacetannya saat ini 40 persen, kalau kita tidak melakukan apa-apa, 2037 seluruh kota akan macet total. Jadi buka pintu sudah macet," ujar Ridwan usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis (3/8).
Kedua, menyiapkan moda transportasi massal cable car. Awalnya diusulkan adalah BRT, tetapi karena banyak warga Bandung tinggal di perbukitan, maka solusi terbaik cable car.
"Insyaallah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kepada pak presiden, di mana yang paling mudah akan kami eksekusi sehingga di masa Presiden Pak Jokowi ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," jelasnya.
Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya akan sangat berarti. Sebab, jika hanya mengandalkan APBD, maka tidak akan mencukupi melakukan pembangunan transportasi yang tentunya membutuhkan anggaran besar.
"Kami harus akui bahwa anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal sebesar ini. Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan dan menaikkan dari 13 persen warga menjadi 50 persen warga Bandung raya naik transportasi publik," pungkasnya.
《situs aman untuk download software》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,prediksi oregon 03 jagotogelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs aman untuk download software》bab terbaru。