idr 99 slot

Pasca-95

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******

Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.

"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).

Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.

"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.

Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.

"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.

Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.

"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.

"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.

Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.

[Gambas:Video CNN]

Peralatan dari dunia lain

Impor Beras Tembus 2,53 Juta Ton Hingga November 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 2,53 juta ton sepanjang Januari hingga November 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini impor beras itu senilai US,45 miliar atau setara Rp22,48 triliun (asumsi kurs Rp15.507 per dolar AS).

"Impor beras ini didominasi oleh impor beras dari negara Thailand, Vietnam, dan juga Pakistan," kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat (15/12).

Pudji menyebut impor beras paling banyak terjadi pada November 2023, yakni 433 ribu ton. Adapun nilainya mencapai US6,6 juta atau sekitar Rp4,28 triliun.

"Pada November 2023 adalah sebesar US6,6 juta. Ini meningkat sebesar 40,59 persen secara month to month," ucapnya.

Secara keseluruhan, nilai impor Indonesia November 2023 mencapai US,59 miliar, naik 4,89 persen dibandingkan Oktober 2023 atau naik 3,29 persen dibandingkan November 2022.

Jumlah impor November 2023 itu mencakup nilai impor migas senilai US,49 miliar. Angka ini naik 8,79 persen dibandingkan Oktober 2023 dan naik 24,41 persen dibandingkan November 2022.

Lalu, impor nonmigas senilai US,10 miliar, naik 4,08 persen dibandingkan Oktober 2023 dan turun 0,37 persen dibandingkan November 2022.

Sementara itu, nilai ekspor Indonesia November 2023 mencapai US,00 miliar atau turun 0,67 persen dibanding ekspor Oktober 2023. Dibanding November 2022, nilai ekspor turun sebesar 8,56 persen.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-November 2023 mencapai US6,41 miliar atau turun 11,83 persen dibanding periode yang sama tahun 2022.

[Gambas:Video CNN]

Legenda manusia ikan besar

Transmart Tempatnya Belanja Murah, Kini Diskon 20% Tiap Hari******

Mau belanja produk harian berkualitas dengan harga murah? Belanja aja di Transmart karena kini diskon 20 persen setiap hari.

Transmart kini hadirkan diskon spesial setiap harinya untuk berbagai produk-produk segar berkualitas. Mulai dari daging, buah-buahan, sampai makanan beku bakal didiskon terus setiap hari di Transmart.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja 20 Persen di Transmart Setiap Hari

Pastikan Anda punya salah satu dari bank yang direkomendasikan, yaitu Allo Bank, Bank Mega atau Bank Mega Syariah biar belanja di Transmart dijamin hemat dan bikin untung.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Yuk segera merapat ke Transmart terdekat di kota Anda. Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Daftar Proyek IKN yang Bakal Groundbreaking Hari Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan groundbreaking tahap keempat di ibu kota negara (IKN) Nusantara pada Rabu (17/1) ini.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan ada 10 proyek yang akan groundbreaking hari ini.

Proyek-proyek tersebut di antaranya, studio siaran radio yang digarap Radio Republik Indonesia (RRI). Kemudian Nusantara Logistic Hub milik PT Pos Indonesia.

Selanjutnya area pergudangan milik SUN HUB dan Nusantara Warehouse Park yang digarap oleh PT Wulandari Bangun Laksana.

Selain itu, ada Jambuluwuk yang akan membangun hotel bintang lima dan Benihbaik.com membangun Green Pesantren.

Selanjutnya, untuk groundbreaking lembaga negara besok akan terdiri dari pembangunan kantor OIKN, masjid negara, dan memorial park. Ketiga proyek itu akan dibangun oleh Kementerian PUPR dan dananya berasal dari APBN.

Proyek lembaga negara lainnya yang groundbreaking hari ini adalah kantor Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Meski demikian, Agung belum membocorkan berapa biaya investasi dari groundbreaking 10 proyek di atas. Menurutnya, hal itu kan disampaikan Jokowi secara langsung.

"Ini menu yang akan kita hadapi besok, detailnya bisa kita lihat esok hari bapak presiden ada di sana sehari penuh," kata dia.

[Gambas:Video CNN]