kerja dapat uang banyak

Game ini menyerang dunia lain

Ekonom: Libur Nataru Bakal Bikin Inflasi RI 2022 Bengkak******

Ekonom sekaligus Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social Economics and Digital (ISED) Ryan Kiryanto memprediksi inflasi Indonesia pada akhir 2022 akan membengkak imbas libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Inflasi 2022 berkisar 5,9-6,3 persen year on year (yoy) karena secara seasonal inflasi di Desember selalu tinggi, berkisar 0,5-0,7 persen mtm, karena dorongan konsumsi masyarakat jelang perayaan Nataru dan liburan anak sekolah serta banyak pekerja mengambil cuti tahunan untuk berwisata," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Selain itu, Ryan mengatakan kenaikan harga bahan berbagai jenis bakar minyak (BBM) pada tiga bulan lalu masih menyumbang inflasi, khususnya untuk November ini.

"Kenaikan mobilitas orang dan barang melalui berbagai moda transportasi mendorong kenaikan konsumsi BBM dan/atau energi sehingga mendorong laju inflasi," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto memproyeksi inflasi RI sampai akhir tahun menyentuh 5,5 persen yoy. Kenaikan harga makanan dan minuman, transportasi karena libur Nataru, dan rekreasi pada libur akhir tahun menjadi faktor pendorong.

Di lain sisi, Ekonom Makro Bank Mandiri Faisal Rachman memperkirakan inflasi tahunan Indonesia akan terus mereda. Bahkan, inflasi RI pada akhir 2022 diramal bakal lebih rendah dari perkiraan awal.

"Mengingat keberhasilan pemerintah dalam menjaga pasokan pangan dan mengendalikan harga pangan, inflasi pada akhir 2022 bisa berada di sekitar 5,6 persen yoy atau lebih rendah dari perkiraan kami sebesar 6,27 persen yoy," jelas Faisal.

Namun, ia melihat inflasi tahunan Indonesia akan tetap tinggi setidaknya hingga semester pertama 2023, berada di kisaran 5 sampai 6 persen yoy. Sedangkan inflasi pada akhir 2023 diperkirakan berkisar antara 3,6 persen hingga 4,02 persen.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi RI sebesar 5,42 persen (year on year/yoy) pada November 2022. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 5,71 persen. Sedangkan, inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,09 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa (Disjas) BPS Setianto mengatakan inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok di Tanah Air.

"Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year adalah komoditas bensin (BBM), bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok, beras, telur ayam ras, termasuk tarif angkutan dalam kota," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (1/12).

Tahun 2021, BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 0,57 persen secara bulanan pada Desember 2021. Sementara, secara tahun berjalan dan tahunan keduanya seragam yakni inflasi 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Panggil si jenius

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

kehidupan konseptual

Saham Bisnis Alat Tulis China Anjlok Gara******

Aksi unjuk rasa dengan memegang kertas putih kosong sebagai simbol protes terhadap penyensoran di Chinamembuat saham bisnis alat tulis terkemuka di negara itu merosot.

Saham perusahaan alat tulis M&G Stationery jatuh 3 persen pada Senin (28/11) setelah sebuah dokumen beredar luas di media sosial yang mengatakan perusahaan akan melarang penjualan lembaran kertas putih A4 secara nasional baik onlinedanofflinemulai Selasa, (29/11).

A4 mengacu pada ukuran kertas standar yang biasa digunakan di negara-negara di luar Amerika Serikat dan Kanada.

Dokumen yang dibagikan di media sosial mengatakan larangan menjual kertas putih itu diterapkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional serta "mencegah penjahat menimbun kertas putih A4 dalam jumlah besar dan menggunakannya untuk kegiatan subversif ilegal."

Perusahaan juga disebut mengutuk keras gerakan kertas putih yang baru-baru ini terjadi di berbagai kota di China.

Tak lama setelah sahamnya jatuh, M&G Stationery mengatakan dokumen yang beredar secaraonlineitu palsu. Perusahaan juga telah melaporkan hal tersebut ke polisi.

"Produksi dan operasi perusahaan saat ini semuanya normal," kata M&G Stationery, dikutip CNN Business, Rabu (30/11).

Namun setelah M&G mengajukan laporannya, beberapa pengguna media sosial mengaku tidak dapat memesan lembaran kertas putih A4 dari toko online perusahaan.

Pengguna lain dengan alamat IP di provinsi Shandong mengatakan pengiriman bisa gagal jika alamat seseorang berada di kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

Demonstrasi memprotes aturan lockdownpecah di berbagai kota di China, momen yang dianggap sangat langka di negara serba ketat itu. Demonstrasi terjadi di hampir seluruh kota besar China, seperti Shanghai dan Beijing, pada Minggu (27/11).

Berbeda dengan di demonstrasi pada umumnya, para pengunjuk rasa di China pada akhir pekan lalu tak membawa spanduk berisi protes, melainkan kertas putih kosong.

Kertas putih ini merupakan simbol frustrasi warga karena tak dapat menyuarakan protes mereka secara terbuka akibat sensor ketat di China.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Bahlil 'Titip' Investor ke Pemda: Layani Baik******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk melayani investordengan baik.

Menurutnya, pemerintah berusaha mendorong kolaborasi antara investor dengan pengusaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Sehingga, memberikan pelayanan yang baik bagi investor yang mau masuk daerah menjadi sangat penting.

"Investor yang datang kita harus layani baik-baik. Tujuannya satu. Mereka datang, kita harus layani baik. Mereka juga punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman di daerah supaya hidup, besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya dalam Rakornas Investasi 2022 yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Tak hanya Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga meminta agar semua pihak bisa kompak dan jangan persulit investor yang datang. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menekankan jangan sampai ada conflict of interest (kepentingan) yang bisa menghancurkan momentum investasi positif saat ini.

"Saya titip bapak dan ibu semua untuk bekerja dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ada. Saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi. Dengan segala kemampuan yang ada pada saya, saya pasti 'buldozer'," kata Luhut.

"Jadi jangan bapak dan ibu sekalian ada yang memperlambat izin, tapi juga jangan melanggar aturan. Di hilirisasi itu, ada total pipeline investasi sebesar US,9 miliar sampai dengan 2026 yang harus bisa kita eksekusi. Pemutakhiran sistem OSS pun perlu terus dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan sinkronisasi lintas K/L," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya pemerataan investasi dan perubahan peraturan bagi kemudahan berusaha di daerah. Ia menekankan perlunya dibuat kebijakan serta pengoptimalan anggaran untuk menunjang investasi yang ada di daerah tersebut.

Dalam kesempatan ini, Tito menegaskan para kepala daerah agar dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebaik mungkin untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

"Kuncinya adalah kita bisa memperbanyak pendapatan dan belanjanya lebih kecil daripada pendapatan. Salah satunya dengan mengundang pihak swasta untuk menanamkan investasinya, baik dari dalam maupun luar negeri. Kita juga harus permudah perizinan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak terkalahkan

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Harta Keluarga Istri Jelek

Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]