betwin89

Sistem Kaisar Hongmeng

erek2 20

Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria berharap perusahaan platform digital menyambut positif regulasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.

"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.

Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.

Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kamu Xuan Zhou Youwei

viva99

NIQ Berdayakan Klien dan Mitra dengan Peluncuran Divisi Media Global******

Chicago--(ANTARA/Business Wire)-- NIQ, perusahaan intelijen konsumen terkemuka di dunia, dengan bangga mengumumkan peluncuran Divisi Media barunya, yaitu sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan nilai yang diperoleh pengiklan dari upaya pemasaran mereka dan memberdayakan berbagai mitra dalam mendukung para klien pengiklan kami. Langkah ini menegaskan komitmen berkelanjutan NIQ untuk menyediakan Full View™ kepada para klien dan memperkuat kemampuan pemasaran mereka.
Divisi Media Global ini dikepalai oleh Lana Busignani, seorang tenaga profesional berpengalaman dengan rekam jejak yang mengesankan dalam mengarahkan strategi di berbagai produk media. Lana, yang sebelumnya bekerja di Quotient Technology Inc., menghadirkan pengalamannya yang luas untuk memimpin inisiatif strategis ini. Ia memperoleh pengalaman ini setelah bekerja selama tujuh tahun di Nielsen Media, awalnya memimpin tim Marketing Effectiveness global lalu menjabat sebagai manajer umum layanan media internasional. Dengan banyaknya pengalaman riset pasar, termasuk memimpin intelijen periklanan global di IPSOS selama 15 tahun, Lana berada pada posisi yang tepat untuk mendorong kesuksesan Divisi Media NIQ.
“Kami sangat gembira dapat memperkenalkan Divisi Media kami, yakni sebuah bukti komitmen kami dalam menyediakan Full View™ kepada para klien. Inisiatif strategis ini, yang menyatukan kemampuan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons, akan meningkatkan nilai bagi klien dan menunjukkan sebuah langkah penting menuju industri yang menarik dan dinamis,” kata Lana Busignani, Manajer Umum, Media Global di NIQ. “Dengan memanfaatkan kekuatan kami secara keseluruhan, kami dapat membentuk masa depan yang memungkinkan berbagai bisnis mengambil keputusan yang tepat dalam investasi pemasaran dan pelaksanaannya, sehingga memperkuat posisi kami sebagai pemimpin industri.”
Divisi Media ini akan menangani tiga aspek inti industri, yaitu menentukan audiens yang tepat untuk merek, menyediakan data audiens tersebut, dan memastikan data audiens tersebut menghasilkan kinerja yang baik, dengan mengintegrasikan kekuatan NIQ, GfK, dan MRI-Simmons.
“Dengan diluncurkannya Divisi Media di bawah kepemimpinan Lana, kami sangat gembira dapat melengkapi rangkaian layanan NIQ,” kata Susan Dunn, Kepala Pejabat Pendapatan di NIQ. “Inisiatif strategis ini menyelaraskan kemampuan kami, sehingga menawarkan solusi komprehensif kepada para klien untuk membuat keputusan yang tepat dan terpadu dalam upaya pemasaran mereka. Luasnya pengalaman dan visi strategis Lana sepenuhnya selaras dengan komitmen kami untuk menyediakan Full View kepada para klien, sehingga memperkuat posisi NIQ sebagai mitra tepercaya dalam mendorong kesuksesan bisnis.”
Tentang NIQ NIQ adalah perusahaan intelijen konsumen terkemuka di dunia, yang memberikan pemahaman paling lengkap tentang perilaku pembelian konsumen dan mengungkap berbagai jalur baru menuju pertumbuhan. Pada tahun 2023, NIQ bergabung dengan GfK, sehingga mempertemukan dua pemimpin industri dengan jangkauan global yang tak tertandingi. Dengan penilaian bidang retail secara holistik dan wawasan konsumen paling lengkap—yang dihasilkan menggunakan analitik tingkat lanjut melalui berbagai platform yang canggih—NIQ menghadirkan Full View™.
NIQ adalah perusahaan portofolio Advent International yang beroperasi di lebih dari 100 pasar, sehingga mencakup lebih dari 90% populasi dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi NIQ.com.
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
KontakMedia Gillian Mosher (Gillian.Mosher@NIQ.com)
Sumber: NIQ

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan yang berbeda

alfatogel

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Raksasa di Pantura Jawa******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah berencana membanguntanggul laut raksasaatau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

"Sehingga langkah berikut tentu perlu actionuntuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

cebanqq

Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan selain Jakarta, kota-kota di bagian utara Jawajuga terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut.

Hal itu ia ungkapkan dalam cara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut Hadi, hal ini terjadi karena penurunan muka tanah dan kenaikan air laut makin parah. Dari paparannya, pantai utara Jawa menghadapi tantangan penurunan muka tanah rata-rata sebesar 5-20 centimeter (cm) per tahun.

Selain itu, Hadi juga menuturkan Pulau Jawa menanggung beban yang berat buntut tingginya populasi. Oleh karena itu, ia mengatakan perlu kolaborasi untuk menyiapkan tata ruang agar Jawa tak tenggelam.

"Jika itu sesuai dengan peruntukannya maka akan bisa menyelamatkan Pulau Jawa bagian utara dari ancaman tenggelam," tutur Hadi.

Ia lantas mengatakan Jawa bagian utara perlu untuk dilindungi. Maklum, di daerah tersebut banyak lahan sawah hingga tambak.

Hadi menyebut lahan-lahan itu menjadi sumber pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, ia pun mendukung program pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Dari masalah-masalah itu, kendala-kendala yang ada kami juga berperan untuk mendukung pelaksanaan program giant sea wall adalah dengan melihat berbagai tantangan, khususnya terkait dengan penurunan muka tanah, kenaikan muka air," kata Hadi.

Selain utara Jawa, sebelumnya Jakarta juga terancam tenggelam. Alasannya sama, yakni penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Selain itu, kondisi Jakarta di dataran rendah dan didominasi rawa-rawa juga menjadi alasan wilayah ini terancam tenggelam.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Orang Suci Tertinggi

cara mengajukan shopee pinjam

BPBD: 17 Pos Khusus diaktifkan, siaga bencana erupsi Gunung Lewotolok******

Jadi 17 Pos Khusus itu sudah diaktifkan, mereka sudah tahu harus melakukan apa

Kupang (ANTARA) - Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah mengaktifkan keberadaan 17 Pos Khusus dalam masa siaga bencana erupsi Gunung Ile Lewotolok.

"Jadi 17 Pos Khusus itu sudah diaktifkan, mereka sudah tahu harus melakukan apa," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata, Andris Koban ketika dihubungi dari Kupang, Jumat.

Sebanyak 17 Pos Khusus berada pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lembata, diantaranya berada di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang fokus menangani masalah kesehatan.

Lalu ada pula Dinas Lingkungan Hidup yang mengurus ketersediaan air bersih, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mengambil peran dalam pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

Baca juga: BPBD Lembata aktifkan posko siaga darurat bencana gunung api

Andris mengatakan 17 Pos Khusus itu telah melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan tugas sesuai yang tertuang dalam rencana kontigensi bencana Gunung Ile Lewotolok yang telah dibuat.

"Semua bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan, kita tetap siaga," ujarnya. 

Andris menjelaskan Gunung Ile Lewotolok masih mengalami erupsi baik terlihat dari lontaran abu maupun aliran lava sebagaimana informasi yang diperoleh dari Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok.

Ia meminta masyarakat tetap mengikuti arahan dan komando dari kepala desa, khususnya bagi Desa Jontona dan Desa Todanara.

Pihaknya pun terus memantau perkembangan terkini dan siap mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk penanganan bencana erupsi ini.

Baca juga: Peran pengamat gunung api Lembata NTT di tengah ancaman erupsi

"Masih dalam pantauan, terkendali. Rantai komando juga aktif sehingga semua sudah mulai bekerja sesuai tugas masing-masing dalam situasi siaga ini," ucap Andris.

Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api Ile Lewotolok, erupsi terakhir terjadi pada pukul 13.13 WITA dengan ketinggian kolom abu teramati lebih kurang 900 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur.

Erupsi itu terekam dengan amplitudo maksimum 33,7 mm dan durasi lebih kurang satu menit.

"Untuk menghindari gangguan pernapasan karena abu vulkanik, maka masyarakat di sekitar gunung dapat menggunakan masker dan pelindung mata serta kulit," kata Pengamat Gunung Api Ile Lewotolok Stanis Ara Kian dalam laporannya yang diterima di Kupang.

Baca juga: PVMBG sebut erupsi kembali terjadi di puncak Gunung Ile Lewotolok
 

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Yuan Zun

rtp admin jarwo

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)