rtp bola88

Catatan Pengaduan

Menkes Ajukan Utang ke Bank Dunia Untuk Standardisasi Seluruh RS di RI******

Menteri Kesehatan (Menkes)Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah tengah mengajukanutang ke Bank Dunia. Pinjaman tersebut nantinya akan digunakan untuk membangunrumah sakit di seluruh kabupaten/kota dan provinsi, yang terstandardisasi.

Kendati demikian, Budi tak membocorkan berapa jumlah utang yang diajukan. Hanya saja, upaya tersebut untuk mengatasi minimnya akses fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Pemerintah pusat sekarang sudah dalam proses untuk mengambil pinjaman Bank Dunia, usaha," kata Budi usai menghadiri acara APRIL Group, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu (25/7).

Budi mengatakan rencana pemenuhan dan standarisasi RS itu awalnya ia targetkan rampung selama ia menjabat. Namun karena pandemi covid-19 yang menghambat realisasinya, maka ia menargetkan program tersebut beres pada 2027 mendatang.

Berdasarkan data Global Burden of Desease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), pada 2014-2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 pun menunjukkan tren peningkatan penyakit jantung sebesar 0,5 persen pada 2013 menjadi 1,5 persen pada 2018.

Selain itu, penyakit jantung menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021, pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung, yakni sebesar Rp7,7 triliun.

"Kita mungkin akan tarik sampai 2027. Semua RS di daerah, kabupaten/kota dan semua RS daerah di provinsi akan memiliki standar layanan untuk stroke, jantung, kanker yang modern," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi generasi muda

Daftar Enam BUMN Tak Patuh Lapor LHKPN******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar 6 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pejabatnya tak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tingkat kepatuhan 6 BUMN ini di bawah 60 persen, di mana ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama,PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua,PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga,PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7).

Pahala menegaskan ada 35.055 pejabat yang wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru ada 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Lihat Juga : BPKH Kejar Bank Mualamat Melantai di Bursa Awal Desember

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wakil Menteri BUMN I Rosan Roeslani dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk menanggapi laporan KPK ini. Namun, keduanya belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Di bawah pisau iblis

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Perhatikan iblis seperti ini

Konsultan Properti Ungkap Biang Kerok Investasi Apartemen Bikin Rugi******

Konsultan properti mengatakan jumlah orang yang berinvestasi apartemensaat ini cenderung menurun karena mengalami kerugian.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan kerugian terjadi karena minat sewa apartemen yang rendah.

"Pemilik apartemen merasa bahwa 'saya rugi beli apartemen karena kosong, susah banget cari penyewa'. Itu memang fenomena yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Ferry dalam media briefing, Kamis (20/7).

Investor, kata Ferry, semakin rugi karena harga apartemen yang tidak naik.

"Harga jelas tidak bisa naik. Kalau memang tidak ada sewanya, siapa yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Itu yang buat orang tidak tertarik lagi investasi di apartemen," katanya.

Menurutnya, pada tahun ini jumlah orang yang membeli apartemen saat ini lebih sedikit dibanding yang membelinya untuk dipakai sendiri atau end user.

Ia merinci jumlah investor saat ini sekitar 46 persen, sedangkan end user54 persen. Padahal sebelumnya jumlah investor mencapai 60 persen sedangkan end user40 persen.

Ferry menjelaskan penyebabnya karena saat ini pengembang lebih memilih untuk menghabiskan stok apartemen yang siap huni, di mana jenis apartemen itu lebih diminati end user. Sedangkan investor lebih menyukai apartemen yang dalam proses pembangunan (under construction).

"Tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain yang lebih baik tapi sekarang stok under constructionenggak terlalu banyak," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris******

Indonesia menerima hibah 2,7 juta poundsterling atau sekitar Rp52,15 miliar (asumsi kurs Rp19.315 per poundsterling) dari Inggris untuk pengembangan bursa karbondi dalam negeri.

Bantuan ini ditandai dengan penandatanganan Pengaturan Pelaksanaan Program Penetapan Harga Karbon UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (IA on UK-PACT) yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Kedutaan Besar Inggris.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bantuan tersebut lebih pada pengembangan teknis dan koordinasi kebijakan untuk menentukan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Menurut Luhut, Indonesia dalam hal ini menyadari bahwa negara membutuhkan dukungan-dukungan dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak lain untuk mencapai target yang ambisius.

Indonesia dan Inggris menyadari pentingnya kemitraan untuk mengatasi tantangan global terkait perubahan iklim sehingga sepakat untuk menandatangani MoU on UK-PACT ini.

Pemerintah sendiri telah memulai landasan carbon pricingdengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.

Sementara instrumen pelengkap lainnya, seperti Peta Jalan Penetapan Harga Karbon Sektoral, regulasi Pertukaran Karbon, regulasi Perdagangan Karbon Internasional, dan Inventarisasi Pengurangan Emisi GRK Online, secara bersamaan sedang dikembangkan.

"Kami berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada September 2023 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada 2060 atau lebih cepat," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

IHSG Tangguh di 6.880 di Akhir Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.880 pada Jumat (21/7) sore. Indeks saham menguat 16 poin atau plus 0,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,34 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 250 saham menguat, 247 terkoreksi, dan 237 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 3,79 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,84 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 0,37 persen.

Senada, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,01 persen, indeks CAC 40 di Prancis bangkit 0,19 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,44 persen.

Bursa Amerika juga bervariasi. Indeks S&P 500 turun 0,68 persen, indeks NYSE plus 0,20 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 2,05 persen.

[Gambas:Video CNN]