judi slot gacor terpercaya

Buka log tugas Anda

KBRI Riyadh Ungkap Potensi Ekspor Ikan Hias ke Arab Saudi Meningkat******

Atase Perdagangan KBRI Riyadh Gunawan mengatakan Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor ikan hiaske Arab Saudi. Peluang itu muncul usai pengusaha Arab Saudi berkomitmen meningkatkan importasi ikan hias dari Tanah Air.

"Pelaku usaha Arab Saudi akan meningkatkan transaksi pembelian ikan hias dari Indonesia. Ini peluang sangat besar bagi pelaku usaha ikan hias di tanah air," ucap Gunawan melalui keterangan resmi, Kamis (11/5).

Ia menyebut salah satu perusahaan yang berkomitmen mengimpor ikan hias dari Indonesia adalah Pet Oasis Company (POC). Perusahaan itu juga akan mengimpor perlengkapan dan potensi jasa tenaga ahli dokter hewan Indonesia.

Selain itu, POC juga mengimpor produk untuk pemeliharaan binatang lain seperti burung, anjing, kucing, kelinci, dan reptil.

Berdasarkan data statistik perdagangan, ekspor ikan hias Indonesia ke Arab Saudi pada 2022 sebesar US2 ribu. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar US4 ribu akibat pandemi covid-19 dan kenaikan tiga kali lipat pada ongkos pengiriman (shipping cost).

Sementara, kemampuan ekspor ikan hias air tawar Indonesia untuk ekspor ke seluruh dunia meningkat pada tiga tahun terakhir, yaitu tercatat pada 2022 sebesar US@29,55 juta, pada 2021 sebesar US,85 juta, dan pada 2020 sebesar US,68 juta.

Indonesia merupakan pemasok nomor tiga ikan hias air tawar hidup di dunia ke Arab Saudi setelah Australia dan Sri Lanka. Adapun negara pemasok lainnya adalah Kenya, Swiss, Hong Kong, Yordania, Lebanon, Malaysia, Belanda, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Pemerintah Mulai Godok Skema Harga Beli Tanah di IKN******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan skema pembelian tanah di IKN masih dibahas di tingkat pemerintah.

Ia mengatakan regulasi untuk pembelian tanah tersebut sudah ada, begitu pun ruang tanahnya.

"Tanah PP-nya (regulasi) sudah selesai, sekarang lagi kami rumuskan soal angka minimalnya berapa, maksimalnya berapa, tapi ruangnya itu sudah ada. Dan yang sudah masuk sekarang itu banyak, lagi negosiasi harga, tinggal dikit lagi lah," kata Bahlil, Senin (15/5).

"Potensi investasi masuk sudah ada, begitu infrastruktur dasar selesai baru masuk. Jadi keliru kalau di media dikatakan nggak ada investasi ke IKN, catat," ungkap Bahlil.

Dia juga menegaskan saat ini sudah ada investor yang menyatakan komitmen kuat untuk menyuntikkan dana dalam rangka pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara.

"Ini saya yang ngomong , sudah ada (investor), sudah stay malah, begitu ada infrastruktur dasar selesai mereka langsung masuk," ungkap Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

Moeldoko Respons Kritik Anies soal Subsidi Mobil Listrik******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merespons kritik terkait subsidi mobil listrikyang disampaikan bakal calon presiden Anies Baswedan. 

Moeldoko mengatakan program subsidi kendaraan listrik tetap akan berjalan sesuai rencana pemerintah.

"Jalan aja, itu kan program pemerintah telah menyiapkan instrumen pengembangan mobil listrik. Harus jalan," katanya singkat di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies.

Sentilan Anies tersebut sebelumnya sudah direspons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengatakan saat ini seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," ungkap Luhut.

Pemerintah mulai tahun ini memang membuat program bantuan subsidi dan insentif kendaraan listrik. Di antaranya subsidi sebesar Rp7 juta untuk setiap pembelian motor listrik baru dan motor konversi.

Sementara, untuk mobil listrik bantuannya berupa insentif diskon pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi hanya 1 persen dari seharusnya 11 persen bagi pembeli.

[Gambas:Video CNN]

Ratu Pingwang

Subsidi Pupuk Turun Rp10 T di Tengah Guyuran Insentif Mobil Listrik******

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel merasa miris dengan penurunan subsidi pupukyang terus turun dalam lima tahun terakhir.

Ia mengatakan penurunan anggaran subsidi pupuk tersebut cukup ironi lantaran pemerintah kini tengah jor-joran menggelontorkan dana demi subsidi kendaraan listrik.

Berdasarkan catatannya, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Sementara itu, data Kementerian Keuangan yang dikutip dari riset CNBC Indonesia, mencatat sepanjang era pemerintahan Joko Widodo, anggaran untuk subsidi pupuk yang diberikan pemerintah paling banyak Rp34,3 triliun.

Pada 2014, anggaran untuk subsidi pupuk sebanyak Rp21 triliun. Kemudian pada 2015 naik menjadi Rp31,3 triliun.

Sayangnya, pada 2016 anggaran subsidi pupuk merosot menjadi Rp26,9 triliun dan naik lagi menjadi Rp28,8 triliun pada 2017.

Pada 2018 bujet untuk subsidi pupuk sebanyak Rp33,6 triliun. Pada 2019 tepatnya pada tahun pemilu untuk periode kedua Jokowi, pemerintah menganggarkan Rp34,3 triliun untuk pupuk subsidi.

Sama seperti data yang dipaparkan oleh Gobel, anggaran subsidi pupuk terus menurun menjadi Rp34,2 triliun pada 2020, Rp25,3 triliun pada 2021 dan Rp23,5 triliun pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Pemda DKI Belum Bahas Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta******

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan belum ada pembahasan soal kenaikan tarif TransJakarta hingga saat ini.

Penegasan itu dilontarkan usai munculnya survei yang dilakukan Pemprov DKI mengenai kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000. Sejak 2007 hingga sekarang, tarif bus TransJakarta tak pernah naik, yakni Rp3.500.

"Belum dibahas dan belum direncanakan. Belum ada perencanaan kenaikan tarif," kata Syafrin di Jakarta Timur, Rabu (17/5).

"Tentu survei itu karena ada usulan dari DTKJ. Kita melihat ada usulan, jadi kita survei sebatas itu aja," katanya.

Sebelumnya, PT TransJakarta melakukan survei soal kenaikan tarif TransJakarta dan mikrotrans pada pertengahan April lalu.

"Adanya usulan penyesuaian tarif TransJakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis Tranjakarta, pada April lalu.

CNNIndonesia.commencoba mengakses survei itu. Di bagian awal, pengguna diminta untuk mengisi identitas dan penilaian terhadap layanan TransJakarta selama ini. Lalu pengguna diberi pertanyaan, bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5.000?. Selain itu, muncul juga pertanyaan 'bagaimana jika layanan (mikrotrans) atau Jaklingko naik menjadi Rp1.000.