buku tafsir mimpi 00 sampai 99

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Sosok 'Sultan' Subang di Balik Anjlok Saham Emiten 'Kawalan' AA Gym******

Perusahaan yang menetapkan Abdullah Gymnastiar aliasAA Gymsebagai komisaris, PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA), mendadak mencuri perhatian karena harga saham-nya terus anjlok.

Harga saham yang pada saat penawaran umum perdana pada November 2022 lalu ditawarkan Rp100 per unit, saat ini mendekati Rp50 per unit.

Hal itu tak lepas dari aksi jual yang dilakukan oleh crazy richasal Subang, Asep Sulaeman melalui perusahaannya PT Lembur Sadaya Investama (LSI).

Lalu siapakah Asep Sulaeman di balik anjloknya saham ZATA?

Asep Sulaeman Sabanda dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Pondok Pesantren Al-Ihya Subang. Di daerahnya ia dikenal dengan panggilan sultan.

Di pasar modal, nama Asep Sulaeman Sabanda sudah tak asing lagi. Sebelum menjadi pemegang saham mayoritas ZATA, orang kaya asal Subang ini sudah dikenal karena menambah kepemilikan saham di emiten pengolahan minyak kelapa PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE).

Setelah Sultan Subang ini masuk, kinerja perseroan langsung melambung tinggi. Pada laporan keuangan 30 September 2022, IPPE mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,045 miliar atau naik 205 persen dibanding 30 September 2021 yaitu sebesar Rp1,9 miliar.

Tak hanya itu, PT LSI miliknya juga tercatat sebagai pemegang saham IPPE dengan porsi 35,22 persen.

Namanya makin menarik perhatian, setelah pada awal 2022 menambah kepemilikan saham di PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS). Dari data KSEI, Asep diketahui memborong 481,65 juta saham pada tanggal 13 Januari.

Lalu, saat ini namanya kembali muncul ke publik setelah aksi jual saham nya di ZATA.

Berdasarkan catatanCNBCIndonesia, dikutip pada Jumat (27/1), LSI dilaporkan melakukan aksi jual saham untuk tujuan divestasi sebanyak tiga kali.

Pertama, aksi jual terjadi pada 12 Januari 2023, LSI menjual 40 juta saham di harga rata-rata Rp110 per unit dengan nilai transaksi mencapai Rp4,4 miliar. Saat transaksi ini terjadi harga saham ZATA turun 6,36 persen dan ditutup di Rp103 per unit.

Kedua,aksi jual dilakukan sehari setelahnya. Saat itu, LSI melepas sebanyak 150 juta saham ZATA di harga rata-rata Rp100 per unit dan nilai transaksinya mencapai Rp15 miliar. Harga saham ZATA ditutup turun 1,94 persen.

Ketiga, aksi jual dilakukan pada 17 Januari 2023 dan menjadi transaksi penjualan terbesar LSI. Sebanyak 720 juta saham ZATA dilepas di harga rata-rata Rp95 per unit. Nilai transaksinya mencapai Rp68,4 miliar dan harga saham ZATA saat itu ditutup melorot 6,06 persen di Rp93 per unit.

Secara total, LSI telah mendivestasikan kepemilikan nya di saham ZATA sebanyak 910 juta yang membuat kepemilikan LSI di saham ZATA turun menjadi 62,22 persen dan mengantongi uang sebanyak Rp87,8 miliar.

CNNIndonesia.com berupa menghubungi kantor LSI untuk meminta tanggapan. Namun, pihak terkait belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Bakal Pindah, Kantor Kementerian di IKN Mulai Dibangun******

Menteri PPN/ Kepala BappenasSuharso Monoarfa mengatakan saat ini pembangunan gedung sejumlah kementerian mulai dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal ini disampaikan Suharso saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur pada pekan lalu.

"Terdapat sejumlah titik yang kami tinjau tahapan pembangunannya terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek yang sedang berjalan di KIPP adalah pengembangan lahan yang dilakukan dengan dua tahapan," ujarnya melalui unggahan Instagram pribadinya @suharsomonoarfa yang dikutip pada Rabu (25/1).

Adapun titik pembangunan tersebut meliputi pembangunan istana negara hingga kantor Menteri Koordinator negara seperti Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto. Berikut rincian yang dibangun:

1. Hunian Pekerja Konstruksi
2. Gedung Kementerian Koordinator 1
3. Gedung Kementerian Koordinator 2
4. Gedung Kementerian Koordinator 3
5. Gedung Kementerian Koordinator 4
6. Istana Negara dan Lapangan Upacara
7. Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap 1
8. Rumah Tapak Jabatan.

Ia menjelaskan untuk gedung Istana Negara dan lapangan upacara disebutkan telah mulai dibangun oleh PT Wijaya Karya sejak November 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.

Sedangkan, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 1 telah dimulai pembangunannya sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai juga pada Oktober 2024

"Proyek ini telah dijalankan oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, infrastruktur dan penataan Kawasan," jelasnya.

Kemudian, untuk pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator 2 akan dimulai pada Januari 2023 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024. Proyek ini nantinya dijalankan oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, infrastruktur dan penataan kawasan," imbuhnya.

Selanjutnya, pembangunan gedung dan Kawasan kantor kementerian koordinator 3 juga telah dimulai sejak Desember 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Proyek ini dikerjakan oleh PT Virama Karya.

"Lingkup pekerjaan berupa bangunan gedung kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM, infrastruktur dan penataan Kawasan," pungkas Suharso.

[Gambas:Video CNN]

Raja rutin Kyushu

PT MSU Soal Gugat Konsumen Meikarta Rp56 M: No Comment******

Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) menolak berkomentar usai menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap 18 orang konsumen Meikarta dengan tuntutan senilai Rp56 miliar.

Sidang yang berlangsung di PN Jakarta Barat itu diputuskan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 Februari mendatang. Alasannya, karena 6 alamat tergugat tidak jelas, di mana ada yang sudah pindah dan tidak sesuai.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar, Selasa (24/1).

Sementara itu, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan menjelaskan sebelum sidang bahwa dari 18 tergugat ada 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas. Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang hari ini.

Selepas sidang, Rudy menegaskan bahwa 6 tergugat alamatnya tidak jelas dan 2 orang lain bukan merupakan anggota PKPKM. Ia juga menekankan tidak mengetahui siapa tergugat yang bukan anggota komunitas tersebut.

"Dari data yang dibacakan majelis hakim untuk para tergugat, 6 orang datanya tidak jelas dan 2 orang bukan anggota komunitas yang kami tidak tahu makhluk dari mana," katanya kepada wartawan di kompleks PN Jakbar.

"Kami tergabung dalam komunitas ini telah dilakukan seleksi, fit and proper test. Kami tidak mau asal rekrut orang, rupanya dia bukan korban Meikarta, dia hanya akan menunggangi komunitas kami yang notabene akan mempertahankan haknya, tidak lebih dan kurang," sambungnya.

Di lain sisi, Ketua PKPKM Aep Mulyana merinci anggota komunitas yang diketuainya ada 120 orang. Kendati, ia tak menjelaskan secara rinci siapa 2 orang tergugat yang bukan berasal dari PKPKM tersebut.

Meski begitu, PKPKM menegaskan bahwa tuntutan mereka tetap sama seperti yang diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI 18 Januari lalu, yakni meminta refund alias pengembalian dana.

"Tidak banyak permintaan kami. Refundharga mati, itulah komitmen dari komunitas," tegas Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Keadilan One Piece

Viral, Jhon LBF Bantah Isu PHK Karyawan Sesuka Hati******

Henry Kurnia Adhi alias Jhon LBF kembali viral di media sosial. Kali ini, terkait kabar ia melakukan PHKkaryawan sesuka hati alias tanpa prosedur.

Hal tersebut pun langsung dibantah oleh pengusaha itu. Melalui kanal Youtube KH Infotainment, ia bahkan menyebutkan sangat memanjakan semua karyawannya.

"Kembali lagi ya, kita kalau mau dengar berita yang sebenarnya silahkan boleh tanya saja sama karyawan saya 136 orang yang masih bekerja dan aktif di perusahaan saya. Bagaimana kita memperlakukan karyawan, sangat saya manjakan karyawan di sini," ujarnya dalam klarifikasi tersebut yang dikutip, Senin (24/1).

"Aturan ini tidak dibeda-bedakan. Semua karyawan yang baru pertama kali kerja saja, saya langsung tanya satu hal 'kamu punya ongkos nggak buat operasional?'," jelasnya.

Bila karyawan tersebut tidak memiliki uang, maka akan langsung diberikan. Ia mengatakan bukti pengiriman uang kepada karyawan baru dan bahkan yang lama untuk menebus ijazah masih ada dan bisa dibuktikan.

Lanjutnya, karyawan yang mau menikah pun diberikan bantuan hingga Rp40 juta per orang. Hal ini dilakukan lantaran Jhon pernah merasakan menjadi karyawan yang tidak memiliki uang.

"Saya pernah jadi karyawan dan ketika saya jadi pengusaha, saya tahu banget di posisi karyawan bagaimana, bagaimana saya mau buat zalim dan berbuat jahat sama karyawan, dan sekali lagi pengusaha tidak akan pernah bisa kerja tanpa karyawan," tegasnya.

Sementara, untuk mantan karyawannya yang viral di media sosial karena curhat dipecat asal-asalan, Jhon menyebutkan hal tersebut tidak benar.

Jhon bercerita bahwa karyawan yang berinisial SDP tersebut masuk ke Hive Five dengan memohon-mohon sampai nangis hingga akhirnya diterima di posisi marketing pada 2020.

Namun, setelah bekerja ia mengklaim SDP tidak bisa melakukan tugasnya sebagai marketingdengan baik karena introvert. Lalu, pada 27 Oktober 2022 yang bersangkutan mengundurkan diri secara mandiri atau kemauan sendiri.

"Iniresignmandiri, alasannya mau buka usaha, kan saya selalu dukung kalau karyawan saya ingin hidupnya berkembang. Mana bisa kita tahan orang mau keluar untuk kehidupan yang lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, SDP sebagai mantan karyawan memang dengan berani menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan melalui akun twitter @septiadp. Ada tiga tuntutan yang disampaikan kepada Jhon LBF.

Pertama, mengeluarkan hak-hak mantan karyawan yang belum dikeluarkan. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci.

Kedua, mengembalikan ijazah dan buku nikah mantan karyawan. Ketiga, menghilangkan peraturan internal yang tidak memperbolehkan berteman dengan mantan karyawan agar tidak ada lagi korban sampai dipecat massal.

[Gambas:Video CNN]

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga : Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

DPR Soal Pihak Meikarta Mangkir Tanpa Keterangan: Ini Pelecehan******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mangkir dari panggilan Komisi VI DPR, tanpa keterangan. Padahal, Presiden Direktur PT MSU diundang langsung untuk dimintai keterangan, termasuk gugatan perdata terhadap konsumennya.

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang yang ada di negeri ini.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya,stakeholderatau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan resmi DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDP yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU tidak hadir dan memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar. Sidang perdana berlangsung Selasa (24/1) lalu.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]