100 slot bonus

Kecintaan pada hiburan Korea

Kemendikbudristek: Pemilihan Rektor UNS Solo Dibatalkan Karena Cacat Hukum******

JAKARTA—Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membatalkan pemilihan rektor UNS lantaran cacat hukum

Hal ini disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek, Nizam, dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Nizam menjelaskan bahwa karena adanya peraturan MWA yang cacat hukum tersebut, maka hasil pemilihan rektor UNS periode 2023-2028 dinyatakan tidak sah.

“Hasil pemilihan dan penetapan Rektor UNS Solo untuk masa bakti 2023-2028 dibatalkan karena cacat hukum,” jelas dia, Senin.

Selanjutnya, pemilihan rektor akan diulang secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun proses pemilihan ulang tersebut akan dilakukan segera setelah peraturan-peraturan yang disharmoni tuntas diperbaiki.

Semetari itu, Nizam menambahkan MWA UNS dibekukan sementara. Hal ini lantaran berdasarkan pertimbangan adanya beberapa peraturan MWA yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta temuan dan rekomendasi Inspektorat Jenderal,” lanjut dia.

Hasil kajian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek dan kajian Biro Hukum Kemendikbudristek berdasar berbagai laporan, ditemukan ketidakselarasan pada sejumlah peraturan internal yang dibuat oleh Majelis Wali Amanat (MWA) selama ini.

Hasil kajian tersebut menyimpulkan adanya pelanggaran dan disharmoni dalam penyusunan peraturan internal UNS, termasuk dalam pemilihan rektor.

Karenanya, Kemendikbudristek mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Peraturan ini dikeluarkan berdasar pertimbangan matang bahwa, pertama, Mendikbudristek bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

Kedua, bahwa Peraturan MWA sebagai peraturan internal di lingkungan UNS tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, bahwa MWA sebagai salah satu organ di lingkungan UNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam membentuk Peraturan MWA telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penataan.

Mendorong PT yang Sehat

Nizam mengatakan pihaknya mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) untuk terus meningkatkan tata kelola institusi agar semakin sehat, sampai mendorong perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH).

PTN-BH diberikan otonomi yang lebih luas dibandingkan PTN Satker ataupun BLU. Dengan adanya keleluasaan dalam pengelolaan sumber daya, PTN-BH diharapkan berlomba-lomba membenahi diri, bertransformasi, dan berinovasi.

“Kampus-kampus PTN-BH inilah yang akan menjadi ujung tombak pengembangan mutu perguruan tinggi di Indonesia. Sebab, PTN-BH dituntut untuk berfokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkelas dunia dengan berlandaskan tata kelola yang baik dan akuntabel,” ujar Nizam.

Otonomi PTN-BH yang semakin luas juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Menurutnya pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi, melainkan tetap PT milik negara.

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok,” lanjutnya.

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya.

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” jelas Nizam.

Koreksi dan pembinaan yang dimaksud Nizam sesuai dengan fungsi Kemendikbudristek sebagaimana diamanahkan oleh UU 12/2012 tentang pendidikan tinggi dan PP 4/2014 tentang No. 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta peraturan-peraturan lainnya.

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

AIESEC UNS Edukasi Bahaya Pernikahan Dini di 4 Sekolah di Solo******

SOLO —Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengadakan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini di empat sekolah di Kota Solo pada awal 2023 ini.

Empat sekolah yang dimaksud adalah SMA Muhammadiyah 3 Solo, SMAN 5 Solo, SMP Kanisius 1 dan SMP Muhammadiyah 7 Solo. Edukasi tersebut merupakan rangkaian dari agenda kegiatan volunteer bernama Kids & Care 2.0 Local Project yang diselenggarakan oleh AIESEC in UNS.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

AIESEC merupakan organisasi kepemudaan terbesar di dunia yang salah satunya berada di UNS. Didirikan pada 1946 setelah perang dunia ke-2, AIESEC bertujuan mengembangkan jiwa kepemimpinan pemuda dan mewujudkan perdamaian dunia.

Sebagai organisasi kepemudaan, AIESEC turut serta berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kids & Care 2.0 Local Project AIESEC in UNS mengusung tema pernikahan dini.

Tema tersebut diambil karena Indonesia menempati posisi ke-7 sebagai negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi di dunia. Pernikahan dini tentunya juga membawa dampak yang sangat besar di kehidupan masyarakat.

Selain segi ekonomi dan sosial, pernikahan dini dinilai berbahaya terhadap kesehatan karena rentan terkena penyakit reproduksi, mental, stunting, hingga risiko kematian ibu dan anak. Kegiatan volunteer ini dilaksanakan selama empat pekan yang dimulai dari 19 Desember hingga 13 Januari secara hybrid.

Pada pekan pertama, para volunteer mendapatkan pembekalan awal yang bertujuan sebagai tempat mengenal proyek secara detail serta pengenalan lingkungan sekitar. Para volunteer mendapatkan materi berupa pengenalan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Komunitas di Solo, serta pengenalan pernikahan dini.

Pada pekan ini, kegiatan dilasanakan secara daring. Kemudian, pekan kedua berfokus pada pembekalan yang membahas permasalahan pernikahan dini secara spesifik. Ada empat aspek yang dibahas, yaitu kesehatan mental, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, hingga risiko kematian ibu dan anak.

Para volunteer dibekali ilmu yang nantinya akan diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah. Pada pekan ketiga, para volunteer melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan kesadaran mengenai bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan.

Pada pekan ini, seluruh kegiatan dilaksanakan secara luring. Para volunteer disebar ke empat sekolah yang ada di Solo yaitu SMA Muhammadiyah 3, SMA N 5, SMP Kanisius 1, dan SMP Muhammadiyah 7. Kids & Care 2.0 juga melakukan kunjungan ke Yayasan Rumah Lentera sebagai aksi dukungan untuk anak-anak dengan HIV & AIDS.

Pada pekan terakhir, para volunteer mengadakan webinar yang bertajuk Impact Report. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan manajemen proyek para volunteer.

Kegiatan pada pekan ini dilaksanakan secara daring. Para volunteer membuat webinar yang menjelaskan seluruh kegiatan dan dampak yang telah dilakukan oleh para volunteer untuk lingkungan sekitar.

Sebagai pemuda dituntut sadar akan peran kita di masyarakat yaitu agen perubahan. Kids & Care 2.0 sukses mengadakan edukasi yang diikuti oleh lebih dari 800 siswa-siswi di empat sekolah. Melalui Kids & Care 2.0, diharapkan para pemuda akan terus bisa berdampak di lingkungan sekitar dalam mempromosikan bahaya pernikahan dini sebagai langkah prevetif untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.

penguasa sungai

Jadi Tuan Rumah, UIN Walisongo Semarang Sambut Kembali AICIS 2024******

SEMARANG —Annual International Conference on Islamic Studies Tahun 2024resmi dimulai, Senin (11/12/2023). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ditunjuk menjadi tuan rumah perhelatan ke-23 AICIS.

Pelaksanaan konferensi internasional kajian keislaman terbesar di Asia Tenggara akan dilaksanakan pada 1-4 Februari 2024.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Tema yang diusung dalam konferensi adalah Redefining the Roles of Religion in Addresing Human Crisis: Encouting Peace, Justice and Human Right Issues.

“Mulai hari ini, kami undang para peneliti dan akademisi untuk ikut berpartisipasi dalam call for paper & panels AICIS 2024,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.Tp, M.T., memulai kick off AICIS 2024, Senin ini.

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendis Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag menerangkan AICIS merupakan salah satu ajang perhelatan konferensi terbesar tentang studi keislaman di perguruan tinggi.

Aicis menjadi forum yang paling representatif, paling megah dan paling melibatkan banyak peserta. “Aicis ini jangan hanya menjadi forum akademik yang bermakna, tapi harus ikut menyelesaikan problem di luar kampus. Jangan menjadi negara gading,” ujar pria yang akrab disapa Prof Inung.

Aicis diharapkan melahirkan karya-karya yang monumental. Hasil karya dari konferensi harus dapat dibukukan secara ilmiah, serta dinikmati secara luas oleh masyarakat.

“Tema AICIS selalu munasabah dengan tema sebelumnya. Tema tahun ini kita ingin memperdalam bahwa kajian keagamaan umum pada akhirnya harus berani mendefiniskan diri ketika dihadapkan pada krisis kemanusiaan,” tandasnya.

Kampanye AICIS diminta untuk lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di tingkat internasional.

Selain itu, bersamaan denganAicisjuga akan digelar leader forumdari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara untuk berbicara masalah kemanusiaan, perdamaian dalam skema hak asasi manusia.

“Aicis 2024 akan diselenggarakan leader forum dari berbagai negara di kawasan asia tenggara. Kami undang mereka untuk bicara masalah kemanusiaan global, perdamaian, juga skema HAM dikaitkan dengan narasi keagamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Aicis 2024, Prof. Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag mengatakan bahwa penyelenggaranAicis 2024tidak hanya mengekspose hasil penelitian dosen, tapi juga akan dipresentasikan dan dinikmati oleh masyarakat.

TemaAicis 2024yakni Redefining the Roles of Religion in Addresing Human Crisis: Encouting Peace, Justice and Human Right Issues.Tema utama akan dibagi menjadi 7 panel session yaitu:
1. Religion, Nationalisme,and Citizenship in Southeast Asia
2. Impact of International Religious Issues and Tension on Nationalism Citizenship, and Human Rights
3. Equality, Justice, and Humanitarian Crisis

4. Religious Tensons and Global Humanity
5. Gender, Spirituality, and Minority Issues
6. Fiqh Siyasah or War and Peace: Post Colonial Era
7. Maslahah Mursalah based Policy, Equaity and Empowerment

Pada tahun ini  Aicis 2024memasuki tahun ke-23. Aicis pertama diselenggarakan pertama kali pada tahun 2000 di Kota Semarang, lalu tahun ini dibawa kembali ke Semarang.

Pada edisi 2022, Aicis dilaksanakan di UIN Mataram di Bali. Pada 2023, Aicis dilaksanakan di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Dianggap Tidak Berdasar, Beberapa Pihak Pertanyakan Pembekuan MWA UNS Solo******

SOLO—Beberapa pihak menilai pembekuan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo tidak sesuai prosedur atau bermasalah secara hukum. 

Advokat di MT&P Law Firm yang juga pernah menjadi Kuasa Hukum MWA UNS Solo, Muhammad Taufiq, mengatakan dalam ketentuan PP PTN BH UNS yang tertuang dalam PP 56/2020, tidak ada dasar untuk melakukan pembekuan. 

Promosi Hari Gizi Nasional, BRI Peduli Salurkan Bantuan Cegah Stunting Itu Penting

“Sesuai PP itu organ PTNBH UNS meliputi MWA, SA, Rektor dan Dewan Profesor. Kalau sekarang salah satu organ tidak ada maka status PTNBH hilang,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (4/4/2023).

Menurut dia, pemberhentian anggota MWA UNS limitatif dibatasi oleh ketentuan sebagaimana Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. 

Maka, kata dia, secara hukum tidak dikenal pemberhentian anggota MWA oleh organ lain, atau dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara sepihak.

“Dasar hukum tidak kuat, mosok peraturan menteri mengalahkan PP. Itu secara norma salah, ibarat mengadakan kompetisi sepakbola enam bulan lalu semua aturan [dari] panitia dan induk organisasi dipakai, akhirnya [sudah] ada satu juara. Giliran penyerahan piala kejuaraan, dianggap batal,” lanjut dia.

Taufik mempertanyakan jika salah satu organ dibekukan, dalam hal ini MWA, artinya status PTNBH juga terhapus. Menurutnya ini bisa berdampak pada operasional kampus.

“Lah yang urus gaji dan lain-lain siapa. Peraturan menteri itu dibuat atas dasar kepentingan politik, bukan hukum. Maka nggak nyambung. Solusinya ya permen itu ditarik lagi,” kata dia.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau BEM UNS, Hilmi Ahs Shidiqi. BEM UNS mempertanyakan Peraturan menteri Pendidikan dan Teknologi yang membekukan MWA dan membatalkan pelantikan rektor UNS.

Peraturan yang dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS Solo tertanggal 31 Maret 2023.

“Apakah mentetri itu memiliki hak atau wewenang untuk membekukan itu, atau mungkin membatalkan pemilihan rektor. Perlu dikaji ulang lah [kenapa] menteri mengeluarkan peraturan itu,” kata dia kepada Solopos.com, Senin (3/4/2023)

Hilmi yang sempat menyambangi kantor MWA, Senin, mempertanyakan apakah Permen tersebut apakah sudah sesuai undang–undang yang berlaku.

“Saya sendiri tanya kalau MWA itu dibekukan terus UNS sebagai PTN BH itu seperti apa, aku cuma bertanya itu aja [ke MWA],” terang Hilmi

Hilmi mengatakan pembekuan MWA dan pembatalan rektor dari Kemendikbudristek dasarnya tidak terlalu kuat. “Sedangkan PTNBH UNS PP 56 peraturan pemerintah,” lanjut dia.

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Upitra Solo Kumpulkan 21 Sekolah di Soloraya untuk Jalin Kerja Sama ******

SOLO—Universitas Pignatelli Triputra atau Upitra Solo mengadakan school gatheringsuntuk menjalin perjanjian kerja sama dengan sekolah-sekolah Soloraya di Alana Hotel Solo, Selasa (19/12/2023).

Rektor Upitra Solo, Ninik Yudianti, mengatakan sengaja mengundang 21 sekolah negeri dan swasta Soloraya, selain untuk menjalin kerja sama, pihaknya juga ingin memperkenalkan lebih jauh universitas yang baru berdiri sekitar satu tahun lalu itu. 

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Kami juga ingin menjalin kerja sama lebih intens, bahwa kerja sama itu juga termasuk kami bisa menawarkan banyak hal sehingga saling menguntungkan,” kata dia ketika ditemui wartawan di sela-sela acara, Selasa (19/12/2023).

Ninik mengatakan bentuk kerja sama beragam, dia mengatakan beberapa di antaranya bisa berupa beasiswa untuk calon mahasiswa yang segera mendaftar ke Upitra. “Termasuk kerja sama lain misal dari pihak sekolah membutuhkan narasumber misal untuk tambahan pembelajaran,” kata dia.

Selain itu pihaknya juga bisa memfasilitasi kuliah umum untuk para siswa. Lalu bentuk kerja sama lain bisa berupa pengabdian dan penelitian bersama. Dia mengatakan sudah ada beberapa sekolah swasta yang menjalin kerja sama tersebut.

“Kami sudah ada dua atau tiga yang ada MoU dengan sekolah lain, sehingga langsung bisa kita tindaklanjuti ke projek atau topik tertentu, tetapi wadah besarnya kita buat MoU dulu baru nanti kita implementasikan,” kata dia. Ninik mengatakan implementasi tersebut bisa dilakukan dengan program yang disepakati bersama.

CEO Triputra Edukasi Nusantara (TEN), Yohanes Tan mengatakan pihaknya ingin membangun universitas yang berkualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Dia ingin semua orang dengan tidak membedakan status sosial, ras, suku, dan agama bisa mendapatkan pendidikan yang bagus lewat Upitra.

“Yang paling penting buat kami lulusan Upitra itu mendapatkan pekerjaan, percuma mencetak sarjana-sarjana baru tapi setelah mereka lulus bingung mau kerja di mana. Kehadiran kami itu ingin membangun sumber daya manusia atau mahasiswa setelah lulus bisa membantu bangsa ini,” kata dia.

Pihaknya juga ingin Upitra bisa menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dia juga mengatakan universitas yang beralamat di Jl. Duwet I, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Solo itu menjadi wadah bagi semua calon mahasiswa.

“Kita menekankan kampus kami betul-betul tidak membedakan suku dan agama apapun. Kita kasih semua kesempatan untuk belajar di sini,” kata dia.

Jerman Berdarah Besi

Perpanjangan Jabatan Rektor UNS Solo, Anggota MWA Unsur Mahasiswa Angkat Bicara******

SOLO—Anggota terpilih Majelis Wali Amanat (MWA) Unsur Mahasiswa (UM) UNS 2023, M. Khairil Ibadu Rahman, angkat bicara terkait polemik pembekuan MWA UNS Solo, pembatalan pelantikan rektor terpilih, dan perpanjangan masa jabatan rektor Jamal Wiwoho.

Khairil mengaku sejak awal dia turut mengawal pemilihan rektor hingga terpilihnya Sajidan sebagai rektor baru. Saat itu, di awal penjaringan rektor dirinya sedang menjabat sebagai Presiden BEM FMIPA UNS 2022.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Menurut dia, dalam proses pemilihan yang dijalankan MWA dari awal Desember 2022, tidak ada kejanggalan atau pun kecurangan seperti yang dituduhkan. Dia mengaku cukup memahami dinamika yang terjadi kala itu.

“Jadi pengawalan Pilrek [pemilihan rektor] di akhir tahun 2022 kemarin apa yang kita kawal, itu sudah sesuai, rasa-rasanya tidak ada permasalahan,” kata dia ketika dihubungi Solopos.com, Jumat (7/4/2023).

Dia menegaskan kembali tidak ada kecurangan dalam proses penjaringan sampai terpilihnya satu rektor. Menurut dia, jika memang ada pihak yang mengatakan ada kecurangan, cukup dibuktikan. “Tapi ketika kita mengawal saat itu tidak ada kecurangan dalam proses pilrek ini,” kata dia.

Hingga akhirnya, keluarnya Permendikbudristek Nomor 24/2023 yang berisi pembekuan MWA UNS dan pembatalan hasil pemilihan rektor terpilih periode 2023-2028. Dia mengatakan MWA UM UNS juga menemukan beberapa kejanggalan. Termasuk Permen yang melangkahi PP Nomor 56/2020. 

“Misal terkait dengan bagaimana substansi yang disampaikan permen, awalnya kan pilrek tidak dipermasalahkan, terus sekarang dipermasalahkan, nah itu kan janggal,” kata dia.

Dia juga menyayangkan perpanjangan masa jabatan Jamal Wiwoho sebagai rektor UNS melalui Surat Keputusan Menteri Nomor 23167/M/06/2023. Menurut dia, perpanjangan masa jabatan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56/2020 pasal 38 E.

Pasal tersebut mengatur syarat menjadi rektor salah satunya dalam pasal 38 E yang menyatakan harus berusia paling tinggi 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat. “Kok bisa bisa adanya perpanjangan, padahal itu berlawanan dengan hukum pemerintah tadi, ini juga menjadi keresahan kita,” lanjut dia.

Selain itu, dia juga menyayangkan dengan adanya konflik internal seperti ini. Terutama, kata dia, setelah adanya intervensi kementerian lewat Permendikbudristek nomor 24/2023 yang berakibat adanya pembekuan MWA UNS, pihaknya saat ini sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsi MWA UM.

“Hal tersebut juga berakibat pada permasalahan kemahasiswaan yang terhambat dari sisi pengawalan. Misal ada isu-isu yang harus kita kawal di awal 2023 ini, menjadi tidak bisa lagi dikawal,” kata dia.