buku mimpi 2d 85

hoki 4d 143Jutaan kata 627919Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi 2d 85》

Erick Thohir dan BPKP teken kerja sama kuatkan tata kelola BUMN******

Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan, penerapan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

"Dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi. Ujungnya apa, korporasinya sehat dan pelayanan publiknya lebih meningkat lagi, itu konteksnya," ujar Erick usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor BPKP, Jakarta, Senin.

Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, BUMN harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.

"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of developmentsekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," kata Ateh.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan juga oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN.

Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari
Baca juga: Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan
Baca juga: BTN luncurkan logo baru pada usianya yang ke-74

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah******

Pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Refuse-Derived Fuel(RDF) atau bahan bakar alternatif dari hasil olahan sampah.

"Kerja sama ini tidak hanya membantu Pemkab Gresik menciptakan lingkungan yang bersih, tetapi juga membantu SIG mendapatkan bahan bakar alternatif ramah lingkungan sebagai upaya dekarbonisasi," kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari di Jakarta, Senin.

Pengelolaan bahan bakar alternatif sampah tersebut akan dilakukan di TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik, Kabupaten Gresik.

TPST Belahanrejo dan TPST Ngipik telah dilengkapi fasilitas RDF, yang masing-masing memiliki kapasitas pengelolaan sampah sebesar 200 ton/hari dengan kapasitas input mesin 20 ton/hari, yang dapat menghasilkan 3,8 ton/hari RDF dari sampah anorganik dan 9 ton/hari RDF dari sampah organik.

Melalui kerja sama ini, nantinya RDF dari dua fasilitas tersebut akan dikirimkan ke SIG Pabrik Tuban untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif substitusi batu bara.

Menurut Reni, pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan prinsip ekonomi sirkular seperti RDF, memiliki banyak keunggulan.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengatasi tumpukan sampah yang menimbulkan bau dan gangguan kesehatan, pemanfaatan RDF juga mendukung akselerasi pencapaian target penurunan emisi karbon yang dicanangkan pemerintah pada 2060.

Terlebih, volume sampah yang terus meningkat masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah di tengah keterbatasan lahan tempat pembuangan dan fasilitas pengelolaan sampah.

Hal itu yang melandasi SIG berkolaborasi dengan pemda dalam mengatasi persoalan sampah.

Sebelum menjalin kerja sama dengan Pemkab Kabupaten Gresik dan Bantul, SIG melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, seperti Aceh, Cilacap, DKI Jakarta, Banyumas, Temanggung, Sleman, Wonosobo, dan pengelola sampah di Bali.

Di Kabupaten Cilacap, Jateng, SBI tidak hanya memanfaatkan RDF hasil produksi RDF Plant Jeruklegi milik Pemkab Cilacap, tetapi juga menjadi inisiator sekaligus operator fasilitas RDF pertama di Indonesia.

Sejak diresmikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada 21 Juli 2020, fasilitas RDF Cilacap kini mengolah 160 ton sampah/hari untuk menghasilkan 70-80 ton RDF/hari. Jumlah itu berpotensi menggantikan 50-60 ton batu bara/hari.

Baca juga: SIG turunkan emisi CO2
Baca juga: PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara
Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Masa kontrak Ken dan Leo VIXX dengan Jellyfish Entertainment berakhir******

Jakarta (ANTARA) - Masa kontrak dua anggota grup idola VIXX, Ken dan Leo, dengan agensi Jellyfish Entertainment berakhir pada 4 Maret 2024.

Jellyfish Entertainment pada Senin menyampaikan pernyataan resmi tentang berakhirnya masa kontrak dengan Leo dan Ken di akun X agensi.

"Kami ingin menginformasikan bahwa periode kontrak Jellyfish dengan Leo dan Ken VIXX telah berakhir. Kami menghargai setiap momen yang dihabiskan Leo dan Ken bersama kami," kata agensi.

"Kami sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua anggota VIXX yang telah menghabiskan waktu 11 tahun lebih bersama kami...," kata mereka.

Menurut siaran Soompi, Leo dan Ken memulai debut sebagai anggota VIXX pada 2012 dan merupakan anggota terakhir yang berpisah dengan Jellyfish Entertainment.

Anggota VIXX yang lain telah meninggalkan Jellyfish Entertainment dan pindah ke agensi yang baru.

VIXX pada November 2023 merilis album mini kelima bertajuk CONTINUUM dan sekarang sedang sibuk melakukan tur konser CONTINUUM ke sejumlah negara.

Baca juga: Ravi hengkang dari VIXX
Baca juga: N VIXX susul Hongbin dan Ravi tinggalkan Jellyfish Entertainment

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara pinjam uang di telkomsel、link slot bonus new member、gacor5000

Terkait：mataharibet88、ganesha fortune slot demo、77 slot online、jiwa game slot、situs slot yang lagi gacor、pembiayaan akulaku、ajaib4d slot、naga777、angkas168、dewicasino88

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：sukaslot99（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

19 di erek erek

erek erek kuburan 4d

pinjaman online bri langsung cair ktp

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Penjahat Generasi Biksu Bunga

pinjaman online tenor 12 bulan ojk

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong******

Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

usia fantasi

22 erek erek togel

Dinsos Bali pulangkan delapan korban kebakaran ke Lombok******

Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bali Luh Ayu Aryani mengatakan delapan dari 83 korban kebakaran puluhan kamar kos di Denpasar difasilitasi pemulangannya ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Delapan orang yang akan balik ke Lombok sedang dipersiapkan pemulangannya,” kata dia di Denpasar, Senin.

Luh Ayu Aryani mengatakan pemulangan warga yang tempat tinggalnya terbakar habis itu atas permintaan mereka sendiri. Pemerintah daerah membantu pemulangan mereka.

Baca juga: Korban kebakaran di Denpasar dapat bantuan kamar kos sebulan

Delapan korban kebakaran itu tidak dalam satu kartu keluarga, mereka terdiri atas lima laki-laki dan tiga perempuan berusia 18-50 tahun. Lima orang diberangkatkan ke Kabupaten Lombok Barat dan tiga lainnya ke Kabupaten Lombok Tengah.

“Dari Dinsos Bali kita antar mereka memakai bus kantor atau mobil elf sampai Pelabuhan Padangbai. Kemudian kita belikan tiket penyeberangan di pelabuhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bantuan ini diberikan setelah mendapat laporan kejadian kebakaran yang menghanguskan 27 unit rumah semi-permanen dan 3 unit warung semi-permanen di Jalan Sekarsari, Banjar Batur Sari, Desa Kesiman Kertalangu pada Minggu (3/3) siang.

Baca juga: BPBD kerahkan enam pemadam tangani kebakaran rumah 60 KK di Denpasar

"Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta. Pihak kepolisian masih melakukan penelusuran, dan seluruh korban dievakuasi sementara," ujarnya.

Menurut dia, bantuan terhadap korban yang dievakuasi sudah diberikan oleh Dinsos Denpasar. Bantuan tersebut di antaranya kelengkapan bayi dan kebutuhan makan minum di pengungsian.

Baca juga: Kebakaran di Pulang Pisau hanguskan 55 bangunan rumah dan kios

“Permakanan juga sudah disiapkan Dinsos Denpasar sambil memantau perkembangan data warga yang akan pulang atau tinggal di tempat kerabatnya. Informasi terkini, warga berencana membuka dapur umum di tempat kerabat dengan bantuan warga setempat,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Panggil pahlawan dari dunia lain

nuansa slot 777

Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang******

Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas," kata Menhub melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Menhub saat membuka focus group discussion(FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Menhub menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Ia memberi contoh bahwa Kemenhub memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang dan melakukan perawatan permukaan perlintasan pada ruang manfaat jalan kereta api.

Kemudian, Kementerian PUPR membangununderpassatau flyoverpada perlintasan jalan nasional. Sejalan dengan itu, Pemda juga dapat melakukan intervensi yang sama pada jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sesuai kewenangannya.

"Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan rasio panjang jalan di Indonesia, di mana 90,82 persen status jalan di Indonesia merupakan jalan provinsi, kabupaten, dan kota," ucap Menhub.

Ia pun mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKT bersama para pemangku kepentingan terkait tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan FGD tersebut mengambil tema "Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah".

Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi, permasalahan, dan penanganan perlintasan sebidang di tanah air.

"Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran terkait program kerja dan rencana aksi dari beberapa kementerian dan lembaga perihal penanganan di perlintasan sebidang," ujar Robby.

Dalam kesempatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang "Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan".

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Baca juga: Menhub harap kehadiran Biskita Trans Bekasi optimalkan angkutan massal

Baca juga: Menhub pastikan distribusi logistik berjalan lancar selama Ramadhan

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana

Baca juga: Menhub apresiasi pengembangan pesawat N219 dan Vela Alpha oleh PT DI

Dewa Bela Diri Syura

pinoqq

Iriana dan OASE KIM sosialisasikan ketahanan pangan kepada siswa SD******

Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut masyarakat lain yang masih membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wury Ma'ruf Amin bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) menyosialisasikan ketahanan pangan kepada para siswa sekolah dasar di Alun-Alun Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Rangkaian kegiatan sosialisasi melalui gerakan stop boros pangan ini merupakan kolaborasi OASE KIM bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat yang diketuai oleh Tri Tito Karnavian, TP PKK daerah, dan Badan Pangan Nasional.

"Kalau kita pergi ke restoran, kita pergi ke undangan, kita mengambil makanan secukupnya. Jangan sampai kita membuang sampah pangan begitu besar. Ini menyangkut masyarakat lain yang masih membutuhkan," kata Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian dalam keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pemprov DKI tanam 30 ribu bibit cabai untuk jaga ketahanan pangan

Tri menjelaskan bahwa gerakan stop boros pangan merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan secukupnya.

Setelah menyosialisasikan gerakan stop boros pangan, Iriana dan Wury melakukan gerakan tanam cabai nasional bersama dengan TP PKK seluruh Indonesia melalui konferensi video.

Gerakan penanaman cabai nasional diharapkan mampu membantu mencukupi kebutuhan cabai skala rumah tangga. "Diharapkan dengan penanaman cabai nasional ini kita bisa membantu menurunkan inflasi di mana harga cabai sekarang cukup tinggi," kata Tri Tito.

Selain kedua kegiatan tersebut, Iriana, Wury, dan para anggota OASE KIM menebar benih ikan bersama masyarakat di Situ Citatah, Alun-alun Cirimekar.

Kegiatan penaburan benih ikan juga merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan kolam atau lahan yang ada untuk budidaya ikan.

"Ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa mempunyai kolam-kolam sendiri, memanfaatkan halamannya sendiri kalau memang itu cukup. Tidak hanya punya lahan, tapi juga punya sistem memakai ember dan lain-lain," kata Tri Tito.

Baca juga: Anggota DPR minta Bapanas fokus bangun ketahanan pangan

Tri Tito pun berharap kegiatan sosialisasi oleh Iriana, Wury, dan anggota OASE KIM dapat memberikan edukasi ketahanan pangan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa TP PKK turut menyukseskan program pemerintah.

Tim Penggerak PKK berdasarkan Perpres Nomor 99 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pemerintah telah menjadi mitra dalam menyukseskan program-program pemerintah.

Gerbang Bayangan Langit

luxury333 slot

MA dan Universitas Stanford jalin kerja sama strategis******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Universitas Stanford di California, Amerika Serikat, sepakat untuk menjalin kerja sama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan, dan pelatihan.

Dikutip dari laman resmi MA di Jakarta, Senin, kerja sama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam aspek hukum lingkungan, keberlanjutan, hak aasi manusia (HAM), hukum pidana, proses peradilan, dan pembaruan peradilan.

Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam Letter of Intent(LoI) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Bambang Hery Mulyono dan Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice Profesor David Cohen pada Kamis (29/2).

Dalam sambutannya, Ketua MA Muhammad Syarifuddin menekankan pentingnya pengembangan lebih lanjut kerja sama tersebut melalui rencana untuk meningkatkan kerja sama ke tingkat lebih tinggi, yakni memorandum of understanding(MoU) yang akan ditandatangani dalam waktu satu tahun ke depan.

"Ke depan, kerja sama ini diharapkan bisa ditingkatkan menjadi kerja sama yang lebih berkelanjutan dengan penandatanganan memorandum of understanding," kata Syarifuddin.

Ia juga berharap agar para hakim di Indonesia bisa menempuh pendidikan di Stanford untuk mempelajari dan mendalami berbagai area prioritas tersebut.

Sementara itu, Konsul Jenderal RI di San Fransisco, AS, Prasetyo Hadi menyambut baik kesepakatan ini sebagai pencapaian monumental.

"Selamat atas kerja sama hukum dan penelitian yang dicapai oleh Mahkamah Agung dengan Stanford. Diharapkan dapat mendukung berbagai upaya Mahkamah Agung untuk semakin meningkatkan kapasitas para penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung se-Indonesia," ujarnya.

Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan dalam kunjungan kerja Mahkamah Agung ke California. Dalam kesempatan itu, delegasi MA mengunjungi beberapa instansi peradilan, penegak hukum, dan pendidikan tinggi dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerja sama internasional di kawasan California Utara dan Selatan.

Di Universitas Stanford, delegasi MA mengadakan dialog terkait berbagai isu di beberapa pusat studi, salah satunya mengenai keadilan restoratif, yaitu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lewat proses dialog dan mediasi.

Dalam dialognya, Syarifuddin menekankan isu tersebut mengingat saat ini MA tengah mempersiapkan kerangka kebijakan keadilan restoratif di peradilan sehingga ragam ide dan pemikiran mengenai isu itu akan membantu pimpinan MA dalam mempercepat pembahasan kerangka hukum.

Delegasi MA juga melaksanakan dialog dengan US Marshall Service serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu Northern California Federal District Court di San Fransisco dan Southern California Federal District Court di Los Angeles.

Isu-isu yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi keadilan restoratif, pelaksanaan kepailitan, dan benturan kepentingan, serta melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan.

Sistem penyelamatan diri ilahi

pedia4d

Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) turun tangan dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

"Selama ini kan regulasi menyerahkan (pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah) kepada sekolah, sekolah harus ini, ini, ini. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum (APH)," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Peran satgas anti-bullying perlu ditingkatkan cegah perundungan siber Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah. Menurut Aliyah, pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah. Aliyah mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera. "Jangan lagi ada jalan-jalan lain di luar sanksi hukum, yang tidak menimbulkan efek jera. Sanksi hukum pertama harus," ujarnya. Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan. Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: KPAI membentuk Satgas TPPK dari tingkat kabupaten hingga sekolah

Baca juga: FSGI: Sekolah perlu bentuk satgas khusus cegah perundungan TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

"Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” kata Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.

《buku mimpi 2d 85》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，buku mimpi 87Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buku mimpi 2d 85》bab terbaru。