Tianji

cara mendapatkan gratis ongkir di shopee cod

Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif, Berikut Indikasinya******

Solopos.com JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak kondusif.

Seperti dilansir Bisnis.com, Hasto merinci ada tiga indikator yang menjadi indikasi tidak kondusifnya kabinet Jokowi saat ini.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.

Kedua, lanjutnya, jajaran menteri juga sudah terfragmentasi alias terbelah. Apalagi, Hasto berpendapat Jokowi sudah menyatakan ingin berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.

Ketiga, dia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan  testimoni bahwa kini para menteri diperiksa secara berlebih ketika ingin rapat kabinet.

Oleh sebab itu, Hasto meminta Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Presiden, lanjutnya, harus berada di atas semua golongan.

“Inilah yang sebenernya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah merestui calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Blak-blakan Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif”

Kehidupan pastoral di Amerika

2x45win

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Pengawal batin Jinyi

pinjol 20 juta

Gugat Suhartoyo ke PTUN: Paman Gibran, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK******

JAKARTA — Isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya terungkap.

Anwar tetap ingin menjabat sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula. Hal tersebut termaktub dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan Anwar Usman pada November 2023 lalu.

Promosi Lolos Kurasi, 15 UMKM Ini Unjuk Gigi di Kick-Off HUT ke-128 BRI

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN via Bisnis.com, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN.

MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman.

Adapun, perkara ini telah memasuki tahap persidangan. PTUN menggelar pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik pada hari ini, Rabu (31/1/2024) pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, Anwar Usman yang juga masih berstatus sebagai hakim konstitusi telah menggugat Ketua MK Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada November tahun lalu, tepatnya Jumat (23/11/2023).

Gugatan tersebut dilayangkan seusai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.

Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Sebelum melayangkan gugatan, paman cawapres Gibran Rakabuming Raka ini telah mengajukan keberatan atas pengangkatan Suhartoyo melalui surat keberatan administratif atas Surat Keputusan (SK) No. 17/2023 tertanggal 9 November 2023.

Sebagai respons atas keberatan itu, para hakim konstitusi menegaskan bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK periode 2023–2028 adalah karena melaksanakan putusan MKMK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Gugat Suhartoyo ke PTUN, Anwar Usman Tetap Ingin Jadi Ketua MK!”

Yang Dijunjung Dunia

gemoy88

TKN Prabowo******

SOLO —Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kembali menegaskan tidak pernah memikirkan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung dua putaran. Mereka optimistis pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 itu menang satu putaran.

“Kami tidak pernah berpikir adanya pilpres dua putaran. Sejak awal kami berkeyakinan pilpres berlangsung satu putaran,” kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, di Padang, Sumatra Barat, Selasa (30/1/2024).

Promosi Lewat Holding UMi, BRI Dorong Literasi Pelaku Usaha Ultra Mikro

Ketika ditanya awak media jika nantinya pilpres benar-benar berlangsung dua putaran, Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu kembali menegaskan tidak memikirkan pesta demokrasi lima tahunan itu berlangsung dua putaran.

“Kami tidak pernah berpikir pilpres dua putaran,” kata Ahmad kembali menegaskan sebagaimana dilansir Antara.

Mengenai tingkat keterpilihan Prabowo Subianto di Provinsi Sumatra Barat, Muzani menyakini Ketua Umum Partai Gerindra itu masih mendapatkan tempat di hati masyarakat Ranah Minangkabau.

Kendati demikian, TKN Prabowo-Gibran mengaku sempat ragu setelah adanya klaim sepihak, termasuk upaya mendiskreditkan Prabowo Subianto yang dilakukan secara sistematis. Namun, Gerindra terus berupaya meyakinkan konstituen di Sumatra Barat bahwa komitmen Prabowo kepada bangsa dan Ranah Minangkabau tidak berubah.

Dari kerja keras yang dilakukan partai tersebut, Ahmad Muzani menyebut masyarakat di Ranah Minang tetap berada dalam barisan atau berpihak kepada Prabowo Subianto.

Hal itu dapat dilihat dari hasil lembaga survei yang menyatakan Sumatra Barat mendukung anak ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa hasil survei adalah sebuah potret atau kenyataan ketika survei dilakukan. Artinya, hal itu belum menggambarkan hasil pemilihan umum atau pemilu yang sesungguhnya.

Ia menambahkan menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024, TKN menjadwalkan Prabowo Subianto atau Gibran Rakabuming Raka akan mengunjungi Ranah Minang.

Sistem monster kekerasan paling kuat

aplikasi belanja cicilan tanpa kartu kredit

Jos! UNS Solo Raih Peringkat ke******

SOLO —Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menempati urutan ke-7 nasional dalam pemeringkatan UI GreenMetric World University Ranking 2022 yang diumumkan melalui kanal YouTube Universitas Indonesia, Senin (12/12/2022).

Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi UNS Prof. Sajidan mengatakan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric pada tahun ini merupakan pencapaian besar yang tidak sekadar untuk diapresiasi namun juga dimaknai.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Sebab, peringkat ke-7 UI GreenMetric yang diberikan kepada UNS menunjukkan Kampus Benteng Pancasila ini berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Tak hanya itu, kata Sajidan, masuknya UNS ke dalam daftar perguruan tinggi yang mempunyai perhatian kepada lingkungan hidup adalah hasil dari kerja keras bersama antar sivitas akademika, mulai dari dosen, mahasiswa, hingga tenaga kependidikan (tendik).

“Ini capaian yang luar biasa setidak-tidaknya bagi UNS untuk menutup tahun 2022 dengan prestasi yang gemilang. Selamat untuk kita, terkhusus untuk sivitas akademika UNS yang telah berkontribusi pada pencapaian UI GreenMetric ini,” ujar Sajidan, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: Sosialisasi IKD, UNS Solo Jadi Pilot Project Program Dukcapil Goes to Campus

Sajidan juga menyampaikan masuknya UNS ke dalam 10 besar UI GreenMetric membuktikan perguruan tinggi di Kota Bengawan ini semakin siap menjadi World Class University (WCU).

Ia menilai perguruan tinggi berstandar internasional tidak hanya dilihat dari kualitas riset, publikasi ilmiah, paten, sebaran lulusan, dan prestasi dosen atau mahasiswa, namun juga ditentukan dari teknologi dan cara-cara untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Perlu diketahui bahwa belakangan ini isu seputar lingkungan menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jadi, tercapainya UNS pada UI GreenMetric menunjukkan kampus kita up to date terhadap perkembangan zaman, utamanya perubahan iklim,” jelas Sajidan.

Standar Penilaian UI GreenMetric

UI GreenMetric yang memasukkan UNS pada pemeringkatan perguruan tinggi di bidang keberlanjutan untuk level Indonesia dan dunia adalah acara publikasi yang digelar secara tahunan.

Pemeringkatan ini diinisasi oleh UI yang menilai peringkat perguruan tinggi di Indonesia dan dunia peserta UI GreenMetric berdasarkan komitmen dan tindakan terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Terus Berinovasi, UNS Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2022, UNS harus bersaing dengan 126 perguruan tinggi di Tanah Air yang mengikuti UI GreenMetric. Pemeringkatan ini juga diikuti 1.050 perguruan tinggi dari 85 negara.

Ada beberapa pilar yang diterapkan UI GreenMetric untuk menilai komitmen sebuah perguruan tinggi terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan, yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

Bobot penilaian pada pemeringkatan ini mencakup pendidikan dan riset (18 persen), penggunaan air (10 persen), transportasi (18 persen), keadaan dan infrastruktur kampus (15 persen), energi dan perubahan iklim (21 persen), dan pengelolaan sampah (18 persen).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Uns UNS Solo Penghijauan Kampus Ramah Lingkungan Share

---

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik SuaraIndah Septiyaning Wardani ,  Kaled Hasby Ashshidiqy Rabu, 31 Januari 2024 - 12:42 WIB share SOLOPOS.COM - Tempat penitipan HP disediakan di TPS saat simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pemilu Karanganyar di Hotel Permata Sari pada Rabu (31/1/2024). (Solopos.com/Indah Septiyaning Wardani)

KARANGANYAR —Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar melarang warga membawa ponsel ke bilik suara saat pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 nanti.

Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) diminta menyediakan tempat penitipan ponsel di tempat emungutan suara (TPS) masing-masing. Larangan membawa ponsel ini juga disosialisasikan KPU saat menggelar simulasi pemungutaan dan perhitungan suara Pemilu 2024 di Hotel Permata Sari, Tasikmadu, Karanganyar, pada Rabu (31/1/2024).

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Simulasi ini merupakan yang kali kedua. Sebelumnya simulasi digelar KPU di Hotel D’wangsa Lorin, Colomadu, Senin (26/12/2023).

Ketua KPU Karanganyar, Daryono, mengatakan dalam simulasi kali ini lebih menekankan larangan membawa ponsel berkamera saat pencoblosan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan KPU. Selain itu juga mengenalkan lebih lanjut aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara dan Manajemen Relawan) yang akan digunakan dalam Pemilu 2024.

Di acara itu, KPU melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara secara riil, seperti halnya proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu mendatang.

KPU menghadirkan KPPS, pemilih riil, dan saksi dari partai politik dalam simulasi tersebut. Pemilih melakukan pencoblosan dan memasukkan surat suara ke kotak suara, diakhiri dengan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah memilih. Setelah itu, dilakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Komisioner KPU Karanganyar, Devid Wahyuningtyas, menyebut larangan membawa ponsel berkamera diatur di antaranya dalam Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, serta Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Tahun 2024.

KPPS harus menyediakan wadah plastik di depan bilik suara tempat menitipkan ponsel pemilih. “KPPS harus berulang kali mengingatkan pemilih yang membawa ponsel agar meninggalkannya di sana. Setelah selesai nyoblos surat suara hingga mencelup jari ke tinta, ponsel dipersilakan diambil,” kata dia.

KPPS wajib menegur keras pemilih yang nekat melanggar aturan itu. Simulasi dibuat riil untuk mendapat gambaran utuh dari proses pemungutan dan penghitungan suara.

Dosa Lumen

kitkat 777 slot

Pendaftaran MAN 1 Solo Program Keagamaan Dibuka, Ini Daya Tampungnya******

Dia mengatakan secara keseluruhan peminat Program Keagamaan di MAN 1 Solo pada 2022 lalu mencapai 1.407 pendaftar. Sedangkan yang diterima waku itu hanya 68 siswa dan 3 siswa internasional. 

Slamet menjelaskan tren pendaftar di MAN 1 Solo memang selalu tinggi. “Minat pendaftar di MAN 1 PK Solo paling banyak se-Indonesia, dan tren minat pendaftar tahun ini sama tingginya,” kata dia.

Dia mengatakan rata-rata pendaftar di MAN 1 Solo dari kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah. Namun ada beberapa yang dari luar Pulau Jawa. Hal itu memang memungkinkan lantaran semua orang dari seluruh Indonesia diperbolehkan mendaftar. 

Senada, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Solo, Rifhamdani Agam, mengatakan peminat madrasah di Kota Solo cukup banyak. Pengalaman tahun lalu, dia mengatakan banyak menolak calon siswa. “Kita menolak hampir separuh dari total pendaftar,” kata dia.

Bagi calon siswa yang ingin mendaftar di MAN 1 Solo Program Keagamaan bisa melalui website snpdb-madrasah.kemenag.go.id.

Berikut Jadwal Pendaftaran MAN Program Keagamaan

Jalur Prestasi

-Pendaftaran (online) jalur prestasi: 08 Januari-17 Februari 2024
-Seleksi Berkas Jalur Prestasi: 09 Januari-17 Februari 2024
-Tes Wawancara Jalur Prestasi: 21-22 Februari 2024
-Pengumuman Kelulusan Jalur Prestasi: 24 Februari 2024
-Daftar Ulang: 25-30 Maret 2024
-Awal Masuk Asrama: 13 Juli 2024

Jalur Tes

-Pendaftaran (online) Jalur Tes: 08 Januari-17 Februari 2024
-Seleksi Berkas Jalur Tes: 09 Januari-17 Februari 2024
-Pengumuman Peserta CBT Jalur Tes: 20 Februari 2024
-Computer Based Test (CBT): 29 Februari- 1 Maret 2024
-Tes Wawancara Jalur Tes: 1-9 Maret 2024
-Computer Based Test (CBT): 2-3 Maret 2024
-Pengumuman Kelulusan: 20 Maret 2024
-Daftar Ulang: 25-30 Maret 2024
-Awal Masuk Asrama: 13 Juli 2024

Selain di MAN 1 Solo, calon siswa bisa mendaftar Program Keagamaan yang di MAN lain. Berikut daftar MAN-PK di beberapa daerah dan daya tampung yang tersedia:

MAN 2 Padang Panjang: 48 siswa
MAN 3 Makassar: 48 siswa
MAN 1 Solo: 68 siswa
MAN 1 Ciamis: 48 siswa
MAN 2 Mataram: 48 siswa
MAN 1 Yogyakarta: 48 siswa
MAN 4 Jombang: 48 siswa
MAN 2 Samarinda: 48 siswa
MAN 4 Banjar: 48 siswa
MAN 1 Jember: 48 siswa
MAN Batam: 48 siswa