dapat dollar dari google 756Jutaan kata 704590Orang-orang telah membaca serialisasi
《zeus vs hades maxwin》
Bos Bappebti 'Dikejar' Zulhas soal Bursa Kripto: Asam Lambung Naik******Jakarta, CNN Indonesia--
Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko curhat sakit perut merespons titah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merampungkan bursa kripto sebelum Juni 2023.
"Pak Menteri arahannya bursa kripto harus segera terbentuk, tenggat waktunya Juni 2023. Bagi Bappebti, bursa kripto ini sebuah kebutuhan. Kalau gak ada bursa kripto, saya dikit-dikit sakit perut karena asam lambungnya naik," ungkapnya di Auditorium Gedung Bappebti, Jakarta Pusat, Jumat (20/1).
Didid menjelaskan Bappebti punya tiga tugas berat yang harus rampung pada Juni 2023. Pertama, pembentukan bursa kripto. Kedua, Zulkifli meminta komoditas crude palm oil(CPO) yang diminta harus segera masuk bursa.
"Jadi Juni 2023 menjadi bulan keramat bagi Bappebti. Kami harus bisa mencapai Juni 2023 dengan target-target kinerja seperti tadi," ujar Didid.
Didid menerangkan ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui Bappebti dalam membentuk bursa kripto.
Menurutnya, target yang ditetapkan Zulhas soal bursa kripto realistis karena pihaknya sudah punya beberapa kriteria pembentukan bursa tersebut. Namun, ia menegaskan bukan hanya permasalahan membentuk bursa, melainkan perlu dibuat ekosistemnya.
"Kami upayakan sampai (bursa kripto terbentuk) Juni 2023. Kami upayakan dengan keras. Kami sudah siap dengan standarnya, ada tiga stage.Sekarang stage satunya belum terlewati," jelas Didid.
Sementara itu, serah terima pengawasan kripto dari Bappebti ke OJK juga sedang dikebut. Didid menjelaskan pihaknya sedang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk menyusun rancangan PP (RPP) masa peralihan tersebut.
Ia menegaskan pp tersebut bakal disusun selama paling lambat 6 bulan, sedangkan masa transisi pengawasan kripto ke OJK bakal berlangsung selama 24 bulan. Meski nantinya pengawasan kripto sudah beralih ke OJK, Bappebti masih punya peranan penting.
"Kebijakan-kebijakan terutama terkait aset digital itu tetap ada di Bappebti, tetapi kebijakan operasionalnya ada di OJK. Jadi Bappebti hanya kebijakan yang sifatnya makro," tandas Didid.
[Gambas:Video CNN]
Tutup Pekan, Laju IHSG Mulus ke 6.874******Jakarta, CNN Indonesia--
Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.874 pada Jumat (20/1). Indeks saham menguat 55,02 poin atau bertambah 0,81 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.758 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20.808 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 256 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.
Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB ikut bangkit 0,41 persen di level Rp15.173 per dolar AS.
Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah di 0,76 persen disusul indeks NYSE Composite 0,51 persen. Indeks NASDAQ Composite pun ikut melemah 0,96 persen.
Serupa, bursa saham Eropa terpantau mayoritas melemah. Indeks DAX di Jerman ikut minus 1,72 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,07 persen. Sementara, indeks CAC 40 di Perancis juga ambruk dengan persentase 1,86 persen.
Kemudian, bursa saham Asia mayoritas perkasa. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat menguat 0,56 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,71 persen. Sementara, indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 0,58 persen.
[Gambas:Video CNN]
Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Sebab itu, ia meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melobi DPR untuk segera membahas RUU yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 itu.
"Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada menteri hukum dan ham dan menteri ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (18/6).
Mantan wali kota Solo itu menegaskan komitmen pemerintah melindungi pekerja rumah tangga. Ia mengklaim ada sekitar 4 juta orang pekerja rumah tangga di seluruh Tanah Air.
"Saya berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja," ucapnya.
Jika melihat sejarah pembahanan RUU PPRT, rancangan beleid ini sudah bolak balik keluar masuk dari daftar prolegnas DPR sejak 2004 silam.
Lihat Juga :FTX Mengaku Kemalingan Rp6,26 T Akibat Peretasan |
Pada 2020, RUU tersebut bahkan selesai pembahasan di Badan Legislasi dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bamus).
Kala itu, pemerintah dan DPR juga sepakat membawa draf itu ke tingkat paripurna. Meski demikian, rencana itu tak berlanjut. Tiba-tiba RUU PPRT batal dibawa ke paripurna.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan RUU PPRT akan mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagi pekerja rumah tangga.
"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.
Lihat Juga :Asosiasi Puskesmas Nilai Tarif Baru Layanan JKN Masih Belum Ideal |
Menanggapi rencana pemerintah soal RUU PPRT, Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini menuturkan ada banyak hal yang harus diatur dalam beleid tersebut.
Hal yang paling utama diatur adalah soal pengakuan dan perlindungan terhadap PRT. Menurutnya, pengakuan itu termasuk memberi keadilan pada PRT.
Selain itu, lingkup pekerjaan PRT juga harus diatur agar kedua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja mengetahui batasan.
"Lingkup pekerjaan PRT itu apa saja? Jadi (misalnya) mencuci, menyikat rumah, mengasuh anak, merawat lansia," kata Lita kepada CNNIndonesia.com.
Lihat Juga :DPR Kejar RUU PPRT Dibawa ke Paripurna Pekan Depan |
Ia juga mengatakan RUU PPRT perlu mengatur hak dan antara PRT dan pemberi kerja alias majikan. Untuk PRT, hak yang dimaksud seperti libur mingguan, jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, cuti tahunan, hingga besaran upah yang disepakati.
Lalu, hak menjalankan ibadah dan hak mendapat tunjangan hari raya (THR). Adapun kewajiban PRT adalah melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kesepakatan.
Sementara itu, hak untuk majikan bisa mencakup mendapat hasil kerja dari PRT sesuai dengan kesepakatan hingga hak mendapat identitas PRT yang valid.
Lihat Juga :China Beri Peringatan Ketiga ke Spekulan Harga Bijih Besi |
Menurut Lita, majikan sangat berhak mengetahui identitas dan latar belakang dari ART. Hal ini diperlukan agar kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik tanpa ada kecurigaan.
"Kedua belah pihak harus mendapatkan juga informasi yang valid, mengenai identitas, baik PRT ataupun pemberi kerja. Kemudian situasi kerjanya serta situasi asal latar belakang dari PRT," ujarnya.
Sedangkan, kewajiban majikan meliputi memberi upah sesuai kesepakatan, memberikan libur kepada PRT, cuti, hingga tunjangan.
Label:totoakurat、pola gacor treasure of aztec、bo 88 slot
Terkait:masterslot88、hsc777、rtp roma 77、rtp prada4d、turbo303、link slot pg soft gacor、ug303 slot login、ringbet88、maxwin terbaru、neng4d slot
bab terbaru:voucher google play gratis 2022(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
《zeus vs hades maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bcaslot888Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《zeus vs hades maxwin》bab terbaru。