angka jitu kelabang

pakaian wanita

Aliran Keluar Modal Asing Bayangi IHSG Akhir Pekan Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (6/1).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut pelemahan dipicu oleh aliran keluar modal asing yang cukup besar. 

"Hari ini IHSG berpotensi melemah. Sentimen dari masih terjadinya capital outflowyang tercatat secarayear-to-datejuga akan turut mewarnai pergerakan IHSG," kata William dikutip dari rilis hariannya.

"Namun mengingat masih stabilnya kondisi perekonomian Indonesia maka peluang teknikal rebound masih terbuka lebar," tegasnya.

William memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.789 dan resistance6.956.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, UNVR, SMGR, INDF, BBCA, TLKM, dan JSMR.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG cenderung akan menguji kembali zonasupport6.510-6.560 dengan peluang melanjutkan pola konsolidasi apabila tetap di atas 6.510.

[Gambas:Video CNN]

"(Jika terjadi) penurunan di bawah 6.510 akan mengonfirmasi skenario alternatif dan IHSG dapat terseret menuju 6.358," ucap Ivan.

Ivan memperkirakan hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support6.560 dan resistance6.700. Saham pilihannya adalah MDKA, PGAS, dan PTBA.

IHSG ditutup di level 6.653 pada Kamis (5/1) sore. Indeks saham minus 159,39 poin atau berkurang 2,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14.161 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23.144 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 90 saham menguat, 518 terkoreksi, dan 94 lainnya stagnan.

Panjang umur iman

Harga Emas Lesu ke Rp1,026 Juta per Gram Usai Dolar AS Terkoreksi******

Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) alias Antam bertengger di Rp1,026 juta pada Selasa (14/2) ini. Harga emasitu turun Rp1.000 dibandingkan Senin (13/2).

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp1.000 ke Rp911 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp563 ribu, 2 gram Rp1,99 juta, 3 gram Rp2,96 juta, 5 gram Rp4,90 juta, 10 gram Rp9,75 juta, 25 gram Rp24,26 juta, dan 50 gram Rp48,44 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,16 persen menjadi US.866 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot menguat 0,14 persen ke US.856 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas akan terkonsolidasi dengan kecenderungan naik terbatas. Hal ini didukung oleh koreksi pada dolar AS dan turunnya imbal hasil obligasi AS.

"Namun investor diperkirakan cenderung wait and see mengantisipasi kejutan pada data inflasi AS malam ini," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.840 per troy ons dan resistance US.870 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Dirut Garuda Protes DPR Minta Harga Tiket Turun: Nanti Kita PKPU Lagi******

Direktur Utama PT GarudaIndonesia Tbk Irfan Setiaputra berkelakar pihaknya berpotensi mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jika DPR terus meminta harga pesawat untuk jemaahhajitahun ini diturunkan.

Candaan itu berlangsung di tengah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR hari ini, Kamis (25/1) membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Mulanya, anggota DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang meminta Garuda segera memastikan perkiraan harga pesawat yang akan digunakan jemaah haji tahun ini. Marwan pun berharap harga yang diajukan oleh Garuda bisa ditekan hingga lebih murah.

Irfan mengaku pihaknya transparan dalam melaksanakan pemberangkatan jemaah haji setiap tahun. Menurutnya, secara rutin perusahaannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan keuntungan yang didapat dalam taraf wajar.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa komponen bahan bakar memakan 40 persen penentu biaya penerbangan haji.

Menurutnya, pada musim haji tahun lalu saat membuat kontrak kerja dengan Kementerian Agama, kedua pihak sepakat harga bahan bakar pesawat berada di 84,9 sen per liter. Tetapi, ketika keberangkatan harga bahan bakar ternyata mencapai 112 sen per liter.

"Ini adalah konsekuensi yang ditanggung garuda dan waktu itu memang Kementerian Agama minta harga realistis, tapi saat terbang itu 112 sen," katanya.

Irfan mengaku terbuka untuk menyesuaikan harga dengan berbagai perhitungan. Meskipun ia mengakui sejumlah elemen biaya penerbangan ikut meningkat di Arab Saudi.

Elemen itu antara lain ground handling yang naik 40 persen, pelayanan petugas visa naik 35 persen, dan kenaikan 25 persen untuk komponen lain semacam landing charge.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Dirut Bandara Bali Utara Respons Amukan Megawati******

Direktur Utama PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menolak keras proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) di Kabupaten Buleleng, Bali.

Erwanto menilai Megawati tak menyampaikan penolakan, tapi hanya kekhawatiran soal pembangunan bandara tersebut. Ia mengatakan kekhawatiran itu muncul karena Megawati belum mendapatkan gambaran utuh soal pembangunan bandara tersebut.

"Beliau itu takut kehilangan Bali. Kalau misalnya ada apa-apa, saya lihat ini worried(khawatir) saja, bukan menolak. Karena menurut saya beliau belum mendapatkan gambaran utuh saja soal bandara bali utara ini," tutur Erwanto seperti dikutip dariDetik.com, Rabu (18/1).

Bandara Bali Utara, kata dia, dibangun dengan memperhatikan tiga hal. Pertama, tidak menggusur pura atau situs adat. Kedua,tidak menggusur lahan produktif masyarakat. Ketiga,tidak menggusur lokasi perumahan masyarakat.

Oleh karena itu, Erwanto menyatakan PT BIBU Panji Sakti akan mengembangkan bandara di lepas pantai utara Bali. Ini dilakukan agar tiga hal tadi tidak terganggu.

"Tiga hal itu saya rasa jadi concern-nya ibu (Megawati) juga ya. Makanya, kalau dilaksanakan di darat ini kena semua tiga tiganya. That's whykita bikin di lepas pantai, paling aman tiga-tiganya tadi nggak kena," katanya.

Lihat Juga : Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund

Erwanto pun mengaku ingin bertemu langsung dengan Megawati untuk meluruskan persepsi soal BIBU.

"Mimpinya kami itu sama, beliau kan katakan jangan sampai orang Bali tak terlibat dan tak jadi pengusaha, konsep kami justru ikuti arahan ibu itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erwanto menduga ada kemungkinan kritik yang disampaikan Megawati adalah menolak wacana bandara di bagian barat Pulau Bali yang lokasinya diketahui sama-sama berada di Kabupaten Buleleng.

Menurutnya, kawasan Bali Barat bersinggungan dengan taman nasional, maka tidak cocok tempatnya untuk mengembangkan bandara.

"Selama ini juga kita perhatikan kan ada rencana bangun bandara di Bali Barat kan, dekat Taman Nasional di Bali Barat. Saya rasa, mungkin itu yang ibu soroti. Kalau itu, memang nggak bisa dong itu taman nasional pasti bermasalah," tutur Erwanto.

Pada Juli 2022, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati pernah mengungkapkan wacana memindahkan lokasi Bandara Bali Utara. Kala itu dia mengatakan lokasi Bandara Bali Utara di pesisir Kubutambahan, Buleleng baru saja didepak dari daftar Program Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah Bali sendiri sedang mengusulkan lokasi baru Bandara Bali Utara di bagian barat Buleleng. Salah satunya adalah kawasan Sumberklampok, Buleleng, Bali.

"Sumberklampok ini salah satu lokasi yang diajukan dan mudah-mudahan nanti keluar plan location-nya di sana, ini kan masih plan," kata Tjokorda saat itu.

Megawati menolak keras proyek pembangunan BIBU. Menurutnya, proyek bandara baru di Pulau Dewata itu tidak strategis dan hanya buang-buang duit.

"Waktu (rencana) dibangun lagi (bandara) di Buleleng. Kan saya bilang keluarga besar saya di sana, mau dibikin lapangan terbang, ngamuk saya. Saya panggil Pak Koster (Gubernur Bali) enak saja, aku bilang," katanya dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin (16/1) lalu.

Ia mengklaim amukannya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Mega menitipkan pesan kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa dirinya menolak keras proyek bandara tersebut.

"Saya bilang sama Pram (Pramono Anung), Pram tolong banget ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri, Pulau Bali ini saumprat, tahu enggak. Penduduknya hanya berapa, terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang," ungkapnya.

Sistem transformasi dimensi

Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Salahkan B35 hingga Ibu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuding banyak hal yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, di pasaran.

Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Zulhas lantas membongkar mengapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Namun, ada beberapa versi kelangkaan tersebut yang diungkap Zulhas.

Berdasarkan data Zulhas, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

2. Salahkan program biodiesel B35

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, di hari yang sama.

3. Kualitas Minyakita bagus, Zulhas 'salahkan' aksi serbu ibu-ibu

Selain dua alasan di atas, Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Menanggapi kelangkaan ini, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Bahkan, Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.

Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Namun, saat ini Minyakita justru langka di pasar. Abdullah bahkan menyebut, stok Minyakita juga sudah tidak ada, mengutip keterangan para agen dan distributor produk tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

Buruh Kritik Perppu Ciptaker: Niat 'Tampil Beda', Malah Menyesatkan******

Partai Buruh menilai pembuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencoba tampil beda dengan isi UU Cipta Kerja. Alih-alih disambut baik, isi Perppu Ciptaker malah semakin menyesatkan.

"Terkait isu upah minimum danoutsourcing, nampaknya si pembuat perppu ingin ada perbedaan dengan UU Cipta Kerja, tetapi justru menyesatkan, membingungkan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Niat baik, tapi salah," tegas Pimpinan Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (4/1).

Padahal, Iqbal mengatakan serikat buruh yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah melakukan pembahasan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait Omnibus Law tersebut.

"Partai buruh menolak isi perppu tentang upah minimum karena apa yang ditulis dalam isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 justru membuat tidak adanya kepastian hukum, menjadi tidak jelas. Ada empat poin ketidakjelasan itu," ungkap Iqbal.

Pertama, di dalam UU Ciptaker dikatakan gubernur dapat menetapkan kenaikan UMK, hal tersebut tidak berubah di Perppu Ciptaker. Ia beranggapan UMK bisa naik atau tidak sesuai keinginan gubernur. Partai Buruh meminta kata-kata "dapat" dihilangkan menjadi "gubernur menetapkan UMK".

Kedua, di UU Ciptaker disebutkan kenaikan upah minimum berdasarkan atau sama dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Iqbal menganggap di dalam Perppu Ciptaker makin tidak jelas karena kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Menurutnya, variabel indeks tertentu tidak jelas.

"Ketiga, ada pasal di perppu berbunyi, 'Dalam keadaan ekonomi dan ketenagakerjaan tertentu, formula kenaikan upah minimum bisa berubah'. Ini kan kacau, masa dalam satu UU, pasal sebelum dan setelahnya bertentangan," jelasnya.

Menurut Partai Buruh, aturan tersebut seharusnya spesifik menyebut perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah minimum dapat menangguhkannya dengan pembuktian melalui laporan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut secara tertulis.

Keempat, Partai Buruh tidak setuju dengan penghapusan upah minimum sektoral di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker. Menurut Iqbal, upah minimum sektoral harus tetap ada seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, soal outsourcing, Iqbal mengatakan apa yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja tidak berubah dari Omnibus Law sebelumnya yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal outsourcingdiatur dalam pasal 64 Perppu Ciptaker. Pada pasal 64 ayat 3 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU Ketenagakerjaan di mana batasan pekerjaan outsourcingdiikat produk hukum setingkat UU, bukan PP.

"Di UU Nomor 13 Tahun 2003 hanya dibolehkan 5 jenis pekerjaan saja yang outsourcing, yaknicatering, security, driver, cleaning service,dan jasa penunjang perminyakan. Di dalam perppu, pemerintah yang menentukan, tanpa pembatasan. Ini lebih membingungkan, menimbulkan ketidakpastian hukum. Partai Buruh menolak, pasal outsourcingharus kembali ke UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya.

Iqbal menekankan dua poin utama yang harus diperhatikan terkait pengaturan outsourcing. Pertama, tenaga alih daya tidak boleh untuk kegiatan pokok.

Kedua, kegiatan penunjang yang boleh menggunakan tenaga outsourcingdibatasi hanya 5 jenis saja, sesuai yang tercantum di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]