pragmatic demo play 162

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

IHSG Ambles ke 6.805 di Tengah Penguatan Rupiah******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.805 pada Selasa (4/4). Indeks saham melemah 21,76 poin atau minus 0,32 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,54 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,32 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 197 saham menguat, 354 terkoreksi, dan 170 lainnya stagnan. Terpantau 7 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin sektorbasicyang anjlok 1,18 persen.

Bursa saham Eropa juga terpantau tumbuh. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,13 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,32 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,57 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga mayoritas perkasa. Indeks S&P 500 naik 0,37 persen, indeks NYSE menguat 0,73 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,27 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penangkap Dewa Skyfall

Basuki Pastikan 4.858 Km Jalan di Jawa Mulus dan Siap Dipakai Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan ruas jalan nasional sepanjang 4.858 kilometer (km) di Jawa siap digunakan selamamudikLebaran tahun ini.

Ruas jalan itu terbagi atas Lintas Utara Jawa sepanjang 1.229 km dengan kemantapan 92 persen. Kemudian Lintas Tengah Jawa 1.197 km (mantap 95 persen), Lintas Selatan Jawa 888 km (mantap 97 persen), dan Pantai Selatan Jawa 1.543 km (mantap 93 persen).

"Sedangkan untuk jalan tol di Jawa seperti tahun lalu 1.716 km yang dilengkapi dengan 90 tempat istirahat," kata Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (4/4).

Basuki mengatakan akan ada potensi jalan tol fungsional yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 4,5, dan 6. Tol ini akan mulai beroperasi pada 15 April mendatang.

"Kalau yang sudah operasi baru seksi 4 dan 6 di Malaka dan Dawuan 28,2 km sedangkan nanti seksi 4,5,6 akan dibuka fungsional 15 April. Jadi sudah tembus dari Bandung ke Cirebon," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik. Ia menyebut arus mudik di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menjadi yang paling sulit diatur.

Kemudian titik lainnya adalah Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

"Kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat. Dari seluruh Indonesia, kalau kita bisa petakan di Cipali paling struggling. Kedua di Merak, ketiga di Soetta," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai antisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak, kata Budi, Kemenhub akan menambah lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dengan total tujuh dermaga di Pelabuhan Merak dan lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan maka  perbandingan volume dengan kapasitas kendaraan tidak akan sampai 0,6 sehingga tidak ada penumpukan.

Sementara itu untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, ia mengatakan polisi akan dilakukan rekayasa lalu lintas, termasuk dengan menerapkan sistem one way. Selain itu, petugas lalu lintas dan rest areajuga akan ditambah. Kemenhub juga mempertimbangkan untuk sistem ganjil genap selama masa mudik.

"Ganjil genap akan kita pikirkan, saat akhir atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan perlu ditetapkan atau tidak," kata Budi.

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

4 Alasan Pemerintah Belum Restui Impor KRL Bekas Jepang******

Pemerintah belum mau merestui impor KRL bekasdari Jepangyang diajukan PT KCI. Hal itu mereka putuskan usai menerima hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan ada 4 dasar utama penolakan impor tersebut. Pertama,rencana impor KRL bekas tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua, Seto mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi impor KRL dari PT KCI. Alasannya, pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

Keempat, hasil audit BPKP menunjukkan armada KCI saat ini masih memadai ketimbang 2019. BPKP menyebut pada 2019 KCI memiliki 1.078 unit untuk mengangkut 336,3 juta penumpang. Sedangkan pada 2023 ada 1.114 unit untuk mengangkut 237,6 juta penumpang.

"Overloadmemang terjadi pada jam-jam peak hour.Namun, secara keseluruhan okupansi 2023 itu adalah 62,75 persen, 2024 diperkirakan masih 75 persen, dan 2025 83 persen. Ini data dari BPKP," tegas Seto.

Sementara itu, rata-rata jumlah penumpang saat ini adalah 800 ribu per hari dan 900 ribu per hari pada saat jam sibuk. Seto mengatakan angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan 2019 yang jumlahnya bisa tembus 1,1 juta orang.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tutup Seto.

[Gambas:Video CNN]

Karier hiburan Nona Hou Fu

Kereta Cepat Jakarta******

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasiakan mendaftarkan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) menjadi Objek Vital Nasional.

Rencana itu disampaikan oleh  Staff Ahli Kemenkomarves yang juga menjabat sebagai Ketua Project Management Operation KCJB Baja Sirait. 

"Proyek KCJB ini akan didaftarkan menjadi Objek Vital Nasional di Indonesia. Proses pengamanannya juga tidak bisa menerapkan perlakuan yang sama dengan kereta api lainnya karena konstruksinya yang cukup rumit, sehingga dalam pengoperasiannya tidak boleh ada kesalahan." ujar Baja dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (5/4).

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakan koordinasi pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko dan meminimalisasi berbagai potensi gangguan yang ada dalam pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

Ia menambahkan KCIC dan Kepolisian RI telah menggelar sejumlah kegiatan guna memitigasi gangguan keamanan dan keselamatan KCJB seperti komunikasi secara intensif dalam berbagai kesempatan, pengamanan berbagai tahapan pekerjaan, audiensi, hingga Focus Group Discussion Pengamanan Proyek.

"Teknologi Kereta Api Cepat berbeda dengan kereta api biasa. KCJB mampu beroperasi hingga 350 km/jam, sehingga membutuhkan penanganan keamanan dan keselamatan yang ekstra. KCIC akan secara proaktif mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat perjalanan KCJB," ujar Rahadian.

Ia mengatakan saat ini KCIC sedang mengobservasi daerah-daerah di sekitar proyek KCJB guna mengetahui berbagai potensi gangguan yang ada. Dengan pemetaan yang akurat, pihaknya berharap pencegahan terhadap gangguan pada masa konstruksi hingga operasional dapat dilakukan sedini mungkin.

"Kolaborasi ini merupakan suatu antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan. KCIC memohon supportdan dukungan penuh dari Kepolisian RI, karena KCJB merupakan Proyek Strategis Nasional yang juga sedang diajukan menjadi suatu Obyek Vital Nasional."Tutup Rahadian.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Nelangsa Driver Ojol, Merasa Dieksploitasi Tapi Tak Diberi THR******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pengemudi ojekonlinealias driverojol tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran seperti pekerja lainnya. Hal ini lantaran driver ojol bekerja di bawah skema kemitraan.

Berdasarkan Peraturan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pekerja yang berhak menerima THR adalah pekerja yang mempunyai hubungan kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Drivel ojol tak termasuk.

Kendati demikian, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang jika ingin memberikan THR kepada mitranya.

Lantas bagaimana pendapat driverojol mengenai hal tersebut?

Adi, salah satu driver ojol di Jakarta, mengatakan THR sangat dibutuhkan para pengemudi, terutama yang menjadikan kerja 'ngojek' sebagai penghasilan utama. Meskipun bekerja dengan sistem kemitraan, driverojol berkontribusi besar terhadap bisnis perusahaan.

"Jadi harusnya sih dapat (THR) juga. Ibaratnya bonus buat kita," kata Adi kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Lihat Juga : 147 Ribu PNS Sudah Terima THR

Menurut Adi, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang juga mengatur THR bagi pekerja dengan sistem kemitraan. THR tidak semestinya menjadi hak pekerja yang mempunyai hubungan kerja PKWT dan PKWTT.

"Untuk pemerintah, tolong beri kebijakan yang bijak untuk kami yang menggantungkan hidup di jalan," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan driverojol memang tidak pernah menerima THR dari pihak perusahaan. Alasan perusahaan, driver hanya bekerja sebagai mitra. Padahal, driver ojol merupakan ujung tombak yang memberikan keuntungan besar bagi pemilik platform.

"Dampak yang kami rasakan adalah ojol ini sebagai mitra yang dieksploitasi oleh perusahaan aplikasi, sedangkan tidak pernah diperhatikan tunjangannya menjelang hari raya," kata Igun.

Menurutnya, pihak perusahaan tidak pernah berinisiatif memberikan tunjangan kepada driverojol. Padahal, driver sudah mengeluh selama bertahun-tahun karena tidak dapat mendapat THR.

"Sudah berkali-kali, setiap tahun dikeluhkan juga tidak pernah ada tanggapan (perusahaan). Tanggapannya hanya dibilang, ya ojek onlinehanya sebagai mitra bukan pekerja mereka," ungkapnya.

Igun menambahkan perusahaan biasanya hanya memberikan bingkisan kepada beberapa drivertertentu yang dianggap berkinerja bagus. Namun, kebanyakan driveryang tidak mendapatkan apapun.

Maka dari itu, Igun meminta pemerintah mengeluarkan aturan jelas yang mengatur driverojol sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak seperti pekerja lainnya.

"Selagi ojol masih berstatus ilegal, pemerintah dan negara tidak memberikan status hukum kepada ojol maka ojol tetap akan menjadi subjek atau objek eksploitasi dari perusahaan aplikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Mulai penjara bawah tanah

Cikarang Listrindo Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan 2022******

Memasuki tahun ke-30, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) terus berkomitmen untuk 'Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan'. Hal ini sesuai dengan komitmen perseroan untuk menjadi 'Terang yang Membawa Kebaikan' kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2023, perseroan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Pada laporan tersebut, POWR tidak hanya menyesuaikan dengan ketentuan OJK dan standar GRI, tetapi juga mengacu pada rekomendasiTask Force on Climate Related Financial Disclosure(TCFD). Alhasil, perseroan mencatatkan kinerja positif pada aspek ekonomi.

Selain komitmen dalam aspek ekonomi, POWR juga menunjukkan komitmen keberlanjutan dalam Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG).

Pada aspek lingkungan, perusahaan berhasil meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan berupa bahan bakar nabati sebesar 37,4 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga meningkatkan kapasitas terpasang untuk PLTS Atap dari 3,2 MWp menjadi 12,5 MWp

"Kedua sumber energi terbarukan tersebut yang menghasilkan total energi terbarukan sebesar 47.128 MWh, meningkat 48,2 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga secara konsisten menjaga tingkat intensitas emisi Perseroan sebesar 0,64 GHGe/MWh pada tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 0,68 GHGe/MWh," bunyi keterangan tersebut.

Keberhasilan tersebut dicapai salah satunya dengan melakukan konservasi mangrove dan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan.

Konservasi mangrove dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki ekosistem di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Bekasi, sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 5.000 pohon.

"Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kiarapayung Blok 2 yang berlokasi di Kabupaten Sumedang dan merupakan rumah dari 1.184 pohon," lanjut keterangan resmi.

Sebagai salah satu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan, perseroan juga mendukung pemerintah Indonesia dalam rencana transisi energi dengan rancangan transisi jangka menengah yang dinyatakan dalam Sustainability Roadmap2030 Perseroan.

Kepedulian tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan industri yang dilayani POWR. Pada 1 Maret lalu, POWR meresmikan pengoperasian SPKLU pertama di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP).

Sebelumnya, POWR juga telah menggunakan kendaraan listrik dalam operasional sebagai dukungan menggalakkan industri mobil listrik guna mengurangi emisi. Hal itu sejalan dengan komitmen POWR untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 20 persen pada 2030 mendatang.

"Dalam merespons animo pelanggan industri terhadap penggunaan kendaraan listrik, pilot project SPKLU ini akan diteruskan pada tahun ini dengan terus menambah jumlah charging station di kawasan industri, dengan harapan bahwa setiap pelanggan perseroan akan menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya di masa depan," demikian pernyataan resmi POWR.

Dengan adanya komitmen dan kinerja yang baik pada aspek ekonomi dan ESG, perseroan berhasil meningkatkan peringkat risiko ESG oleh MSCI dari B menjadi BB, penilaian risiko ESG S&P Global meningkat dari 21 poin menjadi 43 poin, dan skor ESG Sustainalytics membaik sebanyak 9,3 menjadi 30,8 dari 40,1.

Sebagai informasi, sepanjang 2022, POWR telah merealisasikan dana kegiatan CSR sebesar US8.692, dan dari sejumlah inisiatif dan pencapaian di bidang lingkungan, perseroan berhasil meraih sertifikat PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari 170 penerima sertifikat PROPER Hijau pada tahun 2022, PLTGU Jababeka menduduki peringkat 10 teratas untuk sektor pembangkit listrik PLTG/PLTGU/PLTDG. Ini menjadi wujud kredibilitas perseroan dalam menjalankan operasi yang berkelanjutan, tanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang baik.