pinjam uang rentenir

Kemegahan Netheril

BEI Ajukan Permohonan Jadi Penyelenggara Bursa Karbon ke OJK******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbonkepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Informasi itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik pada Jumat (8/9) ini. Ia menambahkan  BEI telah menyampaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam aturan OJK. 

"Untuk itu, dapat kami sampaikan bahwa BEI telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon sesuai dengan ketentuan dalam SEOJK 12/2023," ungkapnya seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengungkapkan sebelum mengajukan permohonan, BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022 lalu.

Persiapan tersebut diantaranya; melakukan diskusi dan komunikasi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait, melakukan kajian, melakukan studi banding, mempersiapkan sistem, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), serta persiapan lainnya.

OJK beberapa waktu lalu telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 sebagai aturan teknis dari POJK Nomor 14 Tahun 2023.

"Penerbitan SEOJK 12/2023 dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, serta ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara bursa karbon dalam POJK 14/2023," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Dengan adanya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, ia berharap dapat menjadi landasan hukum, serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon kepada OJK.

Adapun, pedoman tersebut terkait dokumentasi persyaratan perizinan usaha, tata cara permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usaha penyelenggara bursa karbon.

[Gambas:Video CNN]

Fagositosis gen tanpa batas

Merah Putih Fund Bakal Modali Startup yang Hampir Unicorn******

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memberikan modal bagi para perusahaan rintisanyang akan menjadi unicorn, lewat Program Merah Putih Fund.

Ketua PMO Merah Putih Fund, Eddi Danusaputro mengatakan ada lima perusahaan pelat merah yang terlibat dalam pendanaan itu, yaitu; Mandiri Capital Indonesia, MDI Ventures dari Telkom Group, BRI Ventures, Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), dan BNI Ventures.

"Lima perusahaan dari BUMN bersinergi menghimpun dana kelola awal untuk Merah Putih Fund yang berfokus pada para soonicorns (soon to be unicorns) sebesar US0 juta atau setara Rp4,3 triliun," kata dia dalam Penandatanganan Perjanjian Partisipasi Merah Putih Fund (4/9).

Kedua, fokus dan kedudukan perusahaan rintisan berada di tanah air dan membayar pajak di Indonesia.

"Adanya rencana exit. Diarahkan IPO di Indonesia," tuturnya.

Eddi juga menjelaskan Merah Putih Fund tidak menyasar sektor tertentu. Menurutnya, pendanaan bisa digunakan semua sektor, baik itu teknologi, logistik, edutech maupun agritech.

Namun Eddi menekankan jika yang dituju bukanlah mereka yang berada di level unicorn, melainkan rintisan yang akan menjadi unicorn.

[Gambas:Video CNN]

Pengecoran Warisan

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Kontrak yang aneh

Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023******

Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa berasdari awalnya Oktober menjadi September.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos pangan akan diberikan pada September, Oktober, dan November tahun ini.

Arief menyebut percepatan penyaluran bansos sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengatakan beras yang akan digunakan untuk bansos pangan berasal dari Perum Bulog. Per hari ini, stok beras Bulog mencapai 1,524 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Sebelumnya, bansos pangan dijadwalkan diberikan pada Oktober-Desember tahun ini. Bansos akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan.

Pada Maret-Mei 2023, pemerintah juga telah menyalurkan beras kepada 21,6 juta KPM. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur.

[Gambas:Video CNN]

Pria sebelah suka menggoda orang

Bansos Pangan Bakal Cair Lebih Cepat September 2023******

Pemerintah bakal mempercepat penyaluran bansos pangan berupa berasdari awalnya Oktober menjadi September.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos pangan akan diberikan pada September, Oktober, dan November tahun ini.

Arief menyebut percepatan penyaluran bansos sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arief mengatakan beras yang akan digunakan untuk bansos pangan berasal dari Perum Bulog. Per hari ini, stok beras Bulog mencapai 1,524 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

Sebelumnya, bansos pangan dijadwalkan diberikan pada Oktober-Desember tahun ini. Bansos akan diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan.

Pada Maret-Mei 2023, pemerintah juga telah menyalurkan beras kepada 21,6 juta KPM. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan menggelontorkan bantuan sosial berbentuk daging ayam dan telur.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Pengusaha Ragu Masalah Polusi Cepat Kelar******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Shinta Kamdani mengatakan penanganan polusi udara tak bisa cepat rampung dalam waktu singkat.

Menurutnya, untuk menuntaskan masalah tersebut membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.

Untuk solusi jangka panjang, salah satunya adalah dengan Just Energy Transition atau transisi energi yang adil.

Shinta menekankan dalam proses transisi energi berkeadilan perlu diperhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.

Dalam implementasinya, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.

"Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday," kata Shinta.

Untuk solusi jangka pendek, Shinta menyarankan pemerintah menegakkan regulasi yang sudah ada. Misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, dan kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.

Kemudian insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu, kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.

Sedangkan solusi jangka menengah, Apindo mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport (MRT).

Selain itu, Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat.

Terkait rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mengurangi polusi udara, Shinta mengatakan pihaknya meminta agar rencana itu tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Pasalnya tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan WFH, misalnya para pekerja pabrik.

Menurutnya, polusi udara perlu diselesaikan dengan upaya yang lebih berkelanjutan dan holistik.

"Apindo juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain," tutup Shinta.

[Gambas:Video CNN]