pinjaman 1 juta langsung cair

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Rekomendasi Pertemuan L20 Singgung Perlinsos Pekerja Digital******

Ketua L20 Presidensi G20 Elly Rosita Silaban mengatakan pertemuan L20menghasilkan 14 rekomendasi soal isu ketenagakerjaan. Dari 14 rekomendasi, ada 3 isu yang bisa didorong untuk diterapkan di Indonesia.

Hasil pertemuan L20 itu disebut dengan 'Kontrak Sosial Baru untuk Pemulihan dan Ketangguhan'. Rekomendasi itu menyoroti kondisi pekerja di tengah pandemi Covid-19 dan berbagai krisis yang sedang melanda dunia.

Mengutip Antara, Senin (14/11), tiga rekomendasi yang didorong untuk diterapkan di Indonesia adalah kesetaraan gender, transisi yang adil, dan perlindungan terhadap pekerja platform digital.

L20 juga merekomendasikan untuk mengedepankan kesetaraan, perlindungan sosial untuk pekerja platform digital, restrukturisasi sistem keuangan internasional, kerangka kerja ekonomi makro berdasarkan solidaritas, reformasi multilateralisme untuk mencapai tujuan bersama, dan reformasi sistem perdagangan multilateral.

Rekomendasi lain dari L20 mencakup akses yang sama untuk kesehatan, ketahanan pangan bagi pekerja yang berpendapatan rendah, mengurangi dana untuk militer, dan mengalokasikan sumber daya untuk mengurangi ancaman terhadap kedamaian.

L20 adalah engagement group dari G20 yang membahas isu ketenagakerjaan. Forum ini berisi serikat pekerja dari anggota G20 dan Global Union Federations. Pertemuan puncak L20 berlangsung selama dua hari di Kuta, Badung, Bali yang dihadiri delegasi dari berbagai negara.

[Gambas:Video CNN]

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Dalih Indomaret Kerek Harga Rokok Meski Tarif Cukai Baru Belum Berlaku******

Harga rokok di sejumlah toko ritel mulai naik meski kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokokbelum berlaku. Pasalnya, kenaikan cukai 10 persen baru akan berlaku tahun depan.

CRM Executive Director PT Indomarco Prismatama Gondo Sudjoni NH membenarkan ada kenaikan harga rokok di gerai Indomaret. Hal tersebut karena ada kenaikan harga dari perusahaan rokok.

"Harga rokok di Indomaret mengalami penyesuaian terkait dengan adanya kenaikan cukai rokok sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Pada prinsipnya kami mengikuti harga dari supplier," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11).

"Saya kira saat ini harga rokok masih belum berubah, mengikuti cukai lama," jelasnya.

Menurutnya, jika saat ini ada kenaikan harga rokok, murni keputusan toko ritel sendiri. Ia melihat ini sebagai salah satu strategi toko ritel agar kenaikan dilakukan secara bertahap dan tidak terkerek langsung tinggi tahun depan.

"Kalaupun ada kenaikan itu didasarkan pertimbangan atau kebijakan masing-masing perusahaan saja, sekaligus mengantisipasi kenaikan tahun depan agar tidak terlampau tinggi," tegasnya.

Pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (9/11), kenaikan harga rokok seperti Sampoerna Mild hingga Gudang Garam Filter terjadi di Indomaret kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kenaikan mulai berlaku sejak Senin (7/11) lalu.

"Dari 7 (November). Tapi beda-beda sih, kadang di Indomaret sini sama Indomaret di mana (tempat lain) beda (harga). Baru tiga ini yang naik," kata Alpiani kasir Indomaret di kawasan Lenteng, Jakarta Selatan.

Alpiani mengatakan ada tiga produk yang naik harganya sejak Senin kemarin. Sampoerna Mild naik dari Rp28.500 per bungkus menjadi Rp29.500 per bungkus.

Rokok Gudang Garam Filter naik dari Rp22.500 menjadi Rp23.200 per bungkus. Ada juga rokok Juara yang kini dibanderol Rp14.200 dari sebelumnya Rp13.500 per bungkus.

Sementara itu, di Alfamart kawasan Lenteng Agung harga rokok juga naik sejak Selasa (8/11).

"Sampoerna Mild Rp29.500, sudah naik. Kayaknya dari kemarin (Selasa, 8 November) pas saya masuk," ujar Caca selaku kasir di Alfamart tersebut.

Untuk Gudang Garam filter naik jadi Rp23.100 per bungkus dari sebelumnya Rp22.500 per bungkus. Djarum Super juga naik dari Rp22 ribu menjadi Rp22.200 per bungkus.

Rokok lainnya adalah Marlboro Ice Burst naik dari Rp36.500 menjadi Rp38.800, Camel Purple Isi 12 menjadi Rp16.800 per bungkus dari Rp15 ribu, dan Sampoerna Kretek naik Rp900 menjadi Rp14.900.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Perang Penyihir

IHSG Diproyeksi Loyo di Tengah Gejolak Harga Komoditas******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan Selasa (15/11). Pelemahan itu dipicu oleh gejolak harga komoditas dan nilai tukar rupiah yang lesu.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengungkapkan pergerakan investor akan bergantung pada rilis data neraca perdagangan di dalam negeri dan indeks harga produsen (PPI) di Amerika Serikat.

"IHSG diprediksi melemah. Candlestickmembentuk long black bodydan dengan volume yang cukup tinggi mengindikasikan potensi pelemahan," kata Dennies dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai pergerakan IHSG masih berada dalam rentang konsolidasi wajar. Kendati demikian, ia melihat peluang tekanan yang masih cukup besar.

"Pergerakan IHSG pada hari ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir akan berada dalam kondisi stabil," katanya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support6.954 danresistance7.141.

"Potensi gejolak terhadap harga komoditas dan nilai tukar rupiah akan dapat memberikan sentimen terhadap pola gerak IHSG dalam beberapa waktu mendatang, sehingga hari ini IHSG berpotensi menguat," sambung William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, AALI, TBIG, INDF, ASRI, BSDE, HMSP, dan LSIP.

IHSG ambruk ke level 7.019 pada awal pekan ini. Indeks saham melemah 69,81 poin atau minus 0,98 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,31 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,37 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 295 terkoreksi, dan 179 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 2,31 persen.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

Indonesia Pede Pertemuan Tingkat Sherpa Hasilkan Deklarasi Pimpinan******

Pemerintah yakin pertemuan Sherpa G20keempat yang berlangsung pada 11-14 November di Jimbaran, Baliakan menghasilkan kesepakatan leader's declaration(deklarasi pimpinan).

Adapun pertemuan ini sekaligus menjadi yang terakhir sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dalam Presidensi G20 Indonesia dilaksanakan pada 15-16 November 2022. Leader's declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

"Teman-teman sherpa semua negara sepakat mengupayakan menghasilkan output document atau yang sering kita sebut leader's declarationterutama untuk KTT G20 Indonesia 2022. Itu tujuan utamanya. Masih berproses, masih berjuang," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan resmi, Senin (14/11).

"Kalau melihat perkembangan yang ada sampai siang ini kita optimis bisa menghasilkan satu output documentdi mana Indonesia menjadi presidensi tahun 2022. Masih ada beberapa waktu ke depan menjelang KTT. Mudah-mudahan sesuai harapan kita," jelasnya.

Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diketahui dari pembahasan sherpa keempat ini. Pertama, semua perwakilan sherpa hadir secara fisik di Indonesia.

Kedua, semua sherpa memiliki komitmen kuat di tengah dinamika dan perbedaan untuk menghasilkan kesepakatan bersama.

Lebih lanjut ia mengatakan Presidensi G20 Indonesia 2022 sejak awal akan berbeda dari pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya.

"Perbedaan yang paling nyata adalah di dalam semua pembahasan kita ingin forum G20 sebagai premiere forum ekonomi dan keuangan betul-betul menghasilkan dokumen yang menghasilkan manfaat nyata baik itu untuk kepentingan nasional kita maupun untuk solusi dinamika tantangan ke depan," katanya.

Oleh karena itulah, lanjut Susiwijono, sejak awal hasil pertemuan dan pembahasan sherpa juga akan menghasilkan lampiran (annex) yang disebut concrete deliverables.

[Gambas:Video CNN]

"Concrete deliverablesitu nanti akan ada namanya mungkin akan teknis ya ada basket 1, basket 2. Basket 1 itu proyek yang sifatnya multilateral, ada yang sifatnya bilateral," jelasnya.

Hasil pembahasan selanjutnya akan menjadi lampiran dari deklarasi pimpinan. Di dalamnya terdapat kurang lebih 226 proyek maupun inisiatif. Dari jumlah tersebut ada 115 yang terkait dengan prioritas isu Presidensi Indonesia 2022.

"Arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, yang ketiga transisi energi plus isu ketahanan pangan. Itu yang kita desain menjadi proyek inisiatif yang konkret terutama untuk membantu, solusi menyelesaikan berbagai krisis dunia seperti pangan, energi, dan finance," jelasnya.

Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 Working Groups (WG) dan 10 Engagement Groups (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti culture and creative economy, Research and Innovation Ministers' Meeting, Side Event, dan Joint Ministerial Meeting yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga.

Pasangan abadi yang lahir di surga

Adhi Karya Serap Rp2,6 T dari Rights Issue******

PTAdhi Karya (Persero) Tbk berhasil menyerap dana sebesar Rp2,6 triliun dari prosesrights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Direktur Utama ADHI Enthus Asnawi mengungkapkan perolehan dana ini meningkatkan ekuitas ADHI senilai Rp8,8 triliun. Perolehan juga akan memperbaiki struktur permodalan ADHI serta rasio utang terhadap ekuitas perusahaan (DER)

Ia menambahkan dana itu selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan beberapa Proyek Strategis Nasional.

"Penerimaan dana PMN dan Rights Issue ini mampu memperbaiki rasio keuangan ADHI. ini ditandai dengan menguatnya ekuitas yang dimiliki perseroan. Selain itu, dana yang dihasilkan dari PMN danrights issueini juga akan kami gunakan untuk mendanai percepatan pekerjaan PSN," ungkapnya seperti dikutip dari Keterbukaan Informasi yang dirilis perusahaan Jumat (11/11) ini.

[Gambas:Video CNN]

Ia berharap upaya-upaya yang dilakukan perusahaan melalui langkah itu selain bisa mengembangkan bisnis bisa memberikan manfaat bagi pemerintah, negara dan masyarakat.

"Melalui Peningkatan PDB/PDRB, penambahan lapangan kerja, peningkatan pajak dan dividen. Dampak lain yang dapat dirasakan ialah membantu konektivitas wilayah, salah satunya akses dari dan menuju daerah pariwisata," katanya.